Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Macron selama menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital dan ketika menjabat sebagai Presiden Prancis dalam perkembangan perusahaan dompet digital atau fintech di Prancis. Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan menggunakan teori analisis dampak kebijakan dari Suharto dan konsep fintech dari Arner, et.al. sebagai pengantar ke dalam analisis dompet digital di Prancis. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum Macron menjadi Menteri, di tahun 2013 perusahaan dompet digital hanya mendapatkan dana dari investor sebesar 29 juta euro. Peningkatan semakin sangat besar dan cepat berkembang dimulai tahun 2015 setelah Macron menjadi Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital saat dana dari investor yang terkumpul mencapai 132 juta euro. Setelah Macron menjadi Presiden Prancis, dompet digital bahkan semakin meningkat lagi sehingga pada akhir tahun 2019 berhasil mengumpulkan dana dari investor sebesar 2 miliar euro. Pencapaian tersebut diperoleh berkat kebijakan ekonomi bernama undang-undang “Macron” (pasal 43 dan 129) dan kebijakan République Numérique (pasal 40, 52 dan 94) yang diberlakukan pada saat Macron menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital dan setelah menjadi Presiden Prancis. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Macron sangat berhasil memutakhirkan perekonomian Prancis dalam bidang ekonomi digital. ......This article aims to explain the impact of an economic policy implemented by Emmanuel Macron during his mandate as Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs and as President of France, on his capacity to develop financial technology and digital wallet in France as a part of his attention to advance French economic. The Article applied qualitative methodology using the analytical theory of Soeharto policy’s impact and Arner, et.al. concept about fintech as an introduction through analys of digital wallet in France. The research indicates that since 2013 the digital wallet company gained only 29 million euros funds from the investors before Emmanuel Macron took office as Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs. A significant and speedy increase of 132 million euro funds from the investor began in 2015 following Macron’s appointment. After Macron’s election President of France, the digital wallet industry grew even more especially at the end of 2019 when the industry successfully collected 2 billion euro of investor funds. This is thanks to the economic policy named “Macron” Law (article 43 and 129) and République Numérique Policy (article 40, 52 and 94) adopted when Macron served as a Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs and after being elected as President of France. The coclusion is that Macron succeeded in updating and improving French economy in the digital economy.

Abstrak :
Sejak pertama kali dinyatakan ilegal melalui la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, kebijakan pemerintah Prancis terhadap ganja tidak mengalami perubahan yang signifikan. Prancis merupakan salah satu negara dengan hukuman paling berat untuk penggunaan ganja di Eropa. Namun, meskipun memiliki hukum yang berat, Prancis merupakan salah satu negara dengan persentase konsumen ganja tertinggi di Eropa. Hasil survei populasi umum yang dilakukan oleh Santé publique France dan OFDT menunjukkan bahwa ganja merupakan psikoaktif terlarang yang paling banyak digunakan di Prancis dan penyebaran ganja di Prancis terus meningkat sejak diberlakukannya kebijakan pelarangan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran regulasi tersebut dalam menanggulangi permasalahan konsumsi ganja di Prancis. Penelitian ini mencari tahu pengaruh konsumsi ganja di Prancis terhadap regulasi yang dibuat pada masa pemerintahan Emmanuel Macron dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan sebelumnya yang tidak efektif serta seruan reformasi dari masyarakat tidak mempengaruhi kebijakan Emmanuel Macron dalam upaya menanggulangi permasalahan terkait ganja di Prancis. