Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis Situasi1. Era disrupsi melahirkan fintech lending yang mempermudah kegiatan peminjaman uang secara online yang semula dilakukan dengan cara konvensional.2. Menjamurnya fintech lending di Indonesia diharapkan dapat mengurangi jumlah UMKM di Indonesia yang tidak terakses layanan perbankan (underserved) dan membuka lapangan pekerjaan.3. Adanya perspektif negatif di tengah masyarakat Indonesia mengenai platform pinjaman online yang dianggap berbahaya dan menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh banyaknya fintech lending ilegal yang kerap melakukan penagihan utang dengan mengintimidasi peminjam.4. Tunaiku sebagai platform fintech lending yang telah beroperasi selama 5 tahun masih memiliki selisih besar antara jumlah peminjam saat ini dengan visi besarnya di tahun 2025.5. Hasil riset menunjukkan bahwa kesadaran pengusaha bisnis mikro underserved di Jabodetabek mengenai fintech lending Tunaiku masih rendah.6. Rendahnya brand awareness Tunaiku pada pengusaha bisnis mikro underserved di Jabodetabek dan besarnya selisih antara jumlah peminjam dan visi yang ingin dicapai oleh Tunaiku di tahun 2025 mendorong diperlukannya strategi komunikasi untuk meningkatkan brand awareness Tunaiku sebagai fintech lending yang aman danbermanfaat.TujuanUntuk meningkatkan kesadaran pengusaha bisnis mikro underserved di Jabodetabek mengenai Tunaiku sebagai fintech lending yang aman dan bermanfaat bagi mereka dalam mengembangkan bisnisnya.Target Khalayaka. Demografis: Pengusaha bisnis mikro underserved berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam usia 21-55 tahunb. Geografis: Pengusaha bisnis mikro underserved yang berdomisili di Jabodetabekc. Psikografis: Pengusaha bisnis mikro underserved yang memiliki keingintahuan mengenai pengelolaan keuangan dan masih membutuhkan pembinaan dalam mengelola keuangan bisnis merekaStrategiDengan melaksanakan program AMAR sebagai upaya untuk memperkenalkan Tunaiku selaku platform pinjaman online tanpa agunan yang aman dan bermanfaat dengan menggunakan metode transmedia storytelling. Program ini memiliki beragam aktivitas, baik secara online maupun offline yang didasari oleh narasi besar mengenai cerita Keluarga Pak Tun. Program AMAR menargetkan pengusaha bisnis mikro underserved di JabodetabekPesan KunciAman dan Bermanfaat Bersama TunaikuProgramProgram AMAR akan terbagi ke dalam dua sub-program, yakni:1. AMAR Infoa. Penyebaran Informasi melalui platform Facebookb. Penyebaran Informasi melalui platform Instagramc. Penyebaran Informasi melalui platform Twitter2. Tumbuh Bersama Tunaikua. Lokakaryab. Business Coachingc. Festival UMKMd. Publikasi KegiatanJadwalJanuari - Desember 2021AnggaranTotal anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program AMAR adalah Rp503.578.000Evaluasia. Tahap proses: Mengadakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatanb. Tahap output: Mengadakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan programc. Tahap outcome: Melakukan evaluasi dampak yang diperoleh dari pelaksanaan program

---

Situation Analysis

1. The disruption era creates fintech lending platforms which facilitated online money lending activities that were initially carried out in a conventional way.

2. The development of fintech lending in Indonesia is expected to reduce the number of MSMEs in Indonesia that rely more on non-bank financial services (underserved) and create more job opportunities.

3. There are negative perspectives in Indonesian society regarding online loan platforms that considered to be dangerous and caused losses due to the large number of illegal fintech lending that often conducts debt collection by intimidating borrowers.

4. Tunaiku as a fintech lending platform that has been operating for 5 years still has a large gap between the number of borrowers and its big vision in 2025.

5. The research shows that the Tunaiku`s brand awareness among underserved micro business entrepreneurs in Jabodetabek is still low

6. The Tunaiku`s low brand awareness among underserved micro business entrepreneurs in Jabodetabek and the large gap between the number of borrowers and the vision Tunaiku wants to achieve in 2025 encourage the need for a communication strategy to increase Tunaiku`s brand awareness as a safe and beneficial fintech lending.

Goal

To increase brand awareness among underserved micro business entrepreneurs in Jabodetabek regarding Tunaiku as a safe and beneficial fintech for them in developing their business.

