Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (“IA-CEPA”), adalah perjanjian perdagangan yang baru-baru ini disimpulkan, yang mencakup ketentuan Persyaratan yang Adil dan Berkeadilan, Fair and Equitable Treatment, (“Persyaratan FET”)sebagai standar perlakuan bagi investor asing, dan klausula Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (“PSIN”) sebagai metode penyelesaian sengketa yang disepakati dalam hal timbul perselisihan di antara para pihak. Ada dua poin utama IA-CEPA yang dibahas dalam tesis ini.Pertama, tesis ini meneliti perbedaan dalam menggunakan Hukum Kebiasaan Internasional tentang Perlakuan Standar Minimum (“PSM”),sebagai standar Persyaratan FET, dan Persyaratan FET hanya terbatas pada Penolakan Keadilan, sebagai dua standar yangdisebutkan dalam IA-CEPA. Kedua, penelitian tentang bagaimana efek yang berbeda dari Persyaratan FET akan mempengaruhi konsistensi antara Persyaratan FET dengan Klausa PSM di IA-CEPA. Melalui metode penelitian hukum normatif yuridis, ditemukan bahwa pertama, Hukum Kebiasaan Internasional PSM akan memberikan cakupan yang lebih luas dari Persyaratan FET di luar hanya penolakan keadilan, dan kedua, bahwa setiap perselisihansehubungan dengan Persyaratan FET di IA- CEPA terlepas dari formulasinya akan konsisten dengan Klausa PSIN di IA-CEPA. Dengan demikian, reformulasi tentang Persyaratan FET dalam IA-CEPA disarankan untuk menetapkan batasan yang jelas tentang ruang lingkup Persyaratan FET.

---

The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement is a trade agreement recently concluded, which includes the provisions of Fair and Equitable Requirements (“FET Requirements”) as the standards of treatment for foreign investors, and Investor-State Dispute Settlement (“ISDS”) Clause as an agreed dispute resolution in the case that a dispute arise between the parties. There are two key points of the IA-CEPA that is discussed in this thesis. Firstly, this thesis researches the difference in using International Customary Law of the Minimum Standard Treatment as the standards of FET Requirements, and FET Requirements to only limited to a Denial of Justice, as the two standards mentioned in the IA-CEPA. Secondly, the researches on how the different effects of FET Requirements would affect the consistency between the FET Requirements with the ISDS Clause in the IA-CEPA. Through a juridical normative legal research method, it was found that first, the International Customary Law of MST would render a wider scope of FET Requirements beyond only denial of justice, and second, that any dispute in relation with the FET Requirements in the IA-CEPA irrespective of its formulation would be consistent with the ISDS Clause in the IA-CEPA. Thus, a reformulation on the FET Requirements in the IA-CEPA is suggested establish clear limitations on the scope of FET Requirements."

"ABSTRAKKerjasama ekonomi antar negara yang melibatkan perdagangan dan investasi didalamnya akan semakin meningkat. Salah satu pemicu meningkatnya pengaturan perdagangan dan investasi dalam satu perjanjian internasional adalah munculnya NAFTA pada tahun 1993. Ketentuan NAFTA menimbulkan konsekuensi hukum kepada Host State yakni untuk melaksanakan prinsip non-diskriminasi. Dalam Kasus penerapan pajak produk HFCS, Meksiko melakukan tindakan yang tidak konsisten dengan NAFTA terkait ketentuan National Treatment dan Fair and Equitable Treatment (FET). Berdasarkan tindakan tersebut maka muncul sengketa di bidang perdagangan dan investasi dalam kasus yang sama. Kasus ini akan menjadi suatu pembelajaran yang menarik dalam melakukan kerjasama antar negara di bidang ekonomi.

---

ABSTRACT

Economic Partnership between countries that involved to trade and investment will be increase more. One of the trigger of many agreement that carried trade and investment in it was appears of NAFTA on January 1st 1994. The content of NAFTA caused legal obligation to the Party especially Host State to applied the nondiscrimination principle. In the application of HFCS tax, Mexico did inconsistent action to the NAFTA which are to National Treatment obligation and Fair and Equitable Treatment (FET) obligation. Based on Mexico?s action, that arise conflict both in trade and investment. This case would be interesting lesson in doing economic partnership between countries."

