Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kemasan plastik telah menjadi perhatian dunia saat ini. Saat ini Indonesia sedang menggarap kebijakan cukai kantong plastik untuk mengatasi maslaah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis cukai kantong plastik berdasarkan legal character cukai, aspek ekonomi, dan aspek psikologis demi mengetahui bagaimana kebijakan ini dirancang untuk mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan kantong plastik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Ditinjau dari legal character cukai, pengenaan cukai kepada kantong plastik tepat berdasarkan kriteria barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Namun, perlu dilihat kembali jenis kantong plastik yang konsumsinya perlu dikendalikan. Quantitative measurement yang dilakukan berdasarkan pengawasan langsung terhadap kantong plastik yang keluar dari pabrik tanpa pelekatan pita cukai. Ditinjau dari aspek ekonomi, eksternalitas negatif yang ditimbulkan kantong plastik sudah berada di tingkat yang substansial sehingga perlu ditangani karena biaya untuk menanggulangi eksternalitas negatif kantong plastik lebih besar dari biaya sosial yang dapat ditimbukan pengenaan cukai. Biaya sosial dari pemungutan cukai mencakup kemungkinan timbulnya efek samping negatif berupa peningkatan konsumsi barang substitusi yang juga dapat menimbulkan eksternalitas negatif, tax compliance yang dipengaruhi pengawasan dan kompleksitas peraturan yan, dan administrative cost yang dipengaruhi quantitative measurement, biaya pengawasan, dan tekonologi yang dimiliki petugas cukai. Ditinjau dari aspek psikologis, untuk dapat memengaruhi persepsi masyarakat, hal yang harus diperhatikan adalah upaya non-fiskal seperti edukasi.

---

ABSTRACT
The negative externalities caused by plastic packaging have become a world concern. At present, Indonesia is working on excise on plastic bag to deal with this problem. The objective of this research is to analyze excise on plastic bags based on the legal character of excise, economic aspects, and psychological aspects to find out how this policy is designed to overcome the negative externalities caused by plastic bags. This research uses qualitative approach and qualitative data analysis techniques. Judging from the legal character of excise, the imposition of excise on plastic bags is based on the criteria of goods whose consumption needs to be controlled. However, it is necessary to look back at the types of plastic bags whose consumption needs to be controlled. Quantitative measurements are carried out based on direct supervision of plastic bags coming out of the factory without excise tape adheration. In terms of economic aspects, the negative externalities caused by plastic bags are already at a substantial level that needs to be addressed because the costs of overcoming the negative externalities of plastic bags are greater than the social costs that can be incurred by the imposition of excise. The social costs of excise tax cover the possibility of the emergence of negative side effects in the form of increased consumption of substitute goods that can also lead to negative externalities, tax compliance that is influenced by supervision and complexity of the regulations, and administrative costs which influenced by quantitative measurement, cost of supervision, and technology owned by excise tax officials. Judging from the psychological aspect, to be able to influence people's perceptions, the thing that must be considered is non-fiscal measure such as education.

Abstrak :
Saat ini, Pemerintah ingin meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada pulsa yang beralasan pola konsumsi telepon seluler yang tinggi dan berakibat gangguan kesehatan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangannya, analisis formulasi kebijakan serta dampak yang akan terjadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai di industri telekomunikasi lebih cocok dikenakan ke telepon seluler daripada pulsa. Tahapan formulasi kebijakan ini juga belum sempurna dan dampak yang dihasilkan di industri telekomunikasi lebih kepada perubahan struktur harga. ...... Currently, the Government is looking to increase excise tax function as consumer goods revenue and regulator, and to realize it by expanding excise goods on cellular phone credits due to the high amount of consumers of cellular phones, causing health problems to the population. The purpose of this research is to find out the basis of the consideration, policy formulation and analysis of the impact will occur. This research is qualitative descriptive interpretive. This research has found that the extensification excise goods on the telecommunication industry would be more suitable to be applied to the cellular phones than celluler phones credit. The steps of formulation for this policy has not yet been perfected and the effect that has resulted in the telecommunication industry has been more to the changes of price structure.