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintahan Emmanuel Macron memutuskan untuk mengambil jalan tengah, yaitu dekriminalisasi parsial atau contraventionnalisation serta percobaan penggunaan ganja untuk tujuan terapeutik. Meskipun kebijakan baru Macron dianggap tidak benar-benar menyelesaikan masalah, langkah ini berupaya untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang menuntut legalisasi ganja, serta pihak konservatif yang bersikeras mempertahankan hukum ganja yang represif ......Since it was first declared illegal through la loi n ° 70-1320 du 31 décembre 1970, the French government's policy towards cannabis has not changed significantly. France is one of the countries with the most severe penalties for the use of marijuana in Europe. However, despite its tough laws, France has one of the highest percentage of cannabis consumers in Europe. The results of a general population survey conducted by Santé publique France and OFDT shows that marijuana is the most widely used illicit psychoactive in France and that diffusion of cannabis in France has continued to increase since the enactment of the ban. This raises questions about the role of these regulations in overcoming the problem of cannabis consumption in France. This research investigates the effect of marijuana consumption in France on regulations made during Emmanuel Macron administration period using qualitative methods and literature study techniques. This research proves that the previous ineffective policies and calls for reform from the public did not influence Emmanuel Macron's policies in trying to tackle the problems related to cannabis in France. In dealing with this problem, Emmanuel Macron's government decided to take a middle course, namely partial decriminalization or contraventionnalisation and the trial of using marijuana for therapeutic purposes. While Macron's new policies do not really solve the problem, the move seeks to avoid clashes between parties claiming marijuana legalization and conservatives who insist on maintaining repressive cannabis laws

Abstrak :
Berakhirnya kolonialisme menyebabkan negara-negara penjajah secara perlahan kehilangan kekuasaan atas negara koloninya. Untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki, maka negara penjajah menggunakan cara lain untuk mempertahankan kuasanya. Neo-kolonialisme merupakan sebuah konsep untuk menguasai suatu negara tanpa menggunakan kekerasan, melainkan dengan hubungan bilateral, persebaran budaya dan bantuan ekonomi. Neo-kolonialisme dapat mengancam kebebasan dan kemerdekaan suatu negara, karena negara tersebut akan dijadikan boneka oleh negara yang mendominasinya. Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis menyampaikan sebuah pidato pada Hari Frankofoni Internasional di hadapan publik Académie Française 2018. Pidato ini dianggap menggambarkan neo-kolonialisme yang dilakukan oleh Prancis. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan unsur-unsur neo-kolonialisme yang terdapat dalam pidato Macron, dan menggunakan teori Analisis Wacana Kritis dari Ruth Wodak. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggambaran neo-kolonialisme dalam pidato dilakukan melalui dominasi bahasa pada tiga bidang utama, yaitu politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Neo-kolonialisme dalam pidato ini digambarkan sebagai usaha-usaha Prancis untuk menyebarkan bahasanya ke seluruh dunia, khususnya negara-negara anggota Organisation International de la Francophonie (OIF).

---

The end of colonialism caused the colonizing countries to slowly lose power over their colonies. To maintain the power possessed, the colonial state used other means to maintain its power. Neo-colonialism is a concept for controlling a country without resorting to violence, but rather with bilateral relations, cultural distribution and economic assistance. Neo-colonialism can threaten the freedom and independence of a country, because that country will become a puppet by the state that dominates it. Emmanuel Macron as the President of France delivered a speech on International Francophonie Day in public in the 2018 Académie Française. This speech was considered to describe neo-colonialism carried out by France. This study aims to show the neo-colonial elements contained in Macron's speech, and use the theory of Critical Discourse Analysis from Ruth Wodak. This research shows that the description of neo-colonialism in speech is carried out through language dominance in three main areas, namely politics, economics, and socio-culture. Neo-colonialism in this speech was described as France's efforts to spread its language throughout the world, especially the member states of Organisation International de la Francophonie (OIF).

