Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTA Letter of Credit or called L/C as a banking instrument for making payments is a very well-known practice especially in international trade. The research of this thesis will discuss Law and Regulation concerning international trade using L/C and what legal issues arise related to the use of L/C at PT ANTAM (ANTAM) at Bank Mandiri. This research is library research based on normative juridical method, with data collection method focusing on literature studies and interview interviews. Data analysis conducted is qualitative. The conclusion of this study is first, the laws and regulations related to L/C are UCP 600, ISBP 745, Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia: 1952 K/84/Mem/2018. In practice the L/C at ANTAM shows that although L/C is considered as one of the safe instruments in international trade there are still problems both minor and major.

---

ABSTRAKLetter of Credit atau disebut L/C sebagai suatu instrumen perbankan untuk melakukan pembayaran merupakan praktek yang sangat dikenal khususnya dalam perdagangan internasional. Penelitian skripsi ini akan membahas tentang Hukum dan Regulasi tentang perdagangan internasional menggunakan L/C dan apa masalah hukum yang timbul terkait penggunaan L/C pada PT ANTAM (ANTAM) di Bank Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis studi kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif, dengan metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Analisa data yang dilakukan bersifat kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, hukum dan regulasi terkait L/C adalah UCP 600, ISBP 745, Ministerial Decree of Energy And Mineral Resources of The Republic of Indonesia: 1952 K/84/Mem/2018. Dalam praktik L/C di ANTAM menunjukkan bahwa walaupun L/C dianggap sebagai salah satu intrumen yang aman dalam perdagangan internasional masih ada permasalahan baik minor maupun major."

"Penelitian membahas mengenai implementasi konsep komunikasi pemasaran sosial di media sosial yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah melalui penggunaan elemen pemasaran media sosial Content, Context, Connectivity, dan Conversation. Tujuan penelitian ini ingin memahami secara mendalam bagaimana penerapan strategi Content, Context, Connectivity, dan Conversation pada komunikasi pemasaran sosial yang dilakukan oleh Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM di Instagram @kesdm, dalam memasarkan produk sosial berupa penggunaan EBT. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan metode teknik analisis isi pada Instagram @kesdm dan diuji keabsahannya melalui wawancara informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan elemen Content, Context, Connectivity yang kuat pada komunikasi pemasaran sosial di Instagram @kesdm mampu mendorong keterjangkauan (reach) audiens lebih luas, bahkan jumlahnya lebih tinggi melebihi jumlah followers atau pengikut Instagram @kesdm. Namun keterjangkauan tersebut belum memperlihatkan interaksi yang tinggi sehingga keterlibatan (engagement) audiens tidak terbangun. Hal ini memberikan gambaran bahwa Lembaga Pemerintah masih berperan sebagai regulator atau operator tanpa memanfaatkan potensi media sosial sebagai platform untuk membangun interaksi yang lebih dalam dengan masyarakat sebagai audiens. Penelitian merekomendasikan penguatan elemen Conversation dengan sikap responsive yakni kemampuan dan kesediaan untuk merespons dengan cepat terhadap interaksi, pertanyaan, komentar, atau masukan audiens yang diterima. Akhirnya, penelitian ini dapat memberikan pandangan bahwa elemen pemasaran media sosial dengan pendekatan komersial, juga dapat diimplementasikan dalam aktivitas komunikasi pemasaran sosial di media sosial oleh Lembaga Pemerintah.

---

This study discusses the implementation of the concept of social marketing communication on social media carried out by Government Institutions through the use of social media marketing elements Content, Context, Connectivity, and Conversation. The purpose of this study is to understand in depth how the implementation of the Content, Context, Connectivity, and Conversation strategies in social marketing communications carried out by the Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM of the Ministry of Energy and Mineral Resources on Instagram @kesdm, in marketing social products in the form of the use of EBT. The study was conducted using a qualitative approach and analyzed using the content analysis technique method on Instagram @kesdm and tested for validity through informant interviews. The results of the study concluded that the implementation of strong Content, Context, Connectivity elements in social marketing communications on Instagram @kesdm was able to encourage wider audience reach, even higher than the number of followers or followers of Instagram @kesdm. However, this reach has not shown high interaction so that audience engagement is not built. This provides an illustration that Government Institutions still act as regulators or operators without utilizing the potential of social media as a platform to build deeper interactions with the community as an audience. The study recommends strengthening the conversational element with a responsive attitude, namely the ability and willingness to respond quickly to interactions, questions, comments, or input received by the audience. Finally, this study can provide a view that social media marketing elements with a commercial approach can also be implemented in social marketing communication activities on social media by Government Institutions."

"Pengelolaan sub urusan mineral dan batubara pada masa otonomi daerah yang berjalan lebih dari 2 (dua) dekade, telah mengalami beberapa perubahan terkait kewenangan penyelenggarannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, yaitu adanya pencabutan ribuan perizinan dan tingginya perkara yang diputus pengadilan terkait dengan dipengaruhi oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan dan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memerlukan jenis data sekunder, dengan hasil penelitian bersifat deskriptif preskriptif analitis yang hasil akhirnya memberikan saran perbaikan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan  dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan pemberlakuannya, perubahan perolehan kewenangan pemerintah daerah yang semula berupa atribusi menjadi delegasi tidak mempengaruhi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Implementasi pembinaan dan pengawasan pada sub urusan mineral dan batubara, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, belum sesuai dengan  peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada belum mengatur penugasan kepada APIP untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang dibagi atau didelegasikan kepada pemerintah daerah.

---

The management of mineral and coal sub-affairs during the regional autonomy period which lasted for more than 2 (two) decades, has undergone several changes regarding the authority for implementation by the central government and regional governments. Various problems arise in the implementation of this authority, namely the revocation of thousands of permits and the high number of cases decided by courts related to mineral and coal mining. The effectiveness of the implementation of regional autonomy is influenced by the guidance and supervision carried out, so further research is needed regarding the regulation and implementation of guidance and supervision of the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs. This form of research is doctrinal research which requires secondary types of data, with the research results being descriptive, prescriptive analytical, the final results of which provide suggestions for improvement aimed at stakeholders based on the results of the research conducted. The results of the research are that arrangements regarding guidance and supervision in the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs are regulated in statutory regulations regarding regional government and mineral and coal mining in accordance with their enactment, changes in the acquisition of regional government authority from the original in the form of attribution as a delegate does not affect the central government's obligation to provide guidance and supervision over the implementation of this authority. The implementation of guidance and supervision in mineral and coal sub-affairs, especially those related to the implementation of regional government authority, is not in accordance with applicable regulations. Existing regulations do not yet regulate the assignment of APIP to carry out supervision over the implementation of the authority of the mineral and coal sub-affairs which is divided or delegated to regional governments."