Abstrak :
Menurunnya sumbangan minyak bumi pada dana pembangunan menyebabkan pemerintah mulai lebih memperhatikan sektor sektor pemasukan dana di luar minyak bumi dan gas alam Salah satu sumber yang diharapkan adalah sektor perpajakan Oleh karena aturan-aturan yang ada masih merupakan produk kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan perpajakan sebagai produk bangsa Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila Untuk itu pemerintah melaksa-nakan perubahan undang-undang perpajakan yang dilakukan pada tahun 1983 dan 1985 Tujuan yang paling mendasar dan perubahan peraturan per-pajakan (tax reform) adalah untuk meningkatkan penerimaan ne-gara dan sektor perpajakan Ada tiga cara yang lazim dilakukan dalam tax reform untuk meningkatkan penerimaan keuangan negara, yaitu pertama, dengan memperluas pengertian subyek pajak yang terkandung dalam undang-undang, kedua, perluasan pengertian obyek pajak yang terkandung dalam undang - undang, dan ketiga, meningkatkan tarif pajaknya Cara yang pertama dan kedua merupakan ekstensifikasi pajak, sedangkan cara yang ketiga merupakan intensifikasi Dalam skripsi ini hanya membahas masalah ekstensifikasi PPh 1984. Tujuan penelaahan adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah ekstensi¬fikasi dapat dilakukan guna menambah jumlah wajib pajak berdasarkan rumusan subyek dan obyek pajak PPh 1984 Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pertambahan jumlah wajib pajak PPh 1984 meningkat dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya undang-undang ini Prosentase peningkatan wajib pajak pada periode UU lama berkisar antara 10-20 % dengan prosentase rata-rata 18,25 sedangkan pada UU baru meningkat menjadi 59,05 % pada tahun 1985 Prosentase pertambahan yang tinggi ini selain sebagai akibat ekstensifikasi pajak juga didukung oleh faktor pengampunan pajak. Dari penelitian lebih lanjut tampak jelas bahwa sistem witholding tax merupakan faktor yang memberikan dukungan pada pertambahan jumlah wajib pajak yang tinggi. Hal ini membuat sistem tersebut perlu dibina lebih baik pada masa-masa yang akan datang agar sistem ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak PPh 1984 Di samping itu perlu lebih kontnyu diadakan penyuluhan dan penerangan pajak melalui berbagai media komunikasi

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tahun 2013 pemerintah Indonesia memberlakukan aturan PPh khusus bagi wajib pajak sektor UMKM PP-46/PJ/2013 . Model presumptive tax ini diterapkan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak pengusaha kecil. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama, tahap telaah untuk meneliti aspek-aspek penting PP-46/PJ/2013. Kedua, tahap penelitian empiris untuk mengetahui efektivitas PP-46/PJ/2013 sebagai alat untuk mendorong partisipasi perpajakan wajib pajak pengusaha kecil baru. Penelitian ini menggunakan metode fixed effect panel data pada level agregat provinsi tahun 2010 ndash;2016 untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah kebijakan. Hasil studi menunjukkan bahwa aturan ini terbukti kurang memperhatikan asas keadilan. Namun secara empiris berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah wajib pajak pengusaha kecil baru walaupun dengan pengaruh yang sangat kecil.

---

ABSTRACT
2013 the Indonesian government enacted a special tax regulation for taxpayers in the MSME sector PP 46 PJ 2013 . This presumptive tax model is applied to provide convenience for MSME taxpayers. This research is conducted in two steps. First, the review stage to examine the important aspects of PP 46 PJ 2013. Second, the empirical research to find out the effectiveness of PP 46 PJ 2013 as a tool to encourage taxation participation of new small entrepreneur taxpayers. This research uses fixed effect method of data panel at provincial aggregate level 2010 2016 to know effect before and after policy. The results of the study show that this rule gives less attention to the fairness. But empirically positively significant influence the number of new small entrepreneur taxpayers though with very little influence.