Abstrak :
Pemilihan Presiden Prancis pada masa Republik Lima sudah berlangsung sebanyak sepuluh kali (Ministère de l'Intérieur, 2017). Emmanuel Macron dengan En Marche! memperkenalkan ideologi politik tengahnya dan secara mengejutkan berhasil memenangkan pemilihan Presiden Prancis 2017 putaran pertama. Padahal, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan ada perbedaan antara ideologi dan kampanye yang dilakukan Macron. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan ideologi yang tercermin dalam program kerja yang disusun Emmanuel Macron dan mengetahui pengaruh program kerja tersebut terhadap kemenangannya. Sumber data yang digunakan adalah kumpulan program kerja dari Emmanuel Macron yang dipublikasikan oleh Le Monde (2017) dengan beberapa data tambahan dari hasil survei yang dilakukan oleh CISE dan Sciences Po Grenoble. Untuk menjawab masalah tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dari Marcus B. Weaver-Hightower (2019) dan dibantu dengan teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough (2013) serta konsep ideologi politik dari D. Parenteau (2008). Temuan dari penelitian ini adalah program kerja dari Emmanuel Macron memiliki kecenderungan mirip dengan ideologi kiri. Program kerja tersebut nyatanya hanya bertujuan untuk membantu kemenangan Macron di pemilihan Presiden Prancis 2017 tapi tidak bertujuan untuk memperjelas definisi dirinya sebagai sosok centriste. ......French Presidential elections during the Fifth Republic have been held ten times (Ministère de l'Intérieur, 2017). Emmanuel Macron with En Marche! introduced his centrist political ideology and surprisingly managed to win the first round of the 2017 French Presidential election. However, previous studies have shown that gap between Macron's ideology and campaign are reflected. Therefore, this study aims to find the ideology that is reflected in the workplan compiled by Emmanuel Macron and to determine its effect on his victory. The data source used is a collection of workplans from Emmanuel Macron published by Le Monde (2017) with some additional data from the results of a survey conducted by CISE and Sciences Po Grenoble. To answer this problem, this study uses a qualitative research method from Marcus B. Weaver-Hightower (2019) and is assisted by the theory of critical discourse analysis from Norman Fairclough (2013) and the concept of political ideology from D. Parenteau (2008). The finding of this study is that Emmanuel Macron's workplan has a tendency similar to leftist ideology. The workplan in fact only aims to help Macron win in the 2017 French Presidential election but does not aim to clarify his definition of a centriste figure.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas mengenai terbentuknya Yellow Vests Movement sebagai gerakan populis bottom-up di Prancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Dengan menggunakan konsep populisme, dapat diketahui bahwa Yellow Vests Movement dapat terbentuk karena adanya dampak berkepanjangan dari kondisi krisis berupa krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 2008-2009 serta adanya nilai anti-elitisme di masyarakat yang dapat lahir karena adanya kegagalan pemerintah untuk mengatasi kondisi krisis yang ada serta terputusnya hubungan dengan masyarakat. Disaat yang bersamaan banyak tuntutan masyarakat terdahulu yang tidak direspon oleh pemerintah sehingga semakin memperkuat nilai anti-elitisme yang ada. Dengan kondisi yang demikian, sebagai sebuah gerakan populis maka tuntutan yang diajukan oleh Yellow Vests Movement semakin meluas. Mereka menuntut kedaulatan rakyat sebagai prioritas utama melalui pengadaan referendum nasional sebagai bentuk kurangnya suara rakyat yang didengar selama ini. ......This final project examines the formed of the Yellow Vests Movement as a bottom-up populist movement in France during the reign of Emmanuel Macron. This study is a qualitative study that applies literature studies as a data collection technique. By using the populist concept, it is possible to see that the Yellow Vests Movement was formed in response to the prolonged impact of the crisis, specifically the economic crisis of 2008-2009. Furthermore, the emergence of anti-elitism values in society is due to the government's failure to address the existing crisis conditions and the society's disconnection. Simultaneously, the government has failed to respond to several community demands, thereby reinforcing existing anti-elitism values. Under these circumstances, the Yellow Vests Movement demands are gaining traction as a populist movement. They demand people's sovereignty as a top priority, calling for a national referendum in response to the lack of public hearings thus far.

