Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis Asia telah mempengaruhi perelconomian negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang dilanda krisis, Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan Iamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat memgikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi arus masuknya dan keamanan investasi Sebab kerusuhan sosial dan politik akibat krisis ekonomi teriadi diharnpir semua selctor. Hal ini menjadi persoalan tersendin bagi negara-negara investor khususnya bagi Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan ikut melemahnya perekonomian Jepang yang tahim 1990-an mengalami stganasi. Hubungan ekonomi .Iepang-Indonesia telah teijalin sejak era Soekamo dan menunjukkan peningkatan yang signiiikan pada era Soeharto. Di era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting tidak hanya meningkamya. jumlah bantuan luar negeri Jepang tetapi juga mekanisme mendapatkan bantuan dan alokwinya Bagi Jepan, Indonesia telah menempati negara tidak sekedar penerima bantuan dan mitra perdagangannya tetapi juga dengan besamya angka bantuan dan investasi Arli penting Indonesia bagi Jepang ditunjukkan dengan upaya-upaya Jepang membantu Indonesia tidak hanya dalam situasi normal namunjuga situasi krisis. Di antaranya adalah Jepang benrsaha rnemenuhi tanggungjawab dan perhatiannya terhadap Indonesia yang dilanda Perhatian tersebut dilakukan Jepang melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi. Sejumlah bantuan ekonomi yang diberikan melalui lembaga dan organisasi ekonomi intemasiona seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan Forum ASEAN merupakan langkah kongkrit. Jepang juga memberikan bantuan tersebut melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia dan melalui pemerintah secara langsung. Kebijakan ekonomi Jepang dalam penyelesaian krisis juga ditunjukkan dengan rneningkatkan jumlah bantuan luar negeri atau ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fisal 1998 dan 1999. Kebijekan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tebap penting bagi kepentingan nasional Jepang, Dihandingkan dengan kebijakan banman tahun-tahun sebelumnya alasan Jepang memberikan bantuan tidak berubah, termasuk mekanisrne mernbenkan bantuan. Perubahan terjadi pada tingkat perbedaan situasi antara situasi normal dan kzisis, di mana Jepang membantu lewat forum-forum dialog dan keijasama ekonomi seperti ASEAN+ 3, Japan and ASEAN SummirMeering, Forum Paris Club, CGI dan lain-lain.

Abstrak :
Masa-masa keemasan perbankan yang dimulai tahun 1988 menjadi kenangan yang manis ketika tanpa dinyana - nyana 10 tahun kemudian terjadilah krisis yang meluluhlantakkan Perbankan Indonesia. Tindakan pemerintah untuk membekuoperasikan 16 bank pada bulan November 1997 tanpa adanya jaminan atas simpanan, membuat kepercayaan masyarakat jatuh pada titik nadir. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa persiapan yang memadai untuk menghindari rush atau bank run. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut terlihat dari fenomena flight to quality dan flight to safety dari penabung yang memindahkan dananya ke instrumen/bank yang lebih aman baik itu di dalam maupun luar negeri. Tidak adanya lembaga deposit insurance membuat turunnya kepercayaan ini bertambah parah. Krisis yang terus berlanjut membuat kredit macet perbankan menggunung. Diiringi oleh nilai tukar rupiah yang anjlok drastis, maka modal bank menjadi negatif. Pemerintah telah memilih Program Rekapitalisasi Perbankan yang menjadi keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia awbagai salah satu solusinya. Program rekapitalisasi yang memakan biaya ratusan triliun (lDR 430,4 triliun) ternyata membawa rombongan masalah berikutnya yaitu dampak finansial yang sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak dikatakan pemerintah telah terjebak dalam solusi bermasalah ini. Sampai saat ini belum ada solusi yang pasti mengenai masalah tersebut. Pemerintah