Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam upaya untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan praktik-praktik good corporate governance serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Mengingat praktik good corporate governance sangat tergantung pada sumber daya manusianya, maka untuk meningkatkan good corporate governance di industri perbankan Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan bank telah melakukan berbagai upaya melalui pemberlakuan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut. Salah satu ketentuan Bank Indonesia yang merupakan implementasi dari penerapan good corporate governance adalah dengan menerapkan ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) bagi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank. Hal ini dilakukan karena bank mempunyai karakter khusus terkait dengan sangat besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola bank serta sifatnya yang senantiasa menyimpan potensi systemic risk sehingga kepentingan publik yang jadi taruhannya. Oleh karena itu dengan diterapkannya fit and proper test bagi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank diharapkan industri perbankan dapat dikelola oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi dan jujur, sehingga mampu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemantapan dan kestabilan sistem perbankan.

Abstrak :
Penyertaan modal mempunyai pengertian yang sama dengan investasi. Pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak setelah dianalisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda- benda untuk dijual) dengan modal berupa uang. Dalam rangka menambah modal di dalam suatu BUMD, Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal tersebut berasal dari APBD tahun berjalan dari Pemerintah Daerah yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal wajib memuat tujuan penanaman modal yant tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai tujuan yang dimuat dalam suatu Perda Penyertaan Modal yang dikaitkan dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Penulis juga meneliti salah satu tujuan dari penyertaan modal yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan pada suatu bank yang diteliti berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Dalam tulisan ini penulis juga meneliti apakah tindakan penyertaan modal dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam suatu daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif (doktriner). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini sering disebut pula penelitian hukum kepustakaan. ......Capital participation has the same definition as investment. First, investment means that the purchase of stock, obligation and immovable properties that have been analyzed will guarantee the invested capital and will give satisfactory results. Second, in economics theory, investment means purchase of production tools (including goods for sale) with capital in the form of money. In oreder to increase the capital in BUMD (Regional Owned Company), according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that Local Government is able to make capital participation. The capital participation comes from the current year's APBD from the regional government as outlined in the regional regulation. Regional Regulations governing capital participation must contain the investment objectives as stated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. In this study, the authors examine the objectives contained in the Capital Participation Regulation associated with the objectives contained in the Investment Law. The author also examines one of the objectives of capital participation that stated in Depok City Regional Regulation Number 4 of 2016 which aims to become a determinant shareholder that examined based on Bank Indonesia Regulation Number 12/23 / PBI / 2010 concerning the Fit and Proper Test. In this paper the author also examines whether the act of capital participation can contribute to the community in an area. The research method used in research is normative legal research (doctrinaire). Normative legal research is legal research that is carried out by examining library materials or secondary data. This normative legal research is often called literature law research.

Abstrak :
Tesis ini membahas alasan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Bank Indonesia kepada Pemegang Saham Pengendali dan soal teknis dalam menentukan pengendalian oleh badan hokum yang dinyatakan sebagai Ultimate Shareholder, serta legalitas dalam hal perwakilan saham dalam perbankan (nominee shareholder). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mencoba mencari pemecahan masalah dalam permasalah hokum yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sangatlah penting karena peran dan kedudukannya dalam suatu Bank; menentukan Ultimate Shareholder pada Badan Hukum dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan cara mencari orang-perseorangan yang menjadi pengendali dari badan hukum tersebut, jika badan hukum tersebut berbentuk perseroan terbatas, atau menjadikan Badan Hukum tersebut yang harus dinilai kemampuan dan kepatutan, jika badan hukum itu bukan berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan, kepemilikan Pemegang Saham Perwakilan Bank tetap dinilai kemampuan dan kepatutannya. Namun, pemilik modal sesungguhnya dari saham tersebut pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia menyediakan sarana dalam berinvestasi dengan modal besar di dunia perbankan, yaitu dengan membentuk Bank Holdings Company. ......The focus of this study is the reasons for fit and propert test Bank’s Controlling Shareholder and technical problems in determining the legal control by the right person as Ultimate Shareholder, and the legality nominee shareholder. The purpose of this study concluded that fit and proper test Bank’s Controlling Shareholder is important because the role and position in a Bank; Ultimate Shareholder determine the Corporation may be adopted with 2 ways, with how to find those individuals who became leader of a legal entity, if shaped body of law is limited, or the Corporation’s ability to be fit and prospered tested, if it is not a legal form (right person) of limited company. Meanwhile, ownership of the Bank Shareholders Representative fixed fit and proper test. However, surely the owners of Capital stock is basically not have force of law is strong in Indonesian law, Based on that, Bank Indonesia Regulations provide a means to invest in the big Capital of the bank, namely the shape of Bank Holdings Company. This research is a qualitative research design with descriptive and try to find the problem-solving in the existing legal.

Abstrak :
Dalam mewujudkan perbankan yang kuat, diperlukan praktek Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia memberlakukan ketentuan untuk bank mengenai implementasi GCG, yaitu proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus. Dengan diterapkannya Fit and Proper Test, industri perbankan dapat dikelola oleh manajemen yang profesional. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif mengenai teori-teori dasar dengan mengarahkan pada hukum positif. Penerapan ketentuan Fit and Proper Test di bank umum merupakan suatu metode yang penting dilakukan karena bank mempunyai karakter khusus terkait dengan besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola dan sifatnya yang menyimpan systematic risk sehingga kepentingan publik yang jadi taruhannya. ......In realizing a strong banking, required the practice of Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia has provisions for the banks on the implementation of GCG, a fit and proper test (Fit and Proper Test) process for Ultimate Shareholders and Board of the Bank. By the implementation of the Fit and Proper Test, the banking industry can be managed by professional management. The research is normative on the basis of theories by pointing to the positive law. The provisions application of the Fit and Proper Test in commercial banks is an important method because the banks have a special character associated with the amount of public funds entrusted to manage and store its systematic risk so that the public interest is at stake.