Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Many people assume that e-Government is merely a technological problem while in fact non-technological factors also influence it, even tend to be more dominant. Without a comprehensive evaluation covering non-technological aspects, e-Government implementation will fail. This study aims to determine the various factors that affect the implementation of e-Government. The research method used is a survey of several government agencies and the data is analyzed by a quantitative approach, namely factor analysis to confirm success factors that have been obtained in previous synthesis studies (Napitupulu, 2014). The results of the empirical statistical research indicate there are 39 valid and reliable success factors, both technological and non-technological factors in e-Government implementation. Furthermore, these success factors can be classified into four components, namely resource components, levers, values, and impacts. It is expected that all the success factors that have been proven empirically can be accommodated by government agencies, especially in the district/city level to support the successful implementation of e-Government in Indonesia.

Abstrak :
Kebijakan penerapan e-government Pajak Parkir di DKI Jakarta sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dalam pelaksanaannya banyak ditemukan hambatan dan tantangan yang berdampak kepada target kinerja yang telah ditetapkan. Kebijakan yang mengatur pun sudah sebanyak 3(tiga) kali mengalami perubahan yang diharapkan mampu menjembatani pelayanan masyarakat yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi kebijakan penerapan e-government pajak parkir dan menganalisa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan e-government pajak parkir di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode post-positivisme yang menggunakan teori sebagai acuan dalam memahami permasalahan penelitian. Hasil evaluasi dari penerapan kebijakan ini menunjukkan; (1) manfaat online system belum secara signifikan membantu petugas pajak dalam pengawasan kepatuhan kepada wajib pajak. yang terlihat dari data jumlah wajib pajak yang secara rutin melaporkan transaksi usahanya sekitar 3,37%; (2)aplikasi egovernment belum dapat mengintegrasikan data antara DPMPTSP dan UP Perparkiran; (3) sanksi yang telah diatur belum diterapkan secara tegas; (4) sanksi mengenai pencabutan izin usaha tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang lebih tinggi; dan (5) kewajiban pelaporan transaksi usaha secara online belum optimal diterapkan untuk seluruh wajib pajak parkir, karena masih terdapat ketidaksiapan baik dari sisi wajib pajak maupun dukungan perangkat elektronik. Sedangkan hasil penelitian atas faktor – faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan e-government, yaitu:(1) adanya komitmen yang kuat dari Bapenda dalam menangani masalah pendanaan yaitu dengan bekerjasama dengan Bank Pemerintah; (2) kolaborasi antara Bapenda dan Bank ditunjukkan dengan bersamasama memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak (3) terjaminnya keamanan atas kerahasian data wajib pajak, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama; dan (4) Bapenda menyiapkan alternatif aplikasi melalui web https//: pajakonline.jakarta.go.id. yang dapat digunakan oleh wajib pajak dimanapun berada. Selain itu disarankan bagi Bapenda untuk melakukan prioritas pengkategorisasian bagi wajib pajak yang akan dipasang perangkat online, serta perlu adanya perbaikan mengenai sanksi administrasi pencabutan izin usaha karena tidak sesuai dengan sanksi yang diatur pada Peraturan Daerah dan Undang-Undang Perpajakan ......The policy of implementing parking tax e-government in DKI Jakarta has been going on for approximately 7 (seven) years. In its implementation there are many obstacles and challenges that have an impact on the performance targets that have been set. The governing policy has also undergone 3 (three) changes which are expected to be able to bridge better community services. This study aims to analyze and evaluate the application of parking tax e-government policies and to analyze the factors that determine the success of parking tax e-government policies in DKI Jakarta. This study uses the post-positivism method which uses theory as a reference in understanding the research problem. The evaluation results of the implementation of this policy show; (1) the benefits of the online system have not significantly helped tax officers in monitoring compliance with taxpayers. which can be seen from the data on the number of taxpayers who routinely report their business transactions of around 3.37%; (2) egovernment applications have not been able to integrate data between DPMPTSP and UP Perparkiran; (3) regulated sanctions have not been applied explicitly; (4) sanctions regarding the revocation of business licenses that are not in accordance with higher tax regulations; and (5) the obligation to report business transactions online has not been optimally applied to all parking taxpayers, because there is still unpreparedness both in terms of taxpayers and electronic device support. While the results of research on the factors that determine the success of the implementation of e-government, namely: (1) there is a strong commitment from Bapenda in handling funding problems, namely by collaborating with Government Banks; (2) collaboration between Bapenda and the Bank is demonstrated by jointly providing services oriented towards taxpayer satisfaction. (3) guaranteed security of taxpayer data confidentiality, regulated in a Cooperation Agreement; and (4) Bapenda prepares alternative applications through the web https //: Pajakonline.jakarta.go.id. which can be used by taxpayers wherever they are. In addition, it is recommended for Bapenda to prioritize categorization for taxpayers who will be installed with online tools, and there is a need for improvements regarding administrative sanctions for business license revocation because they are not in accordance with the sanctions regulated in Regional Regulations and Taxation Laws.