Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kinerja ekspor akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terutama adalah GDP foreign dan nilai tukar real. Terkait dengan flexible exchange rate yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama satu dekade terakhir, nilai tukar rupiah bergerak bebas mengikuti irama pasar uang dunia. Ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap komoditas ekspor Indonesia secara umum. Elektronik merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang pertumbuhannya relatif stagnan apabila diperbandingkan dengan pertumbuhan ekspor produk elektronik dunia. Tesis ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara volatilitas nilai tukar terhadap ekspor produk elektronik Indonesia (HS 847160, 847170, 847330, 850610, 852190, 852540, 854219) dan sekaligus melihat hubungan antara pendapatan nasional negara mitra dan nilai tukar riil terhadap ekspor produk-produk tersebut. Metodologi yang digunakan adalah analisa data panel atas nilai ekspor tujuh produk elektronik tersebut ke negaranegara mitra dagang utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar memberikan pengaruh yang berbeda terhadap nilai ekspor masing-masing produk sesuai dengan karakteristiknya.

---

The export performance will be affected by main factors which are the foreign GDP and the real exchange rate. Along with its flexible exchange rate regime that has been implemented by Indonesia’s government for more of a decade the rupiah is has been freely move align with the money market condition. This is surely affected the export of Indonesia’s commodity in general. Electronics is one of Indonesia s main export commodities that is considered having a stagnant export growth relative to the world’s electronic export. This study is intended to analyze the relationship of exchange rate volatility to the export of Indonesia’s electronic products (HS 847160, 847170, 847330, 850610, 852190, 852540, 854219) and also to analyze the relationship of trading partner’s GDP and the real exchange rate to the exports of such electronic products, with panel data observation regarding with the export value of electronic products to main export destination countries. This study shows that the exchange rate volatility differ in its impact to the export value of the tested electronic products based upon its characteristics. "

"Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konsumen saat pembelian barang elektronik impor. Dengan menganalisa kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk mendirikan pusat layanan purna jual. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang didorong oleh globalisasi, terjadi peningkatan impor produk elektronik. Produk-produk tersebut harus memiliki jaminan dan adanya pusat layanan purna jual untuk dapat menampung. Pusat layanan purna jual merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam tahap pasca transaksi yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas purna jual untuk barang yang memiliki permanfaatan sekurang-kurang nya 1 (satu) tahun. Layanan purna jual diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti perbaikan, penggantian produk, dan ketersediaan suku cadang. Selain itu, perkembangan e-commerce memungkinkan konsumen memiliki akses lebih luas terhadap produk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pemenuhan layanan purna jual oleh pelaku usaha.

---

The Article aims to analyze the protection of consumer interest in the purchasing of imported electronic products. Which will be conducted by analyzing the compliance of business actors to establish after sales service centers. With the rapid development of technology in the background of globalization has lead to an increase of imported electronic products. In which such products must have a guarantee of an after sales service. After sales service is a form of post-transaction stated under Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. In which states that it is an obligation that business actors must fulfil for products that has a durability period for more than 1 (one) year. After sales service are manifested in several forms such as; repairs, replacement of product, and availability of spare parts. In addition, to developments in e-commerce allowing consumers to have more access to products. Which, raises concerns with the fulfillment of after sales service by business actors. This article aims to explore the obligation, rights of business actors and supervision of after sales service by analyzing the after sales service that is presented in the market today."

"This book explains the design and fabrication of any electronic enclosure that contains a printed circuit board, from original design through materials selection, building and testing, and ongoing design improvement. It presents a thorough and lucid treatment of material physical properties, engineering, and compliance considerations such that readers will understand concerns that exist with a design (structural, environmental, and regulatory) and what is needed to successfully enter the marketplace. To this end, a main thrust of this volume is on the “commercialization” of electronic products when an enclosure is needed. The book targets the broadest audience tasked with design and manufacture of an enclosure for an electronic product, from mechanical/industrial engineers to designers and technicians. Compiling a wealth of information on relevant physical phenomena (strength of materials, shock and vibration, heat transfer), the book stands as a ready reference on how and where these key properties may be considered in the design of most electronic enclosures."

"Pengguna yang membeli suatu produk elektronik tentunya akan berfikir bahwa mereka bebas untuk melakukan segala hal terhadap barang milik mereka. Namun, hal tersebut sulit dilakukan karena terdapat sarana kontrol teknologi yang berfungsi sebagai pelindung ciptaan dan pengaman hak cipta operating system dan firmware pada produk elektronik. Akibatnya, seorang pengguna yang menggunakan ciptaan untuk penggunaan pribadi akan dinilai sebagai pelanggaran hak cipta apabila dalam hal tersebut melibatkan tindakan penerobosan sarana kontrol teknologi, karena hal tersebut dilarang dalam Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2014. Dalam hal ini, hak pengguna yang beritikad baik tentunya terganggu, padahal penyelengaraan hak pengguna merupakan salah satu tujuan dari hak cipta. Sementara, Amerika Serikat sebagai negara yang prihatin akan problematika ini menciptakan suatu kebijakan triennial rulemaking process yang menggunakan parameter fair use sebagai salah satu poin utama penilaian untuk menentukan apakah suatu tindakan yang melibatkan penerobosan sarana kontrol teknologi adalah dapat dikecualikan sehingga secara hukum sah untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian yuridis normatif studi kepustakaan dengan pendekatan perbandingan untuk melihat perbandingan pengaturan Indonesia dan Amerika Serikat.  Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa ada beberapa hal yang dapat dipelajari oleh Indonesia dalam mengatur ketentuan pengecualian larangan penerobosan sarana kontrol teknologi untuk penggunaan pribadi terhadap produk elektronik, bahwa parameter penggunaan yang wajar (fair use) perlu diatur dengan jelas, dan diperlukan pertimbangan terkait ketentuan modifikasi dan penggandaan untuk penggunaan pribadi dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

Users who buy an electronic product will certainly think that they are free to do anything with their belongings. However, this is difficult to do because there are technological protection measures that function as copyright protection for operating systems and firmware on electronic products. As a result, a user who uses electronic products for personal use will be judged as a copyright infringement if in this case it involves circumventing technological protection measures, because this is prohibited in Article 52 of Law No. 28 of 2014. In this case, the rights of users who have good intentions are certainly disturbed, even though the implementation of user rights is one of the objectives of copyright. Meanwhile, the United States as a country that is concerned about this problem has created a triennial rulemaking process policy that uses fair use parameter as one of the main points of assessment to determine whether an action involving a circumvent of technological protection measures can be excluded so that it is legally valid to do so. Therefore, in this study, a normative juridical study of literature study will be carried out with a comparative approach to see a comparison of the regulation of Indonesia and the United States. From this comparison, it can be seen that there are several things that can be learned by Indonesia in regulating the provisions for the exception to the prohibition of the circumvention of technological protection measures for personal use of electronic products, that is the parameters of fair use need to be clearly regulated, and consideration is needed regarding the modification and copying provisions for personal use in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright."