Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Agrikultur memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Keterbatasan akses untuk mendapatkan pinjaman modal melalui perbankan dan koperasi bukan lagi menjadi kendala untuk berkembang karena saat ini banyak perusahaan rintisan berbasis crowdfunding yang memberikan peluang untuk pembiayaan proyek agrikultur. Meski demikian, tidak semua crowdfunding platform dapat menggalang dana sejumlah yang diajukan oleh peminjam secara penuh dan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan investor untuk menanamkan modal atau berinvestasi pada sektor melalui crowdfunding platform yang relevan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan PLS-SEM dengan alat bantu SmartPLS 3.2.7 untuk melakukan analisis data terhadap 201 responden. Penelitian ini menggunakan theory of planned behavior sebagai dasar penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan attitude atau sikap merupakan faktor paling signifikan yang mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi, di samping subjective norms. Attitude dipengaruhi oleh faktor perceived accreditation, perceived ease of use, dan perceived benefit, dan perceived behavior control. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi attitude suatu individu terhadap crowdfunding platform, maka semakin meningkat keinginannya untuk berinvestasi di platform tersebut.

---

ABSTRACT
Agriculture has an important role in supporting Indonesia's growth. Limited access to loans through banking and cooperatives institutions is no longer an obstacle to the agricultural sector for development because currently there are many crowdfunding-based pilot companies that provide opportunities for financing agricultural projects. However, not all crowdfunding platforms can raise funds provided by the borrower and are met with the given deadline. This study studies what factors influence the desire of investors to invest or invest in the agricultural sector through relevant crowdfunding platforms in Indonesia. This study uses PLS-SEM with a SmartPLS 3.2.7 tool to conduct a data analysis of 201 respondents. This study uses the theory of planned behavior as the basis of research. The results of this study indicate that attitudes are the most significant factors that influence the desire of investors to invest, in addition to subjective norms. Attitudes are influenced by several factors which are perceived accreditation, perceived ease of use, and perceived benefits, and perceived behavioral control. Based on the research, it can be concluded that the higher the individual's attitude towards crowdfunding platforms, their intention to invest in the platform will increases.

Abstrak :
Perusahaan Fintech di Indonesia yang mengalami pertumbuhan menjadi motif dalam penelitian ini. Tujuannya untuk menyelidiki tentang berbagai intensi yang mempengaruhi peminjam dalam menggunakan suatu teknologi yang berfokus pada platform peer to peer lending sebagai bisnis jasa keuangan yang berkembang di Indonesia. Literatur menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti trust, perceived risk, utilitarian value, ease of use,dan perceived cost dapat mempengarui niat konsumen terhadap peer to peer lending. Penulis menggunakan survei dengan membagikan kuesioner online untuk mengumpulkan data sampel dan hanya 183 responden dengan status pernah menggunakan peer to peer lending yang datanya akan digunakan untuk analisis statistik. Hasil regresi linier yang telah dilakukan menunjukkan bahwa trust, perceived risk, utilitarian value, dan perceived cost memiliki perngaruh signifikan terhadap intensi untuk meminjam melalui peer to peer lending. Sedangkan ease of use menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Adapun batasan dalam penelitian ini menekankan pada 10 perusahaan peer to peer lending pertama yang terdaftar di OJK. Selain itu, penelitian ini terdiri dari lima faktor yang diukur terhadap intention to borrow melalui peer to peer lending. Faktor yang diidentifikasai memiliki pengaruh signifikan dapat dimanfaatkan bagi penyedia platform peer to peer lending, lembaga pembuat kebijakan, dan bahkan lembaga perbankan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan strategi kedepannya.

