Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sedikitnya sumber mengenai gerakanfasisme di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan yang pada saat itu masihdikenal dengan nama Hindia Belanda. Gerakan kemerdekaan bagi Hindia Belandaselalu diidentikkan dengan ideologi nasionalisme dan komunisme. Banyak yangtidak mengetahui kalau di Hindia Belanda pernah ada gerakan dari organisasi ataupartai politik fasisme yang menginginkan kemerdekaan. Fasisme yang pada awal abad ke-20 menjadi sebuah ideologi yanglahir dan berkembang di Eropa kemudian menyebar sampai ke Asia. Fasisme diHindia Belanda memiliki keunikan sendiri dibandingkan dengan yangberkembang di negara lain, yakni bila fasisme di Eropa dan negara lainnyamenjadi alat untuk melakukan imperialism, maka di Hindia Belanda Fasismejustru dijadikan alat untuk mencapai kemerdekaan. Dengan kata lain, Fasisme diHindia Belanda lahi disebuah negara terjajah yang belum memiliki pengalamandemokrasi dan belum memiliki industri yang cukup maju, padahal dua faktor iniadalah yang utama bila Fasisme ingin berkembang di suatu negara.......This research of background by the least source of the fascism movement in Indonesia in the before independence period at the time was still known as Netherlands Indies. The Netherlands Indies independence movement was identified with of the nationalism and communism. Many people don’t know in the Netherlands Indies had no movement by the fascism organization and political party who wants to independence of Netherlands Indies. In the beginning of the 20th century, Fascism was born and flourished in Europe and then spread to Asia. The Fascism growth in Netherlands Indies is unique if compare to the other countries, namely when Fascism in Europe and other countries to be imperialism element, then the Netherlands Indies, Fascism is precisely used to archieved independence. In other word, the Fascism in Netherlands Indies was born in colonized country that has no experience of democracy and yet have a sufficiently advanced industries, whereas these two factors are the main ones when Fascism to flourish in a country. "

"Musik latar merupakan elemen penting yang dapat memperkuat emosi seseorang saat menonton film. Penggunaan musik latar juga berfungsi sebagai pelengkap atmosfer dari suatu adegan penyebaran ideologi fasis dari film Die Welle. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa musik latar memiliki peran dalam menggambarkan adegan fasisme. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis tekstual dengan menggunakan teori analisis musik dalam film oleh Aaron Copland. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran musik latar berbeda-beda sesuai dengan adegan yang sedang ditampilkan, tetapi secara keseluruhan film Die Welle menggunakan gaya musik latar modern dan intens (MIDI, synthesizer, hiphop, elektronik) yang mencerminkan kehidupan remaja. Musik bersemangat dengan tempo cepat dan dominasi suara string digunakan dalam adegan penyebaran ideologi fasis, menciptakan suasana euforia. Musik latar ini digunakan untuk memengaruhi emosi penonton dan menciptakan ketegangan, serta memperlihatkan ketakutan yang diekspresikan tokoh dalam film. ......The musical score enhances the audience's emotions while watching a film. In Die Welle, the music score also complements the atmosphere of scenes depicting the spread of fascist ideology. This study aims to demonstrate that background music plays a crucial role in illustrating scenes of fascism. Through textual analysis and employing Aaron Copland's theory of music in film, this research shows that the role of background music varies according to the depicted scene. Die Welle generally uses a modern and intense background music style (MIDI, synthesizer, hip-hop, electronic) that reflects teenage life. In scenes depicting the spread of fascist ideology, the film uses energetic music with a fast tempo and dominant string sounds to create a euphoric atmosphere. This research concludes that Die Welle uses musical scores to influence the audience's emotions, build tension, and convey the fear expressed by the characters."

