Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio red flag, discretionary accrual DAC, dan non-discretionary accrual NDAC terhadap harga saham dengan menggunakan model regresi berganda. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan non-finansial yang terdaftar di BEI tahun 2006-2015. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa lima dari enam rasio red flag yang digunakan memiliki pengaruh signifikan dalam menjelaskan harga saham. Sedangkan DAC dan NDAC tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.

---

The aim of this study is to analyze the effect of red flag ratio, discretionary accruals DAC, and non discretionary accruals NDAC on stock price using multiple regression model. The samples used for this study is the non financial listed firms on Indonesia Stock Exchange for period of 2006 2015. The result of this study indicates that five out of six red flag ratios, that was used for the study, have significant impact on stock price. On the other hand, DAC and NDAC do not influence stock price significantly. "

"Indonesia is one of the largest archipelagic country in the world, with an area of 1,913,578.67 km², and consists of 34 provinces, 415 regencies, and 93 cities. Since the end of centralistic governance under Soeharto's administration in 1999, Indonesia has adopted a decentralized governance system to deliver national and regional development. It has been noted that Indonesia has variations in social, economic, ecological, and institutional dimensions between a province to another province in Indonesia. This study aims to analyze the sensitivity of indicator and hierarchy of sustainability of province in Indonesia, using a scalogram method, and analyze the status of sustainable development of the regions, using cluster and flag analysis method. The research shows two most sensitive indicators, the ratio of paved road length to area width and the GDP per capita. Both of these indicators are very effective in increasing the sustainability of provincial development in Indonesia. Of the 33 provinces studied, 24 are at a moderate level of sustainability. Flag analysis showed that the SDG scenario is better than the NC-MEA and the BAU at Region I to III."

"ABSTRAKIllegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities have been widely known as a threat to marine living resources. The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) has adopted its advisory opinion on the responsibility and the possible liability of the flag States who committed IUU fishing activities in an area under the jurisdiction of the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC). Other than the Opinion, many international scholars and legal instruments have arisen the same concern, however, the primary source on the Law of the Sea, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is silent in this matter. The issue is very relevant with the current case that encountered by the Indonesian Government with regard to the Chinese-flagged fishing boat, namely Kway Fey 10078, that had been suspected to conduct IUU fishing activities in the Indonesian exclusive economic zone (EEZ). In this particular case, the Chinese coast guard ship assisted the Kway Fey to escape from Indonesian jurisdiction by ramming into Kway Fey 10078. In consequence, the Indonesian Government cannot enforce its jurisdiction upon Kway Fey and the Chinese Government requested Indonesia to release eight Chinese nationals who are detained. This reaction shall question on how international provide legal solutions on how to effectively deal with IUU fishing activities."

"Adanya kemajuan dari segi teknologi di dunia pelayaran mendorong kebutuhan akan suatu instrumen hukum yang mengatur registrasi kapal sebab. Bagi negara bendera terdapat terdapat hak bagi negara untuk menetapkan syarat pemberian benderanya. Dari hak tersebut, lahirlah rezim-rezim pendaftaran kapal. Salah satu dari pendaftaran tersebut adalah pendaftaran terbuka. Pada pendaftaran terbuka dikenal praktik flag of convenience di mana suatu kapal dapat dimiliki oleh pihak asing secara semu. Karena kepemilikan ini, terdapat permasalahan dalam implementasi kontrol efektif oleh negara bendera dalam hal teknis, administratif, dan sosial sebagaimana dimuat di dalam UNCLOS. Selain itu, pada kapal berbendera flag of convenience, terdapat kekaburan pertanggungjawaban dalam hal terjadi kecelakan di laut. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif dan tipologi yang bersifat deskriptif analitis. Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa masih terdapat permasalahan implementasi kewajiban hukum internasional ke dalam hukum nasional Panama dan Liberia sebagai negara-negara yang mempraktikkan flag of convenience, berbeda dengan Indonesia yang cenderung lengkap dalam mengadopsi ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya. Ditemukan pula dalam kasus-kasus kecelakaan kapal di mana pertanggungjawaban yang seharusnya dibebankan kepada pemilik kapal menjadi sulit ditentukan karena kepemilikan kapal berbendera flag of convenience. Saran dari penulis adalah perlunya peningkatan kontrol efektif oleh negara bendera yang memiliki kapal-kapal berbendera FoC melalui instrumen hukum nasional dan penghidupan kembali konsep genuine link antara kapal dengan pemilik kapal sebagaimana dirumuskan di dalam UNCLOS.

