Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta (BBPOM di Jakarta) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berperan serta dalam pembangunan kesehatan dibidang pengawasan obat dan makanan. Dengan terjadinya perubahan lingkungan organisasi dan lingkungan luarnya, penelitian ini berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, baik lingkungan organisasinya maupun lingkungan luarnya, mengetahui sejauh mana kondisi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan strategi yang paling sesuai dengan dirumuskannya menjadi suatu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2003-2007.Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta merupakan suatu penelitian operasional melalui analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap variabel eksternal (demografi, sosiokultural, politik/hukum, teknologi, globalisasi, pemasok, pelangQ n konsumen dan pesaing) serta variabel internal (manajemen organisasi, sarana dan prasarana, manajemen somber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sistem informasi ). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in depth interview) dengan pihak terkait dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan instansi terkait lainnya. Data primer dan sekunder dlkumpulkan oleh peneliti dan selanjutnya dianalisis hingga dirumuskan oleh peneliti bersama Tim Perumus yang ditugaskan secara konsensuslConsensus Decesion Making Group.Dokumen Rencana Strategic diperoleh setelah mendapat masukan dari forum CDMG para pembuat keputusan dan peneliti bertindak selaku fasilitatomya.Analisis dari matriks IE menempatkan posisi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta pada sel strategi pertahankan dan pellbara (hold and maintain) dengan alternatif strategi yang direkomendaslkan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Berdasarkan QSPM menunjukkan bahwa strategi penetrasi pasar perlu didahulukan.Peneliti menyarankan agar BBPOM di Jakarta segera membuat dokumen Rencana Strategis yang dilengkapi dengan tindak lanjut strategi dan Rencana Tahunan, menetapkan dasar hukumnya, sosialisasi kepada pelaksana dan instansi terkait, melaksanakan, memantau serta melakukan evaluasi berkala sehingga tetap sejalan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Disamping itu disarankan pula untuk menetapkan capacity building infrastruktur. Lebih jauh disarankan agar BBPOM melakukan advokasi kepada Badan POM dengan melakukan sosialisasi dokumen Rencana Strategis ini. Dengan demikian diharapkan agar Badan POM dapat mendukung semua kegiatan BBPOM di Jakarta sekaligus dapat menggunakan Rencana Strategis ini sebagai salah satu upaya untuk pemantauan kinerja BBPOM melalui target pencapaiannya.Daftar bacaan : 24 (1980-2002)

---

Strategic Planning of Drug and Food Jakarta Agency (BBPOM Jakarta), of the year 2003-2007Drug and Food Jakarta Agency (BBPOM) is one technical unit of Drug and Food National Agency (Badan POM) that participates on health development as a drug and food control institution. Responding to changes of internal organ»ation and external environment, this study tried to determine internal and external environment factors that influenced BBPOM Jakarta, develop suitable strategies of BBPOM Jakarta, and furthermore to design The Strategic Plan of the year 2003 - 2007.This study, which is conducted at BBPOM Jakarta is an operational research using qualitative and quantitative approaches that examined several external variables (demography, sociocultural, regulations, technology, globalization, supplier, consumers, and competitors) and also several internal variables (organization management, facilitation, human resources management, finance management, marketing management, and information system management). Primary data were collected through in depth interview with related decision makers and institutions, secondary data were collected through related documentation, collected by researcher herself The data were analyzed and done by the researcher with the assistance of The Strategic Plan Work Team that appointed with Consensus Decision-Making Group (CDMG). The Strategic Plan was designed by CDMG decision makers.According to IE matrix, position of BBPOM is Hold and Maintain, with market penetration and product development strategic alternatives. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) showed that market penetration should be chosen. Researcher advised the BBPOM Jakarta to follow up this Strategic Plan Document immediately with Annually Plan, established appropriate decree for the document, socialize to workers and related institutions, to set up control plan and evaluate the plan according to vision, mission, and the goal of BBPOM Jakarta. Researcher advised also to decide the capacity building of infrastructure. Furthermore it is suggested that BBPOM Jakarta should plan an advocacy activity to Badan POM to socialize the document, so that they would use it for their support to BBPOM Jakarta including as a tool for evaluating and control BBPOM Jakarta performance.References: 24 (1980 - 2002)"