Target Audience

a. Demographics: Men and women, aged 21-55 years, work as underserved micro business entrepreneurs

b. Geographic: Underserved micro business entrepreneurs who domiciled or located in Jabodetabek

c. Psychographic: Underserved micro business entrepreneurs who have curiosities about financial management and still need guidance in managing their business finances

Strategy

By implementing The AMAR Program as a communication strategy to introduce Tunaiku as an online loan platform without collateral that is safe and beneficial using the Transmedia Storytelling method. This program has various activities, both online and offline, based on a narrative about the Pak Tun Family`s story. The AMAR Program targets

underserved micro business entrepreneurs in Jabodetabek

Key Message

Safe and Beneficial with Tunaiku

Programs

The AMAR Program will be divided into two sub-programs:

1. AMAR Info

a. Dissemination of information through Facebook platform

b. Dissemination of information through Instagram platform

c. Dissemination of information through Twitter platform

2. Growing with Tunaiku

a. Workshop

b. Business Coaching

c. MSME Festival

d. Publication of The AMAR Program activities

Schedule

January - December 2021

Budget

Total budget needed to organize The AMAR Program is Rp503.578.000

Evaluation

a. Process stage: Conduct an evaluation of the process of implementing activities

b. Output stage: Conduct an evaluation of the results of program implementation

c. Outcome stage: Evaluate the impact obtained from the implementation of the program"

"ABSTRAKFinancial Technology Fintech merupakan sebuah fenomena yang baru berkembang satu dekade terakhir, yang menggabungkan antara penyediaan jasa keuangan dan kemajuan teknologi.. Penggunaan teknologi digital pada kegiatan usaha Fintech dinilai merupakan solusi yang efisien dari permasalahan lembaga keuangan formal, namun penggunaan teknologi digital pada setiap tahap pelaksanaan jasa keuangan tidak selamanya sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti pada pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berbeda hal nya dengan India yang berkat kemajuan teknologinya telah berhasil menyeimbangkan antara efisiensi dan legalitas. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu poin rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, dimana Indonesia merupakan negara yang mengadopsi ketentuan dari rekomendasi FATF tersebut. Indonesia yang sempat dinyatakan sebagai negara yang rawan tindak pidana pencucian uang, mengalami penrubahan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam dua dekade terakhir. Untuk itu penelitian ini membahas mengenai perkembangan pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia dari masa ke masa dan perbandingan pengaturannya di masa sekarang antara Indonesia dengan India. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penemuan ini adalah identifikasi perubahan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia dari masa ke masa, dalam hal perbandingan pengaturan antara Indonesia dengan India, persyaratan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah antara kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan dimana perbedaan yang paling mencolok adalah pada persebaran peraturan serta pada proses verifikasi data nasabah. Berdasarkan hasil tersebut, BI harus membentuk peraturan terintegrasi serta bekerjasama dengan pihak lembaga pemerintahan maupun swasta dalam membentuk sistem.

---

ABSTRACTFinancial Technology commonly called as Fintech is an uprising phenomenon during the last decade which combine the provision of financial services and technology advancement. The usage of digital technology in Fintech is seen as a solution for the problems faced by formal financial institution, but it doesn rsquo t always comply with the regulating law in Indonesia such as the regulation of know your customer. On the other side, India has succeed to balance between economic efficiency and the regulation. Know Your Customer Principle is one of the recommendation issued by the FATF to combat money laundering practices, where Indonesia is listed as one of the country that comply with the FATF recommendations. Indonesia which was listed as a non cooperative country on combating money laundering, have several changes of law on know your customer principle during last couple of decade. This thesis discusses about the changes of law on know your customer principle from time to time in Indonesia and the comparation of its regulating law between Indonesia and India. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. The result of this thesis research is an identification of the changes of law in Indonesia regarding to the application of know your customer principle, and the similarities as well as differences between Indonesia and India. The biggest distinction between the two is the regulation regarding the customer verification process. Based on that results, Bank Indonesia should issue an integrated regulation and cooperate with other institution as well as private company to make a digital identity system for application of electric digital customer due diligence."