Abstrak :
Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang melakukan ekstensifikasi atau perpanjangan produk dari film-film animasi yang disukai anak-anak. Perpanjangan produk itu mencakup berbagai jenis barang, mulai dari mainan untuk dikoleksi yang dipaketkan sebagai merchandise dari makanan kecil atau paket makanan dari restoran tertentu, pakaian, mainan, peralatan sekolah, peralatan makan, asesoris, kaset vcd, sampai kaset Play Statlon. Semua itu merupakan perpanjangan dari film-film animasi yang saat ini sedang disukai anak-anak seperti film Pokemon, Digimon, dan Digimon 2: Adventure. Tugas karya akhir ini berusaha memberi gambaran bagaimana anak-anak dengan pemahaman mereka yang begitu terbatas tanpa disadari menjadi korban konsumtif dari para produsen yang melakukan perpanjangan produk tadi. Selain itu tugas karya akhir ini berusaha memberi gambaran tentang karakteristik anak seperti apa yang cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh budaya konsumtif, dan sebenarnya pengaruh apa yang lebih berperan dalam tindakan anak-anak yang mengkoleksi produk-produk tie-ins tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian observasi karena dianggap dapat memberi gambaran terlengkap tentang masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas. Ada tiga orang subyek penelitian yang berusia 6-8 tahun, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan, ketigatiganya datang dari keluarga menengah ke atas. Namun waktu, tenaga, dan peralatan dalam proses observasi yang amat terbatas membuat hasil observasi belum maksimal. Hasil pengamatan terhadap subyek penelitian dikaitkan dengan beberapa pemikiran seperti televisi sebagai sarana hiburan dan sarana komersial, hegemoni televisi, dan juga budaya konsumen. Hal ini karena film animasi yang diputar di televisi mempunyai hubungan yang erat dengan produk-produk tie-ins yang dibicarakan. Selain itu perilaku konsumtif anak dalam membeli produk tie-ins dikaitkan dengan budaya konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa televisi (film animasi) merupakan sarana hegemoni produsen terhadap anak-anak dalam mengkonsumsi produk tie-ins. Anak-anak bahkan keluarganya tanpa disadari ikut mengukuhkan dominasi produsen dengan membeli barang-barang dari film yang menjadi kesukaan anak-anak. Dilihat dari tingkah laku kosumtif anak-anak, dapat dikatakan bahwa tayangan televisi bukanlah hal utama yang mendorong perilaku konsumtif anak terhadap produk tie-ins, melainkan orang tua dan keluarga, serta keadaan keuangan keluarga. Kontrol terbesar ada di tangan orang tua, dan ini yang diharapkan mampu mengendalikan perilaku konsumtif anak-anak terhadap produk-produk tie-ins. Dalam keluarga yang disiplin, dan pengawasan dilakukan oleh orang tua sendiri atau kakak yang sudah dewasa, maka perilaku konsumtif anak-anak cenderung lebih sedikit atau lebih dapat dikendalikan. Sedangkan dalam keluarga yang disiplinnya agak sedikit longgar, Han pengawasan lebih banyak dilakukan pembantu rumah tangga, maka perilaku konsumtif anak-anak cenderung lebih sulit untuk dikendalikan karena yang mengawasi bukan orang tua sendiri. Anakanak kadang sulit untuk mematuhi pembantu rumah tangga karena merasa pembantu rumah tangga tidak berhak untuk mengatur atau memarahi mereka. Sifat anak itu sendiri juga mempengaruhi perilakunya dalam mengkoleksi produk tie-hu. Anak-anak yang tidak mau kalah, selalu ingin menang dari temannya, atau cenderung suka pamer, biasanya akan lebih banyak mengkoleksi produk tie-ins atau produk lain yang sedang dikoleksi oleh teman-temannya. Koleksi itu dilakukan bukan hanya karena ia menyukai produk itu, tapi juga karena ia tidak mau kalah dengan teman-teman lainnya yang sudah mempunyai produk tersebut, anak yang terbuka dan mudah beradaptasi juga cenderung lebih mudah menerima pengaruh dari teman atau lingkungan sekitarnya. Selain itu, pengamatan juga menunjukkan bahwa pilihan anak-anak terhadap produk tieins yang mereka beli bukan didasarkan atas kesetiaan mereka terhadap tokoh atau film tertentu, melainkan terhadap kesukaan mereka terhadap film apapun yang sedang ramai dibicarakan teman-teman sebaya mereka saat itu yang selalu berganti. Dengan demikian pembelian terhadap produk tie-ins juga akan terus berlangsung tanpa henti.

Abstrak :
[ABSTRAK
DKI Jakarta memiliki 13 jenis pajak daerah salah satunya pajak restoran Tahun 2014 yang lalu realisasi pajak restoran DKI Jakarta belum mencapai target yang dicanangkan Melihat hal ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat melakukan strategi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak restoran yakni melalui ekstensifikasi pajak Penelitian ini akan mengidentifikasi upaya ekstensifikasi pajak restoran terhadap usaha penjualan makanan yang sedang berkembang di Jakarta yaitu food truck Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post positivis Penelitian ini akan menganalisis potensi kelayakan serta faktor penghambat dalam upaya ekstensifikasi pajak restoran terhadap food truck serta pada akhirnya membuktikan bahwa food truck dapat menjadi objek pajak restoran baru dan meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran bagi DKI Jakarta Akan tetapi ada beberapa hambatan seperti belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai food truck dan masalah apabila food truck berpindah lokasi yang harus diselesaikan serta membuat Perda yang mengatur food truck apabila ingin mengoptimalkan ekstensifikasi pajak terhadap food truck.