"ABSTRAKDalam perjanjian penanaman modal asing, salah satu bentuk perlakuan yang wajib diberikan oleh negara penerima modal kepada penanam modal asing adalah perlakuan yang adil dan wajar yang dikenal dengan istilah Fair and Equitable Treatment. Saat ini, salah satu unsur standar Fair and Equitable Treatment yaitu legitimate expectations, kerap digunakan sebagai dasar gugatan oleh penanam modal asing terhadap negara penerima modal dalam sengketa penanaman modal asing. Dalam skripsi ini dianalisis putusan-putusan ICSID yang telah mempertimbangkan legitimate expectations. Hasil penelitian ini menjelaskan doktrin legitimate expectations dan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Dewan Arbiter ICSID dalam menginterpretasikan doktrin legitimate expectations dalam sengketa penanaman modal asing.

---

ABSTRACTn international investment agreements, one form of the treatments that shall be given by the host state to foreign investors is fair and equitable treatment. Nowadays, one of the elements of fair and equitable treatment, namely legitimate expectations, is oftenly used by foreign investors as a claim basis against the host state in foreign investment disputes. This thesis analyzed ICSID arbitration awards that have put legitimate expectations into consideration. The result of this research explains doctrine of legitimate expectations and the approaches used by the ICSID arbitration tribunals to interpret it in foreign investment disputes.;;"

"Klausul fair and equitable treatment FET merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan investasi asing. Klausul FET tersebut muncul dalam hampir seluruh perjanjian penanaman modal asing antar negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Akan tetapi, klausul FET masih menjadi kontroversi karena definisi dan ruang lingkupnya yang belum diatur secara tegas dalam hukum internasional, sehingga dalam penerapannya, majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus sengketa investasi tentang pelanggaran klausul FET menafsirkan klausul FET secara luas. Akibatnya, klausul FET dianggap hanya memihak kepada kepentingan investor asing yang mayoritas merupakan negara maju, dan merugikan kepentingan host state selaku negara yang menerima investasi, yang mayoritas merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan terhadap klausul FET dengan menentukan komponen-komponen yang terkandung dalam klausul FET dan memasukannya ke dalam ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik. Selain itu, diperlukan juga keseimbangan antara penerapan klausul FET terhadap negara maju dan negara berkembang, dengan menyesuaikan pada tahap pembangunan negara terkait.

---

Fair and equitable treatment FET is one of the protection clauses in foreign investment. The FET clause exists in almost all international investment agreements between countries, whether in developed countries or developing countries. However, the existence of the said clause is still an object of controversy, since the meaning and scope of the clause have not been stipulated strictly in international law. As a result, during the implementation, the arbitrators who examine and rule the investment cases regarding breach of the FET clause could interpret the clause widely, resulting in bias that the arbitrators only side with the foreign investors from developed countries, and harm the interest of host states from developing countries. Therefore, the limitation of the FET clause is needed, by deciding the components contained in the FET clause and specify the components into more specific rules. Besides, balance is also needed when implementing the FET clause between developed countries and developing countries, to adjust with the development level currently take place in related countries."

"Thesis ini mengangkat isu mengenai peninjauan kembali Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Fair and Equitable Treatment ( FET ) terhadap Putusan Arbitrase atas Investor-State Dispute Settlement ( ISDS ) serta eksistensinya dalam Perjanjian Investasi Internasional yang terdapat dalam Bilateral Investment Treaties (BITs). Isu eksistensi dan inkonsisten ISDS saat ini telah memicu perdebatan mengingat banyaknya gugatan yang diajukan oleh korporasi (MNC/TNC) yang dalam hal ini sebagai investor kepada negara tuan rumah (host state) yang dianggap merugikan host state dalam menjalankan kebijakan di negaranya. Kekurangan-kekurangan yang ada pada ISDS telah membuat hilangnya kepercayaan publik dan karenanya, dibentuklah investment Court System ( ICS ) sebagai sebuah alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kredible dengan mencantumkan prinsip-prinsip International Arbitrator Independence. Prinsip Fair and Equitable Treatment (FET) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum investasi internasional, dimana negara tempat investasi ditanamkan (host state) berkewajiban untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara terhadap investasi yang dilakukan oleh investor asing. Dalam perkembangannya, terdapat perdebatan dalam mendefinisikan prinsip FET.

