Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTUndang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa kekuasaan dalam menerima duta negara lain berada di tangan Presiden. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 itu kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh Presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Skripsi ini membahas serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keberadaan pengaturan kekuasaan Presiden dalam menerima duta negara lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melihat pula pada UUD 1945 naskah asli beserta perdebatan-perdebatan yang timbul dalam perumusan ketentuan ini di dalam UUD 1945 naskah asli dan perubahan serta menggunakan 3 (tiga) negara sebagai persandingan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang dapat diulas sebagai akibat dari terdapatnya ketentuan Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan itu yang selain berkaitan dengan hukum tata negara juga bersinggungan dengan hukum diplomatik. Oleh karenanya, perlu adanya berbagai perbaikan terhadap pemahaman dan pelaksanaan Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 ini supaya permasalahan-permasalahan yang ada dapat teratasi dengan baik.

---

ABSTRACTThe 1945 Constitution stipulates that the power to receive foreign ambassadors in Indonesia belongs to the President. However, after the amendment of said Constitution, this power must be exercised by the President by taking into account the opinion of the Peoples Representative Assembly (DPR). This thesis discusses and elaborates problems which arise from the stipulation on the Article 13 paragraph (3) of the Amended 1945 Constitution. Research method used in this thesis is a normative-juridical method with which also looks at the original version of the 1945 Constitution, the discussions and debates which backgrounds the stipulation in the original and amended version of the 1945 Constitution, and also by looking at the stipulations and practices in 3 (three) other countries as comparison. The result of this research shows that there are several problems that can be discussed as a result of the stipulation on the Article 13 paragraph (3) of the 1945 Constitution which relates to the constitutional law and diplomatic law. Therefore, there is a necessity for revisions on the understanding and implementation of this matter so that the problems can be well-resolved."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja aktivitas dan respon dari implementasi diplomasi digital yang dilakukan Jepang di Indonesia, khususnya dalam akun Instagram @jpnambsindonesia pada periode Duta Besar Masafumi Ishii. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data dari buku maupun artikel jurnal yang membahas mengenai diplomasi publik, diplomasi digital, media sosial, personal branding, serta data dari survei yang telah dilakukan kepada responden yang dibagikan secara acak (purposive sampling). Penelitian ini membuktikan bahwa adanya respons yang positif dan signifikan dari masyarakat Indonesia terhadap upaya diplomasi digital yang dilakukan Jepang dalam akun Instagram @jpnambsindonesia....... This study aims to explain what the activities and responses to the implementation of digital diplomacy performed by Japan in Indonesia are, especially in the @jpnambsindonesia Instagram account during the period of Ambassador Masafumi Ishii. The methods used in this research are qualitative and quantitative methods. The data collection technique used is to collect data from books and journal articles that discuss public diplomacy, digital diplomacy, social media, and personal branding, as well as data from surveys that have been conducted to respondents which were distributed randomly (purposive sampling). This study proves that Universitas 2 Indonesia there is a positive and significant response from the Indonesian people to the digital diplomacy efforts by Japan in the @jpnambsindonesia Instagram account. Keywords: Public diplomacy, Japanese digital diplomacy, Instagram, Ambassador Masafumi Ishii"