Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas rangkap jabatan notaris sebagai advokat, pencegahan terjadinya rangkap jabatan notaris sebagai advokat dan pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat dan tindak pidana penipuan yang dilakukannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris perlu dibina dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan hasil data deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen bidang hukum kenotariatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris sehingga terdapat pelanggaran rangkap jabatan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris tersebut atas pelanggaran tersebut. Larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pasal 17 tersebut antara lain pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat sebagai seorang notaris.Dalam tesis ini juga dibahas kasus nyata seorang Notaris di Surabaya yang telah terbukti melakukan rangkap jabatan notaris dan advokat sesuai dengan putusan MPPN Nomor 15/B/MPPN/XII/2017. Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, HS melakukan penipuan terhadap kliennya sendiri. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 619K/PID/2016. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya diadakan perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris seharusnya bertindak lebih pro aktif antara lain diberikan wewenang untuk memutus suatu perkara.

---

The focus of this study is about a report of people who feel disadvantages over dual position of notary as advocates in Surabaya, prevention of dual positions of notaries as an advocate and responsibility of Notary who has dual positions as advocates, criminal acts of fraud committed. Therefore, in carrying out his duties the notary needs to be fostered and supervised by the Supervisory Council for Notary. This research is juridical normative with result of analytical descriptive data. The data were collected by means of deep study of document literature especially in notary law.The purpose of this study is to understand the cause of less optimal supervision and guidance for notary, violation of dual position of notary as an advocate regulation and their responsibility. The prohibition of dual position of notaries as advocates has been regulated in Article 17 of Law Number 30 Year 2004 and Law Number 2 of 2014 on Amendment Law of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Public. The sanctions imposed for violation of Article 17 include dismissal or dishonorable discharge of a notary public.In this thesis is also discussed the real case of a Notary in Surabaya which has been proven to dual position of notary as an advocate in accordance with decision of MPPN Number 15 B MPPN XII 2017. In running the profession as an advocate, HS committed fraud against his own clients. The case has a permanent legal effect with Supreme Court Decision Number 619K PID 2016. The results of the study suggest that there should be a change in the Law of Notary Public, especially on the authority of the Regional Supervisory Council for Notary. The Regional Supervisory Council for Notary as the spearhead of the supervision and guidance of a Notary by the Notary Supervisory Council should be more pro active, among others, to be authorized to decide upon a case."

"Notaris adalah seorang pejabat Negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai Pengertian dan Peranan Notaris bagi Masyarakat, Pengertian Etika Profesi Notaris, Pengertian Kode Etik Notaris, Dalam bab ini akan dibahas mengenai Larangan- Larangan bagi notaries yang tercantum didalam pasal 17 UU Jabatan Notaris, menjelaskan maksud pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang dapat mempengaruhi jabatan notaries, dan menjelaskan apakah notaries yang menjalankan profesi dokter termasuk dalam larangan pasal 17(i) UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta persamaan kedua kode etik profesi tersebut. Notaris yang menjalankan pekerjaan lain yaitu dokter gigi tidak melanggar Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Pasal 17 (i) Undang-undang No.30 Tahun 2004 memperbolehkan adanya Notaris melakukan pekerjaan lain. UUJN memperbolehkan adanya notaries melakukan pekerjaan lain, selama tidak ada benturan kepentingan antara notaries dengan pekerjaan tersebut dan Notaris yang merangkap dokter gigi tidak mempunyai benturan kepentingan antara kedua profesi tersebut. Dalam pelaksanaannya apabila seorang Notaris merangkap sebagai dokter gigi, maka orang tersebut yang melaksanakan kedua profesi tersebut harus tunduk pada kedua kode etik profesi tersebut (kode etik Notaris dan kode etik Kedokteran Gigi) serta Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.......Notary is a state officer or public official can be appointed by the State to perform the duties of the State in legal services to the community in order to achieve legal certainty as authentic deed officials in the civil case. In this thesis will discuss the definition and role of the Notary Public, Notary Public Understanding Professional Ethics, Definition of Notary Code, this chapter will discuss the Prohibition-Prohibition for notaries specified in Article 17 of Law Notary, explained the purpose of the work as opposed to other religious norms, decency and propriety which may affect the notary office, and explain whether the notary who runs the medical profession, including the prohibition of Article 17 (i) of the Act and the Code of Conduct Notary Public Notary and the second equation of the professional code of ethics. Notary who run other work that the dentist does not violate the Act 30 of 2004 concerning Notary and Notary Code. Article 17 (i) of Act 30 of 2004 allows for a Notary doing other work. UUJN allow the notary to do other work, as long as there is no conflict of interest between the work and the notary with the concurrent Notary dentist does not have a conflict of interest between the two professions, even the code of ethics of the profession both support each other. In practice, if a Notary doubles as a dentist, the person who conducted the two professions should be subject to both the professional code of ethics (code of conduct and code of ethics Notary Dentistry) and Act 30 of 2004 and Law Notary On Law No.29 of 2004 on the Practice of Medicine."