Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Cece Permadi
"Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan merupakan kebutuhan yang dapat dicapai dengan menerapkan kaidah﷓kaidah keserasian dalam pembangunan yang berkelanjutan. Lingkungan hidup tidak selalu baik, apabila tidak ada pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan penduduk sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang parah. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan, jika lingkungan hidup diabaikan. Pala hidup masyarakat yang tidak dilandasi pemahaman lingkungan akan semakin memperburuk pola penataan lingkungan hidup yang tertib dan sehat. Begitu pula. kondisi sosial ekonomi yang rendah akan mempengaruhi tingkah laku penduduk di dalam mengelola lingkungan hidupnya.
Tujuan penelitian ini adalah 1). Terungkapnya kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Kebon Bawang, 2). Terungkapnya persepsi masyarakat tentang keadaan wilayah yang mereka tempati, 3). Terungkapnya perilaku masyarakat di dalam mengelola lingkungan dimana mereka tinggal. Sedangkan masalahnya adalah: "Bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat di Kelurahan Kebon Bawang di dalam mengelola lingkungan hidupnya dan seberapa jauh kondisi social ekonomi masyarakat mempengaruhi alas an betah/tidaknya penduduk tinggal di wilayah tersebut ?".
Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1). Diduga ada hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan persepsinya tentang dimana mereka tinggal. Selanjutnya persepsi tersebut diduga akan mempengaruhi perilakunya di dalam mengelola lingkungan. 2). Bila perilaku penduduk di dalam mengelola lingkungan hidup baik, maka penduduk akan menyatakan rasa kepuasannya terhadap keadaan dimana mereka tinggal. 3). Diduga ada hubungan antara alasan betah/tidaknya seseorang dengan kondisi sosial ekonomi (kualitas pemukiman, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan status tempat tinggal).
Berdasarkan hasil survei dan analisis data, maka ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dan ringkasan dari penelitian ini, yaitu: Dari hasil pengujian statistik dapat diketahui bahwa antara persepsi penduduk tentang lingkungan dimana mereka tinggal adalah independen. Hal ini berarti bahwa persepsi yang dikemukakan penduduk karena perbedaan tingkat pendidikan tidak selalu menunjukkan adanya hubungan.
Sebagian besar penduduk (74,6 %) di Kelurahan Kebon Bawang berpartisipasi aktif di dalam mengelola lingkungan hidupnya. Baik yang dilakukan perseorangan maupun usaha bersama yang dibina melalui organisasi yang ada (formal dan informal). Partisipasi ini tidak lepas dari pada kesadaran dan persepsi sebagian besar penduduknya (61,2 %) akan pentingnya usaha penertiban kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Perilaku masyarakat di Kelurahan Kebon Bawang di dalam mengelola lingkungan hidup cukup baik, sehingga memberikan rasa kepuasan bagi sebagian besar penduduknya (96,7 %) betah tinggal di wilayahnya. Alasan betah yang dikemukakan sebagian besar, penduduk (32 %) karena tidak ada tempat tinggal lain. Kemudian karena tetangga menyenangkan (24 %) dan karena dekat tempat pekerjaan (21 %).
Dari hasil pengujian staitstik dapat diketahui bahwa hubungan antara alasan betahnya seseorang dengan kualitas pemukiman, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan mata pencaharian adalah independen. Kecuali status tempat tinggal (dependen). Hal ini berarti bahwa alasan betah yang dikemukakan karena perbedaan kondisi sosial ekonomi tersebut tidak selalu menunjukkan adanya hubungan. Dengan kata lain kondisi sosial ekonomi penduduk tidak begitu berpengaruh terhadap alasan betahnya seseorang."
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1990
LP-Pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Thomas Aquinas Dewaranu W.
"Skripsi ini membahas mengenai penerapan valuasi ekonomi sebagai metode penghitungan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Tulisan ini menjabarkan bagaimana kerugian lingkungan diatur, ditafsirkan dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Kemudian untuk menaksir nominal yang tepat terhadap kerugian tersebut, skripsi ini melihat dan membandingkan penerapan metode valuasi ekonomi di Amerika Serikat dan Indonesia. Bagaimana kedua metode tersebut diterapkan dan diaplikasikan di kedua negara untuk menaksir nilai ekonomi dari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dari perbandingan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode valuasi ekonomi untuk lingkungan hidup sudah diterapkan dengan cukup baik di Amerika Serikat baik dalam tatanan yuridis normatif maupun dalam praktek di pengadilan. Sedangkan di Indonesia, metode valuasi ekonomi untuk lingkungan hidup sudah diadopsi dengan baik pada peraturan perundang-undangan namun belum diterapkan dan diaplikasikan secara maksimal dalam praktek di pengadilan.

This thesis explains about implementation of economic valuation as a method in apprising environmental damages caused by tort. This thesis explores the adjustment and the interpretation of environmental damages, and its relation with the environmental civil liability, in regulations and courts in Indonesia. Later, to find out the nominal damages that needs to be covered, this thesis is comparing the economic valuation method implementation in United States of America and Indonesia. How does this method is implemented in both countries, to economically assess the environmental and natural resources value especially for the purpose of legal remedy. The conclusions from this comparative study are: economic valuation method for environmental and natural resources is fairly well implemented in USA, both in the federal acts and regulations and also in judicial practice, while on the other hand, economic valuation method is still poorly implemented in Indonesia, especially in judicial practice.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62698
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Randini Maharani Putri
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kemungkinan penerapan pertanggungjawaban kreditur (lender liability) di Indonesia. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan lender liability, sebelumnya harus diketahui bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab kreditur di bidang lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang akan dibahas adalah ketentuan mengenai lender liability di Amerika yang diatur dalam Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) dan juga penerapannya di beberapa putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menyarankan supaya kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya pemberian kredit untuk lebih memperhatikan mengenai aspek lingkungan hidup selain aspek finasial.

