Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The challenges facing an independent East Timor are particularly acute. It is not only one of the poorest nations on earth but the terrible events of 1999 have also destroyed much of the country's buildings and infrastructure, as well as the nation's bureaucratic and commercial capacity. The decisions and the policy framework adopted in the early years by the leaders of this new nation will be critical.This book is an original work written by experts and well-known specialists in the field. It assembles all the latest information about the economy, assesses future policy options, and draws on lessons of international experience for this new nation. It is perhaps the only book about East Timor with this coverage and will be invaluable to those who are interested in developments in the region.

Abstrak :
Sejak tanggal 17 Juli 1976 Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia, demikian pandangan Pemerintah Orde baru (OrBa), wlaupun sebagian masyarakat internasional masih mempermasalahkannya. Timor Timur (TimTim) memiliki luas wilayah 14.874 km, dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari pegunungan dan 1/3 wilayahnya terdiri dari dataran rendah. Perekonomian TimTIm mengandalkan sektor pertanian, seperti kopi, kelapa, padi, jagung, kacang hijau dan peternakan lembu dan kuda (Shadly, 1980)

Abstrak :
This research explains about process of East Timor separation from Republic of Indonesia after twenty four years to be part 27th Indonesia's province from intelligence analysis. The fundamentals theory using intelligence cycle, intelligence function and to be concern with intelligence advise and national policy. A problem in this research is, How is role's Bakin as a highest intelligence's organization to wining pro integration in that process. In that case, intelligence link to national security and foreign security as aspect of internal security. Methods of this research, use library literature, interview with history maker and intelligence's theory to know why pro integration loosing in that process. To have an authentic document's is very difficult, because almost all of document in Bakin is top secret. So for help this research to interview with history maker is the solution. Discoverer of policy makers very-very dominant in that case although without advise from Bakin, because the both of fundamental's Bakin only Keppres. Finally, fundamental of law State Intelligence Agency need to advance, and recovery controlling system for this organization.

Abstrak :
Hubungan Indonesia - Australia sejak masa kemerdekaan Indonesia sampai saat ini selalu mengalami pasang surut. Ditambah lagi ketika Timor Timur bergabung dengan Indonesia, Australia melihatnya sebagai perwujudan nafsu ekspansionisme dari Indonesia. Pers-pun banyak memberikan liputan berita yang bernada negatif tentang Indonesia. Apalagi ketika lima wartawan Australia tewas pada pertemuan di Balibo Sejak itu liputan pars selalu menyudutkan posisi Indonesia. Peran Pers dalam memberikan input bagi para pengambil kebijakan di Australia sangatlah besar, terutama berkaitan dengan masalah Indonesia. Dalam melihat sejauh mana Faktor Pers Dalam Politik Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia Dalam kasus Timor Timur Pasca Jajak Pendapat, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana liputan pers Australia tentang masalah Timor Timur pasca jajak pendapat ? 2). Bagaimana pengaruh liputan pers tersebut pada kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Indonesia ? Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana pandangan pers Australia terhadap kasus Timor Timur pasca jajak pendapat, dan menjelaskan bahwa pers memiliki pesan dalam Hubungan Intemasional serta memaparkan peranan pers dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah model aktor rasional yang di ajukan oleh Graham Allison, proses pembuatan kebijakan luar negeri Australia dari Mediansky serta pendapat Cohen bahwa pers juga mempengaruhi kebijakan luar negeri dari input-input yang di terima oleh para pengambil kebijakan. Adapun metode yang di pakai dalam tesis ini adalah melalui analisis isi berita dari surat kabar The Australian dan The Canberra Times yang terbit dari tanggal 30 Agustus yaitu Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur sampai dengan tanggal 16 September 1999 sebagai tanda pemutusan kerjasama keamanan Indonesia -- Australia yang menandakan hubungan bilateral yang terendah antara kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah berita yang begitu banyak , letak berita dan isi berita serta tema dan artikel banyak memberikan input bagi para pangambil kebijakan luar negeri Australia khususnya Perdana Menteri (eksekutif). Begitu juga dari analisis jenis imbauan pesan yang diungkapkan oleh Jalaluddin Raahmat, artikel yang terdapat di kedua surat kabar tersebut banyak menggunakan imbauan motivasional dan imbauan emosional yang memberikan input kepada pengambil kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan tentang pengiriman pasukan dan pemberian bantuan kemanusiaan keapada Timor Timur. Dengan demikian apa yang di ungkapkan oleh Perdana Menteri Australia sendiri, kemudian oleh Harold Crouch, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia Wirjono dan Kim Beazley serta Derek Manangka bahwa para ikut memanasi dan mempengaruhi hubungan Indonesia - Australia dapat di tunjukkan melalui penelitian ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam studi demografi dikenal dua macam pengukuran fertilitas: fertilitas kumulatif dan fertilitas current. Fertilitas kumulatif mempersoalkan tentang sejarah kelahiran yang dialami oleh seorang atau sekelompok perempuan yang berusia reproduksi hingga usia menopause (15-49 tahun). Children ever born (Ceb) merupakan sebuah indikator untuk mengetahui besaran daripada fertilitas kumulatif ini. Pengukuran ini baik karena dapat mengetahui tentang perbedaan fekunditas antara kelompok umur yang satu dengan yang lainnya sebagai akibat dari perbedaan keadaan sosial, budaya dan ekonomi yang dialami perempuan yang bersangkutan. Pengukuran fertilitas current mencerminkan tentang kejadian kelahiran yang dialami perempuan kawin berusia 15-49 tahun pada saat sekarang.