---

The Fintech company in Indonesia which is experiencing growth has become the motive in this research which aims to investigate various intentions that influence borrowers in using a technology that focuses on the peer to peer lending platform as a growing financial services business in Indonesia. Literature shows that factors such as trust, perceived risk, utilitarian value, ease of use, and perceived cost can influence consumer intentions towards peer to peer lending. The author uses a survey by distributing online questionnaires to collect sample data and only 183 respondents with status have used peer to peer lending for which data will be used for statistical analysis. The linear regression results that have been done show that trust, perceived risk, utilitarian value, and perceived cost have a significant effect on intention to borrow through peer to peer lending whereas ease of use shows insignificant results. The limitations of this study emphasize the first ten peer to peer lending companies registered with the OJK. Also, this study consisted of five factors measured against intention to borrow through peer to peer lending. Factors identified as having significant influence can be used for peer to peer lending platform providers, policy-making institutions, and even banking institutions as considerations in developing future strategies.

Abstrak :
ABSTRAK
Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut mencakup aspek finansial juga, sehingga melahirkan financial technology. Karena basis teknologi finansial adalah teknologi informasi, maka penggunaan data dan informasi menjadi elemen utama industri. Untuk memaksimalkan potensinya, praktik financial technology membutuhkan penggunaan data pribadi milik pengguna produk/jasa. Mengingat sifat khusus dari data pribadi, perlindungannya harus ditegakkan secara ketat. Tidak adanya regulasi yang seragam mengenai perlindungan data pribadi dapat menimbulkan kekacauan di industri, ditandai dengan maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, tesis ini membahas tentang konsep perlindungan data pribadi, privasi, serta tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam industri financial technology, khususnya mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (peer-to-peer lending). Berdasarkan penelitian yang komprehensif, ditemukan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi oleh produk legislatif sektoral masih sangat minim dibandingkan dengan yurisdiksi lain bahkan peraturan nasional. Akibat pengaturan perlindungan yang tidak memadai, masyarakat dirugikan. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan meningkatkan pendekatan hukumnya untuk melindungi kepentingan publik.
ABSTRACT
The rapid development of information technology has brought significant changes in various aspects of human life. These aspects include financial aspects as well, thus giving birth to financial technology. Because the basis of financial technology is information technology, the use of data and information is the main element of the industry. To maximize its potential, the practice of financial technology requires the use of personal data belonging to product/service users. Given the special nature of personal data, its protection must be strictly enforced. The absence of uniform regulations regarding the protection of personal data can lead to chaos in the industry, marked by rampant violations committed by related parties. In this regard, this thesis discusses the concept of personal data protection, privacy, as well as the responsibilities and obligations of each party in the financial technology industry, especially regarding technology-based lending and borrowing services (peer-to-peer lending). Based on comprehensive research, it was found that the regulation of personal data protection by sectoral legislative products is still very minimal compared to other jurisdictions and even national regulations. As a result of inadequate protection arrangements, the community is harmed. Therefore, Indonesia is expected to improve its legal approach to protect the public interest.

Abstrak :
Perkembangan teknologi saat ditandai dengan adanya e-commerce di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Mulanya e-commerce identik dengan kegiatan jual beli, namun kini merambah pada kegiatan pinjam meminjam dengan skema financial technology peer to peer lending (fintech P2PL). Kegiatan fintech P2PL di Indonesia tidak lepas dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai dasar hukum perjanjian. Akan tetapi, nyatanya KUHPer belum mampu mengatur terkait unsur penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam suatu perjanjian. KUHPer hanya menentukan tiga hal yang membuat suatu perjanjian dapat dibatalkan yaitu Kekhilafan (Dwaling), Paksaan (Dwang), dan Penipuan (Bedrog). Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini dibuat untuk menganalisis apakah terdapat potensi penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian fintech P2PL pada salah satu layanan fintech P2PL di Indonesia yaitu layanan Shopee Pinjam (SPinjam). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Syarat dan Ketentuan SPinjam yang berlaku sebagai perjanjian bagi para pihak memiliki potensi penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaan fintech P2PL maka diharapkan Indonesia memiliki dasar hukum yang tegas perihal penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian serta pengaturan terkait fintech P2PL yang memberikan perlindungan kepada pengguna layanan fintech P2PL. ......The development of technology is currently marked by the existence of e-commerce in Indonesian society. Initially, e-commerce was synonymous with buying and selling activities, but now it has penetrated lending and borrowing activities with financial technology peer to peer lending (fintech P2PL) schemes. P2PL fintech activities in Indonesia cannot be separated from the provisions of the Civil Code (KUHPer) as the legal basis for the agreement. However, the Civil Code has not been able to regulate the element of abuse of circumstances (Misbruik van Omstandigheden) in an agreement. The Civil Code only specifies three things that make an agreement voidable, namely Oversight (Dwaling), Coercion (Dwang), and Fraud (Bedrog). Based on these conditions, this study was made to analyze whether there is a potential for misuse of circumstances in the P2PL fintech agreement on one of the P2PL fintech services in Indonesia, namely the Shopee Pinjam (SPinjam) service. This research was conducted using qualitative research methods with a normative juridical form. The result of this study is that the Terms and Conditions of SPinjam which apply as an agreement for the parties have the potential for abuse of circumstances. Therefore, for there to be legal certainty in the implementation of P2PL fintech, it is hoped that Indonesia will have a firm legal basis regarding the misuse of circumstances in an agreement and arrangements related to P2PL fintech that protects users of P2PL fintech services.

