"Tesis ini tentang Pengamanan Kampanye Pernilu 2004 oleh Polres Metro Jakarta Barat. Perhatian dan fait-us penelitian adalah pola-pola pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dan peran petugas yang terlibat pengamanan Kampanye Pernilu untuk mewujudkan Kampanye Pemilu yang aman dan mencegah timbulnya konflik antar massa parpol, sehingga tidak timbul kekacauan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, yaitu dengan mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari obyek penelitian atau petugas Polres Metro Jakarta Barat yang terlibat pengamanan Kampanye Pemilu, untuk mei hat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai maknanya dan sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh mereka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampanye Pemilu di Kotamadya Jakarta Barat berlangsung aman. Tidak ada konflik fisik yang melibatkan massa pendukung parpol dengan massa parpol lainnya. Pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat menggunakan pola-pola agar pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Hal ini berlandaskan pada kebijaksanaan Kapolres Metro Jakarta Barat, yaitu dengan menempatkan petugas di lokasi dan rute kampanye disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah atau kekuatan petugas digunakan seoptimal mungkin dan diberi waktu istirahat di kantor bila situasi kampanye berlangsung aman. Kebijaksanaan ini tujuannya adalah bila terjadi sesuatu kejadian yang memerlukan pengerahan kekuatan petugas dalam jumlah yang banyak, maka petugas masih mempunyai tenaga yang cukup dan optimal dalam perannya. Kampanye dapat berlangsung aman karena pola-pola pengamanan mencakup strategi sebagai berikut: (1) pelayanan pengamanan pemilu secara proaktif atau jemput bola, (2) jumlah petugas polisi di tempat-tempat strategis yang berpotensi konflik antar massa pendukung partai politik, (3) tidak ada konflik antara petugas polisi karena strategi penindakan terhadap pelanggaran aturan lalulintas melalui teguran simpatik dengan cara persuasuif edukatif, (4) kerjasama antara petugas polisi dan satgas parpol dalam kampanye dan penugasan petugas menjadi LO di 24 Parpol, KPU dan Panwaslu, pengamanan di lokasi kampanye menggunakan pola Ring, dan pengamanan dengan sistem mobile atau bergerak oleh Patko, untuk mengantisipasi kejadian di rute kampanye.
Tujuan utama pengamanan Kampanye Pemilu adalah mencegah timbulnya konflik antar massa parpol karena terdapat persaingan untuk meraih simpatisan yang sebanyak-banyaknya. Kegiatan tersebut dituangkan dalam rencana pengamanan yang didasarkan pada proses manajemen keamanan dengan mempertimbangkan berbagai masukan mulai dari kerawanan, potensi konflik, Surat Pemberitahuan Kampanye partai politik dan LO. Dengan demikian Rencana Kegiatan Harian Pengamanan Kampanye Pemilu flel,sibel dan senantiasa valid mengikuti perkembangan dan perubahan jadwal dari parpol yang sering berubah. Dengan demikian kesiagaan dan penernpatan petugas selalu mengikuti perkembangan situasi kampanye. Pelaksanaan tugas pengamanan diorganisasikan dan dikendalikan oleh para Kabag, Kasat, Kapolsek dan Perwira lainnya, serta didukung dana berupa uang saku dan uang makan bagi petugas di lapangan.
Potensi konflik dan kerawanan selama masa kampanye berada di rote kampanye, bukan di lokasi kampanye, karena hampir seluruh peserta kampanye ingin melakukan arak-arakan di jalan. sehingga pertemuan dengan massa parpol lain cukup besar. Hal ini sesuai dengan pendapat dan tanggapan dari petugas yang bertugas di lokasi dan rute kampanye serta peserta kampanye dari parpol. Potensi ini dapat dicegah dengan adanya kerjasama antara Ketua DPD Parpol, Satgas Parpol, KPU dan Panwaslu dengan Polres Metro Jakarta Barat. Disamping itu ada kesadaran dari warga masyarakat dan peserta kampanye bahwa mereka ingin memeriahkan kampanye dengan menunjukkan simbol partainya bukan dengan konflik fisik dengan masyarakat pendukung parpol lain. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di jalan dilakukan penindakan pelanggar aturan lalulintas terhadap peserta kampanye, penindakan dapat berupa tilang atau teguran. cara penindakan ini bersifat persuasif edukatif, penindakan bukan tujuan tetapi salah satu cara pembelajaran bagi peserta kampanye untuk tertib di jalan."
