Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengikatan Hak Tanggungan dilakukan perbankan sebagai persyaratan dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan sempurna, sehingga sebagai kreditur memiliki perlindungan terhadap kepentingannya untuk mendapatkan pelunasan kredit. Namun pada praktiknya kreditur sering kali dihadapkan oleh perlawanan yang dilakukan oleh debitur pada saat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Penelitian ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021 antara Nyonya X melawan PT. Panin Bank KPR Centre Pekanbaru. Fokus permasalahan karya ilmiah ini bagaimana Eksekusi Hak Tanggungan yang diikat terhadap agunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021 menurut Undang-undang Hak Tanggungan dan PMK 27/PMK.06/2016 dan kesesuaian putusan peradilan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021, tujuan penulisan menganalisis proses pengikatan Hak Tanggungan serta implementasi asas didahulukan dalam penyelesaian kredit sesuai Undang-undang Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021, metode penelitian hukum doktrinal digunakan dalam karya tulis ini. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemohon dan menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah dalam penerapan hukumnya dan menyatakan perlawanan bersifat prematur. Penulis sepakat dengan keputusan kasasi tersebut karena eksekusi Hak Tanggungan belum dilakukan oleh pihak kreditur. Implementasi dari asas dahulukan dalam Hak Tanggungan dapat dilihat dari Bank sebagai kredit bila debitur mengalami wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan penjualan jaminan untuk mendapatkan pelunasan. ......Banks must perfect the bonding of Mortgage Rights as a necessity in lending so that the creditor has protection for his interests in obtaining credit payback. In practise, however, creditors are frequently met with resistance from debtors when auctions are performed through the Office of State Assets Services and Auctions. This study is based on the Supreme Court decision 473K/Pdt/2021 between Mrs. X and PT. Panin Bank KPR Centre Pekanbaru. The problem addressed in this scientific study is how to execute mortgage rights that are collateralized in accordance with Supreme Court Decision Number 473K/Pdt/2021 according to the Mortgage Law and PMK 27/PMK.06/2016 and the suitability of court decisions in consideration of the Supreme Court Decision Number 473K/ Pdt/2021, The goal of this article is to analyse the process of binding Mortgage Rights and implementing the principle of taking precedence in credit settlement according to Mortgage Law based on Supreme Court Decision Number 473K/Pdt/2021, and the doctrinal legal research approach is employed. The Supreme Court rejected the petitioner's cassation and ruled that the Pekanbaru High Court's decision was not incorrect in its application of law and that the resistance was premature. The author agrees with the cassation ruling because the creditor did not carry out the execution of the Mortgage. If the debtor is in default, the creditor can sell the property to get repayment.

Abstrak :
Lelang adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif, yang mempunyai asas transparansi, akuntabilitas, efesiensi, kepastian, dan adil. Ternyata dalam perkembangannya lelang tidak dapat selalu dengan mudah dilaksanakan sesuai dengan asas lelang, khususnya pada lelang eksekusi dan lelang non eksekusi yang bersifat wajib, barang-barang milik negara. Hal tersebut terjadi karena lelang sulit mendapatkan harga jual yang optimal karena yang menjual bukan pemilik barang langsung, melainkan instansi/ pejabat terkait dan cara penawaran langsung juga dapat menyebabkan kolusi dan tindakan tercela lainnya seperti dalam lelang pada KPKNL Yogyakarta. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta mengupayakan cara lain berupa suatu terobosan dalam ketentuan lelang cara penawaran langsung agar dapat meminimalkan/ menghilangkan kolusi yang terjadi, yaitu dengan menggunakan TROMOL POS dan mengganti Harga Limit dengan harga interval. Ternyata cara tersebut berhasil mencegah terjadinya kolusi antara para peserta lelang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menciptakan harga yang optimal. ......Auction is method of selling to public conducted by or before Auction Officers by which forming competitive price, based on transparency, accountability, efficiency, certainty and fair. In actual practice, development of auction is not always easily performed in accordance with auction principle, especially in auction execution and non execution with obligatory, state-owned property. These things occurred due to the fact that it is difficult to obtain optimal selling price because of the seiler are not directly owner, but institution / related officer and direct offer can also provoke collusion and other reprehensible actions, such as occurred in auction at KPKNL Yogyakarta. Hence, KPKNL Yogyakarta sought other methods as break through in auction stipulation of direct offer in order to minimize / eliminate collusion from happening, which is, utilizing MAIL BOX, and replacing Price Limit with price interval. Evidently this method succeeds in preventing collusion among irresponsible auction participants and can optimal price may be created.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan lelang mewujudkan harga yang wajar karena menggunakan sistem kompetisi penawaran, dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelang sebagai akta autentik kepada pemenang lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi tidak lepas dari kewajiban debitur yang melakukan perkreditan melalui bank dengan sebuah jaminan tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Apabila debitur wanprestasi maka Bank selaku pemegang hak tanggungan dapat memohon pelaksanaan lelang. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, nilai limit atas objek lelang ditetapkan berdasarkan sisa hutang debitur kepada bank. Permasalahan penelitian: penentuan nilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan perlindungan debitur terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dengan nilai limit yang tidak wajar. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Simpulan penelitian adalah bahwa penetapan nilai limit yang ditetapkan oleh penilai atau penaksir harus dilakukan dengan memperhatikan metode-metode yang juga menjadi pertimbangan oleh penilai sehingga nilai limit yang ditetapkan oleh penaksir dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tidak merugikan debitur. Perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan lelang eksekusi yaitu dengan menetapkan nilai limit yang paling tinggi pada lelang pertama untuk mendapatkan harga lelang yang setinggi-tingginya mengingat seluruh kewenangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi berada pada kreditur selaku penjual lelang. Selanjutnya, nilai limit dapat diturunkan secara bertahap pada lelang-lelang berikutnya apabila tidak terdapat pembeli lelang, sampai adanya pembeli lelang.

