Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengungkap ko-produksi penghapusan femisida diIndonesia. Agen pendorong dalam melakukan ko-produksi adalah KomnasPerempuan, sebab itu dalam studi ini Komnas Perempuan disebut sebagai koproduksionis.Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Prancis, India, danNicaragua sudah melakukan perlawanan terhadap femisida karena dianggapsebagai kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrem. Sementara itu, diIndonesia, femisida masih dianggap sebagai hal baru, termasuk masih terbatas studitentang hal tersebut. Penelitian ini berangkat dari argumen Komnas Perempuansebagai ko-produksionis menghadapi berbagai tantangan secara kultural danstruktural dalam menghapus permasalahan femisida di Indonesia. Penelitian inidikaji secara sosiologis menggunakan teori feminist movement yang menekankanpada strategi ko-produksi dengan melihat Komnas Perempuan sebagai agen (koproduksionis).Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karenamenempatkan Komnas Perempuan sebagai studi kasus. Berdasarkan temuan studimelalui wawancara mendalam kepada informan dari Komnas Perempuan danlembaga mitra, dapat disimpulkan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasanterhadap perempuan yang berlapis atau merupakan puncak dari bentuk kekerasanlainnya. Komnas Perempuan melakukan sejumlah strategi yang dimulai darisosialisasi isu femisida hingga membentuk kerjasama dengan lembaga-lembagamitra. Dalam melakukan upaya penghapusan femisida di Indonesia, KomnasPerempuan mendapatkan peluang dan tantangan tersendiri. Adanya kerjasamamembuat Komnas Perempuan dapat menyebarluaskan pemahaman mengenaifemisida lebih luas. Namun, adanya peluang tidak menjamin Komnas Perempuanterhindar dari tantangan.

---

This study aims to reveal the co-production of femicide elimination in Indonesia.

The agent for doing the co-production is Komnas Perempuan, therefore in this

study, Komnas Perempuan is referred to as a co-productionist. Previous studies

have shown that France, India, and Nicaragua have fought against femicide because

it is considered the most extreme form of violence against women. Meanwhile, in

Indonesia, femicide is still considered as a new thing, and there are still limited

studies on it. This research departs from Komnas Perempuan's argument as a coproductionist

facing various challenges culturally and structurally in eliminating the

problem of femicide in Indonesia. This research is studied sociologically using the

theory of the feminist movement which emphasizes co-production strategies by

viewing Komnas Perempuan as an agent (co-productionist). A qualitative approach

is used in this study because it places Komnas Perempuan as a case study. Based

on the study findings through in-depth interviews with Komnas Perempuan and

their institutions partner, it can be concluded that femicide is a layered form of

violence or the culmination of other forms of violence against women. Komnas

Perempuan carried out a number of strategies starting from socializing the issue

until forming partnerships with other institutions. In carrying out efforts to

eliminate femicide in Indonesia, Komnas Perempuan has its own opportunities and

challenges. The collaboration with other institutions allows Komnas Perempuan to

disseminate understanding about femicide more. However, the opportunities that

they had does not guarantee that Komnas Perempuan will not get the challenges."

"Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu hak asasi manusia yang selalu terpinggirkan, sekalipun telah sampai pada dimensi kekerasan yang paling ekstrem, yaitu pembunuhan. Sejalan dengan ratifikasi Konvensi Istanbul tentang kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2014, wacana pembunuhan perempuan di Prancis mulai dirumuskan dengan istilah féminicide. Karakteristik kejahatannya pun terus menjadi polemik di ruang hukum seiring dengan kasus pembunuhan perempuan yang meningkat secara signifikan per tahun 2019. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan fenomena féminicide di Prancis dan respons pemerintah lewat otorisasi hukum. Penelitian ini menganalisis data observasi sebagai artikulasi pengalaman féminicide di Prancis yang dihimpun oleh kolektif feminis #NousToutes dengan menggunakan metode kualitatif oleh Creswell dan Poth (2016) melalui teori hukum feminis oleh Bartlett (1990) dan konsep kekuasaan oleh Foucault (1976). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Prancis telah menolak dan mengalienasi féminicide dari kontinum kekerasan terhadap perempuan melalui Article 171 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 sebagai produk hukum yang menggeneralisasi pengalaman kekerasan berbasis gender, selaras dengan sikap otoritas hukum Prancis yang tidak responsif dan sensitif dalam membaca kekerasan terhadap perempuan, sehingga fenomena féminicide di Prancis menjadi semakin intens dan masih direduksi sebagai “crime passionnel”.

---

Violence against women is an issue of human rights that continually marginalizes, even though it has ranged to the most extreme dimension of violence, which is homicide. In line with the ratification of the Istanbul Convention on preventing violence against women in 2014, the discourse of female homicide in France began to formulate in the term féminicide. The characteristics of its crime continue to be polemic in the legal field as cases of female homicide have increased significantly in 2019. Based on this background, this study aims to review the phenomenon of féminicide in France and the governmental response through legal authorization. This study analyses observational data as an articulation of féminicide experiences in France compiled by the feminist collective #NousToutes using qualitative methods by Creswell and Poth (2016), through feminist legal theory by Bartlett (1990) and the concept of power by Foucault (1976). The results of this study indicate that the French government has rejected and alienated féminicide from the continuum of violence against women through Article 171 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 as a legal product that generalizes the experience of gender-based violence, in tune with unresponsive and insensitive nature of French legal authorities in reading violence against women, so that the phenomenon of féminicide in France becomes more intense and still reduces to “crime passionnel”."

"Femisida merupakan salah satu manifestasi paling ekstrim dari kekerasan terhadap perempuan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk memberikan penjelasan jika kematian NWR, seorang mahasiswi yang ditemukan tewas di makam ayahnya, sebagai femisida dalam relasi intim. Penulisan ini menggunakan teori feminis radikal dengan metode analisis isi dokumen berupa putusan pengadilan serta beberapa dokumen pendukung lainnya. Penulis mengidentifikasi jika sebelum terjadinya kematian NWR, dirinya mengalami berbagai kekerasan baik secara seksual, fisik maupun psikis, secara berulang selama menjalin relasi intim dengan pelaku (Randy Bagus Hari Sasongko). Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadinya femisida dalam relasi intim pada kasus NWR berakar pada misogini atau rasa kebencian terhadap perempuan yang terwujud secara beriringan dengan supremasi laki-laki dan seksisme. Penulis berargumentasi jika kematian NWR tetap dapat disebut sebagai femisida dalam relasi intim karena kematian NWR merupakan akibat dari intimate partner violence (IPV) yang dialaminya selama hampir 2 tahun.

---

Femicide is one of the most extreme manifestations of violence against women. This thesis aims to provide an explanation the death of NWR, a female student who was found dead in her father's grave, as an intimate partner femicide. This writing uses radical feminist theory with the method of documents analysis based on verdict and several other supporting documents. The author identified that prior to NWR's death, she experienced various violence, such as sexual violence, physical violence and psychological violence, repeatedly while having an intimate relationship with the perpetrator (Randy Bagus Hari Sasongko). The results of the analysis show that the occurrence of intimate partner femicide in the NWR case is rooted in misogyny or hatred of women which manifests itself concurrently with male supremacy and sexism. The authors argue that NWR's death can still be called an intimate partner femicide because NWR's death was the result of intimate partner violence (IPV) that she had experienced for almost 2 years."