"Sebagai salah satu penulis drama paling terkenal dalam sejarah, Shakespeare telah menghasilkan berbagai karya yang kerap dibaca dan diadaptasi oleh banyak orang. Produksi adaptasi Shakespeare bervariasi tergantung niat pengadaptasi, dan hasilnya bisa berbeda dari teks sumber yang digunakan. Salah satu adaptasi film Shakespeare yang cukup radikal adalah A Midsummer Night's Dream (2016) karya Russell T. Davies. Film ini memasukkan fasisme ke dalam narasinya dan menghadirkan kisah cinta dan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan tambahan unsur homoseksualitas di bawah pemerintahan yang otoriter. Artikel ini mengkaji signifikansi fasisme dalam film dan bagaimana pasangan heteroseksual dan homoseksual digambarkan dalam kaitannya dengan fasisme. Dengan mengacu pada teori adaptasi dan konsep seksualitas, penulis berpendapat bahwa fasisme adalah metafora dari sistem opresif yang masih ada pada masyarakat dewasa ini. Sistem ini mempertahankan heteronormativitas melalui pasangan heteroseksual yang ditampilkan dalam film. Namun, homoseksualitas dihadirkan sebagai kekuatan yang dapat menumbangkan fasisme. Homoseksualitas menunjukkan bahwa film A Midsummer Night’s Dream (2016) mendukung hak-hak LGBT........As one of the most celebrated playwrights in history, Shakespeare’s works have been read and adapted every so often. The production of Shakespearean adaptation varies depending on the adapter’s intentions, and the end product may differ from the source text to an extent. One radical film adaptation is A Midsummer Night's Dream (2016) by Russell T. Davies. This film incorporates fascism into its narrative and presents the story of love and marriage between men and women with the addition of homosexuality under an authoritarian government. The article examines the significance of fascism in the film and how heterosexual and homosexual couples are portrayed in relation to it. By referring to the theory of adaptation and the concept of sexuality, the author argues that fascism is a metaphor for an oppressive system that persists in many societies today. It preserves heteronormativity through heterosexual couples shown in the film. However, homosexuality is presented as a force that can subvert fascist power, showing how the film advocates LGBT rights."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai perjuangan AFPFL dalam mencapai kemerdekaan di Burma. Tema yang menceritakan mengenai sejarah pergerakan nasional di Burma, khususnya mengenai perjuangan AFPFL belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penulisan mengenai perjuangan AFPFL menarik untuk diteliti.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah. Adapun metode tersebut yaitu pertama heuristik atau penelusuran sumber-sumber yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Kedua, kritik sumber yang dilakukan untuk menelaah sumber bacaan yang didapat sehingga menghasilkan fakta yang dapat diuji kebenarannya. Ketiga yaitu intepretasi yang dilakukan untuk menafsirkan fakta-fakta yang didapat melalui kritik. Tahap yang keempat yaitu historiografi yaitu rekonstruksi terhadap fakta-fakta yang telah diintepretasi.Hasil penulisan menunjukkan bahwa AFPFL mempunyai peran yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Burma. Peran ini terlihat dari upaya AFPFL untuk melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi terhadap etnis-etnis minoritas seperti Karen, Shan, dan Kachin. AFPFL itu sendiri merupakan satu-satunya organisasi pada anggotakan banyak unsur dalam masyarakat Burma. Anggota-anggota AFPFL melakukan serangkaian perundingan dengan Inggris guna memperjuangkan kemerdekaan Burma. Akhinya melalui proses perundingan yang panjang, Burma memperoleh kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948. Kemerdekaan Burma dapat tercapai dengan cara damai dengan Inggris tanpa melalui peperangan."

"Skripsi ini mengeksplorasi simbolisme ideologi Fasisme Jerman pada bangunan Die Neue Reichskanzlei yang terdiri atas simbolisasi arsitektural melalui skala beserta kualitasnya dan simbol non-arsitektural berupa lambang kenegaraan dan karya seni. Selain itu, skripsi ini juga mengeksplorasi simbolisme kejayaan arsitektur Yunani dan Romawi Kuno sebagai perpanjangan dari teori Ruin Value melalui pembedahan bagian-bagian bangunan berupa kolom, pintu, jendela, bracket dan lengkungan yang memiliki kemiripan dengan kedua elemen arsitektur tersebut. Skripsi ini berangkat dari masalah kurangnya literatur yang membahas hal-hal tersebut secara menyeluruh dengan tujuan pertama untuk mengetahui simbolisasi ideologi Fasisme Jerman dalam bentuk arsitektural dan non-arsitektural serta peran simbol-simbol tersebut terhadap persepsi manusia, identitas bangunan, dan kuasa dan tujuan kedua untuk memahami kemiripan antara bagian-bagian bangunan pada Die Neue Reichskanzlei