Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In Indonesian context specifically, technology and culture have frequently been seen not only as two separated domains but also positioned technology as superior to culture. This article discusses that anthropo/ogical-archeologica/ studies clearly indicate that artefactual materials are the products of the work of culture. It argues that culture and its products, technology is one of them, are unsepararable entities. It also discusses that although culture definition has been changing from time to time, depending on paradigm upon which it works, there is one that has been unchanged, that is culture as the very source of all aspects of human life, and "the soul" of all scientific disciplines including technology.· "

"Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Indonesia masih tergolong rendah, padahal hal ini sangat penting untuk perkembangan anak. Salah satu faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah adalah biological essentialism. Biological essentialism dapat diartikan sebagai pemikiran seseorang tentang pria dan wanita yang pada dasarnya berbeda dalam kecenderungan mereka untuk melakukan sesuatu karena adanya faktor biologis. Belum adanya penelitian terkait topik serupa di Indonesia membuka celah bagi peneliti untuk meneliti konsep biological essentialism dalam konteks keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran biological essentialism terhadap keterlibatan ayah dalam mengasuh anak pada usia kanak-kanak awal. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan menyasar pada sampel ayah yang memiliki anak berusia 3-6 tahun. Biological essentialism diukur dengan dimensi essentialist perceptions dan keterlibatan ayah diukur dengan Inventory of Father Involvement (IFI). Terdapat 106 partisipan, dengan rata-rata usia ayah adalah 34.42 dan rata-rata usia anak adalah 4.5 tahun. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis Simple Linear Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biological essentialism tidak memprediksi keterlibatan ayah dalam mengasuh anak. Penelitian berikutnya dapat kembali menguji kontribusi biological essentialism terhadap keterlibatan ayah, dan mengontrol variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi keterlibatan ayah, seperti usia anak dan pekerjaan ibu.

---

Father's involvement in childcare in Indonesia is still relatively low, even though this is very important for children's development. One of the factors that influence father involvement is biological essentialism. Biological essentialism can be interpreted as someone's thoughts about men and women who are basically different in their tendency to do something because of biological factors. The absence of research related to similar topics in Indonesia has opened up opportunities for researchers to examine the concept of biological essentialism in the family context. This study aims to determine the role of biological essentialism on father's involvement in raising children in early childhood. This research was conducted using a quantitative method and targeted at a sample of fathers who have children aged 3-6 years. Biological essentialism is measured by the essentialist perceptions dimension and father's involvement is measured by the Inventory of Father Involvement (IFI). There were 106 participants, with the average age of fathers being 34.42 and the average age of children being 4.5 years. Data analysis was performed using the Simple Linear Regression analysis technique. The results showed that biological essentialism did not predict father's involvement in parenting. Future studies can re-examine the contribution of biological essentialism to father involvement, and control for other variables that can affect father involvement, such as the child's age and mother's occupation."

"Salah satu hal penting dalam proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) adalah mengasistensi dan mendokumentasi data-data identitas komunitas masyarakat adat. Data-data tersebut dibutuhkan pemerintah untuk membuat produk hukum dan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan komunitas masyarakat adat. Komunitas Masyarakat adat juga memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hak-hak mereka. Strategi yang digunakan untuk mendapatkan hak-haknya adalah melalui penerapan esensialisme strategis, yaitu dengan melakukan penyederhanaan narasi agar lebih mudah dipahami oleh kalangan umum dan menonjolkan keunikan dari identitas komunitasnya. Strategi ini digunakan karena masih banyak pihak yang terjebak memahami masyarakat adat secara kriterial, bukan relasional, di mana terdapat seperangkat ciri yang konstan pada masyarakat adat dari berbagai wilayah. Pengumpulan data identitas budaya adalah proses yang kompleks, sehingga Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) hadir untuk membantu dan mendampingi komunitas masyarakat adat. Pemerintah mensyaratkan agar formulir identitas komunitas masyarakat adat harus terisi lengkap untuk menciptakan produk hukum dan kebijakan yang efektif. BRWA melakukan fetisisasi tradisi agar formulir tersebut dapat terisi penuh, sehingga proses pengusulan masyarakat adat dan pendaftaran wilayah adat dapat berhasil. Penulisan makalah ilmiah ini adalah hasil refleksi dari kegiatan magang di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat luas tentang proses di lapangan saat menjalankan kegiatan PPMHA.