"Digitalisasi dan inovasi memberikan implikasi yang besar pada berbagai industri, termasuk industri jasa keuangan dengan melahirkan produk baru dan model bisnis baru seperti teknologi finansial (tekfin). Tekfin mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana dalam bentuk produk investasi dan pembiayaan. Menurut OJK tekfin diharapkan dapat menjadi solusi pelayan kebutuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BPR adalah salah satu jenis bank di Indonesia yang secara spesifik bertujuan untuk melayani kebutuhan UMKM di daerah terpencil atau yang tidak terjangkau bank umum karena standar yang tidak sesuai dengan bank umum. Dilihat terdapat kemiripan dari sisi kegiatan, produk, dan pasar yang disasar, menurut beberapa pendapat, tekfin diprediksi dapat mengurangi profit perbankan khususnya pada pelayanan nasabah UMKM. Untuk melihat apakah tekfin dan BPR dapat dibandingkan dalam persaingan bisnis, dirasa perlu untuk melakukan penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk menganalisis komparasi perbandingan dilihat dari model bisnis, manajemen aset dan liabilitas, pricing, dan juga risiko industri di dalamnya.

---

Digitalization and innovation have profound implications for various industries, including the financial services industry by generating new products and new business models such as financial technology (fintech). Fintech provide a platoform to bring together between the excess funds and who need funds in the form of investment products and financing. According to OJK fintech is expected to be a solution for micro, small and medium enterprises (MSMEs). BPR is one type of bank in Indonesia that specifically aims to serve the needs of MSMEs in remote areas or those that are not reachable by commercial banks due to standards that are not in accordance with commercial banks. In view of the similarity in terms of activities, products, and targeted markets, according to some opinions, fintech is predicted to reduce the profitability of banks, especially in the service of MSME customers. To see whether fintech and BPR are comparable in business competition, it is necessary to conduct an exploratory study aimed at analyzing comparison comparisons in terms of business models, assets and liability management, pricing, and industry risks."

"Peer to peer lending, bagian dari financial technology fintech , di Indonesia telah melahirkan Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi LPMUBTI yang diatur oleh POJK tentang LPMBUTI, disamping telah hadir Perjanjian Pinjam Meminjam dan Perjanjian Kredit. Penelitian ini hendak menganalisis perbandingan Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Kredit, dan perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI, menganalisis mengenai Dana Proteksi yang diberikan oleh Penyelengara LPMUBTI di Perusahaan X, dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi Pengguna LPMUBTI di Perusahaan X. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan diantara tiga bentuk perjanjian tersebut. Persamaan intinya adalah Perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI dan Perjanjian Kredit merupakan perjanjian dengan syarat khusus yang diatur diluar KUHPerdata innominat, sedangkan terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam berlaku ketentuan KUHPerdata nominat. Didalam Perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI, terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pemberian kuasa antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman serta Perjanjian Kredit antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Terdapat hubungan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berupa Penyelenggara Sarana Perantara dengan Konsumen sehingga para pihak tunduk kepada UU ITE, PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Perdagangan, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil analisis mengenai Dana Proteksi di Perusahaan X yang dikaitkan dengan sejumlah ketentuan yang ada, memberikan hasil bahwa Pasal 43 huruf c POJK LPMUBTI mengenai larangan Penyelenggara memberikan jaminan atas segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain sesungguhnya kurang memberikan perlindungan hukum bagi Pengguna LPMBUTI di Perusahaan X, terutama bagi Pendana. Di sisi lain, POJK LPMUBTI tidak mengatur bahwa klausul yang bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum.

---

Peer to peer lending, a part of financial technology presence in Indonesia, have made a new type of agreement called IT Based Lending Services, following the existence of Loan Agreement and Credit Agreement. This thesis analyze about the comparation between Loan Agreement, Credit Agreement, and IT Based Lending Service, also analyze about the Protection Fund given by Company X, as well as legal protections for the user of the IT Based Lending Services platform facilitated by Company X. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis shows that there are some similarities and differences between these three types of agreement. The main similarity between the IT Based Lending Service and Credit Agreement is both are not specifically regulated by the provisions in the Indonesia Civil Code innominat, while on the other hand Loan Agreement is specifically regulated by the provisions in the Indonesia Civil Code nominaat . In the IT Based Lending Services Agreement, there is a legal relationship of Delegation of Authority Agreement between the Business Entities and the Lender and also a credit agreement between the Lender and the Borrower. There is an e Commerce Business Entities relationship in the form of Intermediary Business Entities and Consumer in IT Based Lending Service, so that it is regulated by Indonesia rsquo s Law of Electronic Information and Transactions, Regulation of The Government concering Electronic System and Transaction Operation, Law of Trade, and Law of Consumer Protection. The analysis result of Protection Fund in Company X and the existing regulations, gives the conclusion that the Article 43 of Financial Authority Regulation concerning IT Based Lending Service still attributes a minimum protection for the User of the services facilitated by Company X, especially for the Lender. On the other hand, Financial Authority Regulation concerning IT Based Lending Service does not regulate whether the status of the agreements that are contradictive with the provisions of Law are void by law or not."