dengan arsitektur klasik dari Yunani dan Romawi Kuno dalam menyimbolisasikan kejayaan kedua arsitektur tersebut. Penyelidikan dilakukan menggunakan metode kajian literatur untuk teori dan sejarah untuk kemudian digunakan saat pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelusuran, didapatkan hasil bahwa Die Neue Reichskanzlei menggunakan bentuk kuasa force, domination/intimidation, dan seduction yang kemudian terhubung dengan kuasa authority melalui persepsi manusia akan kebesaran bangunan yang terhubung dengan authority sehingga mampu meningkatkan citra dan legitimasi kuasa Adolf Hitler dengan Reich Ketiganya. Selain itu, bangunan juga cukup representatif terhadap arsitektur klasik Romawi dan Yunani Kuno.......This study explores the symbolism of German Fascism ideology in Die Neue Reichskanzlei, which consists of architectural symbolism through scale with its quality and non-architectural symbols. Additionally, this thesis explores the symbolism of Greek and Roman architecture’s glory as an extension of Theory of Ruin Value by breaking down building components that bear resemblance to elements from those two. The thesis stems from the lack of literature comprehensively discussing these topics with the primary aim to understand the symbolism of German Fascism ideology in both architectural and non-architectural forms, as well as their role on human perception, building identity, and power. The secondary aim is to understand the similarities between the building components Die Neue Reichskanzlei and Ancient Greek and Roman architecture in symbolizing the glory of both. The research was conducted using a literature review method for theory and history, which was then utilized in the discussion to reach conclusions. Based on the findings, it was concluded that the Die Neue Reichskanzlei utilized forms of power such as force, domination/intimidation, and seduction, which were then linked to authority through connection of human perception of the building’s grandeur to authority, thereby enhancing the image and legitimization of Adolf Hitler and his Third Reich’s power. Additionally, it was also concluded that the building is quite representative to Roman and Greek architecture."

"Kedaulatan adalah sebuah paradoks: di satu sisi nampak tak mungkin untuk menjadi benar-benar berdaulat, tetapi di sisi lain ada kerinduan untuk senantiasa menjadi berdaulat. Kedaulatan adalah ironis: demi mencapai perasaan kedaulatan, negara rela menyakiti diri sendiri maupun negara lain. Kedaulatan senantiasa memiliki dua wajah: wajah muram dan wajah beringas. Studi ini memulai diskusinya dengan mempertanyakan mengapa negara bersikeras mencapai suatu kedaulatan sekalipun hal tersebut mensyaratkan kekerasan, baik pada diri sendiri maupun pada negara lain. Strategi yang ditempuh untuk menjawab pertanyaan studi ini adalah dengan melacak asal usul kedaulatan negara modern pada Perjanjian Westphalia 1648. Hasil pelacakan tersebut adalah berupa jawaban mengapa kedaulatan akan selalu paradoksal.Dengan menggabungkan pendekatan Psikoanalisis Jacques Lacan dan Genealogi Michel Foucault, penulis pertama-tama mendesain suatu kerangka analisis yang sesuai bagi pelacakan asal-usul kedaulatan ini, yaitu yang penulis sebut Psikogenealogi. Melalui psikogenealogi, dapat dianalisis bagaimana suatu rezim kebenaran tidak dapat dilepaskan dari hasrat-hasrat tak sadar para pihak/partisipannya dan juga bagaimana rezim itu berhasil menyingkirkan rezim-rezim kebenaran lain pada masanya. Hal berikut yang dilakukan adalah dengan mengeksplorasi tesis makrosubyektivitas yang marak menjadi asumsi dasar terorisasi negara berdaulat. Hasil eksplorasi tersebut nantinya akan mampu melampaui tesis makrosubyektivitas dengan menekankan bahwa negara pada dasarnya memang merupakan manusia-makro, dan bukan analogi. Hal ini hanya akan dapat dilakukan dengan melinguistisasi ?manusia? dan ?negara?, yaitu bahwa keduanya hanyalah efek bahasa.Berikutnya, dengan dibantu gagasan fasisme dari Gilles Deleuze dan Félix Guattari, subyeksi Judith Butler, dan abyeksi Julia kristeva, penulis menggariskan beberapa konsep yang akan berpengaruh bagi pemahaman tentang kedaulatan itu sendiri, yaitu di antaranya: kedaulatan itu sendiri, paradoks kedaulatan, komodifikasi kedaulatan, logika kedaulatan.Melalui studi ini, penulis menyimpulkan bahwa sifat paradoksal dari kedaulatan adalah merupakan bawaan semenjak gagasan kedaulatan tersebut muncul pada sekitar abad-12. Kedaulatan muncul dari kegelisahan raja akan ke-diri-an yang utuh dan otonom. Kegelisahan inilah yang nantinya mengkonstrusikan suatu fantasi tentang kedaulatan, yang berikutnya akan diperjuangkan mati-matian. Negara-modern merupakan hasil perjuangan mati-matian tersebut. Jadi, studi ini menekankan bahwa sedari awalnya, kedaulatan adalah selalu untuk memenuhi