Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan Amphetamine Type Stimulants (ATS) di Indonesia meningkat secara signifikan, sehingga tren penggunaan narkotika berubah. Cara penggunaan juga berubah dari mayoritas melalui jarum suntik menjadi melalui alat isap (bong). Penggunaan ini berpotensi menularkan infeksi saluran pernafasan akut seperti TBC dan pneumonia, selain itu penggunaan ATS memberi efek stimulan yang lebih meningkatkan risiko gangguan kardiovaskuler dan gangguan psikiatris. Efek ATS terhadap fisik, psikis maupun sosial, yang berbeda dari penggunaan zat non-ATS perlu mendapatkan intervensi yang spesifik. Saat ini model layanan rehabilitasi yang tersedia memberikan layanan yang sama kepada seluruh pengguna narkotika, sehingga belum memenuhi layanan rehabilitasi spesifik bagi pengguna ATS. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari layanan rehabilitasi yang ada, dan selanjutnya membuat usulan model layanan rehabilitasi khusus pengguna ATS. Metode penelitian adalah kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Untuk mempelajari pelayanan yang tersedia saat ini, dilakukan studi kuantitatif membandingkan indikator keluaran yaitu produktivitas dan kekambuhan dari klien yang telah selesai dirawat di One Stop Center (OSC) dan Community Based Unit (CBU) dengan wawancara menggunakan kuesioner. Untuk membuat usulan model dilakukan studi kualitatif dengan wawancara mendalam kepada klien pengguna ATS, manajer program dan kepala OSC; telaah literatur dan telaah data sekunder; serta diskusi kelompok terarah terhadap petugas layanan rehabilitasi, program manajer, akademisi, organisasi profesi dan pengambil kebijakan. Hasil studi awal memperlihatkan tidak adanya perbedaan indikator keluaran pada pengguna ATS yang direhabilitasi di OSC maupun CBU (p>0,05). Ini berarti, perbedaan sumber daya dan metode layanan tidak menghasilkan perbedaan luaran terhadap pengguna ATS. Ditengarai beberapa kelemahan dari layanan yang tidak spesifik bagi pengguna ATS, mencakup prosedur skrining dan asesmen yang belum memisahkan kondisi klinis dan penyulit, intervensi yang belum sesuai dengan kondisi dan tujuan rehabilitasi individu, penilaian faktor risiko dan kualitas hidup belum dilakukan dan belum adanya monitoring evaluasi untuk indikator mutu layanan rehabilitasi. Berdasarkan hasil ini, diusulkan model layanan rehabilitasi bagi pengguna ATS. Model dikembangkan mengacu pada alur perjalanan klinis penggunaan ATS, meliputi metode intervensi sesuai kategori dan kebutuhan individu -terutama perlunya skrining dan asesmen terhadap risiko gangguan psikiatrik-, kemudian kebutuhan sarana prasarana minimal -terutama terkait perlunya ruang observasi psikiatrik-, dan terakhir, kapasitas minimal SDM -khususnya keterampilan penilaian psikopatologi gejala gangguan psikiatris serta kompetensi dalam penatalaksanaan dasar gangguan penggunaan narkotika disertai gangguan mental dan fisik (co-occurring disorders). Diperlukan uji coba lebih lanjut guna menilai penerapannya dalam berbagai tatanan layanan rehabilitasi di Indonesia.

---

Major drug of abused in Indonesia has changed from heroin to amphetamine type stimulants (ATS) recently. Major route of administration has also changed from injection of heroin to smoking of ATS. Unlike heroin users who tended to be dependent, ATS users in general tended to be a recreational user. However, pattern of ATS usage has also potential risks, such as respiratory diseases -like TB and pneumonia-, as well as cardiovascular diseases and psychiatric disorders. Effects of ATS towards physical, psychological and social of its users were different with other non-ATS users, while existing drug treatment and rehabilitation program tended to provide ?one-size fits all?-where all clients received similar program and approach regardless their uniqueness and background. Therefore, there is a need to develop specific intervention for ATS users who need treatment.

This study was aimed to provide drug rehabilitation model for ATS users that can accommodate individual needs and minimize harmful effect of its usage. This study applies both qualitative and quantitative methods. Study population is stakeholders from One Stop drug-treatment Center (OSC) and Community Based drug-treatment Unit (CBU), includes clients, clinical staff and management. Primary data is taken from three sources, first, clients who have completed treatment program, second, from literature review, and third, from secondary data review.

The results of primary data analysis showed that there was no significance difference of treatment outcome between OSC and CBU (p>0,05). Meaning that different resources and approaches does not differentiate treatment outcomes toward ATS users. Existing rehabilitation programs have not accommodate ATS users specific needs. Existing drug treatment and rehabilitation program had potential limitation in treating ATS users. The study proposes drug rehabilitation model for ATS users which theoretically can accommodate their specific needs. The model covers intervention method which is based on individual needs and categories -particularly screening and assessment of psychiatric problem risks-, then minimum facilities requirements -particularly availability of psychiatric observation room-, and lastly, human resources capacity -particularly competencies in screening and assessing psychiatric signs and symptoms, as well as managing co-occurring disorder-. This model will be piloted in various rehabilitation setting. This model will be piloted in various rehabilitation setting to review its applicability in the field."

"Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba dicerminkan salah satunya dari hal rehabilitasi penyalahguna narkoba. Survei BNN tahun 2015 menyatakan bahwa hanya sekitar 18 di kelompok rumah kos yang pernah mencari pelayanan rehabilitasi. Keterpaparan informasi narkoba merupakan faktor yang cukup penting dalam perubahan perilaku terlebih untuk melakukan rehabilitasi. Rumah kos merupakan populasi rumah tangga yang dianggap rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keterpaparan informasi narkoba dengan perilaku pencarian rehabilitasi di rumah kos. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Prevalensi Penyalahguna Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi Tahun 2015 dan menggunakan desain penelitian Cross Sectional. Pada penelitian ini peneliti hanya mengambil populasi dan sampel pada rumah kos di 6 kota di 6 provinsi yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar dan Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba di rumah kos yang terpapar informasinya baik memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku pencarian rehabilitasi 3,8 kali lebih tinggi dibandingkan yang terpapar informasinya kurang baik setelah dikontrol oleh variabel umur, pekerjaan dan pendapatan/uang saku perbulan.

---

The problem of drug abuse is reflected by the rehabilitation of drug abusers. Survey of BNN in 2015 said that only about 18 in boarding houses ever seek rehabilitation services. Exposure to drug information is an important factor in behavioral change especially for rehabilitation. Boarding house is vulnerable population to do drug abuse. The purpose of this study was to determin the relationship of drug information exposure with rehabilitation search behavior in boarding house.

This study uses secondary data from the Drug Abuse Prevalence Survey in Household in 20 Provinces Budget Year 2015 and uses Cross Sectional design study. In this study, only took the population and samples in boarding houses in 6 cities in 6 provinces namely Medan, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar and Manado.

The results of this study is drug abusers that exposed to good information have a tendency to conduct rehabilitation seeking behavior 3,8 times higher than those who exposed to poor information after controlled by age variable, occupation and income allowance per month."

"Tesis ini membahas wacana untuk mengagendakan kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika pada prajurit TNI. Saat ini TNI belum mengenal kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika pada prajuritnya. Dilihat dari aspek kesehatan, sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik diketahui bahwa kebijakan rehabilitasi bagi prajurit TNI perlu untuk dibentuk. Dari aspek kesehatan, dampak dari narkotika dapat merusak kesehatan prajurit, begitu juga dari aspek sosial, dapat menurunkan kesejahteraan sosial prajurit sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas prajurit yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI. Aspek hukum diketahui bahwa kebijakan rehabilitasi narkotika merupakan amanat dari undang-undang, setiap warga negara dan pemegang otorita negara harus tunduk dan melaksanakan perintah undang-undang tersebut sehingga seluruh warga negara khususnya prajurit TNI juga mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lain untuk direhabilitasi. Dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, penggunaan narkotika pada prajurit dapat menyebabkan prajurit lalai dalam melaksanakan tugas sehingga dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. Tindakan hukuman penjara tanpa rehabilitasi memungkinkan prajurit semakin dekat dengan perilaku penyalahgunaan narkotika, sedangkan solusi berupa pemecatan memungkinkan prajurit tersebut digalang oleh sindikat kejahatan khususnya sindikat narkotika. Komitmen dan kemauan politik (political will) dari Pimpinan TNI untuk merehabilitasi prajurit TNI belum ada. Hal ini terbukti dari adanya kebijakan Panglima TNI berupa Surat Telegram (ST) untuk menindak tegas pelaku penyalahguna narkotika dengan memberikan hukuman pidana bahkan pemecatan. Latar belakang kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan militer TNI bahwa prajurit TNI harus dalam kondisi siap sedia dalam menjalankan tugas pokoknya, untuk menimbulkan efek jera, serta menjaga nama baik institusi TNI. Untuk itu diperlukan suatu solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) yaitu TNI dapat tetap melaksanakan pembinaan terhadap prajuritnya, prajurit juga mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, serta negara dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memberikan hak kepada seluruh warga negaranya termasuk prajurit TNI.

---

This thesis discusses the policy agenda of discourse for rehabilitation of drug users on the TNI soldiers. Currently, TNI are not familiar with military policy for the rehabilitation of drug users on the their soldiers. Research on the health, social, legal, defense security, and politics aspects are known that the rehabilitation policy for soldiers need to be formed. From the aspect of health, the effects of drugs can damage the health of the soldiers, as well as from the social aspect, can reduce social welfare of soldiers so that soldiers can interfere with performance of duties that ultimately resulted in the disruption of the implementation of the basic tasks of the TNI. Legal aspects of drug rehabilitation in mind that the policy is a mandate of the law, every citizen and state authority holder must submit and execute commands of the law so that all citizens, especially soldiers also get the same rights as other citizens to be rehabilitated. Viewed from the defense and security aspect, use of narcotics can lead soldier on soldier negligent in performing the tasks that can endanger defense and security. Sentenced to imprisonment without rehabilitation can allow soldiers are getting closer to the behavior of drug abuse, while the solution in the form of dismissal allows the soldier raised by crime syndicates in particular narcotics syndicate. There is no commitment and political will of the military leadership to rehabilitate their soldiers.This is evidence from the existence of a policy of TNI Commander Letter (ST) to take stern action against perpetrators of narcotics abusers by providing criminal penalties even dismissal. The reason of this policy is in the interests of the TNI military that soldiers should be in a readiness to execute its core functions, to a deterrent effect, as well as to save face of the military institution. This requires a solution that benefits all parties (win-win solution) that the military can continue to implement the guidance to the soldiers, the soldiers also be eligible for the right of rehabilitation, and the government can carry out their duties to protect and give rights to all citizens including TNI soldiers. "