Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah menimbulkan ketidaksepadanan antara peraturan pajak dengan kegiatan ekonomi yang semakin mengarah pada digitalisasi. Ketidaksepadanan tersebut salah satunya terdapat pada ketentuan Bentuk Usaha Tetap BUT yang banyak memberikan celah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, salah satunya penyedia layanan berbasis internet over the top asing di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia layanan tersebut dapat memperoleh penghasilan yang cukup signifikan dari pelanggannya di Indonesia tanpa melalui kehadiran fisik yang memenuhi kriteria BUT berdasarkan ketentuan domestik ataupun tax treaty. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan domestik yang mengatur tentang perizinan bagi penyedia layanan berbasis internet asing apabila ingin menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Sementara berdasarkan rekomendasi BEPS, upaya pemajakan penyedia layanan berbasis internet asing dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama adalah dengan memperluas definisi BUT berdasarkan kehadiran ekonomi yang signifikan dan melakukan amandemen pasal pengecualian BUT melalui multilateral instrument. Pendekatan yang kedua yaitu dengan mempertimbangkan pengadopsian jenis pungutan baru seperti equalisation levy.

---

ABSTRAK
The rapid development of information and communication technology has created a mismatch between tax regulations and economic activities that are increasingly leading to digitalization. One such mismatch is found in the provisions of Permanent Establishment PE which provides many tax gap by multinational enterprises, especially foreign internet based service providers over the top in Indonesia. This research was conducted with qualitative approach through in depth interview and literature study. The results of this study indicate that the service provider can earn significant income from its customers in Indonesia without maintaining a physical presence that meets PE criteria based on domestic or tax treaty provisions. The solution to solve such problems can be done through the issuance of domestic regulations governing licensing for foreign internet based service providers if they want to run their business activities in Indonesia. While based on the BEPS recommendation, solution to taxing internet based service providers can be done through two approaches. The first is to expand the definition of PE based on a significant economic presence and to amend the PE exemption provision through multilateral instruments. The second approach is to consider the adoption of new types of levies such as equalisation levy.

Abstrak :
Selama dua dekade terakhir, internet telah menjadi media dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi atau disebut e-commerce. Pelaku ecommerce terdiri dari dalam negeri dan asing. Pelaku e-commerce asing juga tidak terlepas dari kewajiban perpajakan di Indonesia. Keberadaan Permanent Establishment di negara sumber menjadi hal yang sangat penting dalam pemajakan penghasilan para pelaku usaha e-commerce asing. Terdapat kesulitan didalam penentuan Permanent Establishment di era digital ekonomi. Rencana Aksi 1 BEPS masih mengakui Physical Presence sebagai dasar Permanent Establishment. India telah menerapkan Equalisation Levy sebagai wujud rekomendasi Rencana Aksi 1 BEPS. Indonesia dengan melakukan pengujian dapat mengadopsi salah satu opsi model pemajakan e-commerce. ...... Over the last two decades, the internet has become a medium in conducting economic transaction activities or called e-commerce. The perpetrator of ecommerce consists of domestic and foreign. Foreign e-commerce actors are also not free from taxation obligations in Indonesia. The existence of Permanent Establishment in the source country has become very important in taxing the income of foreign e-commerce business actors. There are difficulties in determining Permanent Establishment in the digital economy era. Action Plan 1 BEPS still recognizes Physical Presence as the basis of Permanent Establishment. India has applied Equalisation Levy as a form of recommendation of Action Plan 1 BEPS. Indonesia by conducting the test can adopt one of the options of the ecommerce tax model.

Abstrak :
Perkembangan teknologi jaringan internet berdampak kepada pesatnya pertumbuhan model bisnis over-the-top. Penelitian ini membahas mengenai penyebab yang mendasari kesulitan bagi otoritas pajak Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima perusahaan over-the-top. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan peraturan Equalisation Levy dari India digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang mendasari kesulitan otoritas pajak Indonesia dalam memungut pajak penghasilan perusahaan over-the-top adalah cakupan pengertian Bentuk Usaha Tetap BUT yang masih berdasarkan kehadiran fisik. Alternatif yang diberikan dalam penelitian ini adalah pertama dengan melakukan perluasan pengertian BUT di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional Prolegnas atau dengan perluasan kriteria BUT dengan renegosiasi P3B dengan negara-negara mitra yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Menimbang kelebihan dan kekurangan tersebut, perluasan kriteria BUT dengan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dipilih untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor over-the-top. ......The development of interned has impacted the rapid growth of over the top business model. This study focuses on the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies. The research method used in this study is qualitative with qualitative data analysis technique. Comparation with India rsquo s Equalisation Levy is used to determine which policy alternatives could be used. The result of this study explains the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies is the definition of Permanent Establishment PE which is still based on physical presence. Alternatives offered in this study are first, revising the PE criteria in the domestic Income Tax Law which can be done through National Legislation Program Prolegnas or by revising the PE Criteria by tax treaty renegotiation through Mutual Agreement Procedure, each has their own strengths and weaknesses. Considering the strengths and weaknesses of each alternatives, revising domestic Income Tax Law could be chosen to maximalize the tax potential from over the top sector.