Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini aplikasi DTM untuk visibility analysis sangat berkembang di gunakan untuk pemilihan titik-titik lokasi pemasangan menara BTS telekomunikasi seluler...."

"Bank milik pemerintah daerah (BPD), didirikan dalam upaya membantu mempercepat pembangunan daerah dimana BPD berada. BPD seharusnya dapat menjadi preferensi utama masyarakat daerah dalam menggunakan jasa ? jasa perbankan, karena biaya - biaya bunga yang ditanggung oleh BPD tidak sebesar biaya ? biaya yang ditanggung oleh bank konvensional pada umumnya, sebagai shareholder pemerintah daerah tidak perlu mengenakan bunga yang terlalu tinggi mengingat pemerintah daerah juga akan mendapatkan bagian laba dari BPD, dan sebagai implikasinya BPD dapat mengenakan bunga pinjaman yang tidak terlalu tinggi kepada para pengusaha, sehingga diharapkan produk pinjaman BPD dapat bersaing dengan produk pinjaman bank - bank konvensional yang beroperasi disekitarnya. Sedangkan BPD saat ini, masih tertarik untuk menepatkan dananya pada surat berharga, sehingga fungsi intermediasi BPD menjadi semakin berkurang. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Untuk mengukur pengaruh penempatan dana oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Untuk mengukur penyaluran kredit investasi oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah yang ada diIndonesia. Berdasarkan data pada Bank Indonesia, jumlah Bank Pembangunan Daerah perDesember 2013 sebanyak 26 bank. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat data runtut waktu (timeseries) dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2013 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian tentang Analisis Dampak Kepemilikan Surat Berharga oleh BPD Terhadap Pembangunan Daerah, Belanja modal pemerintah, kredit produktif, pemilikan surat berharga oleh BPD berpengaruh positif terhadap PDRB, dan signifikan mempengaruhi PDRB, Angkatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDRB, namun pengaruh angkatan kerja tidak signifikan terhadap PDRB.

---

Local government-owned banks (BPD), was established in order to help accelerate the development of the area where the BPD located. BPD should be a primary preference in using the services of local communities - banking services, because the costs - interest costs borne by BPD is not at cost - the cost of which is borne by the conventional banks in general, as a shareholder of local governments do not need to charge interest that is too high in view of government area will also get a share of profits from the BPD, and by implication BPD may charge interest on the loan is not too high to employers, so expect BPD loan products can compete with bank loans - conventional banks operating nearby. While BPD today, is still keen to match the funds in securities, so that the intermediation function BPD becomes less and less.

The expected goals of this study are: To measure the effect of the placement of funds by BPD on regional economic growth, to measure investment lending by BPD to regional economic growth. Population was all the existing Regional Development Bank in Indonesia. Based on data from Bank Indonesia, the number of regional development banks perDesember 2013 as many as 26 banks. The type of data that will be used in this research is time series data (time series) from January 2009 until December 2013 The model that will be used in this research is the use of panel data.

Results of research on Analysis of Impact of Ownership of Securities by BPD Against Regional Development, government capital spending, credit productive, ownership of securities by BPD positive effect on GDP, and significantly affect GDP, labor force have a positive influence on the GDP, but the effect was not significant workforce to GDP."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yaitu sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) layak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015 serta menganalisis faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015. Metode penelitian yang dipergunakan pendekatan kuantitatif dan pengujian hipotesis dengan mengumpulkan dan menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa metode yang tepat untuk digunakan adalah metode fixed effect model. Hasil analisis dengan metode fixed effect model menunjukkan bahwa pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Layak sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan pembangunan sanitasi sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan namu memiliki hubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005 – 2015. Faktor lain yang terdiri dari Angka Partisipasi Murni tingkat SMA dan Pembentukan Modal Tetap Bruto secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan jumlah tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of drinking water and sanitation access on regional economic growth province in indonesia year 2005-2015 and to analyze other factors affecting provincial economic growth in Indonesia in 2005-2015. The research method used a quantitative approach and hypothesis testing by collecting and using secondary data to be analyzed. The model conformity test shows that the right method to use is the fixed effect model. The result of analysis with fixed effect model shows that the development of Infrastructure of Water Supply infrastructure has a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While Environmental Sanitation of Settlement as Public Works infrastructure has not a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While other factors consisting of Pure Participation Rate (Angka Partisipasi Murni) SMA, Gross Fixed Capital Formation together have a positive influence on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015."

"Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal.Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions.

Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight.

The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita."

"Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendekatan fungsi produksi, misalnya Akai, Nishimura, dan Sakata (2004). Fungsi produksi sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan faktor produksi utamanya, yaitu modal dan tenaga kerja. Realisasi belanja modal pemcrintah diasumsikan sebagai investasi pemerintah yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja modal pemerintah dan faktor-faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal. Pengamatan dilakukan terhadap 316 kabupaten/kota yang memiliki data Icngkap dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam peneiitian ini. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang clidukung dengan pendekatan kualitatifi Regrcsi data menggunakan metodc kwadrat tcrkecil atau Ordinary Leasr Squares (OLS) dengan alat bantu program Eviews 4.1. Parameter yang diestimasi kemudian diuji dengan lcriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik. Hasil regresi mcnunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah pusat dan realisasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap PDRB. Namun demikian, pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah tcrnyata lebih besar dari pada realisasi belanja modal pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pcmerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan pcmerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah yang realisasi dana bagi hasilnya di alas rata- rata memiliki pcngaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota lebih besar dari pengaruh rcalisasi belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan. Di sisi lain, tenaga kerja memiliki pengaruh yang relatifbesar dan dominan terhadap PDRB.

---

The economic growth could be observed through production iimction approach, as an example, Akai, Nishimura, and Sakata (2004). Production function itself influenced by contribution of the main production factor, those are capital and labor. The realization of government capital spending assumed as government investment that would stronger the local economy growth by inviting more input for the production process. The objectives of this research are to overview the impact of government capital spending and other factors to the local economy growth in the decentralization era.

The observation involved 316 cities/regions which have comprehensive data on research variables, as needed. Research analysis would have quantitative approach which supported by qualitative approach. Data regression using Ordinary Least Square (OLS) is executed by Eviews 4. l. The estimated parameter then tested by economic criteria, statistic criteria, and econometric criteria.

The result of regression indicates that the central govemment capital spending and local government capital spending has relatively small impact to GDRP. Nevertheless, in fact the realization on local govemment capital spending has bigger impact then the central government capital spending. It indicates that the local government is more efficient in allocate the capital spending compare then the central government.

Mean while, for the local government which realized their revenue sharing fund above average, the local government capital spending has bigger impact to GDRP, then the central government capital spending as a whole. In other side, labor has relatively bigger and dominant impact to GDRP."

"Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu motor penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Populasi industri mikro dan kecil yang merupakan kelompok ekonomi skala kecil yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki pola yang tersebar mendominasi struktur industri nasional. Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara IMK dengan pertumbuhan ekonomi daerah berupa PDRB per kapita dan PDRB sektor manufaktur. Metode yang digunakan adalah regresi data panel tahun 2010-2013 dan fokus pada variabel unit IMK, tenaga kerja IMK dan output IMK. Hasil penelitian menunjukan IMK berkontribusi positif dan signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah meskipun bersifat inelastis dimana produktivitas dan daya saing IMK masih lemah.

---

Small and Micro Industries (SMI?s) is one of the crucial driving force for development and economic growth in Indonesia. The population of micro and small industries which is a group of small-scale economies with labor intensive group, it has spread in pattern and dominates the national industrial structure. The goal of this study is determining the relationship between the SMI?s and regional economic growth such as GDP per capita and GDP of the manufacturing sector. The research using method of panel data regression from year 2010-2013 and focus on SMI?s unit variable, labor and output. The research results showed a positive and significant SMI?s contribution in influencing the regional economic growth although inelastic relationship where productivity and competitiveness of SMI?s is still weak."

"Penelitian ini menganalisis hubungan efisiensi belanja pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Data yang digunakan berupa data panel dari tahun 2004 sampai 2013. Analisis dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pertama melakukan pengukuran efisiensi belanja dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Pada tahap kedua dilakukan analisis regresi untuk mengestimasi pengaruh skor efisiensi belanja pemerintah daerah dan determinan-determinan lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Jawa Barat dan Sumatera Utara skor efisiensi belanja pemerintah daerah berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, semakin besar skor efisiensi belanja pemerintah daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

---

This research studies correlation between the efficiency of the local government expenditure and the economic growth in West Java and North Sumatera. The data source is pooled data from 2004 to 2013. The analysis is divided into two stages. First, expenditure efficiency is measured by using Data Envelopment Analysis (DEA) method. In the second stage, regression analysis is conducted to estimate impacts of the local governments‟ efficiency scores and other determinants on the regional economic growth.

The research result shows that, in West Java and North Sumatera, the local government expenditure efficiency scores have positive and significant correlation with the economic growth in the region. Hence, the bigger the efficiency scores of the regional government expenditure, the higher the economic growth in the region."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."