---

ABSTRACT
The purpose of an Auction is to make a real price using a system of offering, that is executed by the auction attendant and the treatise of the auction is made into an authentic deed for the auction winner. The execution of an auction is the responsibility of the one that makes the credit agreement via the bank with a collateral of a land and building that has been bind with the mortgage deed. If the Debitor failed in keeping the contents of the mortgage deed then the bank have the rights to start an auction. In a Civil Court Judgement in Bandung Number 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, the limit value of an auction item is based on the rest of the debt that the Debitor have to the bank. The problems in this research: the determination of the limit value in executing an auction and the protection of the Debitor against the over pricing of the limit value. The Research Method used in writing this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with a qualitative approach. The conclusion of this research is that the confirmation of the limit value that was set by the evaluator or the pricing of the item value has to be determined by using the methode available which becomes a consideration for the appraiser so that the item value that has been set can be held responsible by the appraiser so the execution of an auction does not cost the Debitor anything. The protection of the law for the debitor in executing an auction is to determine the highest limit value on the first auction to acquire the highest price considering all the authority in executing an auction falls on the hands of the creditor as the auction seller. Next the limit value can be dropped step by step on the next auction if there is no auction buyer, until there is an auction buyer.

Abstrak :
Tesis ini membahas tanah hak milik anak yang dijadikan ganti rugi perbuatan melawan hukum ibunya dimana status anak telah menikah saat membeli tanah tersebut. Ketika tanah tersebut diletakkan Conservatoir Beslag hingga dilelang eksekusi, sang anak sama sekali tidak menerima pemberitahuan atau somasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun secara resmi maupun tidak resmi. Upaya sang anak dan suaminya mengajukan derden verzet sampai ke tingkat kasasi, ditolak. Hingga saat ini sang anak kehilangan penguasaan fisik maupun yuridis atas tanah tersebut. Penelitian terhadap Putusan MA Register Nomor 3561 K/Pdt/1999 juncto Putusan PT Nomor 32/Pdt/1994/PT.Mdo. menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan terhadap data sekunder bidang hukum. Dalam pengolahan, analisa, dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif, bersifat mono disipliner. Tipologi penelitiannya problem identification dan problem solution ditelusuri dengan jalan preskriptif - eksplanatoris untuk mencapai solusi permasalahan juga dari sudut penerapannya berupa problem focused research. Dari hasil penelitian penulis, disimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi dalam melindungi sang anak dan suaminya sebagai pemegang hak atas tanah, adanya ketidaktelitian atau pengabaian hakim dalam melihat kedudukan sang anak sebagai subjek hukum yang mandiri, dan upaya yang dapat ditempuh mereka adalah mengajukan gugatan baru. ...... This thesis researched upon a child’s land ownership right which had been executed as a damage toward the parent’s unlawful act, meanwhile the child had already married. When the judicial sequestration of the land hold, and proceeded to the execution by auction, the child never received any kind notices/admonitions, officially/not, from officers/other parties. The child and her husband using derden verzet on claiming their right even in Supreme Court level was rejected. Until now, they’re losing their physical and legal authorization on their land. Research against Supreme Court’s Decision Register Number 3561 K/Pdt/1999 juncto High Court’s Decision Number 32/Pdt/1994/PT.Mdo. was observed using legal – normative methodology. In according to process, to analyze, and to construct the data qualitatively, with mono discipliner complexion, the types of research were problem identification research and problem solution research which used explanatory - prescriptive in reaching the problem’s solution, also from its application was problem focused research. As a result, there were inconsistency between the land’s regulations and those implementations, the inaccuracy or the carelessness of the judge considering the legal standing of the child as a legal subject and to restore their right is making a new claim to the District Court.