"Ke depan organisasi pemerintah miskin struktur kaya fungsi, yang diwujudkan melalui berbagai macam jabatan fungsional. Salah satu jabatan fungsional yang butir kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Pengawas Farmasi dan Makanan. Jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus merupakan alternatif pengembangan karir yang sangat diminati oleh SDM di Badan Pengawas Obat dan Makanan.Beban kerja BPOM dalam upaya pengawasan terhadap mutu, keamanan dan efikasi atau manfaat obat, obat tradisional, makanan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan bahan berbahaya, baik yang beredar di Indonesia maupun untuk produk ekspor semakin meningkat dan semakin kompleks. Semakin terbukanya akses pasar global, akan semakin banyak beredar produk ilegal dan produk palsu. Sehingga semakin banyak kasus pro justicia di bidang farmasi dan makanan. Beban kerja yang berat dan sangat beresiko di lapangan inilah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pengawas Farmasi dan Makanan.Oleh karena itu pengembangan karir sebagai pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan selain menarik dari segi profesionalisme dan orientasi kinerja, juga dari segi pencapaian jenjang jabatan dan pangkat tertinggi sebagai pegawai negeri sipil dan akhirnya adalah tunjangan jabatan itu sendiri.Pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di lapangan harus sesuai dengan harapan setiap SDM. Oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat melakukan penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional tersebut.Untuk itu dirancang suatu prototip aplikasi program otomasi Sistem Informasi Bagi pengembangan Karir Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOMRI, yang diharapkan akan dapat melakukan penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di lapangan. Otomasi penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta monitoring dan evaluasi tersebut dapat meringankan beban Tim Penilai dan pihak manajerial yang menangani jabatan fungsional yang menyita banyak tenaga, waktu dan biaya.Prototip ini merupakan pemecahan awal, yang masih harus dikembangkan menjadi suatu sistem yang utuh. Untuk itu sangat diperlukan dukungan pimpinan BPOM untuk mewujudkannya, baik dari segi legalitas pengadan maupun dari segi penganggaran agar memberikan prioritas pengadaan sistem tersebut.Untuk keberhasilan sistem jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan juga perlu dilakukan sosialisasi yang ditata dan terus menerus kepada setiap SDM di setiap level bahwa pejabat fungsional adalah partner yang setara bagi pejabat struktural dalam pencapaian visi dan misi BPOM, selain diperlukan juga pendidikan dan pelatihan yang terstruktur bagi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan guna memenuhi kompetensi dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Information System Modelling for Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan career development in Badan POM (National Agency of Drug and Food Control Indonesia)In the future, the government organization chart is designed to be simple but rich of functions. Various of functional services will be implemented. One of it is Jabatan Fungsional Pengawas farmasi dan Makanan.

Pengawas Farmasi dan Makanan is one of many strategic plan to increase Badan POM performance and interesting alternative career development for staff.

Global trade's affects the increasing of Badan POM's responsibility in pharmaceuticals and food control such as medicines, traditional medicines, medical devices and other commodities under Badan POM controlled. This situation opens the opportunity for distribution of illegal and counterfeit product; it is realized that the increase of pro justicia cases in pharmaceutical and food as the effects of those condition. Badan POM assumes that high risk responsibility.

Jabatan fungsional is interesting career development tract because its professionalism, performance oriented, career opportunity and of course the allowance as well.

Since the implementation of jabatan fungsional has to meet the staff needs, therefore the existing system that can evaluate, determine and to monitor its implementation is absolutely needed.

For that purpose it is designed an application prototype of automation system for jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan progress, in order to less the appraiser team duties and also to make the budget efficiency. The proposed prototype is beginning of the whole system to manage the implementation of jabatan fungsional in Badan POM. There are many supports have to be input to grow the prototype becomes the complete system such as, management, budget and legal aspects as well. Structured and consistent socialization is needed also to keep the pengawas farmasi dan makanan informed that structural and functional services are colleagues to achieve together the Badan POM mission and vision. Education and structured training are important and should be performed to fill them up with the competencies in their works."

"Salah satu institusi pemerintahan yang berwenang dalam dunia kesehetan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM dengan Apoteker yang turut serta memegang andil didalamnya. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Obat dan Makanan bertujuan untuk lebih memahami tugas, fungsi, dan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker di Pemerintahan. Di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Apoteker terlibat langsung dalam fungsi pengawasan dengan memiliki peran strategis dalam tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi yang ditempatinya. Praktik Kerja Profesi dilakukan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan selama dua minggu yaitu pada bulan Maret 2017.

