Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengertian azas dasar dalam hukum pidana yang dianut dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemeritahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya " atau yang lazimnya kita kenal dengan Azas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, UUD 1945 menempati urutan teratas dalam hierarki perundangan kita, ini artinya bahwa setiap peraturan perundangan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan pasal atau azas-azas yang terkandung dalam UUD 1945. Selain membahas mengenai pengertian, teori dan falsafah Azas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) di berbagai negara, tesis ini juga akan membahas mengenai pertentangan-pertentangan dari azas ini khususnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap pejabat negara tertentu, dimana bagi pejabat negara yang diduga terlibat dalam perkara korupsi baik itu sebagai saksi maupun tersangka tidak dapat dilakukan pemeriksaan atau pemanggilan tanpa seijin Presiden , Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Penelitian ini adalah penelitian normatif- yuridis yang dilengkapi dengan data pendukung berupa wawancara dengan beberapa nara sumber. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa seharusnya pemberian ijin untuk memeriksa pejabat negara tidak di tujukan kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur namun harus diserahkan kepada Hakim, sebab mengingat jabatan Presiden, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur adalah jabatan politis sehingga dalam mempertimbangkan permohonan ijin tersebut sangatlah mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai politis sehingga dalam banyak kasus, ijin pemeriksaan tersebut tidak kunjung turun sehingga akan menghambat proses penyidikan. Dengan diserahkannya permohonan ijin kepada Hakim, maka sebagai lembaga yang independen Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut secara yuridis dan obyektif.......The Thesis discuss about the interpretation of basic principle in criminal law which is contained in Article 27 paragraph (1) of the Constitution 1945, says: “All citizens shall be equal before the law and the government and shall be required to respect the law and the government, with no exceptions” or commonly we know with the principle of equality before the law. By virtue of Article 7 paragraph (1) of the Law of Republic of Indonesia No.10 Year 2004 on Formation of the Laws and Regulations, type and hierarchy the Laws and Regulations of the Constitutions 1945 taken the highest place in our Laws and Regulations’ hierarchy, which means that all Laws and Regulations placed below shall not be contraly with the articles or principles which contain in the Constitutions 1945. Besides discussing about the interpretation, theory and philosophy of the principle of equality before the law in some countries, the Thesis will discuss as well the contrary of this principle especially in investigation process of corruptions done by the specific official state, with condition that the state official who committed corruption as witness as well as suspect, cannot be investigated or called without approval from President, Minister of Domestic Affairs or Governor. This research is a normative-juridical research which completed with supporting data as interviews with some informants. Result of the research suggests that the approval to investigate the state official shall not be addressed to President, Minister of Domestic Affairs or Governor, but shall be addressed to the Judge, considering the position of President, Minister of Domestic Affairs or Governor are polities’ positions thus in consideration of giving the approval may influence polities value on some cases, approvals almost never given so that will inhibit the investigation process. In the manner of addressing the request of approval to the Judge, then as an independent institution, Judge will consider the request with juridical sense and objectively."

"Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, dan penerimaan pengajuan tersebut oleh Mahkamah Agung telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, ada yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut telah mencederai asas kepastian hukum dan ada juga yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang tepat sekaligus sebagai wujud penerapan asas persamaan di hadapan hukum yang terdapat di dalam hukum acara pidana. Atas kondisi ini Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 33/PUU-XIV/2016 berusaha mengakhiri pro dan kontra yang ada. Namun apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, penelitian ini hendak membahas 2 (dua) pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai keterkaitan antara kepentingan korban dan kepentingan umum dengan peran dan wewenang jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua, mengenai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XVI/2016 terhadap pemenuhan asas kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum berperan mewakili kepentingan korban dan kepentingan umum dengan tujuan utama untuk memperjuangkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUUXVI/ 2016 telah memberikan kepastian kepada terpidana atau ahli warisnya dan jaksa penuntut umum bahwa mereka dapat mengajukan peninjauan kembali selama terdapat ketentuan tertulis yang dapat memberikan hak dan kewenangan itu. Walau demikian, ternyata putusan tersebut tidak dapat memenuhi asas persamaan di hadapan hukum karena tidak mempersamakan kedudukan antara jaksa penuntut umum dengan terpidana dan ahli warisnya.......Judicial review by the public prosecutor, and acceptance of these submissions by the Supreme Court have generated pros and cons in the community, some argue that these decisions have violated the principle of legal certainty and some are of the opinion that these decisions are correct decisions at the same time as a form of application of the principle of equality before the law contained in the criminal procedure law. Due to this condition, the Constitutional Court through decision number 33/PUU-XIV/2016 tried to end the existing pros and cons. However, whether the decision of the Constitutional Court has fulfilled the principle of legal certainty and the principle of equality before the law contained in the criminal justice system in Indonesia. Using the normative method and conducting interviews with several sources, this study intends to discuss 2 (two) research questions: First, regarding the relationship between the interests of victims and the public interest with the role and authority of prosecutors in the criminal justice system in Indonesia. Second, regarding how the decision of the Constitutional Court No. 33 / PUUXVI / 2016 regarding the fulfillment of the principle of legal certainty and the principle of equality before the law. This thesis observes that the public prosecutor has a role to represent the interests of victims and the public interest with the main objective of fighting for the sense of justice that is expected by society. In addition, the decision of the Constitutional Court No. 33 / PUU-XVI / 2016 has provided assurance to the convicted person or their heirs and the public prosecutor that they can submit a review as long as there are written provisions that can provide such rights and powers. However, it turns out that this decision does not fulfill the principle of equality before the law because it does not equalize the position of the public prosecutor and the convict and his heirs."