---

The technological advancement in the shipping world encourages the need for a legal instrument that regulates ship registration because. For flag states, there is a right for the state to determine the conditions for granting its flag. From this right, ship registration regimes were born. One of these registrations is open registration. Open registration is known as the practice of flag of convenience in which a ship can be quasi-owned by a foreign party. Because of this ownership, there are problems in implementing effective controls by the flag state in technical, administrative and social matters as contained in UNCLOS. In addition, on ships with the flag of convenience, there is a vagueness of responsibility in the event of an accident at sea. This research was written using normative juridical and typological methods that are descriptive analytical. Through this study, the authors find that there are still problems implementing international legal obligations into the national law of Panama and Liberia as countries that practice the flag of convenience, in contrast to Indonesia which tends to be complete in adopting international legal provisions into its national law. It was also found in cases of ship accidents where the responsibility that should be borne by the ship owner becomes difficult to determine because the ownership of the ship has a flag of convenience. Suggestions from the author are the need to increase effective control by flag states that own ships with the FoC flag through national legal instruments and revitalize the concept of genuine link between ships and ship owners as formulated in UNCLOS."

"Penelitian yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) di Indonesia pada tahun 2009 menyatakan bahwa 30 sampai 65 persen anak-anak Indonesia berusia antara 6 sampai 12 tahun kekurangan asupan gizi seimbang yang data mempengaruhi perkembangan tubuh dan mental anak tersebut. Padahal anak usia sekolah, yaitu antara 6 sampai 12 tahun, anak membutuhkan asupan gizi lebih banyak dibandingkan dengan usia pertumbuhan lainnya karena pada usia tersebut, anak-anak mengalami pertumbuhan fisik dan mental yang lebih pesat dibandingkan dengan kelompok usia lain seperti usia balita (0-5 tahun). Anak usia sekolah juga mengalami perkembangan emosi yang lebih kompleks karena interaksinya dengan lingkungan sosialnya. Di samping itu, perhatian masyarakat terhadap masalah gizi dan kesehatan pun cenderung masih sangat minim. Kebanyakan dari mereka masih mengabaikan peranan susu sebagai penyempurna asupan gizi. Melihat situasi ini, kami, selaku divisi strategi media komunikasi untuk Frisian Flag atau lebih dikenal dengan sebutan Susu Bendera oleh masyarakat Indonesia, ingin memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Frisian Flag sendiri merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produksi dan distribusi produk-produk bergizi berbasis susu. Untuk permulaan, kami akan fokus untuk membantu perbaikan gizi di beberapa daerah kabupaten di Pulau Jawa dengan mengusung sebuah program CSR (Corporate Social Responsibility )melalui program yang disebut dengan I Am The Super Kid. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak. Program ini dikemas dalam berbagai macam kegiatan sosialisasi bagi orang tua dan anaknya tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak usia sekolah dan mendorong anak-anak untuk mau minum susu secara rutin. Aktivasi utama dari program I Am The Super Kid sendiri adalah Gerakan Minum Susu yang akan dicanangkan sebagai gerakan peduli gizi dan kesehatan terbesar di Indonesia.

---

Research conducted by the World Health Organization (WHO) in Indonesia said that in 2009, 30 to 65 percent of Indonesian children aged between 6 to12 years old lack of balanced nutrition intake, which has an impacted to the development of the child's body and mental. While, a child between the age of 6 to 12 years old need more nutrition, because at this age the child experienced rapid physical and mental growth compared to other age groups, such as toddlers (0-5 years). School-aged children also developed more complex emotions due to its interaction with the social environment. In addition, public awareness to nutrition and health issues also very low. Most of them are still ignoring the role of milk as a dietary complement.Based on the case stated above, the Division of Communication Media Strategy of Frisian Flag or better known as Susu Bendera by Indonesian people, want to pay more attention to improved nutrition intake for Indonesian children. Frisian Flag itself is a multinational company engaged in the production and distribution of nutritious dairy based products. As a starter, we will focus on assisting nutritional improvements in some areas in Java as part of CSR (Corporate Social Responsibility) program calledn I Am The Super Kid. This program aims to raise public awareness about the importance of nutrition for Indonesian children's growth. The program is packed with various kinds of activities to socialized the importance of nutritional balanced for a school-age child; also to get the kids to want to drink milk regularly. The main activation of I Am The Super Kid are Gerakan Minum Susu (Lets Drink Milk) to be proclaimed as a nutrition and health care movement in Indonesia."