"Di era digitalisasi, akselerasi inovasi financial technology Fintech memiliki potensi besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Inovasi Fintech yang terus tumbuh berpotensi meningkatkan ancaman risiko keamanan transaksi elektronik sehingga perlu dilakukan analisis faktor risiko keamanan Fintech dalam transaksi elektronik. Agar didapatkan fakta yang disajikan lebih berimbang dan komprehensif, metode yang digunakan dalam identifikasi dan mitigasi risiko keamanan Fintech dalam transaksi elektronik adalah Systematic Literatur Review SLR .Penelitian ini menggunakan literatur terindeks oleh database internasional yang bereputasi dengan rincian sebagai berikut: 39 artikel IEEE, 177 artikel Science Direct, 102 artikel Scopus, 354 artikel Springer Link, dan 198 artikel Proquest. Sintesis dari hasil akhir SLR didapatkan total 19 jurnal dengan rincian sebagai berikut: 2 artikel IEEE, 5 artikel Science Direct, 1 artikel Scopus, 8 artikel Springer Link, dan 3 artikel Proquest. Selanjutnya dalam melakukan analisis dan evaluasi untuk memprioritaskan risiko digunakan tools Analytical Hierarchy Process AHP dengan penilaian 3 orang ahli di bidang Fintech.Hasil penelitian berupa konsep manajemen risiko Fintech dengan hasil risiko kejahatan cyber pada model centralised merupakan risiko tertinggi dengan nilai eigen sebesar 0,157 15,7 dari total 19 risiko yang teridentifikasi melalui SLR. Rekomendasi mitigasi terhadap risiko kejahatan cyber antara lain: penerapan otentikasi ganda, enkripsi data sensitif pada sistem, implementasi teknologi keamanan terbaru dan memenuhi standar best practice terkait cybersecurity.

---

In the era of digitalization, acceleration of financial technology innovation Fintech has great potential to boost economic growth and provide benefits to society. Fintech 39;s ever-growing innovation may also potentially bring higher risk in electronic transactions security so it is necessary to analyze security risk factors for Fintech rsquo;s in electronic transactions. The method used in the risk identification and mitigation of Fintech security in electronic transactions is Systematic Literature Review SLR The study used indexed literature by reputable international database with following details: 39 articles from IEEE, 177 articles from Science Direct, 102 articles from Scopus, 354 articles from Springer Link, and 198 articles from Proquest. The synthesis of the final SLR results obtained a total of 19 articles with following details: 2 articles from IEEE, 5 articles from Science Direct, 1 article from Scopus, 8 articles from Springer Link, and 3 article from Proquest.Further analysis and evaluation to prioritize the risk used Analytical Hierarchy Process AHP method with the assistance of 3 Fintech experts. This study reveals the cybercrime as the risk which has the highest severity with 0.157 eigen values or equal to 15.7 from the total 19 risks identified risk through SLR. Recomedation for mitigating against cybercrime risk includes: the application of multiple authentication, the encryption of sensitive data on the system, the implementation of the latest security technologies and comply best practice standards related to cybersecurity."

"Pencegahan penyalahgunaan Teknologi Finansial atau Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme memerlukan pendekatan pencegahan kejahatan multi-agen untuk mendapatkan solusi yang lebih komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana aktor yang terlibat dalam penerapan rezim internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), khususnya Komite TPPU sebagai badan koordinasi nasional untuk mengantisipasi kedua jenis kejahatan tersebut, berupaya untuk menerapkan kebijakan APUPPT bagi industri Fintech. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang data primernya didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur dengan PPATK, Dittipideksus Bareskrim Polri, Espay, dan NCB-INTERPOL Indonesia. Teori yang digunakan adalah space-transition theory, rational choice theory, teori pencegahan kejahatan multi-agen dan teori kemitraan. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mencapai kerja sama yang maksimal dalam mencegah penyalahgunaan Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu menggunakan prinsip kemitraan. Konsep kemitraan pada penelitian ini ditekankan pada hubungan kerja sama publik-swasta yang terbangun antara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dengan regulator.

