Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Migrasi (perpindahan penduduk) sebenarnya merupakan suatu reaksi atas kesempatan ekonomi pada suatu wilayah. Faktor ekonomi merupakan motif yang paling sering dijadikan sebagai "center back" (alasan utama) keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Tujuan dari peneiitian ini adalah untuk mengetahui pola migrasi yang terjadi antar provinsi di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, yang secara khusus faktor-faktor ekonomi yang digunakan dalam tesis ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Pengangguran, perlu dilakukan perhitungan terhadap proporsi migrasi yang dipengaruhi faktor-faktor ekonomi tersebut. Analisis yang digunakan untuk dapat melakukan perkirakan perubahan proporsi migrasi antar provinsi di Indonesia adalah dengan menggunakan Model Hybrida, yaitu model gravitasi yang sudah dimodifikasi sedemikian sehingga analisis hanya berpedoman pada sate perubahan indikator ekonomi saja. Karena data migrasi di Indonesia bersumber dari Sensus Penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan diantara dua sensus, maka Model Hybrida yang dikemukakan dalam tesis ini mengacu pada data dengan periode 5 tahunan. Hasil analisis yang dilakukan untuk masing-masing indikator ekonomi menunjukan ketiganya mempunyai pengaruh yang signifikan dan bila ketiganya dianalisis secara bersama-sama ternyata indikator ekonomi Pengangguran menunjukan pengaruh yang tidak signifikan terhadap migrasi yang terjadi. Namun demikian dari kedua tahap analisis yang dilakukan, indikator ekonomi UMP menunjukan hasil yang sama yaitu tidak sesuai perkiraan semula karena migran justru cenderung menuju provinsi yang mempunyai UMP lebih rendah dibandingkan provinsi asalnya. Hasil itu diduga karena dalam analisis ini migran tidak dikelompokan menurut umur, terutama umur pekerja, disamping itu alasan migran melakukan migrasi seperti alasan pendidikan, pernikahan, keluarga dan lain-lainnya turut mempengaruhi hasil tersebut.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan mempelajari faktor-faktor sosial, ekonomi dan demografi yang mempengaruhi tingkat pendapatan atau upah pekerja migran di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah status pekerjaan tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, jam kerja, daerah tempat tinggal dan status perkawinan.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan, bahwa secara statistik dan substansi masing-masing variabel tersebut diatas mempunyai pengaruh yang berarti terhadap tingkat pendapatan atau upah pekerja migran setelah memperhatikan pengaruh tambahan variabel lainnya, atau dengan kata lain terdapat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas pendapatan setelah mempertimbangkan pengaruh tambahan variabel bebas lainnya.

Dari analisis deskriptif maupun analisis inferensial terhadap sampel migran risen yang berstatus bekerja dan menerima upah atau pendapatan, ditemukan hasil-hasil sebagai berikut :

1. Secara umum, pendapatan atau upah pekerja migran yang bekerja di sektor formal relatif lebih tinggi dibandingkan pendapatan atau upah pekerja migran di sektor informal.

2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pendapatan pekerja relatif besar dibandingkan pengaruh faktor lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan atau upah yang akan diterima oleh pekerja sangat tergantung dari mutu modal manusia yang dimiliki pekerja tersebut. Semakin tinggi atau baik mutu modal manusia yang dimiliki pekerja, produktivitasnya semakin tinggi, maka upah atau pendapatan atau belas jasa yang pekerja tersebut terima dari hasil pekerjaannya juga semakin besar.

3. Dilihat dari kelompok umur, proporsi pekerja migran yang berumur 30-39 tahun yang menerima pendapatan atau upah lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya. Sedangkan perbedaan pendapatan yang relatif besar antara pekerja sektor formal dan informal, terjadi pada kelompok umur 40 tahun keatas antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas. Hal ini menunjukkan, bagi pekerja migran di sektor formal yang berpendidikan SLTA keatas, semakin lama masa kerja yang mereka lewati, pengalaman kerja yang mereka peroleh semakin banyak dan kemampuan mereka semakin meningkat serta profesionalisme kerja mereka semakin baik. Sedangkan pekerja sektor informal kemampuan kerja mereka disamping didukung oleh pendidikan yang relatif baik, juga harus didukung oleh kondisi kesehatan fisik mereka yang sehat, sehingga puncak produktivitas pekerja sektor informal terlihat pada usia 30-39 tahun.