---

This research pose an issue concerning of reviewing the Consistency Analysis in the Application of the Fair and Equitable Treatment (FET) Principle to the Arbitration Award of the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) and existence which are accommodated in International Investment Agreements contained in Bilateral Investment Treaties (BITS). The of the existence and incosistency of the current ISDS has sparked an intense debate considering a lot of a lawsuit filed by the corporation (MNC/TNC) which in this case as an investor to the host state were considered detrimental to the them in running the domestic. The shortcomings of ISDS have caused a loss of public confidence and hence, an Investment Court System (ICS) was formed as an alternative to a more credible dispute resolution mechanism by including the principles of the International Independence Arbitrator. The principle of Fair and Equitable Treatment (FET) is one of the main principles in international investment law, where the country where investment is invested (host state) is obliged to guarantee fair and equal treatment of investments made by foreign investors. In its development, there is a debate in defining the principle of FET."

"AbstrakDalam investasi ASEAN-China Free Trade Agreement, para host country diwajibkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor, yang salah satunya diberikan dalam kerangka prinsip fair and equitable treatment. Hubungan investasi dalam kerangka ACFTA tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Cina, namun juga kompetisi Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip fair and equitable treatment. Masih diperlukannya pembenahan dalam hal memberikan perlindungan di bidang hukum dan administrasi di Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan arus investasi antara Indonesia dan Cina"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dan standard fair and equitable treatment FET dalam kerangka hukum investasi internasional dan menganalisis interpretasi prinsip FET pada sengketa investasi internasional terutama dalam sengketa yang melibatkan Indonesia untuk kemudian dijadikan suatu pembelajaran dan materi evaluasi bagi kebijakan hukum Indonesia mengenai investasi asing di masa yang akan datang. Prinsip FET sebagai prinsip fundamental dalam hukum investasi internasional sudah dipraktekkan secara global. Tetapi, prinsip yang bertujuan untuk menjaga dan memberikan perlakuan sama rata dan non-diskriminatif terhadap investor dan investasi asing ini tidak luput dari permasalahan hukum. Ragam klausula FET di tiap perjanjian investasi internasional menimbulkan multiinterpretasi mengenai standard keberlakuan FET terutama dalam sengketa investasi internasional. Dalam kerangka hukum investasi internasional terdapat beberapa klasifikasi standard FET: FET sebagai ldquo;FET unqualified rdquo;/FET sebagai autonomous/ independent standard, FET sebagai customary international law minimum standard dan FET mencakup standard lainnya seperti salah satu contohnya full protection and security FPS . Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal melalui studi kepustakaan. Melalui penelitian ini, kesimpulan yang diraih adalah klasifikasi FET sebagai customary international law minimum standard merupakan standard yang menjadi preferensi investor dan juga host States dan pengaturan hukum Indonesia mengenai investasi asing masih lemah dan belum berhasil mengakomodir perkembangan hukum investasi internasional. Langkah strategis untuk memperbaiki dan memperkuat pengaturan hukum investasi asing di Indonesia diperlukan agar posisi dan kepentingan Indonesia sebagai host States lebih solid tanpa melanggar hak-hak investor asing terutama hak asasi yang mendasar.

---

This research aims to scrutinize and to provide answers to three matters the workings of principle of fair and equitable treatment FET within the framework of international investment law, the rationale and approach of FET interpretation in investment disputes, especially those involving Indonesia, and also possible update s or reform s for Indonesia rsquo s future investment policies. Without a doubt, FET has become and is a fundamental principle in international investment law hence its global practice. Contemporary international investment law recognises some FET classifications ldquo FET unqualified rdquo FET as autonomous independent standard, FET as customary international law minimum standard and FET that embraces other standards of treatment such as full protection and security FPS among others. However, FET existence to guard and guarantee equitable and non discriminative measures toward foreign investor and investment is inevitably exposed to legal problem s . Due to different wordings and classifications of FET, different arbitral tribunals subsequently produced multiple interpretations of FET. In essential, the research employs doctrinal method and library based research method. As reflected in the research, one may see that FET as customary international law minimum standard is a much favoured standard by host States and foreign investors alike. One may also see that there are weaknesses in Indonesia foreign investment policies thus strategic moves are necessary to be made in order to update and strengthen Indonesia rsquo s interests and position as host States without putting basic rights of foreign investor in jeopardy."