---

One of the authoritative government institutions of health is the Agency of Drug and Food Control with the Pharmacist who participates in it. The purpose of Pharmacist Profession Practices at Bureau of Law and Public Relations is to understand the tasks, functions, and activities which are undertaken by the pharmacist in government. At Bureau of Law and Public Relations at the Agency of Drug and Food Control, pharmacists are directly involved in the oversight function by having a strategic role in the tasks and functions according to the organizational structure. The internship at at the Agency of Drug And Food Control was conducted for two weeks in March 2017."

"Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Setiap upaya peningkatan derajat kesehatan bermakna investasi bagi pembangunan kesehatan. Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM dibantu Balai Besar POM sebagai Unit Pelaksana Teknis melaksanakan pengawasan full spectrum, termasuk kesesuaian dengan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik. Apoteker berperan penting dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di masyarakat. Dalam rangka memberikan gambaran mengenai peran apoteker dalam regulasi dan pengawasan obat dan makanan, maka dilaksanakan Praktik Kerja Profesi oleh calon apoteker pada Balai Besar POM di Jakarta. Selama PKP, calon apoteker diharapkan mampu memperluas wawasan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di instansi pemerintahan, terutama terkait pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan di sarana produksi dan distribusi. Tujuan dari tugas khusus ini adalah agar calon apoteker dapat memahami pedoman pengawasan periklanan pangan olahan, serta melakukan analisis permasalahan periklanan dan evaluasi ketepatan konten iklan pangan olahan.

---

Health is a human’s right and human’s well being, which have to be realized. Each effort of improving health means investation for health development. Drug and food control is an integral part of health development. In order to preserve society from risky drug and food towards health, National Agency of Drug and Food Control is helped by Provincial Agency as Technical Unit in doing full spectrum control of drug and food, including suitability toward Good Manufacturing and Distribution Practice. Apothecary plays an important role in controlling drug and food in society. As an illustration about pharmacist’s role in regulating and supervising drug and food, then internship was done by pharmacist to be in Provincial Agency of Drug and Food Control on Jakarta. During internship, pharmacist to be was expected to comprehend the knowledge, insights, skills, and practical experiences in doing pharmaceutical activity in national institution, especially about drug and food control implementation in production and distribution facility. The purpose of this special assignment for pharmacist to be is to understand the regulation of processed food controlling advertisement and analyze the problem of advertisement, including evaluation content of the advertisement."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Sistem Manajemen Kinerja dalam kerangka SAKIP serta menganalisis kendala utama yang menghambat penerapan SAKIP pada UPT BPOM dan solusi untuk meminimumkan kendala tersebut. Objek studi yang digunakan adalah Balai Besar/Balai POM, yang merupakan UPT BPOM di daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus (problem solving).  Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode descriptive analysis, dilakukan dengan menggunakan kombinasi data primer (hasil dari wawancara semi terstruktur yang mendalam) dan data sekunder (hasil dari dokumentasi).  Hasil penelitian adalah implementasi SAKIP pada  UPT BPOM menunjukkan hasil yang baik dan menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, namun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Kendala utama yang dihadapi adalah penetapan target kinerja belum semuanya berdasarkan basis data yang memadai, penggunaan berbagai macam aplikasi Monev yang tidak terintegrasi, dan pemanfaatan informasi kinerja yang belum maksimal. Penelitian ini akan membantu UPT BPOM menyempurnakan tata laksana sistem akuntabilitas kinerja, dengan berfokus pada penetapan target kinerja disertai data dukung memadai, pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Monitoring dan Evaluasi, dan  pembuatan kertas kerja rekomendasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja.

---

This study aims to analyze the implementation of the Performance Management System within the SAKIP framework and the main obstacles that hinder the implementation of SAKIP at UPT BPOM, and solutions to minimize these obstacles. The object of study used is the Balai Besar/Balai POM, which is the UPT BPOM in the regions that carry out operational technical tasks in the drug and food control field. This study uses a qualitative research methodology through a case study approach (problem-solving). The data were analyzed using the descriptive analysis method, combining primary data (results from in-depth semi-structured interviews) and secondary data (results from documentation). The results are that the implementation of SAKIP at  UPT BPOM showed good results and result-oriented governance; however, several aspects needed improvement and refinement.   The main obstacles faced are the setting of performance targets that are not all based on adequate databases, the use of various types of Monev applications that are not integrated, and the utilization of performance information that is not optimal. This research will help UPT BPOM improve the management of the performance accountability system, focusing on setting performance targets with adequate supporting data, developing and perfecting the Monitoring and Evaluation applications, and making recommendation working papers for utilizing maximum performance information."