4. Pendapatan atau upah pekerja migran laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan pekerja migran perempuan. Setelah dikontrol dengan tingkat pendidikan, bahwa perbedaan pendapatan antara pekerja migran laki-laki yang berpendidikan tamat SLTP kebawah yang bekerja di sektor formal dengan yang bekerja di sektor informal relatif kecil, dibandingkan dengan perbedaan antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas. Demikian pula untuk pekerja migran perempuan yang berpendidikan tamat SLTP kebawah, perbedaan pendapatan atau upah antara yang bekerja di sektor formal dengan migran yang bekerja di sektor informal juga relatif kecil. Namun yang menarik disini, bahwa pendapatan pekerja perempuan yang berpendidikan tamat SLTP kebawah yang bekerja di sektor informal relatif lebih baik dibandingkan dengan pekerja perempuan dengan pendidikan yang sama yang bekerja di sektor formal. Sedangkan perbedaan pendapatan antara pekerja perempuan yang berpendidikan SLTA keatas yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar.

5. Dari alokasi waktu untuk bekerja, pekerja migran yang bekerja diatas atau sama dengan 40 jam kerja per minggu relatif berpendapatan lebih baik dibandingkan dengan pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Pengaruh jam kerja terhadap tingkat pendapatan atau upah pekerja, lebih besar terhadap pekerja yang berpendidikan SLTA keatas, dan perbedaan pendapatan atau upah antara yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar, khususnya antara pekerja yang bekerja dibawah 40 jam per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa upah pekerja di sektor formal sebagian besar terikat dengan kontrak kerja yang telah disepakati, sedangkan pekerja sektor informal, jika mereka tidak bekerja pendapatan yang mereka terima akan berkurang. Sedangkan untuk pekerja migran yang berpendidikan tamat SLTP kebawah pendapatan mereka relatif rendah dan perbedaan pendapatan atau upah antara pekerja di sektor formal dan informal relatif kecil, baik antara pekerja yang bekerja diatas atau sama dengan 40 jam per minggu maupun antara pekerja yang bekerja dibawah 40 jam per minggu.

6. Pendapatan atau upah pekerja migran di perkotaan relatif lebih baik. Sedangkan dipedesaan proporsi yang menerima pendapatan atau upah lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata relatif kecil, khususnya bagi pekerja yang berpendidikan tamat SLTP kebawah. Pekerja migran diperkotaan yang berpendidikan SLTA keatas menunjukkan proporsi yang menerima pendapatan lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata relatif besar. Perbedaan pendapatan antara pekerja migran diperkotaan yang berpendidikan SLTA keatas antara yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar, demikian pula antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas yang tinggal di pedesaan. Sedangkan antara yang berpendidikan tamat SLTP kebawah relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan SLTA keatas cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pekerja migran, baik diperkotaan maupun dipedesaan.

