Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fish is a popular culinary dish in Indonesian culture and a major economic resource on whichmany people depend their livelihood. However, with severe pollution in Indonesian water,including uncontrolled mercury pollution which persists in the food chain and eventually getsinto humans’ body as the top predator, fish safety is particularly worrying – especially takinginto account the frequency of average Indonesians’ consumption of fish. In various jurisdictions,the management tool used by lawmakers and regulators with regard to this issue is informationdisclosure, or known as “fish advisory warning,” to cover the failure of command and control.This paper analyses whether Indonesian laws have provided the mandate or authority to issuefish advisory warning under Fishery Law, Food Law, Environmental Protection and ManagementLaw, and Public Information Disclosure Law. It concluded that Indonesian law implies a statutorymandate for the government to issue fish advisory warning, at least in a situation involving thethreat to general life – not specifically through the Fishery Law, Food Law, or EPML, but throughPIDL’s immediate information mandate.Ikan adalah kuliner populer dalam budaya Indonesia dan merupakan sumber perekonomiandi mana banyak orang menggantungkan penghidupannya. Bagaimanapun, dengan beratnyapencemaran di perairan Indonesia, termasuk pencemaran merkuri yang tidak terkontrol, namunmenetap dalam rantai makanan dan pada akhirnya masuk ke tubuh manusia sebagai predatorteratas, keamanan pangan ikan cukup mencemaskan – terlebih, mempertimbangkan frekuensiorang Indonesia dalam konsumsi ikan. Di berbagai yurisdiksi, alat manajemen yang digunakanoleh pembuat kebijakan dan regulator terkait isu ini adalah keterbukaan informasi, atau dikenalsebagai “peringatan konsumsi ikan,” untuk mengantisipasi kegagalan instrumen pengendalian.Artikel ini menganalisis apakah hukum Indonesia telah mewajibkan atau memberikankewenangan untuk melakukan peringatan konsumsi ikan dalam UU Perikanan, UU Pangan, UUPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Artikelini menyimpulkan bahwa hukum Indonesia menyiratkan mandat hukum bagi pemerintah untukmelakukan peringatan konsumsi ikan, setidaknya dalam situasi yang melibatkan ancaman kekepentingan umum – tidak secara spesifik dalam UU Perikanan, UU Pangan, ataupun UU PPLH,namun melalui UU KIP."

"Artikel ini membahas environmental justice pada kawasan pertambangan emas di tambang Pongkor. PETI dianggap sangat merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar. PETI sebagai polemik yang besar untuk masyarakat dan penambang itu sendiri karena membahayakan keselamatan serta lingkungan mereka, dimana penggunaan material berbahaya yang tidak mereka ketahui dampaknya, serta kurangnya pengetahuan tentang penambangan. Hasil analisis menunjukan bahwa PETI tambang Pongkor sebagai tindakan (1) melanggar peraturan yang ada dan regulasi lingkungan; (2) telah teridentifikasi dapat membahayakan lingkungan; dan (3) tindakannya asli dilakukan oleh manusia, sehingga hilangnya keadilan lingkungan. Karena pada dasarnya environemntal justice memastikan bahwa lingkungan hidup bebas dari bentuk pengerusakan, persamaan hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk memanfaatkan lingkungan, memberikan proteksi terhadap lingkungan dari berbagai ancaman yang ada.

---

This article is going to examine environmental justice in Pongkor gold mining area using PETI study. PETI is considered disadvantageous for the environment. PETI is also considered as a polemic for both the local communities and the miners, as they have lack of knowledge in environmentally friendly mining techniques. The analysis shows that PETI Pongkor mine as action (1) may violate existing environmental regulations; (2) has identified as environmentally harmful; and (3) the act is done by human, so loss environmental justice. Because basically, environmental justice ensure that environment is free from degradation, have the equality of rights that every individual has to utilize th environment, and give protection from various threats."

"The aim of this paper is to understand the political aspects of environmental degradation in developing countries. The data was collected through library and internet research."

"Micro trends merupakan sebuah tren pakaian yang berjalan dengan cepat. Hal ini mendorong para pengecer fast fashion untuk memproduksi pakaian secara massal dan cepat agar dapat sampai ke tangan konsumen secepatnya. Menggunakan metode existing statistics research dan content analysis, penulis memaparkan beberapa negara yang aktif berperan dalam fast fashion dan bagaimana masing-masing negara tersebut mendapati sejumlah kerusakan lingkungan yang terjadi karena proses produksi. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi bagaimana peran media sosial sebagai tempat bertukar informasi tentang tren pakaian juga menyebabkan banyaknya pakaian yang terbuang. Menggunakan perspektif environmental justice dan ecological justice dalam green criminology, hasil analisis menunjukkan bagaimana pola produksi dan konsumsi yang ada menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Kerusakan-kerusakan ini pada akhirnya berdampak juga terhadap kesejahteraan manusia, terutama kesehatan.