Fertilitas current yang dilihat dalam penelitian ini mengacu pada kejadian kelahiran dalam waktu sembilan bulan sebelum survei. Dua buah variabel yang mempengaruhi fertilitas current tersebut adalah variabel antara dan variabel sosial, budaya dan ekonomi. Varibel antara : menyusui, amenorrhea, kontrasepsi dan frekuensi kumpul dapat terjadi dalam dua Mali sembilan sebelum survei. Variabel sosial, budaya dan ekonomi diukur pada saat penelitian berlangsung.

Dengan menggunakan analisa regresi logistik dan regresi biasa diketahui bahwa variable sosial, budaya, ekonomi dan variabel antara tidak mempunyai hubungan dengan fertilitas current. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari hubungan yang tidak/kurang kuat antara masing-masing variabel sosial, budaya dan ekonomi terhadap masing-masing variabel antara sehingga pada akhirnya tidak membawa dampak pada fertilitas current.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang dinamika politik Timor Timur yang terjadi pada masa transisi dan bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia. Pembahasan ini ditandai dengan proses integrasi Timor Portugis menjadi bagian dari Indonesia, persoalan referendum dalam integrasi Timor Timur, konflik pascareferendum, dan masa transisi Timor Timur. Selain itu, dijelaskan pula reaksi dari pihak Indonesia terhadap kondisi masa transisi, dan bagaimana dampak dari masa transisi tersebut terhadap Indonesia. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode sejarah. Selain itu, tesis ini juga mengedepankan studi literatur dan pendekatan kualitatif melalui wawancara lisan. Hasil dari penelitian ini memberikan persepsi bahwa isu pelanggaran HAM di Timor Timur yang menuding elite-elite militer di Indonesia memperburuk citra TNI dan Indonesia di mata internasional; sekaligus juga, membuka babak permasalahan baru terkait persoalan asset dan pengungsi. ...... This thesis discuss about the political dynamic of East Timor in transition era and how that influence affecting to Indonesia. This discussion is be marked by the process integration of Timor Portugal becoming a part of Indonesia, issues about self determination in integration of East Timor, conflicts after self determination, and transition era in East Timor. Furthermore, this thesis explained about the reaction from Indonesia rsquo sides to condition of transition era, and how transition era could affect to Indonesia. The method that is used in thesis is historical method. Moreover, this thesis also put forward literature study and qualitative approach by interviewing oral history. The result of this research give perceptions that the issues human right abuses in East Timor which accused military elites in Indonesia is aggravating TNI rsquo s reputation and Indonesia in international world at once, opening new round problems about asset and refuges.

Abstrak :
Perjanjian Indonesia-Portugal mengenai Masalah Timor Timur merupakan objek penelitian yang mengandung aspek intermestik sehingga kajian desentralisasi asimetris yang terlibat di dalamnya juga perlu membahas mengenai diskursus kebijakan politik luar negeri. Penelitian ini hendak mengaitkan diskursus desentralisasi beserta faktor-faktor terkait lainnya dengan struktur desain konstitusional yang termuat dalam Perjanjian Indonesia-Portugal mengenai Masalah Timor Timur. Penelitian ini menilai bahwa kebijakan politik luar negeri cenderung ditetapkan dengan skema ‘kepala menghadap ke luar’. Artinya, kebijakan politik luar negeri difokuskan untuk memberikan respons terhadap faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar. Padahal, adanya kebijakan desentralisasi ditentukan untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom sehingga timbul hak untuk mengatur dan mengurus sendiri kekuasaan pemerintahan yang diserahkan. Di sisi lain, kebijakan politik luar negeri melalui perjanjian bilateral antara dua negara dan desentralisasi sejatinya secara inheren tidak memiliki arah pendekatan yang tertuju pada titik temu yang sama. Kebijakan politik luar negeri memiliki domain tujuan mengatasi masalah internasional, sedangkan desentralisasi memiliki domain tujuan mengatasi masalah lokal. Namun, penelitian ini berargumen bahwa keduanya sama-sama memiliki tujuan jangka panjang untuk mencapai stabilitas nasional guna memenuhi kebutuhan nasional. Dengan demikian, penelitian ini hendak menguraikan bagaimana skema konsep desentralisasi asimetris dikonstruksikan dalam suatu negara; mengulas dan mengeksplorasi konstruksi konsep desentralisasi asimetris dalam suatu negara yang lahir dari sebuah perjanjian bilateral antarnegara; dan menjabarkan penerapan konsep desentralisasi asimetris yang lahir dari sebuah perjanjian bilateral antarnegara, dengan berkaca pada Perjanjian Indonesia-Portugal mengenai Masalah Timor Timur. ......The Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor is an object of research that contains an intermestic aspect, in which the study of asymmetric decentralization involved in it also needs to discuss foreign policy discourse. This research seeks to relate the decentralization discourse and other related factors to the constitutional design structure contained in the Indonesia-Portugal agreement. This study assesses that foreign policy tends to be determined with a 'head facing out' scheme. That is, foreign policy is focused on providing a response to external factors that come from outside. In fact, decentralization is determined to transition government power into autonomous regions so that the right to regulate and manage the government power is handed over. On the other hand, decentralization and foreign policy, through bilateral agreements between two countries, inherently do not have an approach directed at the same meeting point. Foreign policy has a domain of overcoming international problems, while decentralization has a domain of overcoming local problems. However, this study argues that both of them have a long-term goal of achieving national stability in order to meet national needs. Thus, this study aims to describe how the concept of asymmetric decentralization is constructed in a country; review and explore the construction of the concept of asymmetric decentralization in a country that was born from a bilateral agreement between countries; and describes the operational application of the concept of asymmetric decentralization that was born from a bilateral agreement between countries, by studying the case of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor.