Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Mengingat pentingnya pelayanan kefarmasian yang harus diberikan oleh tenaga farmasi di apotek, maka tugas khusus ini dilakukan yang untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian oleh petugas apotek di Aotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Brimob Depok kepada pasien. Data dalam tugas khusus ini dikumpulkan secara deskriptif berupa standar operasional prosedur (SOP) sistem penerimaan resep umum dan kredit. Dari hasil analisis mengenai sistem pelayanan kefarmasian pada Apotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Depok telah melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes no. 73 Tahun 2016 tentang Sandar Pelayanan Kefarmasian dengan baik. Sistem pelayanan kefarmasian yang dilakukan yaitu pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, dan pelayanan kefarmasian di rumah.......Pharmaceutical service standards are benchmarks used as guidelines for pharmaceutical personnel in administering pharmaceutical services. Setting pharmaceutical service standards in pharmacies aims to improve the quality of pharmaceutical services, guarantee legal certainty for pharmaceutical staff, and protect patients and the public from irrational drug use in the framework of patient safety. Given the importance of pharmaceutical services that must be provided by pharmacists in pharmacies, this special task was carried out to observe the implementation of pharmaceutical service activities by pharmacists at Kimia Farma 382 Pharmacy and Drug Service Center at Bhayangkara Brimob Hospital, Depok, to patients. Data in this special assignment were collected descriptively in the form of standard operational procedures (SOP) for general prescription and credit acceptance systems. From the results of an analysis of the pharmaceutical service system at the Kimia Farma 382 Pharmacy and the Drug Service Center at the Bhayangkara Hospital, Depok, pharmaceutical service activities have been carried out in accordance with Permenkes no. 73 Tahun 2016 about Good Pharmaceutical Service Standards. The pharmaceutical service system that is carried out is prescription review, dispensing, drug information services, and home pharmacy services."

"Dilakukan penelitian dengan latar belakang bahwa perlu mengetahui kondisi bangunan Polsek dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menunjang kinerja Polri sekaligus bertujuan untuk mengetahui kondisi riil bangunan Mako Polsek saat ini dan memberikan rekomendasi peningkatan kelayakan mutu bangunan Polsek yang sesuai standar. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta pendekatan Teori Evaluasi dan Pelayanan Prima. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode FGD, pengisian kuesioner secara online, wawancara dan observasi. Lokasi, responden dan informan penelitian di 10 (sepuluh) Polda dan 1 (satu) Polsek untuk masing-masing Polres. Obyek penelitian berupa struktur dan non struktur bangunan Polsek (aspek fasum dan fasos). Penelitian dilakukan tanggal 8 Februari s/d 11 Maret 2021 dengan melibatkan Peneliti Puslitbang Polri dan Konsultan yaitu Slog Polri, Universitas Indonesia (UI), Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan PT. Rekacipta Kreasindo. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa kendala terkait struktur dan non struktur bangunan Mako Polsek yang kurang selaras dengan standar dan kelayakan mutu bangunan. Selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi untuk peningkatan mutu dan standar bangunan. Berdasarkan temuan dari sampel uji petik terlihat bahwa mayoritas bangunan Mako Polsek yang dikunjungi tidak memenuhi persyaratan konstruksi yang aman, terutama pada Polsek yang dibangun 15 tahun lalu atau sebelumnya. Bangunan Polsek yang lama tersebut juga banyak yang tidak memiliki sertifikat dan IMB. Kondisi fasilitas umum dan sosial terlihat sudah cukup memadai, namun dapat ditingkatkan lagi misalnya dengan lebih memperhatikan fasilitas untuk warga dengan disabilitas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah standardisasi pemasangan CCTV dan jaringan internet, serta penyesuaian anggaran Harwat untuk pemeliharaan rutin bangunan."