fantasi ideal tentang kepenuhan diri. Dan sejarah membuktikan bahwa fantasi tersebut adalah selalu merupakan fantasi raja. Sehingga pada dasarnya, negara didirikan adalah untuk merealisasikan hasrat fantastis dari raja. Natur fasis dalam diri raja akan membuatnya mempertahankan mati-matian kedaulatannya. Upaya raja adalah menggunakan universalitas sebagai landasan kedaulatannya. Universalitas ini akhirnya berfungsi sebagai komoditas kedaulatan. Inilah logika kedaulatan, yaitu bahwa sang berdaulat akan selalu mengkomodifikasi universalitas demi membenarkan dan melanggengkan eksistensi berdaulatnya.Pemikiran ini penulis teruskan dengan memahami praktik kedaulatan AS di era Perang Global Melawan Teror. Melalui kasus AS ini penulis menunjukkan bahwa inti dari konsep kedaulatan, yaitu fantasi ke-diri-an ideal, belumlah berubah dari versi Westphalianya. Hal ini akhirnya menjadi tidak relevan berbicara tentang kedaulatan kontemporer. Oleh karena itu kedaulatan kontemporer adalah selalu kedaulatan kontemporer.

---

Sovereignty is a paradox: on the one hand it seems impossible to be truly sovereign, but on the other hand there is a desire to be always sovereign. Sovereignty is an irony: for the sake of achieving the sensation of sovereignty, states are willing to do violence upon itself and others. Sovereignty has always had two faces: gloomy face and furious face. The present study begins its discussion by questioning the reason why states perseveringly insist on attaining sovereignty even it requires violence, both upon its own self and towards other states. The strategy undertaken to address this question is by tracking back the genesis of modern state sovereignty on the Westphalia Peace Treaty 1648. The findings will be the answer of why sovereignty will always be paradoxical.By Combining Jacques Lacan?s Psychoanalysis and Michel Foucault?s Genealogy, the author first designs an analytical framework that fits this tracking of sovereignty genesis, which is what to be called Psychogenealogy. Psychogenealogy could understand how a regime of truth is inseparable from the unconscious desires of its parties/participants and also how that regime could manage to shove aside other regimes of truth on its time. The next thing being done is exploring he macro-subjectivity thesis that is often to be the basic assumption for modern state theorizing. The result of this exploration will be able to go beyond this thesis of macro-subjectivity by arguing that the state in its essence truly is a macro-human, and not a mere analogy. This could only be done by what the author called ?lingusticizing? the ?human? and ?state?, which is by construing that the two is just an effect of language.Next, with help of the concept of fascism from Gilles Deleuze dan Félix Guattari, subjection of Judith Butler and abjection of Julia Kristeva, the author outlines some concepts that will be a significant influence on the understanding of the sovereignty itself: the sovereignty itself, sovereignty paradox, sovereign commodification, commodity of sovereignty and sovereignty logic. By this present study, the author concludes that the paradoxical nature of sovereignty is hereditary since the idea of sovereignty emerges circa 12th Century. Sovereignty, as a concept, arisen out of kings? anxiety at that moment toward a sense of integrated and autonomous self. It was this anxiety that provoke fantasy construction of sovereignty, which in its turn would be hard-fought. Modern state is the result of that hard-fought. So, this study stresses from the very outset that sovereignty is always functions to fulfill an ideal fantasy toward an integrated and autonomous self. And as history testifies, the fantasy is always the kings? fantasy, and not the people?s. That one can say that in its very basic, state is founded only to realize and manifest the kings? fantastic desire toward sovereign self. Fascistic nature embedded in those kings has always made them pereseveringly hard-fought their sovereignty. It is done by invoking universalities as its basis of sovereignty practices. These universalities eventually functions as commodity of sovereignty. This is the very logic of sovereignty?that is that the sovereign will always commodifies universalities to justify and perpetuate its sovereign existence.By this understanding of the nature of sovereignty, the author carries on to take account toward the practice of sovereignty of the United States in this present era of Global War on Terror. By the US case the author shows that the core of the conception of sovereignty, that is the ideal fantasy of self-hood, has not changed yet from its Westphalian version. This, in the end, renders irrelevant any conversation about contemporary sovereignty. Thus, contemporary sovereignty is always contemporary sovereignty."