7. Status perkawinan cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pekerja migran. Pekerja yang berstatus pernah kawin atau berkeluarga menerima pendapatan atau upah yang relatif tinggi dari pekerja yang berstatus tidak kawin. Hal ini disebabkan, pekerja yang berstatus pernah kawin atau berkeluarga biasanya usia mereka lebih tua dan pengalaman kerja mereka lebih lama dibandingkan pekerja yang berstatus tidak kawin. Dipihak lain tanggung jawab pekerja yang berkeluarga lebih besar, karena mereka harus berusaha mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Disamping itu pekerja yang berkeluarga kadangkala menerima tunjangan keluarga dari_ instansi atau perusahaan dimana mereka bekerja. Sedangkan fasilitas tersebut tidak diperoleh pekerja yang berstatus bujangan.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk di Kotamadya Surabaya berkembang dengan pesat, dengan tingkat pertumbuhan 2,06% tiap tahun. Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat ini Jawa Timur selain mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi, tingkat migrasi masuk juga tertinggi. Dan pada saat ini penduduk kotamadya sendiri adalah sebesar 7,6% dari penduduk seluruh Jawa Timur, yaitu 9.025.003 jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi ini di samping memerlukan lapangan kerja yang cukup besar, juga memerlukan penyediaan pemukiman yang memadai. Di lain pihak, tanah di Surabaya juga diperlukan untuk fungsi lain, seperti industri, perkantoran dan penghijauan kota. Hal ini menyebabkan kecenderungan naiknya harga tanah, akibatnya penduduk dengan penghasilan rendah tersebut tidak mampu memiliki rumah dengan harga tanah yang semakin mahal. Ciri penduduk yang bermukim di tepi Kali Surabaya khususnya di Desa Warugunung dan Desa Kebraon yang bermukim di sekitar kali umumnya golongan yang berpenghasilan rendah, sehingga mereka sering menempuh cara yang menyimpang dan mengganggu estetika perkotaan dalam mendirikan pemukiman. Dalam kehidupan sehari-hari mereka memanfaatkan air kali untuk kebutuhan MCK, meskipun ada sebagian yang menggunakan air sumur, air PAM ataupun WC umum. Sehubungan dengan hal seperti tersebut di atas, pertanyaan penelitian yang timbul ialah: Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perilaku penduduk tersebut?. Apakah pengetahuan tentang lingkungan dan kesehatan berpengaruh terhadap perilaku penduduk tersebut?. Adapun penelitian ini mempunyai tujuan: Untuk mengetahui pengaruh variabel variabel sosial ekonomi terhadap tingkat pemanfaatan air kali oleh penduduk. Variabel-variabel sosial ekonomi, meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan tentang lingkungan, tingkat pendapatan, lama tinggal, tingkat kepadatan hunian, tingkat kesehatan dan sarana dan prasarana air bersih terhadap perilaku penduduk. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Karangpilang, Kotamadya Surabaya, dengan menentukan 2 kelurahan sebagai lokasi penelitian, yaitu Desa Warugunung dan Desa Kebraon. Populasi penelitian di Desa Warugunung 6 RT dari 17 RT di di Desa Kebraon 4 RT dari 35 RT, yang' terletak di tepi Kali Surabaya. Dan anggota populasi dibatasi pada Kepala Keluarga. Sampel diambil secara sistematik random, yaitu dari 10 RT diambil 120 Kepala Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung yang sangat kuat dan nyata (significant) antara sarana dan prasarana air bersih dengan perilaku penduduk dalam pemanfaatan air sungai,sedang pengaruh yang nyata terdapat pada pendapatan, pendidikan, pengetahuan tentang lingkungan, dan lama tinggal. Yang tidak mempunyai pengaruh adalah tingkat kepadatan hunian. Masing masing dengan taraf kepercayaan 95% dengan analisis Chi Kuadrat. Semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dibuktikan pada studi lapangan. Dalam studi ini perlu kajian lanjut untuk mengurangi bahkan menghilangkan perilaku yang tidak sehat dalam memanfaatkan air kali untuk keperluan sehari hari dengan alasan kebiasaan dan terpaksa. Pustaka : 1971-1994

---

The Influence of Social Economic Factor Upon the Use of River Water (The Study of Population Behavior in Surabaya River Catchments Area, East Java)The population growth in the city of Surabaya increases rapidly, with the rate growth of 2.06% each year. This rapid growth is because East Java has a high rate of population growth' and it has the highest migration too. Nowadays the population of the city itself is 7.60 of the whole population in East Java, which is 9,025,003 people. This high total population needs not only sufficient fields of occupations but also sufficient availabilities of occupations but also sufficient availabilities of settlements. On the other hand the land, which is in Surabaya, is also needed for other functions, such as industry, office and reforested city. These things can cause the tendency of raising the price of the land. And as the result the people who have low earnings can not afford to own houses because of the higher price of the land, Because the characteristic of the people who life at the edge of Surabaya's river especially at Warugunung Village and Kebraon Village who live in the river area generally are those who earn small livings. That's why they often get out of the way and disturb the city's esthetics in building settlements. In daily life they use river water for MCK, although some of them use well water (ground water), PAM water or public toilet. In relation to the things, which are mentioned above, the research question appears: the river water as for its function belongs to group B, which is as the basic material for drinking water, because the river water is not suitable for its function and it appears in my mind that are the respondents who live about 100 m from the river use river water for MCK or not. The aim of this research to find out the influence of social economic variables upon the use of river water by the population. The social economic variables cover the level of education, the knowledge of environment, the income, the length of settlement, the level of populated settlement, the level of health and the supply and the facility of clean (pure) water upon the population behavior. The sample of this research covers the family who live about 100 m from the edge of Surabaya's river, on the district of Karang Pilang, at Kebroan Village and Warugunung Village. The sample population was 120 heads of the families. It was taken purposively sampling for the location and randomly for the families. The result of the research showed that there was a direct influence, which was strong and significant between the supply and the facility of clean (pure) water with the population behavior in using river water, and the significant influence was in the income, education, and knowledge of environment and the length of the settlement. The thing that did not have any influence was the level of the populated settlement. Each of them with the belief level of 95% by chi square analysis. All these hypothesis-which are given in this research can be proved in the study of the field. In this study, it is necessary to continue the research to decrease or even to eliminate the unhealthy behavior in using river water for daily needs with the practical and economical reason. References : (1971-1994)