---

Preventing the abuse of Financial Technology (Fintech) as a media of money laundering and terrorism financing needs an approach of multi-agent crime prevention for a more comprehensive solution. The purpose of this research is to analyze the efforts of the actors involved in the implementation of the Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML-CFT) international regime, particularly the National Coordination Committee of Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering as the national coordination body to anticipate these two criminal acts, in implementing a policy on AML-CFT for Fintech industries. This research is conducted in qualitative approach with primary data gathered from unstructured interview(s) with Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK); Directorate of Financial Crime, Criminal Investigation Department of Indonesian National Police; Espay; and NCB-INTERPOL Indonesia. The theories used in this research are space-transtition theory, rational choice theory, multi-agency crime prevention theory, and theory of partnership. The outcome of this research suggests that a principle of partnership is needed to achieve a full cooperation in preventing the abuse of Fintech as a media of money laundering and terrorism financing by all the actors involved. The concept of partnership in this research is emphasized on public-private cooperation between Indonesian Association of Fintech (Aftech) and regulators."

"Studi kasus ini menyajikan eksplorasi perkembangan pesat FinTech (kependekan dari financial technology) yang merupakan industri global yang relatif baru yang melibatkan penyampaian layanan keuangan yang menggunakan teknologi dan inovasi terbaru untuk bersaing dengan metode keuangan tradisional dunia. Dua tujuan utama dari studi ini adalah untuk memeriksa kepemimpinan strategis dan praktik manajemen perubahan di perusahaan FinTech Indonesia dan menguji tantangan strategi kepemimpinan pada praktik manajemen perubahan di perusahaan FinTech Indonesia. Kajian yang dilakukan melalui studi kasus ini terutama berfokus pada dinamika manajemen perubahan dan praktik kepemimpinan strategis, yang berisi tentang cara menentukan dan mengatasi tantangan dari pihak eksternal dan internal, serta mengimplementasikan solusi dan teknologi FinTech untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan, serta mendapatkan sikap kompetitif yang lebih baik. Dengan menerapkan wawancara semi terstruktur, data dikumpulkan dari responden. Temuan penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis konten untuk memenuhi tujuan penelitian.

---

This case study presents an exploratory of the rapid development of FinTech (short for financial technology) which is a relatively new global industry that involves the delivery of financial services that use the latest technology and innovation to compete with the world's traditional financial methods. Two main objectives of this study are to examining strategic leadership and change management practices in an Indonesian FinTech company and examining the leadership strategies challenges on change management practices in an Indonesian FinTech company. This study was carried out through this case study mainly focusing on the dynamics of change management and strategic leadership practice, containing how to determine and overcome challenges from external and internal parties, and implementing FinTech solutions and technologies in order to improve and develop services, as well as gaining an improved competitive stance. By applying a semi-structured interview, data were collected from the respondent. The research findings were then analyzed using content analysis to meet the objectives of the study. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perubahan transaksi di pasar pembiayaan P2P lending terhadap perubahan nilai deposito di perbankan Indonesia pada periode 2018 – 2020 dengan menggunakan data bulanan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40 bank konvensional yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi panel data random effect model, penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu perubahan jumlah deposito perbankan, dua variabel independen yaitu perubahan total transaksi pembiayaan P2P lending dan tingkat bunga, dan dua variabel kontrol yaitu ukuran bank yang diukur menggunakan LnTA dan dummy bank berdasarkan kategori kegiatan usaha (BUKU), dan dummy pandemi (sebelum dan selama COVID-19). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah perubahan nilai transaksi pembiayaan di pasar pembiayaan P2P lending tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan nilai deposito perbankan. Penelitian ini juga tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara tingkat bunga terhadap perubahan nilai deposito perbankan. Selanjutnya penelitian ini menemukan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap perubahan deposito bank dimana bank-bank yang termasuk dalam kategori buku 3 & 4 mengalami kenaikan deposito yang lebih tinggi dibandingkan bank buku 1 & 2 sepanjang Maret 2020 - Agusus 2020.

---

This study aims to analyze the effect of changes in transactions in P2P lending financing market on changes in the value of deposits in Indonesian banks in the period 2018 - 2020 using monthly data. This study uses the samples from 40 conventional banks in Indonesia which are listed on the Indonesia Stock Exchange. By using the random effect model panel data regression method, this study uses one dependent variable, namely changes in total of bank deposits, two independent variables, namely changes in total P2P lending financing transactions and interest rates, and two control variables, namely bank size measured using LnTA and bank dummy based on business activity categories (BUKU), and pandemic dummy (before and during COVID-19). The results obtained from this study are changes in the value of financing transactions in the P2P lending market have no effect on changes in the value of bank deposits. This study also did not find a significant effect between interest rates on changes in the value of bank deposits. Furthermore, this study found that bank size had a significant effect on changes in bank deposits where banks included in BUKU 3 & 4 categories experienced a higher increase in deposits than bank in BUKU 1 & 2 during March 2020 - August 2020."