Abstrak :
Agrikultur memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Keterbatasan akses untuk mendapatkan pinjaman modal melalui perbankan dan koperasi bukan lagi menjadi kendala untuk berkembang karena saat ini banyak perusahaan rintisan berbasis crowdfunding yang memberikan peluang untuk pembiayaan proyek agrikultur. Meski demikian, tidak semua crowdfunding platform dapat menggalang dana sejumlah yang diajukan oleh peminjam secara penuh dan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan investor untuk menanamkan modal atau berinvestasi pada sektor melalui crowdfunding platform yang relevan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan PLS-SEM dengan alat bantu SmartPLS 3.2.7 untuk melakukan analisis data terhadap 201 responden. Penelitian ini menggunakan theory of planned behavior sebagai dasar penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan attitude atau sikap merupakan faktor paling signifikan yang mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi, di samping subjective norms. Attitude dipengaruhi oleh faktor perceived accreditation, perceived ease of use, dan perceived benefit, dan perceived behavior control. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi attitude suatu individu terhadap crowdfunding platform, maka semakin meningkat keinginannya untuk berinvestasi di platform tersebut. ...... Agriculture has an important role in supporting Indonesia's growth. Limited access to loans through banking and cooperatives institutions is no longer an obstacle to the agricultural sector for development because currently there are many crowdfunding-based pilot companies that provide opportunities for financing agricultural projects. However, not all crowdfunding platforms can raise funds provided by the borrower and are met with the given deadline. This study studies what factors influence the desire of investors to invest or invest in the agricultural sector through relevant crowdfunding platforms in Indonesia. This study uses PLS-SEM with a SmartPLS 3.2.7 tool to conduct a data analysis of 201 respondents. This study uses the theory of planned behavior as the basis of research. The results of this study indicate that attitudes are the most significant factors that influence the desire of investors to invest, in addition to subjective norms. Attitudes are influenced by several factors which are perceived accreditation, perceived ease of use, and perceived benefits, and perceived behavioral control. Based on the research, it can be concluded that the higher the individual's attitude towards crowdfunding platforms, their intention to invest in the platform will increases.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan pinjaman didanai dari tujuh peer-to-peer lending di Indonesia yang terdaftar dan memiliki izin di Otortias Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019. Sejak 2016, jumlah borrower meningkat jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lender sejak terbitnya regulasi oleh pemerintah mengenai transaksi peer-to-peer lending oleh OJK. Meningkatnya jumlah pinjaman disalurkan, membuat perkembangan industri peer-to-peer lending sangat pesat. Penelitian ini mengamati faktor-faktor tertentu yang memengaruhi pinjaman didanai secara penuh. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah funded loan, loan amount, loan period, interest rate, gender, dan loan history. Menggunakan 1006 sampel pinjaman, metode regresi logistik digunakan untuk mengestimasi signifikansi pengaruh variabel-variabel tersebut pada pinjaman didanai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa loan amount, loan period, dan loan history memiliki pengaruh signifikan terhadap pinjaman didanai pada peer-to-peer lending di Indonesia. ......This study analyzes determinants of loans funded from peer-to-peer lending in Indonesia registered and licensed in the Financial Services Authority (OJK) in 2019. Since 2016, the number of borrowers has increased far more than the number of lenders since the issuance of regulations by the government regarding peer-to-peer lending transactions by OJK. The increasing number of loans is channeled, making the development of the peer-to-peer lending industry rapidly. Using 1006 loans, this research looks at certain factors that influence loans to be fully funded. The variables used in this study are funded loans, loan amounts, loan periods, interest rates, gender, and loan history. The logistic regression method is used to estimate the significance of the effect of these variables on funded loans. The results of this study indicate that the loan amount, loan period, and loan history giving a significant influence on whether loans funded in peer-to-peer lending in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan atas Financial Technology ndash; Peer to Peer Lending P2P Lending . Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan peraturan yang ada, terdapat kewajiban perpajakan yang muncul baik atas fee yang diterima oleh platform maupun bunga pinjaman yang dibayarkan oleh borrower kepada lender. Namun, ditemukan adanya ketidaksenambungan antara peraturan yang ada dan fakta lapangan yang terjadi, sehingga dibutuhkan adanya suatu terobosan baru dalam mekanisme perpajakan atas transaksi p2p lending khususnya atas penghasilan bunga yang dibayarkan oleh borrower. ...... This research aims to determine the treatment of Income Tax on Financial Technology Peer to Peer Lending P2P Lending . This research was conducted using qualitative approach based on literature study and interview with the relevant sources. The results of this research is that based on existing tax regulations, there is a tax obligation that arises both on fees that received by the platform and the interest income from the lender side. However, there is a discrepancy between existing regulations and field facts, so that a new breakthrough in the taxation mechanism of p2p lending transaction, especially on interest income paid by borrower is needed.