Abstrak :
Sejak PELITA III, perihal penyakit gigi dan mulut tercantum sebagai masalah kesehatan nasional yang perlu ditangani secara intensif karena prevalensi penyakit gigi dan jaringan penyangga gigi pada anak-anak usia sekolah (7-14 tahun) dan orang dewasa di Indonesia mencapai 80% dari jumlah penduduk. Untuk mengatasinya diperlukan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut dengan meninjau berbagai aspek antara lain aspek lingkungan yang meliputi faktor sosial ekonomi, sosial budaya serta kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut. Pencegahan penyakit gigi dan mulut anak-anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak gigi sulung mulai tumbuh karena kerusakaan gigi merupakan proses patologis yang bersifat irreversible. Bila kerusakan gigi dibiarkan berlanjut akan berakibat tidak baik bagi pertumbuhan gigi tetapnya, antara lain kerusakan pada benih gigi tetap akibat infeksi gigi sulung yang berlanjut dan tumbuhnya gigi tetap yang kurang teratur. Sampai saat ini di Indonesia belum ada indikator prevalensi karies gigi sulung maupun kebersihan mulut anakanak. Di samping itu penelitian di Indonesia mengenai hal tersebut di atas masih sangat sedikit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah informasi tentang prevalensi karies gigi sulung dan tingkat kebersihan mulut anak-anak serta pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap penyakit karies gigi dan kebersihan mulut anak-anak usia prasekolah yang ditinjau dari faktor pendapatan keluarga pendidikan ibu, status kerja ibu dan perilaku ibu yang berhubungan dengankesehatan gigi dan mulut anaknya. Penelitian dilakukan dalam lingkup kecil yaitu pada anak-anak di Taman Kanak-Kanak (TK) Putra sebanyak 7 buah di Wilayah Jabotabek yang dikelola oleh Yayasan pendidikan Putra di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Metoda penelitian yang digunakan adalah survai diskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Sejumlah 165 sampel diambil secara acak proporsional dan acak sederhana. Cara pengambilan data melalui pemeriksaan gigi dan mulut langsung pada anak-anak dan wawancara dengan ibu anak-anak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi karies gigi anak-anak TK Putra cukup tinggi (90,97) dengan rata-rata def-t 7,5 dan indeks kebersihan mulut rata-rata sedang (0,97). Hasil penelitian tersebut menyatakan adanya pengaruh faktor sosial ekonomi dan kebersihan mulut terhadap karies gigi walaupun dalam korelasi yang lemah. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut ternyata kebersihan mulut merupakan faktor yang mendominasi faktor lainnya. Untuk mencegah risiko terjadinya karies gigi sulung perlu dilakukan upaya peningkatan kebersihan mulut, peningkatan pengetahuan serta kesadaran para orang tua anakanak TK Putra akan pentingnya pencegahan penyakit karies gigi sedini mungki, yaitu melalui penyuluhan dan pemeriksaan secara teratur yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang terlatih dari lingkungan Departetnen PU serta melakukan perawatan secara singkat dan sederhana bagi anak-anak yang telah menderita karies gigi.