perlu memeras otak agar tidak terjadi default (gagal bayar) atas pokok dan bunga Obligasi Rekapitulisasi yang jatuh tempo. Kemungkinan default perlu dihindari karena akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional. Country Risk Indonesia akan makin buruk dan akan dijauhi oleh para Kreditur. Di lain pihak Bank A sebagai salah satu bank rekap tidak tinggal diam berpartisipasi dalam pengelolaan eksposure Obligasi Rekapitalisasinya (OR). Dengan perencanaan yang matang pada saat merger didukung oleh strategi yang jitu, Tujuh puluh persen OR yang dimiliki telah berkurang 70% hingga 31 Desember 2002. Begitu pula eksposure OR telah berhasil diturunkan dari 76% menjadi 33% dibandingkan Total Aset. Pengelolaan tersebut berupa pembayaran kewajiban kepada BPPN dengan menggunakan OR, pembayaran kewajiban kepada Pihak ke-3 dengan menggunakan OR, penjualan ke pasar guna menutup rasio likuiditas dan Posisi Devisa Netto, meningkatkan hasil im estasi (enhanced yield), dan penerbitan reksadana yang dapat dijadikan ajang pemerataan pendapatan rakyat. Tentu saja Bank A tidak bisa berjalan sendirian. Bank-bank lain pun perlu dilibatkan. Oleh karenanya dibutuhkan platform bersama yang benar-benar disepakati oleh masing-masing pihak yang berwenang dalam merah birunya raport perekonomian negara ini.

Abstrak :
Jaringan listrik merupakan infrastruktur yang memegang peranan sangat penting bagi kebutuhan aktivitas manusia. Oleh karenanya ketersediaan dan pendistribusian listrik akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah. Hampir semua sektor aktivitas manusia saat ini sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik. Keputusan manajemen untuk berinvestasi didasarkan pada penilaian studi kelayakan bisnis sebuah proyek. Suatu proyek yang memiliki analisa studi kelayakan yang baik akan dinyatakan layak untuk dijalankan. Penilaian studi kelayakan sebuah proyek didasari oleh asumsi yang dianggap mendekati nilainya di masa yang akan datang. Keterbatasan informasi dan karakteristik pasar yang tidak menentu menyebabkan akan timbulnya sebuah resiko investasi. Karena studi kelayakan sebuah proyek yang tidak dilakukan secara teliti akan mendatangkan kerugian di masa datang. Metode NPV, IRR, Payback Period, PI dan Monte Carlo sering digunakan untuk menganalisis kelayakan sebuah proyek, sehingga memberikan suatu masukan dan rekomendasi yang lebih terjamin dan dapat dipercaya oleh investor. 1) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya perubahan pada asumsi dasar studi kelayakan proyek PLTA PAMONA 2 menunjukkan nilai NPV proyek tetap baik yaitu sebesar Rp5.849.240.170 dan IRR sebesar 42.04%. Ini menunjukkan proyek tetap layak untuk dijalankan karena krisis ekonomi global tidak mempengaruhi proyek secara signifikan dan tetap akan memberikan ?economic value added? bagi para shareholders.

Abstrak :
There are two situations that i can sense in May 1998. The first one is the economic crisis that is presently full blown. Every day you see, hear, read and maybe experience the impact on the economic crisis. Most of the Indonesians already experience or will experience in someway or the other some aspects the economic crisis. The second is the question whether there is a hospital crises in May 1998. The answer is different from hospital to hospital. Some hospitals were in real danger of closing in January 1998. The economic crisis has hit hard. No hospital manager has experienced such a crisis situation before and they tried to take action for example to lower their operating cost and to increase their revenue.

Abstrak :
The financial crisis which has occurred since last year in the United State has spread up to the whole world including to Europe. This financial crisis gave impacts in many industrial sectors such as in the automobile industry and banking. The European Union and their members have taken the preliminary steps in facing the crisis. However, are these steps effective in handling the impacts of the crisis?

