Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini berkaitan dengan failed state Libya pasca rezim Gaddafi. Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, yaitu mengenai kedudukan negara Libya apakah dapat dikategorikan sebagai negara gagal atau tidak, faktor penyebab kegagalan negara Libya dan dampak yang ditimbulkannya sebagai negara gagal pasca rezim Gaddafi. Terdapat tiga konsep teori yang digunakan dalam tesis ini, yaitu konsep state, konsep failed state, dan konsep political order. Tesis ini memakai metode analisis deskriptif dengan memperoleh data melalui kajian studi pustaka (library research). Tesis ini menemukan bahwa Libya dapat dikategorikan sebagai negara gagal pasca rezim Gaddafi dengan melihat berbagai indikasi yang dimilikinya, yaitu jaminan akan perlindungan keamanan terhadap masyarakat Libya tidak efektif lagi, kebutuhan akan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Libya tidak dapat lagi terpenuhi, dan ketertiban serta legitimasi hukum tidak dapat lagi dijalankan oleh pemerintah sementara Libya. Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kegagalan negara Libya pasca rezim Gaddafi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari ketidakmapuan pemerintahan sementara dalam menjalankan roda pemerintahan di Libya dan terpecahnya negara Libya menjadi dua pemerintahan. Adapun faktor eksternal terdiri dari adanya intervensi yang dilakukan oleh NATO di Libya, lajunya ekspansi ISIS di Libya, dan munculnya kelompok-kelompok bersenjata. Kegagalan negara Libya sebagai sebuah negara memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan domestik, regional, dan internasional.

---

This thesis aims to discuss the failed state (Libya) in the post-regime of Gaddafi. The investigated issues in this thesis are the controversial status of Libya (whether it can be categorized as failed state or not), the factors attributed to Libya's failure and the impacts resulted as failed state after the post-regime of Gaddafi. This thesis employs three theoretical concepts namely state concept, failed state concept, and political order concept. The descriptive analytical method is used to obtain the data through the library research. This thesis found out that Libya can be categorized as a failed state after Gaddafi's regime by looking at many indications: the ineffective provision of the security protection to the Libyan's society, the Libyan people's unfulfilled needs on the welfare and prosperity, and the order and law legitimacy cannot be conducted by the Libyan's temporary government. Additionally, there are two factors contributing to Libyan's failure in Gaddafi's post-regime namely internal and external factor. The internal factors may include the interim government's inability to conduct the Libyan's governance and the disintegration of Libya into two governmental system. For external factors, the Libyan's failure is mainly associated to the intervention conducted by NATO in Libya as well as the rapid expansion of ISIS in Libya, and the existence of armed groups. The Libyan's failure as a state contributes to the bad impacts towards its domestic, regional, dan international environment.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa mengenai status failed states negara Myanmar era pemerintahan Junta Militer (1962-2010) dengan menggunakan tiga pendekatan teori yaitu teori kenegaraan (state), teori nation building dan teori negara gagal (failed states) dibagi dalam dua bagian yaitu domestik dan hubungan luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat eksplanatif. Kesimpulan serta analisa dari penelitian ini dijawab dengan pendekatan teori serta melihat pada konteks sejarah Myanmar mulai dari periode kolonialisme, kemerdekaan, sampai pada kudeta militer I dan II. Analisa yang didapat bahwa berdasarkan fungsi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan juga keadaan Myanmar berdasarkan indikator ekonomi, politik dan keamanan serta berdasarkan embargo dan sanksi yang diberikan oleh dunia internasional maka Myanmar merupakan failed states. Namun Myanmar tetap dapat berfungsi sebagai sebuah negara (functioning states) berdasarkan legitimasi pemerintah Junta Militer, kekuatan militer dan interaksinya dengan aktor-aktor internasional seperti China dan ASEAN.