"Kehidupan modern masyarakt saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar kepada masyarakat, sehingga tampak bahwa produk yang ditawarkan memiliki harga yang lebih murah din=bandingkan kosmetik yang memiliki izin edar resmi. Ketentuan tentang pemasukan kosmetik diatur dalam Keputusan kepala Badan POM tnentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai kosmetik impor. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik tanpa memiliki izin edar. Agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara sempurna oleh sebab itu diperlukan pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kosmetik impor.

---

In modern life today's, societies required not only high mobility but also the value of beauty and appearance. Human desire to be perfect, especially woman have been exploited by a group og business actors with trade in imported cosmetics that did not have the authorization to the public, so its look like their product cheaper than the others one. The regulations about cosmetic import arranged in the Decree of Head of National Agency of Drug and Food Control of RI. In this research, it used the normative law research that is research of written law which based research on literature and interviews. The act No. 8 of 1999 on Consumer Protection there is no explicit regulation of the import cosmetic. However, the provisions of Article 8 paragraph (1) of the act No. 8 of 1999 on Consumer Protection can be used to deceive or give legal consequences to business that sell import cosmetic without authorization. In order to protect consumers' interests perfectly, it is necessary to arrange specifically and explicitly in the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection regarding import cosmetic."

"Isu kesehatan terkait keamanan obat dan makanan semakin meningkat, terlebih ketika teknologi informasi berkembang sangat pesat di era revolusi industri 4.0. Kebijakan atau isu obat dan makanan yang berkembang dapat menimbulkan berbagai opini di masyarakat. Untuk mengetahui opini masyarakat dengan cepat dapat dilakukan melalui analisis sentimen dari media sosial seperti Twitter, dan juga dari pengaduan yang disampaikan ke BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Opini atau sentimen tersebut akan dianalisis sehingga dapat diketahui kebijakan atau isu mana yang mendapatkan sentimen positif atau negatif. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pendekatan yang dapat menganalisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan atau isu obat dan makanan.Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem untuk analisis sentimen terhadap kebijakan atau isu obat dan makanan dari Twitter yang diintegrasikan dengan sistem layanan informasi dan pengaduan obat dan makanan menggunakan metode pengklasifikasian berbasis machine learning, yaitu Naive Bayes Classifier (NBC). Dilakukan serangkaian tahapan yaitu pengumpulan data dari Twitter dan aplikasi Sistem Layanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan sesuai kata kunci, kemudian preprocessing (cleansing, case folding, tokenizing, normalisasi dan eliminasi stopwords), serta proses klasifikasi dengan algoritma NBC untuk mendapatkan hasil dengan kategori positif atau negatif.Dari hasil uji dengan 10-fold cross validation diperoleh nilai akurasi tertinggi 88% dengan rincian nilai precission 81%, recall 100% dan f-measure 90%, dengan jumlah data latih 540 (270 negatif, 270 positif) dan data uji 60. Hasil analisis sentimen ditampilkan dalam bentuk dashboard. Data hasil analisis sentimen dapat menjadi masukan dalam penanganan respon cepat terhadap isu obat dan makanan selanjutnya dapat dirumuskan strategi KIE yang tepat ke masyarakat.

---

Health issues related to drug and food security are increasing, especially in the current digital era of industrial revolution 4.0 when information technology is developing very rapidly. Drug and food policies or issues can lead to various opinions in the community. To find public opinion quickly, it can be done through an analysis of sentiments from Twitter, also from complaints/information requests submitted to BPOM as an institution authorized to control drug and food in Indonesia. Opinions will be analyzed so that policies or issues can get positive or negative sentiments. Therefore, an approach is needed that can analyze community sentiment towards drug or food policy or issues.

This study aims to design a system for the sentiments analysis on policies and issues of drugs and food, integrated with the information and complaints service system using machine learning-based classification methods, namely Naive Bayes Classifier (NBC). There are series of stages, namely data collection and application of Information and Complaints Service System for Drug and Food according to keywords, then preprocessing (cleansing, case folding, tokenizing, normalization and elimination of stopwords), and the classification process using the NBC algorithm to get results with categories positive or negative.