---

ABSTRACT
DKI Jakarta has 13 kinds of local tax included restaurant tax In 2014 the realization of restaurant tax did not reach the target that the Local Government appointed DKI Jakarta rsquo s Local Government must do some strategy to manage this situation such as tax extensification This research will see the effort of tax extensfication especially restaurant tax to a food selling business that nowadays being popular in DKI Jakarta food truck The method that used in this research is post positivise method This research will analyzing the potency properness and the resistor in the effort of food tax extensification for food truck In the end this research will prove that food truck can be the new restaurant tax object to increase the income of restaurant tax in DKI Jakarta Somehow DKI Jakarta rsquo s Local Government must solve the problem and make a specific regulation for food truck and put it in the local region regulation to optimize the restaurant tax extensification for food truck , DKI Jakarta has 13 kinds of local tax included restaurant tax In 2014 the realization of restaurant tax did not reach the target that the Local Government appointed DKI Jakarta rsquo s Local Government must do some strategy to manage this situation such as tax extensification This research will see the effort of tax extensfication especially restaurant tax to a food selling business that nowadays being popular in DKI Jakarta food truck The method that used in this research is post positivise method This research will analyzing the potency properness and the resistor in the effort of food tax extensification for food truck In the end this research will prove that food truck can be the new restaurant tax object to increase the income of restaurant tax in DKI Jakarta Somehow DKI Jakarta rsquo s Local Government must solve the problem and make a specific regulation for food truck and put it in the local region regulation to optimize the restaurant tax extensification for food truck ]

Abstrak :
Perubahan iklim merupakan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia, terbukti bahwa emisi karbon terus meningkat, mencapai dua kali lipat jumlahnya dari tahun 2000. Kekhawatiran internasional dari meningkatnya emisi karbon menghasilkan perjanjian internasional berupa Paris Agreement, yang mengikat setiap negara dengan Nationally Determined Contribution (NDC), suatu target penurunan emisi karbon yang harus dicapai. NDC milik Indonesia mewajibkan penurunan jumlah emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030. Sebagai salah satu upaya penurunan emisi karbon, maka direkomendasi kebijakan yang memberdayakan instrumen pasar berupa carbon pricing. Salah satu instrumennya adalah pajak karbon yang dapat diimplementasikan dapat bentuk cukai, yaitu cukai karbon. Implementasi cukai karbon dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah cukai karbon dapat memenuhi karakteristik legal cukai yang perlu dipenuhi, bagaiamana upaya pemerintah untuk mewujudkan cukai karbon, serta potensi peningkatan penerimaan negara dari cukai karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai karbon dapat memenuhi karakteristik legal cukai. Sampai saat ini, upaya pemerintah masih pada tahap awal dan belum fokus pada cukai karbon. Cukai karbon diperhitungkan berpotensi meningkatkan penerimaan negara sebesar 37-176 triliun Rupiah. ......Climate change is one of the problems that Indonesia faces, proven that carbon emission keeps increasing, reaching twice its amount since 2000. The international concern from the increasing of carbon emission resulted an international agreement that is Paris Agreement, which ties each country with Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia’s NDC obligate a decrease of carbon emission amount to 29% by 2030. Therefore, as means to decrease carbon emission, there’s a policy recommendation by utilizing market instruments in a form of carbon pricing. One of the instruments is a carbon tax that could be implemented in form of excise, which is carbon excise. The implementation could be done through an extensification of excise goods. Therefore, the purpose of this research is to analyze whether carbon excise could fulfill the legal characteristic of excise, how is the government’s effort to actualize carbon excise, and also carbon excise’s potential to raise government revenues. The result of this research shows that carbon excise could fulfill the legal characteristic of excise. Government’s effort is still on the early stage and there’s no focus yet towards carbon excise. It is calculated that carbon excise has the potential to raise government revenues up to 37-176 billion Rupiah.