---

This Thesis Studies about Myanmar as a failed state on the ruling Junta era (1962-2010) using three theory to analyse it; the state theory, theory of nation building, and failed states theory, which divided into two parts, domestically and international relationship. The research method that I used is qualitative and explanative. The result of the research will be found by using the theories and historical approach starting from the colonial era, independence era to the 1st and 2nd military coup. The finding in this thesis is that by the states purpose to fulfill the need of it citizen and the country situation based on economics, politics and security indicators and also according to the embargo and sanction that been given by international community is that Myanmar is a failed states. But Myanmar is a functioning states based on the Junta's government legitimacy, military power and the interaction with international actors, such as China and ASEAN.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. XYZ yang mengalami kondisi gagal berproduksi agar tetap melakukan restitusi PPN dan juga implikasi restitusi PPN terhadap cash flow perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain desktriptif. Hasil penelitian memperlihatkan restitusi PPN yang dilakukan oleh PT. XYZ memiliki implikasi terhadap cash flow. Jika tingkat koreksi kecil maka cash flow perusahaan akan berjalan lancar. Pada awalnya kondisi perusahaan tidak bisa melakukan restitusi setelah dilakukan perencanaan maka baru bisa mengajukan restitusi, namun hasilnya belum maksimal, oleh karena itu perusahaan melakukan perbaikan perencanaan pajak baik internal maupun eksternal ......The focus of this study is tax planning who conducted by PT. XYZ who had the condition of failed to production to be submission VAT refund and implication VAT refund for company cash flow. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this research show the VAT refund had implication for cash flow, if VAT refund completed with minimum correction, the cash flow can work normally. In the beginning the company can’t submission for refund, after tax planning the company can do submit VAT refund, but not yet optimal, therefore, the company maintenance the tax planning attempt whether internal and external.

Abstrak :
Banyaknya calon legislatif (caleg) perempuan gagal masuk ke lembaga legislatif (DPR RI) merupakan kenyataan yang memrihatinkan tentang perempuan di tampuk kekuasaan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu terhadap perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan gagal dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melaiui wawancara mendalam (in-depth interview). Temuan penelitian ini adalah: (1) parpol yang seharusnya menjadi wadah pendukung ternyata tidak berperan efektif dan cenderung menghambat para caleg perempuan dalam perjalanan dan perjuangan menuju ke lembaga legislatif; (2) UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu telah berimplikasi negatif terhadap caleg perempuan dalam upaya mereka meraih posisi di lembaga legislatif; (3) kegagalan menjadi anggota lembaga legislatif akibat hambatan dalam parpol dan sistem politik yang diberlakukan, ternyata masih bisa dimaknai secara positif oleh para caleg perempuan subjek penelitian ini. Kegagalan pada pemilu 2004 lalu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang lagi meraih posisi kekuasaan di dalam struktur kepengurusan parpol dan di lembaga legislatif pada pemilu mendatang.

