Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMinimnya penerapan konsep fair trial menyebabkan rasa keadilan dan kepastianhukum menjadi berkurang selama proses pra-ajudikasi hingga ajudikasi, terbuktimelalui Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GST dengan memvonis anak denganhukuman mati. Minimnya penerapan asas fair trial menyebabkan pembuktian usiaTerdakwa menjadi tidak diperhatikan sehingga asas admisibilitas dan asas hukumacara lainnya dihilangkan, termasuk asas in dubio pro reo. Hakim menjadi kuncidalam vonis mati terdakwa karena integrasi penyidikan hingga pembuktian yangmenjadi akar putusan Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif. Berkenaan dengan permasalahan putusan ini, ditemukan suatu prosesatas penyidikan dan penuntutan terkait usia terdakwa tanpa identitas resmi.

---

ABSTRACTThe lack of implementation of the concept of fair trial led to a sense of justice andlegal certainty to be reduced during the pre-adjudication until the ajudication, asevidenced by Decision No. 08 / Pid.B / 2013 / PN-GST with children sentenced tothe death penalty. The lack of a fair trial application of the principle causes ofproof of age defendant be noted that the principle of admissibility and legalprinciples other events omitted, including in dubio pro reo principle. Judgesbecame a key defendant in a death sentence for the integration of the investigationuntil evidence at the root of the decision of the judges. This research wasconducted by the method of juridical normative. With regard to the issue of thisdecision, discovered a process on the investigation and prosecution of age-relateddefendants without official identity.;"

"Tulisan ini membahas tentang penerapan prinsip fair trial terhadap kasus terpidana hukuman mati kejahatan narkotika. Studi ini melakukan analisis data sekunder dari 10 kasus terpidana hukuman mati narkotika. Analisis dilakukan dengan sistem coding yang memperlihatkan variabel demografi pelaku dan penerapan prinsip fair trial dalam setiap kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prinsip fair trial yang dilanggar pada kasus terpidana hukuman mati narkotika, diantaranya: (1) hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum; (2) hak atas waktu dan fasilitas memadai untuk mempersiapkan pembelaan; (3) hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan oleh hukum; (4) hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri; (5) hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan atau dipaksa mengaku bersalah; (6) hak untuk memeriksa saksi-saksi yang memberatkan ataupun meringankan; (7) hak untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci tentang sifat dan alasan tuduhan; (8) hak atas bantuan secara cuma-cuma dari penerjemah; dan (9) hak untuk diadili tanpa penundaan. Temuan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya tidak berkeadilan, akan tetapi melakukan bentuk pembiaran terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia secara berulang yang merupakan state crime.

---

This paper discusses the implementation of the fair trial principle in the case of people that faced the death penalty for drugs crimes. This study analyzes 10 cases of people who are sentenced to be executed for drugs crimes. The analysis is made with coding system that shows the demographic variables of the convicted person and the implementation of the fair trial principles in each case. The results of this study found that the fair trial principles were violated in the case of people who faced the death penalty for drugs crimes, including: (1) equality before the law; (2) the right to have reasonable time and facilities to prepare a proper defense; (3) the right to be presumed innocent until proven guilty by law; (4) the right to defend themselves directly or through a chosen defense counsel; (5) the right not to be forced to give incriminating testimony or to plead guilty; (6) the right to examine both incriminating and mitigating witnesses; (7) the right to be informed promptly and in detail of the charges; (8) the right to the free assistance of an interpreter; and (9) the right to receive adequate trial without delays. This findings reflects that the criminal justice system is not only unfair, but has also neglected the practice of repetitive human rights violations that are referred as state crimes."

"Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan prinsip fair trial dalam proses penangkapan tersangka pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme yang digolongkan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa tentunya mendapatkan atensi khusus dari pemerintah dari segi penanganannya. Aparat yang diberikan legitimasi tinggi dari pemerintah untuk menumpas terorisme seringkali melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka pelaku terorisme, yang sering terjadi pada saat proses penangkapan hingga menyebabkan aksi extrajudicial killing, seperti pada contohnya kasus QA (19) di Kabupaten Poso Pesisir Utara pada tahun 2020 silam. Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua tindakan, baik oleh warga sipil maupun aparat penegak hukum, untuk berlandaskan hukum yang berlaku guna menciptakan keadilan dalam masyarakat. Meskipun terorisme digolongkan sebagai tindak pidana khusus, namun dalam proses penangkapannya harus tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.

---

This thesis analyzes the application of the principle of fair trial in the process of arresting suspects of terrorism in Indonesia. This thesis is prepared by using doctrinal research method. Law enforcement in the criminal act of terrorism is regulated in Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism. The crime of terrorism, which is classified as an extraordinary crime, certainly gets special attention from the government in terms of handling it. Officials who are given high legitimacy from the government to eradicate terrorism often commit human rights violations against suspected perpetrators of terrorism, which often occurs during the arrest process, causing extrajudicial killings, such as the case of QA (19) in Poso Pesisir Utara Regency in 2020. Indonesia as a state of law requires all actions, both by civilians and law enforcement officials, to be based on applicable laws in order to create justice in society. Although terrorism is classified as a special criminal offense, the arrest process must still be in accordance with applicable procedures, and prioritize human rights values."