"DKI Jakarta, sebagai kota metropolitan, masalah transportasi, khususnya angkutan umum, merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan yang cukup serius. Tingginya arus migrasi akan menyebabkan semakin membengkaknya jumlah penduduk di Jakarta. Pada tahun 1998, tercatat bahwa DKI Jakarta dengan luas wilayah 650 km2 mempunyai jumlah penduduk sebesar 8.5 juta jiwa. Kondisi ini akan berdampak pula pada tingginya tingkat mobilitas kendaraan di Jakarta, yang pada akhirnya akan berakibat meningkatnya jumlah permintaan (demand) akan angkutan umum.Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dinas LLAJ mencatat bahwa pada tahun 1998 jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta berjumlah 3.867.562 unit, di mana hanya sekitar 2 % dari jumlah tersebut yang berupa angkutan umum. Di samping itu, tercatat pula bahwa jumlah perjalanan orang di Jakarta adalah 16 juta perjalanan orang perhari. Dari jumlah tersebut, 50.8 % di antaranya dilakukan dengan menggunakan kendaraan pribadi dan sisanya sebesar 49.2 % dilakukan dengan menggunakan angkutan umum. Jumlah angkutan umum, khususnya bus kota, yang masih sangat minim tersebut idealnya mampu memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat tersebut, yang sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, dan mayoritas tidak mempunyai pilihan lain (captive) selain menggunakan angkutan umum. Akan tetapi pada kenyataannya, saat ini terjadi penurunan tingkat pelayanan dan kinerja angkutan umum bus kota. Hal ini terjadi karena pada saat ini jumlah angkutan umum tidak mampu mengimbangi tingkat permintaan atau tidak mampu mengangkut jumlah penumpang yang ada. Dalam angkutan umum ada tiga dimensi yang menentukan, yaitu dimensi evaluasi pelayanan, yang akan ditentukan oleh pengguna (user), dimensi kinerja pelayanan yang Iebih banyak ditinjau dari sisi operator angkutan umum, dan dimensi kebijakan pemerintah (regulator). Masyarakat, dalam hal ini bertindak sebagai pengguna, akan menentukan bagaimana permintaan muncul. Di lain pihak, operator akan menentukan bagaimana penawaran (supply) dapat diselenggarakan. Dimensi yang ketiga, yaitu regulator dalam ha! ini pemerintah, dituntut untuk dapat memadukan kepentingan dari 2 (dua) dimensi sebelumnya yang saling berinteraksi, dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan sehingga proses interaksi tersebut dapat berjalan dengan baik.Dari hasil analisis dengan menggunakan analisis korelasi kanonik terhadap variabel-variabel yang menentukan dalam setiap dimensi yang ada diperoleh hasil bahwa ada hubungan (korelasi) yang sangat kuat antara dimensi kinerja pelayanan dengan dimensi kebijakan. Hal ini berarti ada hubungan yang sangat kuat antara kebijakan pemerintah dengan kinerja pelayanan perusahaan angkutan umum. Bagi perusahaan angkutan umum (operator) untuk meningkatkan kinerja pelayanan sangat tergantung dari besarnya tarif angkutan umum yang ditetapkan pemerintah.Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa hubungan antara dimensi kebijakan dan dimensi evaluasi pelayanan angkutan umum temyata juga sangat kuat. Tarif yang ditetapkan pemerintah berkaitan sangat erat dengan pendapatan kendaraan dan panjang rute. Besamya kredit lunak dan subsidi yang diterima oleh perusahaan angkutan umum akan mempengaruhi jumlah kendaraan yang beroperasi, sehingga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh angkutan yang dikehendaki. Jadi, pada sisi perusahaan angkutan umum yang penting adalah penetapan tarif yang sesuai dan pemberian kredit lunak yang dipermudah agar perusahaan dapat mengoperasikan angkutan dengan baik. Pada sisi konsumen pemakai jasa angkutan umum, pada dimensi evaluasi pelayanan mengisyaratkan perlunya pemberian subsidi agar kedua belah pihak merasakan keuntungan."

"Evaluasi Kualitas Pelayanan Kesehatan Maternal Di Rumah Sakit Ponek DKI JakartaAlfi Rustina Yuniati, Arietta Pusponegoro, Omo Abdul MadjidDepartemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas IndonesiaJakarta Indonesia Latar belakang : Angka Kematian Ibu AKI di Indonesia sebagai salah satu indikator pembangunan kesehatan dasar masih menjadi pembahasan nasional. Berbagai studi melaporkan tentang estimasi kematian ibu yang luas, pada kisaran 350 hingga 400 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Saat ini di Indonesia seorang wanita meninggal dunia setiap jam akibat komplikasi kehamilan selama persalinan, rujukan ke rumah sakit yang terlambat atau pelayanan obstetri emergensi yang buruk. Penelitian mengenai evaluasi kualitas pelayanan maternal pada RSUD PONEK di DKI Jakarta masih belum dilakukan. Pada penelitian kali ini, peneliti ingin melihat gambaran kualitas pelayanan maternal pada RSUD PONEK, menggunakan Supervisi Fasilitatif yang merupakan metode evaluasi baku dari Jaringan Nasional Pelatihan Klinik ndash; Kesehatan Reproduksi JNPK-KR , pada 4 RSUD PONEK yang tersebar di wilayah DKI Jakarta yang telah mendapat pelatihan tim PONEK.Tujuan : Diketahuinya gambaran pelayan kesehatan maternal pada 4 RSUD PONEK di Jakarta.Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode potong lintang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif melalui penilaian langsung daftar tilik On the Job Training OJT dan kualitatif wawancara mendalam, observasi dan telaah data sekunder .Hasil : Standar Masukan Input sumber daya manusia dan perbaikan sarana pengendalian infeksi masih diperlukan sesuai standar PONEK. Standar Proses, kepatuhan pelayanan antenatal, intranatal dan penanganan kasus komplikasi maternal secara keseluruhan sudah baik dengan skor kepatuhan mencapai 100 . Standar luaran Output indikator angka kematian ibu dan juga rasio seksio sesaria yang masih cukup tinggi perlu dievaluasi kembali. Hal ini dikarenakan ke 4 RSUD ini merupakan pusat rujukan sekunder dari masing-masing wilayahnya.Kesimpulan : Evaluasi kualitas pelayanan kesehatan maternal di 4 RSUD PONEK DKI Jakarta masuk dalam kategori sedang.Kata kunci: Evaluasi pelayanan kesehatan maternal, Superfisi Fasilitasif, Input, Proses, Output, RSUD PONEK DKI Jakarta