---

There were many Indonesian woman candidates failed to legislative (parliament) was a fact that showed unlucky condition about woman in the hierarchy of power or the public policy. This research aimed to examine the struggle or the fight of Indonesian woman for legislative candidates who faced many obstacles in the politic party and the political system which was obtained in this country to become a member of parliament. This research aimed not only uncover negative implication of constitution No.31/2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election concerning the fight of woman candidates, but also to explain about the attitude of the failed woman candidates to explain their barriers and failures. This research was based on qualitative approach with woman's perspective and applied data collecting technique by means of in-depth interview. Finding of the research were: (1) the politic party which had to become a supporting institution exactly had not an effective role and was dispose restricting the efforts of woman candidates to gain their goal to parliament; (2) constitution No.31 /2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election had a negative implication to woman candidates; (3) the failure to become a member of parliament caused by politic party and political system apparently still could be positive meaning by woman informants of this research. The failure at the general election in 2004 had not sent down the spirit of the woman candidates to fight again and to obtain the leader position at the structure of politic party and the parliament in the next general election.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya Amerika Serikat dalam mengimplementasikan Peta Jalan Damai dalam konflik Israel-Palestina. Hal ini menjadikan kepemimpinan Amerika Serikat sebagal mediator dalam berbagai perundingan damai di Timur Tengah kembali menemui kegagalan. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sepanjang sejarah konflik yang telah berlangsung Iebih dari setengah abad ini, Amerika Serikat selalu berkeinginan menjadi pendamai. Hai ini teriihat pada 1918-1919 (masa Presiden Wilson), telah menjadi peristiwa pertama intervensi politik Amerika Serikat ke Timur Tengah, berkenaan dengan pembagian Imperium Usmaniyah. Sehingga sampai saat ini dalam setiap politik Iuar negerinya Amerika Serikat tidak pernah menghilangkan perhatiannya terhadap kawasan Timur Tengah termasuk dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Tesis ini diawali dengan menggambarkan sejarah konflik Israel-Palestina, perundingan damai yang pernah dilakukan hingga pada Peta Jalan Damai, serta pengaruh politik Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya terhadap konflik Israel-Palestina. Namun penghambat yang menyebabkan kegagalan dari impiementasi Peta Jalan Damai ini tidak tertepas dari faktor keberpihakan Amerika Serikat terhadap Israel dikarenakan kuatnya loby Yahudi dan ketidaktegasan Amerika Serikat sendiri. Disamping itu faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi adaiah sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah, meningkatnya aksi kekerasan dan aksi pro dan kontra dalam pemerintahan kedua belah pihak yang bertikai. Dalam menjelaskan peran kepemimpinan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina pada Peta Jalan Damai penulis menggunakan teori dari John P.Lovell mengenai Leadership Strategy berdasarkan kapabilitas suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri disamping itu penulis juga merasa perlu menggunakan teori dari Vincent Ferraro and Ruth C. Lawson tentang teori Hegemonic Stability mengenai syarat status dominan tunggal untuk bisa menjadi hegemon di suatu kawasan. Peran Amerika menjadi mediator utama dalam konflik Israel-Palestina, penulls menggunakan teori dari Marvin C. Ott tentang peran dari intervensi pihak ketiga. Sedangkan mengenai pengkategorian penyebab dari konflik yang berlangsung, penults berupaya memaparkan teori dari K.J. Hoisti yang menyebutkan bahwa konflik antara Israel-Palestina dikategorikan kepada konflik terotoriai terbatas, konflik yang diakibatkan oleh suatu negara untuk memepertahankan hak mereka dan konflik karena imperialisme terbatas. Penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang fazimnya disebut juga dengan deskriptif analisis. Data yang berhasil diperoleh lebih dominan beresal dari data sekunder. Hasil dan penelitian menunjukkan bahwa faktor keberpihakan dari Amerika Serikat terhadap Israel merupakan faktor dominan yang bisa dikategorikan kepada faktor internal yang menjadi penyebab utamagagalnya kepemimpinan Amerika Serikat dalam implementasi Peta Jalan Damai disamping faktor eksternal lain: sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah; meningkatnya aksi kekerasan; serta aksi pro dan kontra dalam pemerlntahan kedua belah pihak yang juga ikut mempengaruhi.

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi Pilkada Makassar yang merupakan satu-satunya pilkada calon tunggal yang berakhir dengan kekalahan calon tunggal. Pasangan calon tunggal yang kalah bukan petahana maupun kerabat petahana. Pertanyaan penelitian adalah mengapa terjadi pilkada calon tunggal dan pasangan calon tunggal kalah serta bagaimana dinamika kompetisi yang terjadi? Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan teori boundary control Edward Gibson (2012) dan antagonistic cooperation Heinrich Best (2010) serta otonomi elit Etzioni-Halevy (1993). Argumen penelitian adalah terjadi kerja sama antagonistik antar elit serta dinamika boundary control antara petahana walikota dan penantang yang menyebabkan pilkada menjadi kompetisi calon tunggal dan pasangan calon tunggal kalah. Pilkada calon tunggal terjadi karena keberhasilan nasionalisasi oleh penantang melalui pelibatan elit nasional. Terdapat dua mekanisme pelibatan elit nasional yaitu melalui party-led transitions dan center-led transitions. Petahana hanya berhasil merespon party-led transitions dengan mendaftar melalui jalur perseorangan. Petahana tidak dapat bertahan menghadapi center-led transitions sehingga didiskualifikasi. Setelah pilkada calon tunggal terjadi, petahana melakukan penguatan (boundary strengthening) melalui parokialisasi kekuasaan, sebagai respons terhadap gugatan hukum lawan yang menyebabkannya didiskualifikasi. Parokialisasi kekuasaan terjadi berupa penguatan birokrasi dan RT/RW serta mobilisasi isu ke ruang publik secara maksimal. Saat bersamaan pasangan calon tunggal gagal mempertahankan boundary opening dengan lemahnya citra figur. Koalisi pasangan calon tunggal lemah dalam mengantisipasi banyaknya kepentingan strategis pada kolom kosong seperti proyeksi elit untuk pilkada berikutnya, munculnya sentimen negatif terhadap korporasi politik, protes atas party-led transitions dalam penetapan calon serta respon terhadap dinamika politik berdasar nilai budaya lokal. Pilkada Makassar terdiri dari dua fase interaksi elit yang melibatkan elit lokal, elit nasional dan elit partai politik berupa mekanisme penguatan diri dan pelemahan terhadap lawan.

