Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini berisi kisah tentang perjuangan awak kabin perempuan dalam mendapatkan usia pensiun yang sama dengan awak kabin laki-laki, yaitu 56 tahun. Sebelumnya usia pensiun untuk awak kabin perempuan adalah 46 tahun. Selain itu tulisan ini juga menganalisa secara kritis peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang terkait dengan masalah usia pensiun dan masalah diskriminasi di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum berperspektif perempuan, karena penulis ingin melihat apakah peraturan yang mengatur mengenai usia pensiun maupun diskriminasi di bidang ketenagakerjaan telah mengakomodir pengalaman-pengalaman perempuan. Selain itu, juga hendak melihat bagaimana perlakuan pengusaha dan pemerintah kepada awak kabin perempuan. Dalam penelitian ini, penulis menggali pengalaman dua orang awak kabin senior yang mengalami pensiun pada usia 46 tahun. Mereka telah melakukan perjuangan panjang dan melelahkan untuk mendapatkan hak usia pensiun 56 tahun. Pada akhirnya, perjuangan ini berubah pada perubahan usia pensiun bagi awak kabin perempuan, yaitu sama dengan awak kabin laki-laki, yaitu 56 tahun. Selain pengalaman memperjuangkan usia pensiun, mereka juga memaparkan pengalaman mereka selama bekerja sebagai awak kabin. Dari situ terungkap bahwa banyak sekali tindakan diskriminatif dan kekerasan yang dialami oleh para awak kabin perempuan.

Abstrak :
Dari awal saya ikut mengajar mata kuliah "Kesehatan Perempuan dari perspektif feminis" yang dikoordinir oleh Ibu Anita Rahman di Program Studi kajian Wanita,Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia......

Abstrak :
Manajemen pengelolaan dan pemanfatan hutan di Indonesia gagal mewujudkan hutan lestari dengan salah satu indikasi laju deforestasi masih tinggi. Kerusakan hutan berdimensi gender karena besaran penderitaan yang ditanggung perempuan lebih berat dibandingkan laki-laki sebagai konsekuensi logis dari fungsi reproduksi, produksi dan konsumsi yang melekat padanya. Masyarakat desa Beji memiliki ide inspiratif model pengelolaan konflik pemanfaatan hutan yang mampumemberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi banyak pihak. Penelitian ini bertujuan memformulasikan model pengelolaan konflik pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan masyarakat desa Beji. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana masyarakat desa Beji memecahkan persoalan secara bijaksana pada saat menghadapi konflik antara fungsi hutan satu dengan yang lain supaya dapat diambil keputusan yang lebih memberikan rasa keadilan dan kesejahtaraan bagi banyak pihak? Penelitian menggunakan model riset partisipatoris, untuk menganalis data temuan lapangan supaya lebih mendalam menggunakan unsur metode filsafat berupa hermeneutika dan heuristika.Hasil penelitian masyarakat desa Beji menyelesaikan konflik pemanfaatan sumber daya alam hutan dengan mengembangkan pola berpikir sintesis, membangun pola hubungan dialektika positif antara perempuan dengan laki-laki, memprioritaskan kelestarian serta kesejahteraan semua mahkluk dalam jangka panjang. Nilai-nilai feminitas yang digunakan sebagai fondasi penyelesaian konflik pemanfaatan sumber daya alam adalah hormat terhadap kehidupan, kerjasama secara harmoni dengan seluruh unsur kosmis, peduli pada kepentingan semua pihak, kasih sayang (welas asih) terhadap semua mahkluk, dan berorientasi bagi kesejahteraan generasi sekarang maupun mendatang.

Abstrak :
Semenjak kemerdekaan, negara Indonesia telah berada di bawah pengaruh gagasan modernisme hukum dan sistem hukumnya pun selalu disusun sesuai dengan gagasan tersebut. Tulisan ini mencoba menjawab permasalahan berkenaan dengan masih perlukah dekonstruksi hukum di Indonesia terhadap pandangan feminisme dan bagaimana perilaku hukum dalam masyarakat Indonesia berkaitan dengan dekonstruksi tersebut. Dalam menemukan tingkat kesempurnaan yang baik dari hukum di Indonesia, berbagai pandangan / pemikiran terus berkembang melakukan rekonstruksi ataupun dekonstruksi hukum antara lain yang dilakukan oleh kelompok studi perempuan yang memegang paham feminisme untuk menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, pengakuan kodrat, menentang patriarkhi dan keberpihakkan akan hukum bagi kelompok miskin dan termarjinal. Namun hasil rekonstruksi yang telah dilakukan oleh kelompok feminis tersebut tidak dapat berhenti sampai disitu karena pemikiran tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan dan perlu untuk dilakukan dekonstruksi. Dalam melakukan dekonstruksi harus diperhatikan pola interprestasi yang disesuaikan dengan perilaku hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Abstrak :
"Antropologi feminis dewasa ini merupakan perkembangan dari antropologi wanita di tahun 1970-an. Jika antropologi wanita subyeknya adalah perempuan, maka antropologi feminis subyeknya bukan saja perempuan, tapi juga laki-laki. Ini karena pokok pembicaraan dalam bidang ilmu ini tidak saja 'untuk perempuan' (for women), tetapi juga berbicara secara ekstensif 'tentang perempuan' (about women). Para antropolog feminis kontemporer menunjukkan, bahwa gender merupakan konsep analitik yang penting (McGee dan Warms 1996:392). Istilah ini popular digunakan pada tahun 1980an, dan banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan antropolog sosial dan budaya, yang digunakan untuk merujuk pada hubungan perempuan dan laki-laki, serta bagaimana konstruksi dari kategori ini (Pine 1996:253)."