Abstrak :
Teknologi finansial peer to peer lending menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin mencari modal namun tidak memiliki akses untuk mendapat pinjaman dari bank konvensional. Demand yang tinggi serta Imbal hasil yang besar membuat layanan ini diminati banyak investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepastian hukum pada regulasinya serta menganalisa mengenai Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang terjadi didalam mekanisme peer to peer lending terhadap tingkat penyalurannya.. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Post-Positivist dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menyajikan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membandingkan serta menganalisis nilai transaksi peer to peer lending sejak sebelum dan setelah diberlakukannya regulasi pajak dan menganalisa aspek certainty pada regulasi yang berlaku melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan menunjukkan bahwa pengenaan pajak tidak menurunkan nilai transaksi peer to peer lending di Indonesia. Kemudian dalam menganalisa asas certainty pada PMK 69 Tahun 2022 diketahui bahwa regulasi pajak peer to peer lending di Indonesia telah memenuhi asas kepastian hukum. Namun regulasi pajak yang mengatur hanya terbatas kepada platform resmi sehingga masih terdapat dispute pada mekanisme pajak pada platform ilegal dengan borrower yang berstatus orang pribadi sehingga tidak dapat melakukan pemotongan pajak. ......Peer to peer lending financial technology is one alternative funding for the community, especially Small and Medium Enterprises (SMEs) who looking for fund but don’t have access to loans from conventional banks. High demand and large returns make this service look attractive for many investors. This study aims to analyze aspects of legal certainty in the regulation and the analyze the impact of Income Tax (PPh) on transactions that occur in the peer to peer lending mechanism. The research methods was conducted with a PostPositivism approach and qualitative data analysis technique. The analysis was carried out by presenting statistical data from the Financial Services Authority (OJK) to compare and analyze transaction values before and after the enactment of tax regulations and analyze certainty aspects of applicable regulations through in-depth interviews. The results of this study indicate that after being carried out, it shows that the imposition of taxes does not reduce the value of peer to peer lending transaction in Indonesia. Then, in analyzing the principle of certainty in PMK 69 of 2022, supported by in-depth interviews, it is known that peer to peer lending tax regulations in Indonesia have met the principle of legal certainty. However, the tax regulations that regulate are only limited to official platforms, so there are still disputes on the tax mechanism on illegal platforms with borrowers who are private person status so they cannot withhold taxes.