Abstrak :
Eksekusi Lelang atas jaminan yang berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh Pengadilan dapat dilaksanakan apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan telah didaftarkan oleh Kantor Pertanahan sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan. Apabila tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan adanya gugatan dari pihak ketiga yang memperoleh objek dengan iktikad baik maka dapat menimbulkan masalah hukum. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat hak milik pada eksekusi lelang putusan pengadilan berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan namun tidak diikuti dengan akta pemberian hak tanggungan. Metode penelitian tesis ini berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) sesuai ketentuan Pasal 1179 Jo Pasa 13 ayat (1), ayat (3) dan (5) Undang-Undang Hak Tanggungan objek yang diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sah menjadi jaminan apabila telah terdaftar pada Kantor Pertanahan sehingga terbit Seripikat Hak Tanggungan. Serta Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Hak Tanggungan dengan tidak dilanjutkan pembuatan APHT dan tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan lebih dari 1 (satu) bulan selambat-lambatnya setelah waktu diberikan sehingga apabila tidak dilanjut maka berakibat tidak dapat dipergunakan lagi atau batal demi hukum. Oleh karena itu jaminan yang hanya berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa diikuti APHT dan tidak didaftarkan lebih dari 1 (satu) bulan menjadi batal dan juga eksekusi lelang yang telah berlangsung menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Alasan-Alasan tersebut dapat dijadikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memperoleh objek dengan iktikad baik. ......Auction execution of guarantee based on power of attorney imposing underwriting rihts by the court can be carried out if the power of attorney  imposing underwriting rights has been registered by the land office so that a certificate of mortgage is issued. If not followed by the deed of granting mortgage rights and lawsuit from a third party who obtained the object in good fauth, it can cause legal problems. This thesis discusses the legal protection for owner of certificates of ownership in the auction execution decision on guarantees bound by a power of attorney imposing mortgage rights but not followed by deed grating mortgage rights. This thesis research method is normative juridical with descriptive-analytical typology. Based on the results of the study obtained (1) in accordance with the provisions of Article 1179 Jo Article 13 paragraph (1), paragraph (3) and paragraph (5) of the underwriting right law object granted by the power of attorney imposing a legal mortgage becomes a guarantee if it has been registered at the land office so publishe mortgage certificate and article 15 paragraph (3) and paragraph (6) of the land office for more than 1 (one) month not later than the time given so that if its not continued, the result cannot be used anymore or null and void by law. Therefore, guarantees that are onlu based on power of attorney imposing mortgage rights without being registered for more than 1 (one) month will be canceled and the execution of the auction of the auction that has been held will not have legal force. These reasons can be used as legal protection for third parties who obtain objects in good faith.

Abstrak :
Penguasaan objek lelang oleh pembeli semestinya tidak dapat dihalangi oleh adanya gugatan apabila pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam kasus yang ditemukan pada Putusan Perdata di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 493/PDT/2021/PT BDG ada upaya gugatan yang dinyatakan ne bis in idem untuk menghambat proses penguasaan objek Hak Tanggungan yang telah dilelang. Dalam kasus tersebut, tidak saja pembeli lelang yang dirugikan karena objek lelang belum bisa dikuasainya meskipun harga yang telah disepakati sudah dibayarkan. Namun pemohon (penjual lelang) juga dirugikan karena proses yang harus dilaluinya untuk melepaskan objek lelang menjadi lebih panjang, terlebih apabila pembeli lelang menggugat pemohon selaku penjual lelang karena objek lelang yang tidak dapat dikuasai. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diteliti adalah penguasaan objek Hak Tanggungan dalam pelelangan yang terhalang oleh gugatan dan perlindungan hukum bagi pembeli dan pemohon terkait penguasaan objek lelang yang terhalang oleh gugatan yang dinyatakan ne bis in idem. Penelitian hukum doktrinal ini mengkaji hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum yang dikaji, dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa walaupun proses eksekusi Hak Tanggungan telah dilelang sesuai prosedur namun objek dalam perkara a quo tidak dapat dikuasai oleh pembeli baik secara yuridis (proses balik nama sertipikat) maupun secara fisik (proses pengosongan objek). Selain itu, perlindungan hukum dalam pelelangan adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif yakni melalui pembuatan Akta Risalah Lelang yang dapat dijadikan alat bukti sempurna serta perlindungan hukum secara represif, yang diberikan melalui putusan pengadilan. ......Mastery of the auction object by the buyer should not be hindered by a lawsuit if the implementation of the auction is in accordance with the procedures regulated in the applicable legal provisions. However, in the case found in Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 493/PDT/2021/PT BDG, it was found that there was an attempt to sue which was declared ne bis in idem to obstruct the process of controlling the Mortgage object that has been auctioned off. In this case, it is not only the auction buyer who is selling because the auction object has not been able to control it even though the agreed price is included. However, the applicant (auction seller) is also at a disadvantage because the process he has to go through to release the auction object becomes longer, especially if the auction buyer sues the auction applicant in full because of the auction object which the auction buyer cannot control. Related to this, the problems studied are the ownership of the Mortgage object in an auction which is hindered by persuasion and legal protection for the buyer and the dedication related to the ownership of the auction object which is hindered by seduction which is stated as ne bis in idem. This doctrinal legal research examines law in its concept as statutory regulations and court decisions. The legal materials reviewed were collected through document or literature studies. From the results of the analysis it can be stated that although the process of executing the Mortgage has been auctioned according to the procedure, the object in the a quo case still cannot be controlled by the buyer both legally (the process of transferring the name of the certificate) and physically (the process of emptying the object). In addition, legal protection in auctions is preventive legal protection, one of which is through the Deed of Minutes of Auction which can be used as perfect evidence and repressive legal protection, in this case through court decisions.