Abstrak :
Prancis saat ini menjadi negara di Eropa yang memiliki keberagaman di dalamnya, mulai dari agama, ras, dan etnis. Keberagaman ini disebabkan salah satunya oleh kedatangan para imigran dan orang asing, khususnya saat periode Pasca-Perang Dunia Kedua. Alasan awal kedatangan imigran adalah faktor ekonomi atau pekerjaan. Dalam menangani mobilisasi penduduk ini, Prancis memberlakukan kebijakan-kebijakan imigrasi yang beragam yang tertuang pada situs Kementerian Dalam Negeri dan Seberang Lautan. Oleh karena itu, perlu diketahui bentuk kebijakan imigrasi di Prancis. Penelitian ini kemudian berfokus pada kebijakan imigrasi pemerintahan François Hollande dan Emmanuel Macron berdasarkan perbedaan poros politik mereka. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menemukan perbedaan isi kebijakan imigrasi antara pemerintahan Hollande dan Macron. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa kebijakan imigrasi kedua pemerintahan selama lima tahun menjabat. Untuk menemukan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif oleh Iosifides dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough dan konsep ideologi politik oleh D. Parenteau dan I. Parenteau. Hasil temuan dari penelitian ini adalah orientasi kiri dari Hollande menghasilkan kebijakan imigrasi yang pro-masyarakat (imigran), sedangkan orientasi tengah Macron lebih memperketat kebijakannya terhadap masyarakat asing. ......France is a country in Europe that embraces diversity in terms of religion, race, and ethnicity in its society. The arrival of migrants and foreigners, especially in the post-Second World War period contributed to France’s current demographic landscape. In dealing with the influx of population, France has adopted various immigration policies, as stated on the website of the Ministry of the Interior and Overseas, but has not significantly improved the current situation. As the immigration issue has continuously become prominent in French society, this research takes on comparing the policies carried by the governments of François Hollande and Emmanuel Macron on the issue while also taking into account their different political axes. Thus, the purpose of this study is to analyze the political discourses embedded in the immigration policies between the Hollande and Macron administrations. This research makes use of available sources from the immigration policies of both governments during their five years in office. The data was collected by employing qualitative research methods by Iosifides combined with critical discourse analysis theory by Norman Fairclough and the concept of political ideology by D. Parenteau and I. Parenteau. The findings of this research suggest that Hollande's leftist orientation contributed to his pro-people (immigrants) immigration policy, while Macron's center orientation attempted to tighten the immigration policy towards foreigners.

Abstrak :
Homoseksualitas di Prancis dianggap sebagai salah satu bentuk kehidupan berpasangan di Prancis dengan adanya pengakuan resmi dari pemerintah melalui legalisasi pernikahan sesama jenis. Kebijakan terkait homoseksualitas terus berkembang di Prancis seiring dengan perkembangan zaman. Kebijakan pelarangan kaum homoseksual di Prancis sebagai pendonor darah dikeluarkan pertama kali pada tahun 1983 yang didorong oleh terjadinya epidemi HIV di Prancis pada masa itu. Pada perkembangan terbaru, masyarakat Prancis dapat menjadi pendonor darah terlepas dari apapun orientasi seksualnya terhitung sejak 16 Maret 2022. Dengan adanya kebijakan ini, kaum homoseksual di Prancis diharapkan dapat mendonorkan darahnya tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan orientasi seksualnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana peran kaum homoseksual di Prancis terhadap penghapusan diskriminasi yang dialami oleh kaum homoseksual pada kebijakan donor darah di Prancis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif oleh Hammarberg, Kirkman, dan de Lacey (2016), konsep kebijakan publik oleh Gerston (2014), serta teori kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia oleh Beyrer (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan donor darah bagi kaum homoseksual dilatarbelakangi oleh kebutuhan darah di Prancis dan bukan sebagai bentuk penerimaan terhadap keberadaan komunitas homoseksual di Prancis. ......Homosexuality in France is considered as one form of couple life in France with official recognition from the government through the legalization of same-sex marriage. Policies related to homosexuality continue to develop in France as time passed by. French Government issued a ban on homosexuals in France from eligibility to donate blood in 1983 due to the HIV epidemic that had happened in France during that time. After that, public policies related to blood donations for homosexuals continue to develop. In the latest development, people in France can donate their blood regardless of their sexual orientations started from March 16, 2022. After this policy has been legalized, it is hoped that homosexuals in France can donate blood without experiencing discrimination based on their sexual orientation. This research will discuss how the role of homosexuals in France in eliminating discrimination experienced by homosexuals in the blood donation policy in France.This study examines the role of homosexual community in France in affecting the elimination of discrimination in blood donation activities experienced by homosexuals in France. By using qualitative methods, public policy concept by Larry N. Gerston (2014), and public health and human rights theory by Chris Beyrer (2014), it is found that the blood donation policy of the French Government was based on the needs of blood and not a reflection of the acceptance of the existence of the homosexual community in France.