---

Micro trends are clothing trends that get around very fast. This encourages fast fashion retailers to mass-produce clothes quickly so they can reach consumers as soon as possible. Using existing statistical research method and content analysis, the author describes several countries that play an active role in fast fashion and how each of them finds a number of environmental damages that occur due to the production process. In addition, the author also identifies how the role of social media as a place to exchange information about clothing trends also causes a lot of clothes to be wasted. Using the perspective of environmental justice and ecological justice in green criminology, the results of the analysis show how existing production and consumption patterns cause damage to the environment. These damages will eventually have an impact on human well-being, especially health."

"A comprehensive introduction to green criminology, this book is a discussion of the relationship between mainstream criminal justice and green crimes. Focused on environmental harm within the context of criminal justice this book takes a global perspective and  • Introduces students to different theoretical perspectives in green criminology  • Looks at the victims of environmental crime throughout  • Covers topics such as; wildlife crimes, animal abuse, the causes of environmental crime, regulation, exploitation, environmental activism, policing, prosecution and monitoring. Designed to help readers develop a thorough understanding of the principles of environmental justice and green criminology, as well as contemporary developments, this book will be excellent support to student of green criminology and environmental crime."

"In the popular imagination, Caribbean islands represent tropical paradise. This image underlies the efforts of many environmentalists to protect Caribbean coral reefs, mangroves, and rainforests. Much less attention is given to environmental conditions in urban areas, where the islands poorer citizens suffer from exposure to garbage, untreated sewage, and air pollution. Concrete Jungles explores why these issues tend to be ignored, demonstrating how mainstream environmentalism reflects and reproduces class and race inequalities. Based on over a decade of research in Kingston, Jamaica, and Willemstad, Curaçao, the book contrasts the uptown environmentalism of largely middle-class professionals with the downtown environmentalism of inner-city residents. It combines an original and sophisticated theoretical discussion of the politics of difference with rich ethnographic detail, including vivid depictions of Caribbean ghettos and elite enclaves. The book presents a novel approach to environmental injustice, combining a political economy perspective with attention to the cultural politics that naturalize socio-ecological inequalities. One of the first works to extend environmental anthropological theory to explicitly include the study of cities, the book shows how divergent forms of environmentalism articulate class, race, and urban space. Forms of environmentalism that implicitly or explicitly understand cities as opposed to nature, and poor people as a threat to environmental purity, contribute to urban naturalisms that naturalize social hierarchies and the unequal distribution of environmental problems."

"Tulisan ini membahas PLTU Batubara X sebagai masalah kejahatan lingkungan. Berawal dari Indonesia yang menempati peringkat keempat sebagai penghasil gas emisi di dunia pada tahun 2015, dunia mulai mengalihkan fokusnya kepada Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi 29% hingga 41% pada tahun 2030. Dengan adanya permasalahan tersebut, akan dibahas isu lingkungan khususnya terkait perubahan iklim dan pemanasan global yang disebabkan oleh hasil pembuangan dari aktivitas PLTU Batubara dan pelanggaran yang telah dilakukannya. Pembahasan akan berfokus pada PLTU X yang menimbulkan permasalahan karena telah menyalahi prosedur penerbitan izin lingkungan, dokumen AMDAL cacat secara substansi dan memperburuk polusi di daerah sekitarnya. PLTU X dilihat sebagai bentuk dari environmental crime dan melanggar environmental justice. Konsep-konsep tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif Green criminology agar dapat memperlihatkan bahwa PLTU yang didukung oleh pemerintah menghasilkan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi perubahan iklim dan berdampak pada masyarakat sekitarnya.

---

This paper discusses about PLTU X as a problem of environmental crime. Starting from Indonesia which was ranked fourth as a producer of carbon emissions in the world in 2015, the world began to shift its focus to Indonesia to ratify the Paris Agreement to reduce emissions from 29% to 41% by 2030. With these problems, environmental issues will be discussed in particular related to climate change and global warming caused by the disposal of coal-fired power plants activities and the violations they have committed. The discussion will focus on PLTU X which causes problems because it has violated the procedures for issuing environmental permits, the AMDAL document is substantially flawed and exacerbates pollution in the surrounding area. PLTU X is seen as a form of environmental crimes and violates environmental justice. These concepts will be analyzed using the perspective of Green criminology in order to show that the coal-fired power plant supported by the government produces environmental harm that affects climate change and has an impact on the surrounding community."