---

Makassar local election was the only one single-candidate election which the candidate failed to win the election. The failed single-candidate were not an incumbent nor had relationship with the incumbent. The research questions are: Why did the single candidate election happen, why did the single-candidate could be failed and how did the dynamic competition among elites The research was conducted by qualitative method using Edward Gibson`s (2012) boundary control theory, antagonistic cooperation theory of Heinrich Best (2010) and elite autonomy theory of Etzioni-Halevy (1993). The research argument is there were elites antagonistic cooperations as well as dynamic of boundary control between incumbent of mayor and his competitors which caused the election turned into single-candidate election then ended up with the failed of single-candidate. The single-candidate election caused by the success of opposition nationalization carried out by national elites. There were two transitions which national elites involved i.e. through party-led transitions and center-led transitions. The incumbent did the boundary strengthening after the party-led transitions by registered as a candidate independently (without political party stripe). The incumbent failed to do boundary strengthening after the center-led transitions which caused him to be disqualified from the election. As the single-candidate election ensued, the incumbent did boundary strengthening by parochialization of power in response to the opposition`s lawsuit that had caused him been disqualified. Parochialization of power consisted of the strengthening of bureaucracy, RT/RW, as well as the mobilization of issues to the public. At the same time the single candidate failed to maintain their boundary opening with the weakness of candidates in political experiences. The coallition could not anticipated many important interests of its opponent (kolom kosong) such as many elites strategies for the next election, negative sentiment of political corporation, protest over party-led transitions and respons to political dynamic based on local culture. Makassar local election consists of two elit interaction phases which involved of local elites, national elites, and political party elites such as self-strengthening and weakening against the opponent.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis akar masalah suatu pemerintah daerah gagal memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini melakukan pemetaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menganalisis penyebab utama kegagalan suatu pemerintah daerah dalam memperoleh opini WTP. Ruang lingkup penelitian dibatasi dengan menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013-2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2014-2020. Penelitian ini dilakukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) XX yang tidak pernah sekalipun memperoleh opini WTP. Hasil pemetaan yang dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemda XX mencakup pelanggaran akun, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan. Penelitian ini menunjukan permasalahan tersebut disebabkan oleh kelemahan pada struktur oragnisasi, keterbatasan kompetensi, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah XX. Akar masalah tersebut terjadi pada level penatausahaan keuangan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan terutama pada aspek pengawasan di tiap level berjenjang. ......This study analyzed the root issues of The Local Government failing to obtain an Unqualified Opinion. The method used in this research was a qualitative method with a case study approach. This study was conducted to map findings and analyze the main issues of The Local Government failing to obtain an Unqualified Opinion. The scope of the study was limited by using the Local Government XX Financial Reports from 2013 to 2019 and the Audit Report of the Audit Board of The Republic of Indonesia from 2014 to 2020. This study was conducted on Local Government XX which had never received an unqualified opinion. The result of the study indicated that the issues obtained from mapping the findings of violations of account problems, internal control systems, and compliance. This study shows that the problems were caused by weaknesses in organizational structure, limitations in the competence, and professionalism of human resources owned by the Local Government XX. The main problem occurred at the financial administration at the Local Government Work Unit level and the weak supervision at each tiered level.