Abstrak :
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tingkat xenofobia dari tahun 2012 hingga 2018, pada masa Pemerintahan dua Presiden yaitu François Hollande dan Emmanuel Macron. Pada masa pemerintahan presiden François Hollande banyak terjadi peristiwa terorisme di Prancis yang telah diklaim dilakukan oleh jihadist Islam diluar Prancis, membuat banyak masyarakat Prancis merasa khawatir dan takut kepada imigran. Pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron juga terjadi krisis ekonomi, sehingga membuat rakyat Prancis merasa adanya persaingan antara warga lokal dan warga pendatang. Karakteristik kebijakan dari kedua masa pemerintahan berdampak terhadap tingkat toleransi dan juga aksi rasisme yang terjadi di Prancis. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini mendeskripsikan kebijakan François Hollande dan Emmanuel Macron, dengan kondisi sosial politik pada dua masa yang bertentangan dengan ideologi politik kedua pemerintahan dan sikap terhadap fenomena xenofobia. Di samping itu, solusi yang dibentuk oleh kedua presiden juga dipengaruhi oleh kepada siapa kebijakan-kebijakan tersebut tertuju, yaitu keturunan imigran yang tinggal di Prancis. Maka diketahui, pada masa pemerintahan Emmanuel Macron kehidupan kedua pihak antara masyarakat Prancis dan masyarakat pendatang lebih baik dibandingkan dengan masa pemerintahan François Hollande karena tingkat xenofobia terlihat lebih rendah. ...... This article aims to determine the level of xenophobia from 2012 to 2018, during the reigns of two Presidents François Hollande and Emmanuel Macron. During the reign of President François Hollande, there were many incidents of terrorism in France which had been claimed by Islamic jihadists outside France, making many French people feel worried and afraid of immigrants. During the reign of President Emmanuel Macron, there was also an economic crisis, which made the French people feel that there was competition between local residents and immigrants. The characteristics of the policies of the two reigns had an impact on the level of tolerance and also the acts of racism that occurred in France. By using qualitative methods and literature study techniques, this study describes the policies of François Hollande and Emmanuel Macron, with the socio-political conditions at two times which contradicted the political ideologies of the two governments and attitudes towards the xenophobic phenomenon. In addition, the solution formed by the two presidents is also influenced by who the policies are aimed at, namely the descendants of immigrants living in France. Thus, it is known that during the reign of Emmanuel Macron, life between the French and immigrant communities was better than during the reign of François Hollande because the level of xenophobia was seen to be lower.

Abstrak :
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi kekalahan Renaissance dalam pemilihan anggota Parlemen Eropa pada 2019. Pembentukan Union Européenne (UE) merupakan upaya untuk menjamin terciptanya perdamaian di antara negara-negara di Eropa khususnya pasca-Perang Dunia II. Pendirian UE berhasil mengikat seluruh anggotanya untuk tunduk dan patuh terhadap kebijakan yang sudah diputuskan bersama. Terdapat tiga lembaga utama UE yang saling bekerja sama dalam pembuatan kebijakan, yakni Komisi Eropa, Dewan UE, dan Parlemen Eropa. Parlemen Eropa beranggotakan perwakilan dari setiap negara anggota. Struktur Parlemen Eropa terdiri dari seorang Presiden, Wakil Presiden dan 750 anggota. Anggota Parlemen Eropa dipilih langsung oleh masyarakat Eropa setiap lima tahun sekali dengan sistem proporsional. Pada pemilihan anggota Parlemen Eropa 2019, partai yang didirikan oleh Emmanuel Macron, La République En Marche ! berkoalisi dengan tiga partai lain yang memiliki orientasi politik yang sama. Koalisi tersebut diberi nama Renaissance. Pada dasarnya, penurunan tingkat popularitas Emmanuel Macron merupakan alasan mendasar terbentuknya koalisi tersebut. Renaissance memiliki program yang berfokus pada lingkungan hidup, pertahanan, dan pertumbuhan ekonomi UE. Namun, Renaissance mengalami kekalahan pada pemilihan anggota Parlemen Eropa 2019 di Prancis. Kekalahan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian program Renaissance dengan kondisi ekonomi dan sosial Prancis saat ini. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan politikologis. ......This article aims to explain the factors behind the defeat of Renaissance in the European Parliament Election in 2019. The European Union was created as an effort to ensure peace between European Countries, especially after World War II. Its establishment has succeeded in binding all its members to obey and comply with policies that have been jointly made. There are three main EU institutions that are working together in creating policies; they are the European Commission, the EU Council and the European Parliament. The European Parliament consists of representatives from each European member country. The structure of the European Parliament consists of a President, Vice President and 750 members. Members of the European Parliament are elected directly by the European community every five years. In the European Parliament election in 2019, the party founded by Emmanuel Macron, La République en marche! was in coalition with three other parties that had the same political orientation as them. This coalition was known as "Renaissance". The declining of Emmanuel Macron's popularity was the fundamental reason as to why this coalition happened in the first place. Renaissance offered programs that focus on environment, national defense, and economic growth of the EU. However despite all of that, the Renaissance suffered defeat in the 2019 European Parliament Election. The cause of their loss was influenced by the incompatibility of their programs with the actual economic and social conditions of France. This research uses historical methods with a politicological approach

Abstrak :
Terapi konversi merupakan rangkaian praktik yang diklaim mampu mengubah orientasi seksual atau identitas gender individu. Orang-orang homoseksual dan kelompok gender minoritas menjadi sasarannya. Praktik itu berakar dari pandangan bahwa mereka memiliki kelainan yang perlu ‘disembuhkan’. Terapi konversi telah diwujudkan melalui pendekatan suntik hormon, kejutan listrik, konseling yang memaksa, dan praktik pengusiran setan. Namun, cara-cara itu ternyata mampu mengancam kesehatan mental serta fisik individu. Terapi ini telah menyebar di 68 negara, termasuk Prancis. Proposal undang-undang yang melarang terapi konversi telah diusulkan sejak Maret 2021 oleh Majelis Nasional Prancis. Pada 31 Januari 2022, Emmanuel Macron pun mengesahkan undang-undang tersebut dengan judul UU No. 2022-92. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, diharapkan tindakan yang merugikan keselamatan kelompok gender minoritas akan berkurang. Penelitian ini ingin menyingkap keberpihakan, prinsip, dan nilai pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Sumber data utama penelitian ini adalah UU No. 2022-92. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah Prancis di bawah pimpinan Macron berupaya mengamalkan prinsip kebebasan individu dan mengangkat kesetaraan melalui undang-undang tersebut, khususnya bagi kelompok gender minoritas. ......Conversion therapy is a set of practices that claim to change an individual's sexual orientation or gender identity. Homosexual people and gender minorities are the target. The practice stems from the view that they have a disorder which needs to be 'cured'. Conversion therapy has been done through hormone injections, electric shocks, coercive counseling, and exorcism practices. However, these methods can threaten the mental as well as physical health of individuals. This therapy has spread in 68 countries, including France. A proposal for a law banning conversion therapy has been proposed since March 2021 by French National Assembly. On January 31, 2022, Emmanuel Macron passed the law under the title La Loi 2022-92. With the passage of the law, it is hoped that actions detrimental to the safety of gender minorities will be reduced. Through this research, the author aims to show the polemics that occurred after the law banning conversion therapy was passed. The main data source of this research is La Loi 2022-92. The research method used is qualitative method with Norman Fairclough's critical discourse analysis theory. The results reveal that the French government under Macron's leadership seeks to practice the principle of individual freedom through the law, especially for gender minority groups. However, La Loi 2022-92 has not really guaranteed their safety in the freedom to express their identity. With the law, Macron as one of the agents of power was able to build a discourse formation that triggered an increase in support for gender minority groups for him in the French Presidential Election 2022.