Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Persaingan dalam dunia usaha yang semakin ketat membuat sebagian dari pelaku usaha melakukan berbagai macam strategi niaga untuk dapat merebut konsumen. Salah satu praktek dijalankan oleh pelaku usaha saat ini ditengah persaingan yang ketat adalah dengan membuat iklan superlatif sehingga tampak bahwa produk yang ditawarkan memiliki keunggulan dibanding produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha lainnya (kompetitor). Ketentuan tentang iklan superlatif diatur Bab IIIA 1.2.2 Etika Pariwara Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai iklan superlatif. Namun demikian ketentuan Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang membuat iklan superlatif. Agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara sempurna oleh sebab itu diperlukan pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai iklan superlatif. ......Fierce competition in the business industry has made most of business actors perform a variety of commercial strategy to capture consumer. One of the practices run by the business actors amid fierce competition is to create superlatives advertising, so it appears that the products have competitive advantages compared to other products. The regulations on advertising superlatives governed on Chapter IIIA 1.2.2 of Indonesian Advertising Ethics. In this research, it used the normative law research that is a research of written law which based research on literature and interviews. The act No. 8 of 1999 on Consumer Protection there is no explicit regulation of the advertising superlatives. However, the provisions of Article 10 and Article 17 paragraph (1) of the act No. 8 of 1999 on Consumer Protection can be used to deceive or give legal consequences to businesses that create superlative advertising. In order to protect consumers' interests perfectly, it is necessary to arrange specifically and explicitly in the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection regarding superlatives advertising.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai iklan layanan Internet atas penjualan Modem Bolt 4G yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan periklanan karena memberikan informasi yang tidak jelas, jujur, dan benar, serta juga menyalahi aturan periklanan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Berdasarkan studi diketahui bahwa hingga saat ini pengaturan periklanan di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal dalam peraturan perundangundangan yang berbeda-beda. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa iklan Modem Bolt 4G tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia. ......This thesis discusses the top selling Internet advertising services Bolt 4G Modem violated statutory provisions governing consumer protection and advertising because it provides information that is not clear, honest, and true, and also violate the rules of advertising. In this study, the authors use the method of normative research to study literature. Based on the studies it is known that up to now the settings of advertising in Indonesia there are a few chapters in legislations different. Furthermore, based on the results of analysis show that advertising Bolt 4G modem is not in accordance with the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Ethics Pariwara Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Industri periklanan Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan persaingan bisnis yang semakin ketat. Berbagai cara dilakukan pemasar demi menaikkan penjualan, termasuk dengan menyewa jasa celebrity endorser . Penggunaan jasa celebrity endorser banyak ditemukan pada online shop di media sosial Instagram. Tulisan ini berfokus menganalisis etika dan aturan iklan pada empat iklan produk kosmetika yang diiklankan oleh selebgram Anya Geraldine dan Shannon Gabriella. Regulasi yang dianalisis adalah Etika Pariwara Indonesia dan aturan Badan POM mengenai iklan kosmetika. Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Anya Geraldine dan Shannon Gabriella beserta online shop yang menyewa jasa mereka. Pelanggaran ini di antaranya: dua produk kosmetika tidak memiliki izin edar Badan POM, melanggar aturan klaim kosmetika, dan melanggar ketentuan mengenai testimony . Selain pelanggaran iklan produk kosmetika, ditemukan juga iklan produk suplemen kesehatan yang masuk dalam kategori obat. Iklan produk suplemen kesehatan ini tidak hanya melanggar Etika Pariwara Indonesia dan aturan Badan POM karena tidak memiliki izin edar, tapi juga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan penggunaan alat kesehatan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan.Kata Kunci: Iklan kosmetik, Selebgram, Etika Pariwara Indonesia, Peraturan Badan POM

---

ABSTRACT
Advertising industry in Indonesia continues to develop along with the increasingly tight business competition. Marketers do many strategies to increase sale, including hiring celebrity endorser. The appearance of celebrity endorser found in many online shops in social media, such as Instagram. This paper focuses on analyzing the ethics and regulations of advertising on four cosmetics ads advertised by selebgram Anya Geraldine and Shannon Gabriella. Ethics and regulations of the advertising reffer to Etika Pariwara Indonesia and cosmetics ads regulations by Badan POM. Based on obsevations, there are several violations indications committed by Anya Geraldine and Shannon Gabriella along with online shops that hire their services. These violations include: two cosmetics products do not have Badan POM authorization license, violate cosmetics claim, and violate rules about testimony. Further observations also found ads of health supplement products in drugs category. The ads of this health supplement products not only violate Etika Pariwara Indonesia and Badan POM regulations for not having authorization license, but also violate the regulations of the Ministry of Health related to the use of medical equipment not by health personnel.Keywords: Cosmetic ads, Selebgram, Etika Pariwara Indonesia, Badan POM regulations