Abstrak :
Tingkat permohonan perselisihan hasil pemilukada ke Mahkamah Konstitusi cenderung tinggi. Pada tahun 2013, sebanyak 75 pelaksanaan pemilukada dari berbagai daerah diperkarakan ke MK. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah dalam pengelolaan sejumlah dana dari pemerintah pusat. Dana itu disebut dengan dana perimbangan. Dana ini terdiri dari dana bagi hasil DBH, Dana Alokasi Umum DAU dan Dana Alokasi Khusus DAK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan tersebut bukanlah merupakan faktor ekonomi dominan yang menjadi alasan para calon kepala daerah untuk berperkara di MK. ......The level of municipal electoral disputes in Constitutional Court tend to be high. In 2013, about 75 municipal electoral had been filed to the Court. Regional autonomy gives authority to regional head in managing funds form central government. The funds called balance funds consist of profit sharing funds, general allocation funds and special allocation funds. The conclusion of this study indicates that the authority is not a dominant economic factor which is becoming a reason for the candidates of regional head in litigating in Constitutional Court.

Abstrak :
Penyebaran wabah Covid-19 yang sangat masif mengharuskan pemerintah memberikan kebijakan untuk melakukan pembatasan aktivitas masyarakat demi menekan penyebaran Covid-19. Namun terdapat efek samping yang ditimbulkanyaiu, sejumlah industr, khususnya sektor informal, menjadi terhambat sehingga menurunkan kemampuan finansial masyarakat. Dengan begitu banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan bantuan logistik maupun finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain bantuan sosial dari pemerintah, masyarakat, khususnya yang lebih mampu dapat berkontribusi dalam pemberian donasi untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya di tengah pandemi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perilaku donasi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan faktor demografis dan sosial-ekonomi dalam memengaruhi keputusan untuk meningkatkan donasi, serta pendekatan theory of planned behavior dalam memengaruhi niat berdonasi pada masa pandemi Covid-19. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner dengan 444 responden yang pernah berdonasi pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat menjadi lebih dermawan pada masa pandemi dengan meningkatkan jumlah maupun proporsi donasi mereka yang dipengaruhi secara positif oleh jumlah pendapatan dan status pernikahan, sedangkan jumlah tanggungan memengaruhi secara negatif. Dalam pendekatan theory of planned behavior, ditemukan bahwa sikap, persepsi kontrol perilaku, norma moral, dan perliaku masa lalu memengaruhi niat berdonasi pada masa pandemi. ......The massive spread of the Covid-19 outbreak required the government to provide policies for restricting community activity to suppress Covid-19 deployments. However, there are side effects that some industries, especially the informal sector, are hindered, thereby lowering the financial ability of the community. With so many lower middle class people who need logistics and financial assistance to meet their daily needs. In addition to the social assistance of Governments, communities, especially those who are better able to contribute to the donation to help the middle-down community in fulfilling their basic needs in the middle of the pandemic. This study was conducted to see the behavior of public donations during the Covid-19 pandemic and the factors that affect it. The study used quantitative research methods with a demographic and socio-economic factors approach in influencing the decision to raise donations, as well as a theory of planned behavior approach in influencing the intent to donate during the Covid-19 pandemic. The data used was the primary data obtained through the dissemination of the questionnaire with 444 respondents who had donated during the Covid-19 pandemic. The study found that society became more philanthropic in the period of pandemic by increasing the amount and proportion of their donations positively influenced by the amount of income and marital status, while the number of dependents negatively affected. In the theory of planned behavior approach, it was discovered that attitudes, perceptions of behavioral control, moral norms, and past growth have influenced the intention of donating during a pandemic.

Abstrak :
The focus of the social science research on child health in developing countries is mainly confined in identifying the underlying determinants of morbidity and mortality. The underlying determinants of treatment seeking behavior during common childhood illnesses largely remain unexplored though it is an outcome of interactions among a number of spatial. demographic and socioeconomic factors. Treatment seeking in either the public or the private medical sector is also important as motivation to seek quality treatment by incurring cost associated with it. Using data from National Family and Health Survey (NFHS-2), 1998-99, this paper tries to identify various factors. which might have direct or indirect linkages with treatment seeking behavior during common childhood illnesses. The result of multinomial logistic regressions show that spatial factors like region and place of residence demographic factors like child's age, birth order and sex of the child and socioeconomic factors such as maternal education. standard of living of the household, religion anti caste. work status of the mother and exposure to mass media are significantly associated with treatment seeking behavior, especially in seeking treatment front private medical sector.