Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisa penerapan CEDAW sebagai salah satu landasan hukum Uni Eropa dalam representasi politik perempuan sebagai anggota Parlemen Eropa.Jumlah anggota perempuan yang diwakili dari masing ndash; masing negara anggota UE belum menunjukkan jumlah yang seimbang dengan jumlah anggota laki-laki.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan data yang diperoleh melalui literature review dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa latar belakang kepentingan masing-masing negara UE berbeda sehingga jumlah representatif dari masing-masing negara berbeda. ...... This thesis analyses the implementation of CEDAW as one of the regulations in women political representation as members in European Parliament. The amount of the women from each European country has shown that the man and women in the European Parliament have not balanced. This research was conducted using a case study method and the data was collected through literature review related to the matters. The result of the research has shown that there are different interests so that the amount of the representatives are different.

Abstrak :
This book analyses in detail the different steps taken by each of the 27 EU Member States in the implementation process of the Services Directive. It provides not only detailed information about the changes in national law adopted by the Member States, but also facilitates a comparison of the different implementation strategies. It gives an insight in the heterogeneity or homogeneity of implementation concepts and shows how European legislation affects legislation that were originally nationally dominated, such as the law of national administration.

Abstrak :
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi kekalahan Renaissance dalam pemilihan anggota Parlemen Eropa pada 2019. Pembentukan Union Européenne (UE) merupakan upaya untuk menjamin terciptanya perdamaian di antara negara-negara di Eropa khususnya pasca-Perang Dunia II. Pendirian UE berhasil mengikat seluruh anggotanya untuk tunduk dan patuh terhadap kebijakan yang sudah diputuskan bersama. Terdapat tiga lembaga utama UE yang saling bekerja sama dalam pembuatan kebijakan, yakni Komisi Eropa, Dewan UE, dan Parlemen Eropa. Parlemen Eropa beranggotakan perwakilan dari setiap negara anggota. Struktur Parlemen Eropa terdiri dari seorang Presiden, Wakil Presiden dan 750 anggota. Anggota Parlemen Eropa dipilih langsung oleh masyarakat Eropa setiap lima tahun sekali dengan sistem proporsional. Pada pemilihan anggota Parlemen Eropa 2019, partai yang didirikan oleh Emmanuel Macron, La République En Marche ! berkoalisi dengan tiga partai lain yang memiliki orientasi politik yang sama. Koalisi tersebut diberi nama Renaissance. Pada dasarnya, penurunan tingkat popularitas Emmanuel Macron merupakan alasan mendasar terbentuknya koalisi tersebut. Renaissance memiliki program yang berfokus pada lingkungan hidup, pertahanan, dan pertumbuhan ekonomi UE. Namun, Renaissance mengalami kekalahan pada pemilihan anggota Parlemen Eropa 2019 di Prancis. Kekalahan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian program Renaissance dengan kondisi ekonomi dan sosial Prancis saat ini. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan politikologis. ......This article aims to explain the factors behind the defeat of Renaissance in the European Parliament Election in 2019. The European Union was created as an effort to ensure peace between European Countries, especially after World War II. Its establishment has succeeded in binding all its members to obey and comply with policies that have been jointly made. There are three main EU institutions that are working together in creating policies; they are the European Commission, the EU Council and the European Parliament. The European Parliament consists of representatives from each European member country. The structure of the European Parliament consists of a President, Vice President and 750 members. Members of the European Parliament are elected directly by the European community every five years. In the European Parliament election in 2019, the party founded by Emmanuel Macron, La République en marche! was in coalition with three other parties that had the same political orientation as them. This coalition was known as "Renaissance". The declining of Emmanuel Macron's popularity was the fundamental reason as to why this coalition happened in the first place. Renaissance offered programs that focus on environment, national defense, and economic growth of the EU. However despite all of that, the Renaissance suffered defeat in the 2019 European Parliament Election. The cause of their loss was influenced by the incompatibility of their programs with the actual economic and social conditions of France. This research uses historical methods with a politicological approach

Abstrak :
Tahun 2015 terjadi krisis di wilayah Eropa karena masuknya jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika terutama dari Suriah. Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang bertanggung jawab pada isu ini berusaha menyelesaikan krisis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu institusi Uni Eropa yang berwenang dalam kebijakan adalah Parlemen Eropa. Kekuatan Parlemen Eropa meningkat sejak Perjanjian Maastricht hingga Lisbon. Anggota PE ketika berada di parlemen tidak lagi menjadi perwakilan partai politik nasional, melainkan perwakilan dari kelompok politik Eropa. Dengan teori pola perilaku dalam proses kebijakan publik dan jaringan aktor, skripsi ini akan berusaha membuktikan bahwa ada pengaruh partai politik nasional Prancis terhadap anggota PE dalam kebijakan pengungsi Suriah Uni Eropa tahun 2015-2016. Kelompok politik Eropa tidak menjadi satu-satunya penentu keputusan anggota PE asal Prancis karena kebijakan yang krusial. Pengaruh ini terlihat ketika partai politik nasional dan kelompok Eropa memiliki pandangan berbeda dalam suatu isu. ...... In 2015 there was a crisis in Europe because the influx of millions refugees from the Middle East and Africa mainly from Syria. The EU as a supranational institution responsible for this issue seeks to resolve the crisis by making policies. One of the European Union institutions responsible in policy is the European Parliament EP. The strength of the EP has increased since the Treaty of Maastricht and Lisbon. Members of the EP MEPs while in EP are no longer representative of national party, but representatives of European political group. With the theory of behavioral patterns in the process of public policy and the actor network, this paper will attempt to prove that there is an influence of France 39 s national party on their MEPs in the EU Syrian refugee policy of 2015 2016. European political group are not the sole determinants of French MEPs decision because this policy is crucial. This influence is seen when national party and European political group have different stance on an issue.