Abstrak :
Urgensi pelibatan sejumlah stakeholder semakin penting dirasakan bila dikaitkan dengan terjadinya penurunan kinerja pembangunan Kota Bandar Lampung sebagai akibat krisis ekonomi yang diindikasikan dengan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1997 dan semakin rneningkatnya jumlah KK miskin yang ada. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan tidak saja mampu untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, tetapi juga harus mampu mengakomodasikan seluruh potensi melalui pelibatan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun swasta. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan Kota Bandar Lampung, ditinjau dari segi permodalan diperlukan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah masih sangat terbatas. Selain hal tersebut pembangunan Kota Bandar Lampung masih dihadapkan pada persoalan antara lain : peningkatan taraf hidup mnasyarakat, pemerataan lapangan kerja dan pendapatan, penyediaan sarana dan prasarana serta masalah sosial lainnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan kelanjutan pembangunan daerah dimasa datang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai persoalan tersebut hanya dapat diatasi dengan melakukan investasi pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah dan swasta. Perencanaan pembangunan baik secara makro, sektoral maupun regional pada dasarnya akan ditentukan oleh kemampuan penyediaan sumber pembiayaan atau dana untuk diinvestasikan guna mencapai laju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan struktur perekonomian yang dikehendaki, yang pada situasi selanjutnya akan dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja baru yang semakin merata kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penelitian ini mencoba menganalisis suatu perencanaan mengenai besarnya investasi yang dibutuhkan pada masa datang dalam rangka untuk mencapai sasaran kesejahteraan masyarakat dan laju pertumbuhan yang diinginkan. Ini berarti bahwa perkiraan jumlah investasi yang diperlukan akan ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi/pembangunan yang hendak dicapai. Dalam hubungan ini disamping perhitungan perkiraan secara total, kebutuhan investasi itu perlu pula diperinci atau dialokasikan kepada masing-rnasing sektor ekonomi. Ditinjau dari sumbernya, rencana kebutuhan investasi harus pula memperhitungkan kemampuan sumber pembiayaan yang dapat disediakan baik dari pemerintah maupun swasta. Penelitian ini mengguaakan pendekatan metode ICOR. Dalam mengestimasi perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2001-2006, digunakan pendekatan model ekonometrika (persamaan simultan). Setelah proyeksi kebutuhan investasi diperoleh, Penulis mencoba mengelompokkan besaran investasi tersebut (total maupun sektoral) yang diperlukan oleh perekonomian Kota Bandar Lampung berdasarkan sumber pembiayaan (pihak yang diharapkan bertanggung jawab menyediakan dana) yaitu pemerintah (Pusat, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung) serta swasta (dunia usaha dan masyarakat ), berdasarkan persepsi responden (kuesioner). Berdasarkan analisis tersebut, perekonomian Kota Bandar Lampung secara umum dapat memberikan harapan berkembangnya daerah ini pada masa yang akan datang. Indikator ini terlihat dari adanya peningkatan pertumbuhan PDRB selama periode proyeksi. Total kebutuhan investasi periode 2002-2005 diproyeksikan sebesar Rp 1.840.291,46 juta, dengan kebutuhan investasi rata-rata per tahun sebesar Rp 460.072,87 juta. Sektor-sektor yang rnemberikan kontribusi besar (diatas rata-rata) terhadap total kebutuhan investasi adalah sektor industri pengolahan tanpa migas, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor bangunan. Dalam perencanaan program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung, diharapkan pembiayaan yang berasal dari anggaran pemerintah sebesar 30,50%, yang terdiri dari Pusat sebesar 8.48%, Provinsi Lampung sebesar 6.81% dau Kota Bandar Lampung sebesar 15.21%. Sedangkan dari swasta diharapkan sebesar 69.50% yang terdiri dari dunia usaha sebesar 46.82% dan masyarakat sebesar 22.68%. Untuk itu sudah saatnya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memenuhi kebutuhan pendanaan/investasi peran pemerintah semakin dipersempit, sebaliknya swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk turut berpartisipasi serta pemerintah harus bertindak progresif dan proaktif khususnya dalam usaha menarik investor agar peran yang diharapkan lebih besar bagi swasta dimasa mendatang dapat terwujud.