From the results of the test with 10 fold cross validation, the highest accuracy value is 88% with detailed precission values 81%, recall 100% and f-measure 90%. with the number of training data 540 (270 negative, 270 positive) and 60 test data. The sentiment analysis results are displayed in the dashboard. Data from sentiment analysis can be an input in handling rapid responses to drug or food issues, then can formulate appropriate education strategies to the community. Key words: Sentiment analysis, drug and food, Twitter, information and complaints service system, naive bayes classifier."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) wajib menerapkan Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Salah satu tugas apoteker di PBF adalah memastikan penerapan CDOB dijalankan. Untuk memahami tugas tersebut, dilakukan analisis GAP terkait proses distribusi sediaan psikotropika di National Distribution Center (NDC) dengan pedoman CDOB. Dilakukan perbandingan terkait proses pendistribusian produk psikotropika yang diterapkan di NDC dengan CDOB, lalu ditarik kesimpulan mengenai kesesuaian penerapannya. Dari analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa aktual proses distribusi produk psikotropika di National Distribution Centre PT. Anugerah Pharmindo Lestari dimulai dari penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020.

---

Major Pharmaceutical Suppliers (PBF) are required to implement the Technical Guidelines for Good Drug Distribution Methods (CDOB). One of the duties of the pharmacist at PBF is to ensure that CDOB is implemented. To understand this task, a GAP analysis was carried out regarding the process of distributing psychotropic preparations at the National Distribution Center (NDC) with CDOB guidelines. Comparisons were made regarding the process of distributing psychotropic products implemented in NDC and CDOB, then conclusions were drawn regarding the suitability of their application. From the analysis carried out, it can be seen that the actual process of distributing psychotropic products at the National Distribution Center of PT. Anugerah Pharmindo Lestari starting from reception, storage, and distribution has been carried out properly by the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 6 of 2020."

"Profesi Apoteker di Indonesia memiliki standar kompetensi yang bertujuan untuk memastikan bahwa Apoteker memiliki kompetensi untuk menjalankan peran sebagai Apoteker. Keterampilan untuk melaksanakan praktik kefarmasian perlu dilatih selama masa pendidikan apoteker, sehingga Apoteker dapat menjalankan praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan praktik kefarmasian dan peraturan perundang-undangan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker. Melalui pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker, diharapkan calon Apoteker dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta mengembangkan kompetensi pada beberapa sarana praktik kefarmasian. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Apotek Roxy Mekarsari Periode Januari 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan Periode Maret 2022, dan PT Integrated Healthcare Indonesia Periode April – Mei 2022. Pelaksanaan Praktik Kerja di Apotek, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta industri farmasi diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan, ilmu pengetahuan, serta kompetensi bagi calon apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian di masa mendatang.

---

Pharmacist in Indonesia has competency standards to ensure that pharmacists have the competence to implement their roles as pharmacists. The skills to implement pharmaceutical practice need to be trained during the pharmacist's education period, hence pharmacists can implement pharmaceutical practices by the provisions of pharmaceutical practice and regulations. The implementation to achieve this goal is through the Professional Practice of Pharmacist. Through the implementation of the Professional Practice of Pharmacist, prospective pharmacists expected can obtain knowledge, insight, and experience as well as develop competence in several pharmaceutical practice areas. The Professional Practice of Pharmacist is held at the Apotek Roxy Mekarsari in January 2022 period, The National Agency of Drug and Food Control in March 2022 period, and PT Integrated Healthcare Indonesia in April – May 2022 period. The implementation of the Professional Practice of Pharmacists in pharmacy, The National Agency of Drug and Food Control, and the pharmaceutical industry is expected to be able to provide the development of insight, knowledge, and competence for prospective pharmacists in implementing pharmaceutical practice in the future."

"Praktik kerja profesi di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Periode 8 ndash; 27 Maret 2018 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengawasan, dan regulasi terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Badan Pengawas Obat dan Makanan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan, serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama satu bulan dengan tugas khusus yaitu "Kajian Terhadap Industri yang Memproduksi Suplemen Kesehatan". Tujuan dari tugas khusus ini adalah mengkaji peraturan terkait industri yang memproduksi suplemen kesehatan di berbagai negara USA, Eropa, dan Australia dibandingkan dengan hasil kesepakatan Harmonisasi ASEAN.

---

Internship at Directorate Standardization of Traditional Medicine, Health Supplements and Cosmetics National Agency of Drug and Food Control Period 8th to 27th March 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in pharmacy management and regulations related to traditional medicine, health supplements and cosmetics, have the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practices in National Agency of Drug and Food Control, can also have the insight of pharmaceutical practice issues and learn strategies and activities that can be taken during pharmaceutical practice development. This internship was conducted for one month with special assignment "Review of Industries that Produce Health Supplements" The purpose of this special assignment is reviewing regulations related to industries that produce health supplements in various countries USA, Europe and Australia compared to the results of the ASEAN Harmonization agreement."