---

One of the crucial aspects in the process of Recognition and Protection of Indigenous Legal Communities (PPMHA) is assisting and documenting the identity data of indigenous communities. These data are essential for the government to formulate legal products and policies that align with the interests and needs of indigenous communities. Indigenous communities also have the right to participate in decision-making processes that affect their rights. A strategic approach employed to secure their rights is through the application of strategic essentialism, simplifying narratives for broader comprehension, and highlighting the uniqueness of their community identity. This strategy is adopted because there are still many parties who perceive indigenous communities through criteria rather than relational lenses, neglecting the varied and constant characteristics present across various regions. Collecting cultural identity data is a complex process; thus, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) exists to aid and accompany indigenous communities. The government requires that the identity forms of indigenous communities be fully completed to create effective legal products and policies. BRWA engages in the fetishization of traditions to ensure these forms are accurately filled, thereby facilitating successful indigenous community proposals and territory registrations. This scientific paper is a reflection of an internship in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan, aimed at providing a deeper understanding to the general public about the on-ground processes involved in implementing PPMHA activities."

"Konklusi logis dari kesempurnaan civil society di mana kesetaraan kebebasan berada pada akhirnya harus berakhir pada absurditas. Setiap individu tidak akan pernah setara dan hanya berakhir pada proses relasi antagonistik yang tidak akan pernah mencapai titik final. Relasi antagonistik ini tidak akan pernah usai, dikarenakan prinsip equal-liberty yang bersifat resiprokal harus berakhir dengan paradox. Individual liberty membahayakan equality, karena individual liberty dari setiap individu pada akhirnya akan selalu saling mendominasi dan menciptakan inequality. Begitu pula sebaliknya, equality akan membahayakan individual liberty, karena equality pada akhirnya harus merepresi individual liberty untuk selalu berada dalam keadaan equal. Inilah defisit demokrasi liberal, di mana usahanya untuk menyelesaikan relasi resiprokal yang paradox ini dengan menggunakan negara sebagai stabilizer pada akhirnya tidak akan pernah tercapai. Melalui konsepsi otonomi yang political dari post-anarkisme, akan dijelaskan bagaimana subjek dan relasi antagonistik di dalam dimensi political dapat diselamatkan dalam batasannya yang paling mungkin.

---

Logical conclusion from the perfection of civil society in which equal-liberty exists must eventually cease on absurdity. Each individual will never be equal and only ends up on the antagonistic relation process that will never reach final point. This antagonistic relation will never end, for the reciprocal equal-liberty principle must end in paradox. Individual liberty threatens equality because individual liberty from each individual will always dominate each other and therefore creates inequality. Conversely, equality will threaten individual liberty because eventually it has to repress individual liberty to be always in equal condition. This is the deficit of liberal democracy in which its effort to solve the paradoxical reciprocal relation using a state as stabilizer will never be reached. Through the conception of post-anarchism political autonomy, it will be explained about how subject and antagonistic relation within political dimension can be saved in its most possible limit."

"Place has certain connotations that are involved in shaping the identity of an individual or a community. Due to the importance of place or location in identity formation, Cultural Studies has its own area of analysis focusing on the understanding of place, which is cultural geography. Peter Jackson (1989: 23, quoted by Giles and Middleton 1999: 104) defines cultural geography as a study on how cultures are constituted by social practises occurring in certain contexts which are influenced by historical and geographical factors. The discussion of artistic works centred on the role of place in identity formation becomes an interesting analysis. This research focuses on Rudi Soejarwo?s film Mendadak Dangdut ('Suddenly Dangdut'). The film?s setting is a densely populated district in Jakarta. As the plot centres around this setting, an analysis of how place influences the identity formation of the film?s main character becomes significant. The research is made using approaches in cultural geography, along with two key concepts in Cultural Studies, which are identity and representation. It is aimed at finding a new consciousness as to how urban context, especially that related to an understanding of place, takes part in the formation of identity of individuals and communities."