Abstrak :
Pasca krisis ekonomi ini banyak menyisakab berbagai persoalan yang cukup problematik. Berbagai kebijakan yang distorsifl kesenjangan ekonomi, sampai permasalahan kredit macet (utang) yang dialami UKM, disadari merupakan persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Adanya kelompok kepentingan dalam kancah kepolitikan saat ini, umunmya memiliki kecenderungan untuk bersikap konaervatif dan status quo. Namun tat kala kemunculan kebijakan restrukturisasi utang UKM, terdapat bukti yang cukup kuat yang menunjukkan keterlibatan kelompok kepenlingan yang artikulatif dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Berkaitan dengarm kecenderungan di atas dan untuk mengetahui berbagai persoalan yang ada menyangkut mmalah kebijakan restruktudsasi utang UKM yang di keluarkan Pemerintah melalui Keppres Nomor 56 tahun 2002 ini, penelitian ini mengajukan dna pertanyaan, yakni pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dikeluarkannya kebijakan restrukturisasi utang usaha kecil menengah? dan Kedua, Bagaimana peran interest group dalam melakukan proses perumusan terhadap kebijakan restrukturisasi utang UKM ini? Untuk membahas permasalahan di atas telah dilakukan penelitian terhadap informan dan berbagai kalangan yang terkait dengan penelitién ini secara purposif dengan mempenimbangkan konfigurasi dan keterkaitan dengan masnlah restrukturisasi utang UKM. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analisis ini, lebih mengutamakan data kulitatif yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi literature, yang kemudian dilengkapi dengan hasil observasi yang dilakukan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kebijakan restrukturisasi utang UKM yang digulirkan pasca krisis ini menjadi salah satu solusi alternatif dalam mendorong UKM menjadi lebih bergairah dan layak pembiayaan bank (bankcable) lagi, sehingga nantinya UKM dapat munjadi pembayaf pajak yang cukup besar yang dapat berperan aktif dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa fbktor yang mempengaruhi kemunculan kebijakan restrukturisasi utang UKM tidak sepenuhnya atas pennintaan seluruh usaha kecil menengah dan merefleksikan kepentingan UKM, tetapi sangat boleh jadi ini adalah lmtuk kepentingan kelas menengah kila yang oportunis, yang hendak memanipulasi usaha kecil. Selanjutnya Kelompok kepentingan yang ada sudah berperan sehagai agen artikulasi kepentingan UKM yang cukup signifikan. Akan tetapi, peran ini tampaknya bukan merupakan konsekuensi dan kesadaran politik yang memadai dan otonom tentang urgensi restrukturisasi utang UKM. Hal ini bisa disimpulkan daxi sejumlah cara-cara yang cukup agresif tetapi pragmatis dalam mengartikulasiknn kepenlingannya. Pada akhimya, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang cukup panting. Perlama, proses kebijakan publik yang ditawarknn kepada publik haruslah merepresentasikan kepentingan publik secara luas, bukan kepentingan segelintir kelompok yang oportunis, termasuk kebiiakan restrukturisasi Utsmg UKM yang sudah di keluarkan. Kedua, Kelompok kepentingan hendaknya menampilkan dirinya subagai agen peranlara yang, mengkomunikasikan kepentingan kelompoknya dan masyarakat di tingkat bawah dan kepenlinganelite di tingkat atas. Ketiga. untuk kepéndngan feoritis, penelitian ini menyarankan penelitian lebih lanjut tentang kebiiakan yang berkaitan dengan UKM ditinjau dad aspek ekonorni politik. Dengan dernikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan lebih komprehensif dan lebih terbebas dari berbagai ambiguitas (kekaburan).