"Fenomena peradilan sesat adalah ketika seorang terduga pelaku kejahatan mengalami penuntutan, penghukuman, dan penahanan karena kejahatan yang tidak dilakukan merupakan permasalahan hukum dan sosial yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, juga menjadi permasalahan sistemik yang dapat merusak integritas dan legitimasi proses peradilan pidana. Sebagai bagian dari objek studi kriminologi, penulisan ini bertujuan ingin melihat bagaimana manifestasi fenomena peradilan sesat dalam sistem peradilan pidana dengan menggunakan deskripsi 2 kasus yang berbeda yaitu kasus YT dan YM serta menguraikan faktor-faktor penyebab peradilan sesat pada 2 kasus tersebut berdasarkan indikator dari Bohm (2005), Naughton (2007), Colvin (2009), serta Poyser dan Milne (2011). Tidak hanya itu, juga menganalisis menggunakan pembahasan peradilan sesat oleh Forst (2004) perihal error of due process dan mengaitkan fenomena tersebut dengan perspective of justice sistem peradilan pidana yaitu due process model. Melalui analisis dengan pendekatan tersebut menggunakan data sekunder putusan pengadilan dan dokumen pendukung kasus YT dan YM, ditemukan bahwa fenomena peradilan sesat pada kasus YT dan YM memiliki kesamaan dalam faktor penyebab terjadinya peradilan sesat pada kasus mereka dan faktor yang sangat berkontribusi besar berasal dari penyelewengan pada penyidikan Kepolisian, yang pada akhirnya memengaruhi proses peradilan pidana selanjutnya. Dan fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran due process model yang bersifat due process prosedural yang juga mencakup pelanggaran hak asasi manusia pada aspek hak fair trial serta dalam kajian lingkup sosiologi hukum manifestasi dari pengingkaran moralitas praktisi hukum pada pemikiran Durkheim, ketidakrasionalan hukum modern Weber, dan kesadaran hukum yang palsu pada pemikiran Peters.

---

The phenomenon of Miscarriage of Justice is when a suspected criminal experiences prosecution, punishment, and detention because a crime that was not committed is a legal and social problem that occurs in the criminal justice system, it is also a systemic problem that can damage the integrity and legitimacy of the criminal justice process. As part of the object criminology studies, this paper aims to see how the manifestation of the phenomenon Miscarriage of Justice in the criminal justice system uses descriptions of 2 different cases, namely YT and YM cases, and describes the factors causing Miscarriage of Justice in these 2 cases based on indicators from Bohm (2005), Naughton (2007), Colvin (2009), and Poyser and Milne (2011). It also analyzes using the Miscarriage of Justice discussion by Forst (2004) regarding error of due process and associates this phenomenon with a perspective of justice in the criminal justice system, namely the due process model. Through analysis with this approach, using Court Decision and supporting documents as secondary data, it was found that the phenomenon of Miscarriage of Justice in YT and YM cases has similarities in the factors causing Miscarriage of Justice in their cases and the most contributing factor comes from investigation misconduct by the Police, which ultimately affects the subsequent criminal justice process. And this phenomenon can be said as a form of the due process model violation criminal justice system, which is due process procedural that also includes human rights violations in fair trial rights. In the study of the sociology of law, the manifestation of denial of the morality of legal practitioners in Durkheim’s thought, the irrationality of Weber’s modern law, and the false awareness of law in Peters’ thought."

"Indonesia dikritik masyarakat internasional ketika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan eksekusi. Hampir setiap kasus terpidana mati tidak didasarkan pada standar peradilan yang adil. Pihak yang bertentangan dengan hukuman mati mengungkapkan bahwa otoritas secara sewenang-wenang menolak hak-hak dasar dalam sistem peradilan pidana yang jelas melanggar hukum internasional. Hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas peradilan yang adil dan hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia diwujudkan hanya secara prinsip dalam perundang-undangan. Dalam melaksanakan undang-undang perdebatan bermunculan terkait apakah kemampuan penyandang intelektual dan mental dapat dipertanggungjawaban secara sempurna dalam hukum pidana. Tantangan muncul terlebih lagi di tingkat kemampuan mereka untuk membela hak yang melekat pada diri manusia dengan menggunakan standar peradilan yang adil. Penelitian ini menyimpulkan komponen sistem peradilan pidana yang diamanatkan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana menjalankan kewenangan dengan obyektif masing-masing secara terpisah. Untuk memberikan perspektif yang berbeda, penelitian membandingkan putusan pengadilan di India, Amerika Serikat dan Malawi yang mengidentifikasi gangguan jiwa sebagai alasan pemaaf pidana. Penelitian juga memperlihatkan dua studi kasus yang membandingkan keadaan seseorang didiagnosis dengan gangguan jiwa sebelum dan sesudah vonis.

---

Indonesia generated international criticisms over the last few years when the government decides to resume executions. Most, if not all, of these cases had not been based on the fair trial standards. Oppositions reported the rights fundamental to the criminal justice system were arbitrarily denied in a deliberate violation of international law. These rights encompass the right to life, right to liberty and security, right to a fair trial and right to freedom from torture and ill treatment embodied only in principle within national laws and regulations. The legislative implementation prompts an active debate as to whether a person with intellectual disability and mental illness has the normal minimum culpability required for criminal liability. Challenges arise even more so in the extent of their ability to a defence by means of their inherent right to the fair trial standards. The thesis has produced a round of critiques which concludes individual objectives in institutions mandated in each stages of the criminal justice system. To provide different perspectives, it compares judicial decisions in India, United States of America and Malawi identifying the insanity defence. In addition, the research made two case studies comparing the circumstances of a person diagnosed with mental illness prior to and after conviction."