ABSTRACT
The focus of this study is to discuss about the possibility of lender liability implementation in Indonesia. To consider about the implementation, first of all we have to discuss about the lender liability provision in Indonesia related to environmental matter. Next chapter is about lender liability regulation in America, Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) and its implementation on court decisions. The conclusion of this study suggest that banking activities in Indonesia, particularly the provision of credit to pay more attention to environmental aspects in addition to financial aspects."
Depok: 2011
S24984
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Redi
"Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan usaha yang menguras sumber daya alam yang begitu masif dan memiliki dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong akan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dikendalikan agar terselenggaranya fungsi pelestarian lingkungan hidup maka dikenalkanlah kebijakan hukum instrumen ekonomi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut belumlah dianggap ideal bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) diaturlah berbagai instrumen ekonomi lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara, yaitu pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara, seperti untuk Dimethyl Ether (DME) dan Synthetic Natural Gas (SNG). Selain itu, diatur pula mengenai pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen). Penelitian ini melakukan kajian terdapat pelaksanaan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan setelah ditetapkan UU CK dengan studi kasus di PT Bukit Asam Tbk. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji efektifitas kebijakan instrumen ekonomi lingkungan. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis data deksriptif-analitis. Hasil penelitian ini pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara dan pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen) belum efektif, serta PT Bukit Asam hanya menerapkan sebagian instrumen ekonomi lingkungan model perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, dan insentif/disinsentif.

Mineral and coal mining is one of the business activities that drains natural resources so massively and has a high impact on environmental damage and pollution. In an effort to encourage mining and coal business activities to be controlled so that the function of environmental conservation can be implemented, a policy on environmental economic law instruments was introduced in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, the environmental economic instruments in the law are not yet considered ideal for sustainable mineral and coal mining business activities, so Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK) regulates various environmental economic instruments in the mineral and coal mining, namely the imposition of a 0% (zero percent) royalty for mining business actors who develop and utilize coal, such as for Dimethyl Ether (DME) and Synthetic Natural Gas (SNG). In addition, it also regulates the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent). This study examines the implementation of the environmental economic instrument policy after the CK Law was enacted with a case study at PT Bukit Asam Tbk. The purpose of this study was to examine the effectiveness of the environmental economic policy instrument. This research method is a qualitative method with descriptive-analytical analysis of the data. The results of this study are the imposition of 0% (zero percent) royalties for mining business actors who develop and utilize coal and the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent) has not been effective, and PT Bukit Asam only applies some economic instruments. environmental development planning model and economic activity, environment, and incentives/disincentives."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Albi Rizky Fadhlika
"Penggunaan plastik sendiri sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Kebiasaan menggunakan plastik inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah plastik yang menyebabkan pencemaran di berbagai tempat. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai instrumen penataan lingkungan untuk mengurangi timbulan sampah plastik ini, seperti Voluntary Arrangement Instrument, Command-and-Control Instrument (CAC), hingga Environmental Economic Instrument. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menjajaki kemungkinan penerapan instrumen ekonomi pada plastik untuk mengurangi dan mengendalikan sumber timbulan sampah plastik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen ekonomi lingkungan ini dapat diaplikasikan pada plastik sebagai instrumen pengendalian pencemaran sampah plastik. Instrumen ekonomi tersebut dapat diterapkan dalam bentuk instrumen fiskal atau pungutan yang terkait dengan lingkungan. Jika diterapkan di Indonesia, ada 3 kemungkinan yang bisa digunakan, yaitu Pajak, Cukai, dan PNBP. Dari hasil pungutan tersebut dapat dilakukan earmarking tax yang dananya akan dialokasikan kepada lembaga pengelola dana lingkungan yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan. Dana tersebut akan dikelola oleh badan tersebut untuk membiayai kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber timbulan sampah plastik.

The use of plastic itself is very close to everyday human life. The habit of using plastic is what causes a buildup of plastic waste which causes pollution in various places. The Indonesian government implements various environmental structuring instruments to reduce the generation of plastic waste, such as Voluntary Arrangement Instruments, Command-and-Control Instruments (CAC), to Environmental Economic Instruments. This research itself aims to explore the possibility of applying economic instruments to plastics to reduce and control the source of plastic waste generation. This research is a normative juridical research, which is carried out by conducting research on library materials or secondary materials. The results of this study indicate that this environmental economic instrument can be applied to plastics as an instrument for controlling plastic waste pollution. These economic instruments can be applied in the form of fiscal instruments or levies related to the environment. If implemented in Indonesia, there are 3 possibilities that can be used, namely Taxes, Excise, and PNBP. From the results of these levies an earmarking tax can be carried out whose funds will be allocated to environmental fund management institutions established based on the mandate of Presidential Regulation Number 77 of 2018 concerning Environmental Fund Management. The funds will be managed by the agency to finance management and control activities for the source of plastic waste generation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library