---

Evaluation of Maternal Healthcare Quality in PONEK Hospital in JakartaAlfi Rustina Yuniati, Arietta Pusponegoro, Omo Abdul MadjidDepartement of Obstetrics and Gynecology Faculty of Medicine Universitas Indonesia ABSTRACTBackground Maternal mortality rate in Indonesia is being a national focal point as one of the basic healthcare development indicator.Aim To obtain information on maternal healthcare service in 4 hospitals with Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal Care PONEK in Jakarta.Methods This was a cross sectional study using direct quantitative measurement through On the Job Training OJT check list and qualitative evaluation by in depth interview, observation, and secondary data analysis.Results Improvement in input standards which are human resources and infection control facilities was necessary. In process standards, we found good results in antenatal and intranatal care compliance as well as maternal complication management with compliance score reaching 100 . Maternal mortality and caesarean section rate as indicators in output standards were still high and required further evaluation.Conclusion The quality of maternal healthcare in 4 PONEK hospitals in Jakarta reached medium score.Keywords Maternal healthcare evaluation, facilitative supervision, input, process, output, Jakarta PONEK Hospital "

"Latar belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebagai salah satu indikator pembangunan kesehatan dasar masih menjadi pembahasan nasional. Berbagai studi melaporkan tentang estimasi kematian ibu yang luas, pada kisaran 350 hingga 400 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Saat ini di Indonesia seorang wanita meninggal dunia setiap jam akibat komplikasi kehamilan selama persalinan, rujukan ke rumah sakit yang terlambat atau pelayanan obstetri emergensi yang buruk. Penelitian mengenai evaluasi kualitas pelayanan maternal pada RSUD PONEK di DKI Jakarta masih belum dilakukan. Pada penelitian kali ini, peneliti ingin melihat gambaran kualitas pelayanan maternal pada RSUD PONEK, menggunakan Supervisi Fasilitatif yang merupakan metode evaluasi baku dari Jaringan Nasional Pelatihan Klinik-Kesehatan Reproduksi (JNPK-KR), pada 4 RSUD PONEK yang tersebar di wilayah DKI Jakarta yang telah mendapat pelatihan tim PONEK. Tujuan: Diketahuinya gambaran pelayan kesehatan maternal pada 4 RSUD PONEK di Jakarta. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode potong lintang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif melalui penilaian langsung daftar tilik On the Job Training (OJT) dan kualitatif (wawancara mendalam, observasi dan telaah data sekunder). Hasil: Standar Masukan (Input) sumber daya manusia dan perbaikan sarana pengendalian infeksi masih diperlukan sesuai standar PONEK. Standar Proses, kepatuhan pelayanan antenatal, intranatal dan penanganan kasus komplikasi maternal secara keseluruhan sudah baik dengan skor kepatuhan mencapai 100 %. Standar luaran (Output) indikator angka kematian ibu dan juga rasio seksio sesaria yang masih cukup tinggi perlu dievaluasi kembali. Hal ini dikarenakan ke 4 RSUD ini merupakan pusat rujukan sekunder dari masing-masing wilayahnya.Kesimpulan: Evaluasi kualitas pelayanan kesehatan maternal di 4 RSUD PONEK DKI Jakarta masuk dalam kategori sedang.

---

Background: Maternal mortality rate in Indonesia as one of indicator of fundamental health development remain the major issue in the last decades. Studies reported that maternal mortality rates were estimated 350 to 400 mortality in 100.000 live birth. Contributing factors that may play role in this phenomenon might be complicated pregnancies, delayed in referral system, or bad onstetrical essential care. This study was conducted to observe dan evaluated the quality of maternal services in RSUD PONEK Jakarta using facilitative supervision, which was the standard evaluation methods in JNPK-KR, in several hospital in Jakarta.Objective: To observe maternal health service quality evaluation in PONEK based hospital in DKI Jakarta.Methods: Cross sectional approach, quantitave analaysis using checklist on On The Job Trainning (OJT) and qualitative analysis using deep interview, observation, and analysis of secondary data.Result: Input standart of human resources and revitalization of infection control fasilitiesstill need to be improved. Process standard, compliance of antenatal care and intranatal care as well as maternal complication management were good enough globally, with compliance up to 100%. Output standart of maternal mortality rate indicator and rates of cesarean section were still high. Hence it's needed to be evaluated. This 4 hospital are the center of secondary referral of each districs in Jakarta.Conclution: Evaluation of maternal health services in 4 RSUD PONEK in Jakarta were categorized as moderate."