"

Indonesia-Australia Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA) akan berkekuatan hukum tetap pada Juli 2020. Seperti perjanjian investasi bilateral pada umunya, perjanjian baru ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai hubungan antara hak-hak investor dan hak regulasi negara. Rumusan-rumusan masalah adalah 1) Bagaimana klausa Fair and Equitable Treatment dalam IA-CEPA mengatur hubungan antara investor dan negara, beserta dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing? Dan 2) Mengingat IA-CEPA tidak mengandung klausa explisit mengenai kewajiban investor, apakah ada klausa-klausa lain yang membatasi klaim investor dalam rangka mencapai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara substantif? Riset dilakukan secara Doctrinal Legal Research dan menggunakan metode-metode komparatif. Kesimpulannya adalah, IA-CEPA tidak memiliki inovasi yang signifikan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian investasi bilateral. Namun, IA-CEPA telah mengimplementasikan doktrin Clean Hands untuk menghindari klaim investor yang mungkin illegal. Secara keseluruhan, IA-CEPA masih merefleksikan perjanjian investasi bilateral pada umunya dan tidak mengkontribusikan inovasi signifikan.

 

---

The Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA) between Indonesia and Australia will enter into force in July 2020. Similar to any newly ratified bilateral investment treaty, it arises questions towards investors rights and the states right to regulate. The research questions are 1) How does the Fair and Equitable Treatment clause in the IA-CEPA strikes the balance between the host states’ obligations towards foreign investors on the one hand and the foreign investors’ expectations with respect to their investment in the host state on the other? And 2) Considering that IA-CEPA does not include any explicit obligations for investors, is substantive balance between investors and States achieved by placing jurisdictional conditions for foreign investor’s protection under IIA, in particular limitations of an access to Investor-State Dispute Settlement for fraudulent and illegal conduct? The form of research is a doctrinal legal research with comparative methods. The conclusions are that the IA-CEPA has not introduced significant innovations to balance the state’s right to regulate with the investors’ private rights under the treaty. However, it should be mentioned that it has managed to codify the lean hands doctrine to the text of the treaty, in order to dismiss claims for investors that may have been illegal in establishing the investment. Overall, it is still merely a reflection of the previous investment treaties and have not contributed to the development of International Investment Treaties.

 

"

"Perawatan yang Adil dan Adil (FET) adalah prinsip yang dikenal di dunia internasional hukum investasi dan juga dikenal dalam hukum perdagangan internasional. FET adalah prinsip itu mengatur tingkat perlakuan pemerintah terhadap investasi dari investor asing. Penelitian ini akan menguraikan FET dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan divestasi perusahaan modal asing di pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Ini Penelitian ini bertujuan untuk: (i) Menentukan pemahaman FET dan penerapan FET dalam hukum investasi; (ii) Mengetahui mekanisme divestasi saham PT perusahaan mineral dan batubara, dan; (iii) Mengakui pelanggaran terhadap prinsip FET tentang perubahan dalam pengaturan divestasi untuk pertambangan mineral dan batubara perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Secara hukum, kewajiban divestasi harus dilihat sebagai kebijaksanaan dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan mandat konstitusi. Melalui FET, Pemerintah Indonesia secara konsisten menghormati dan menjaga keefektifanPrinsip FET. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan saham divestasi dan kewajiban untuk menjaga kepastian hukum bagi investor asing, Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kewajiban untuk mengeksploitasi alamnya sumber daya sebanyak mungkin dengan kewajiban untuk memberikan kepastian hukum untuk investor. Oleh karena itu, perubahan peraturan yang berkelanjutan akan membuka risiko a arbitrase mengklaim dasar tidak adanya kepastian hukum.

---

Fair and Just Care (FET) is an internationally recognized principle investment law and also known in international trade law. FET is that principle regulates the level of government treatment of investment from foreign investors. This research will elaborate on FET with the policies of the Government of Indonesia whichrequires divestment of foreign capital companies in mineral and coal mining according to Law Number 4 of 2009 and its derivative regulations. This This study aims to: (i) Determine FET understanding and application FET in investment law; (ii) Knowing the mechanism for the divestment of shares of PT mineral and coal companies, and; (iii) Recognize violations of FET principlesabout changes in divestment arrangements for mineral and coal mining company. The research method used is juridical-normative. Legally, divestment obligations must be seen as discretion and obligation the government in carrying out the constitutional mandate. Through FET, The Indonesian government consistently respects and maintains effectiveness FET principle. To maintain a balance between stock goals divestments and obligations to maintain legal certainty for foreign investors, The Indonesian government needs to balance the obligation to exploit its nature as many resources as possible with an obligation to provide legal certainty for investor. Therefore, continuous regulation changes will open up risks a Arbitration claims the basis of the absence of legal certainty."