Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK United Nations Convention on The Law Of  The Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membedakan wilayah laut dalam delapan rezim yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif.  Dalam UNCLOS 1982 tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif. Hak negara pantai di  Zona Ekonomi Eksklusif diantaranya adalah melaksanakan penegakan hukum dengan memberikan hukuman terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal penjatuhan hukuman, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 melarang penjatuhan setiap bentuk hukuman badan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Eonomi Eksklusif kecuali telah ada perjanjian dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Penjatuhan hukuman terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Eonomi Eksklusif hanya dalam bentuk hukuman denda. Hal ini menimbulkan permasalahan apabila warga negara asing tersebut tidak dapat membayar denda yang telah diputuskan dalam sidang pengadilan.

---

ABSTRACT The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 has been ratified through Act Number 17 of 1985 distinguishing marine areas in eight regimes, one of which is the Exclusive Economic Zone. In the 1982 UNCLOS a number of matters relating to the rights and obligations of coastal countries in the Exclusive Economic Zone were regulated. The rights of coastal states in the Exclusive Economic Zone include implementing law enforcement by giving penalties to foreign nationals who carry out fisheries in the Exclusive Economic Zone. In the case of sentencing, Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982 and Article 102 of Act Number 31 of 2004 concerning Fisheries which have been amended by Act Number 45 of 2009 prohibits the imposition of any form of corporal punishment on foreign nationals who act fisheries in the Exclusive Economic Zone unless there is an agreement with the government of the country concerned. The imposition of penalties on foreign nationals committing a fishery crime in the Exclusive Economic Zone is only in the form of a fine. This creates a problem if the foreign citizen cannot pay the fine that has been decided in the court session.

 

"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implikasi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lalai dalam menjalankan kewenangannya. PPAT saat pembuatan akta hibah tidak mengumpulkan dokumen identitas salah satu pihak dengan lengkap dan hal tersebut menyebabkan kebatalan akta hibah tanah Warga Negara Asing. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi keabsahan status kepemilikan tanah hak milik apabila dimiliki oleh Warga Negara Asing melalui hibah dalam perkawinan campuran, akibat hukum terhadap akta-akta hibah tanah yang diatas namakan Warga Negara Asing, dan tanggung jawab hukum PPAT terhadap kelalaiannya dalam membuat akta hibah tanah bagi Warga Negara Asing. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yakni kepemilikan tanah hak milik melalui bentuk peralihan hibah oleh Warga Negara Asing di Indonesia adalah tidak sah, maka akta hibah yang dibuat dan diatas namakan Warga Negara Asing batal demi hukum serta PPAT yang lalai membuat akta hibah tersebut dapat diberi sanksi berupa tanggung jawab perdata maupun juga tanggung jawab administrasi. Pentingnya pemeriksaan identitas para pihak secara lengkap oleh PPAT sebaiknya dilakukan guna mencegah kasus permasalahan yang berulang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the juridical implications of Land Deed Official who are negligent in exercising their authority. Land Deed Official when making a deed of grant did not collect the identity documents of one of the parties in full and this led to the cancellation of the deed of the grant of a Foreign Citizen's land. The issues raised in this study include the validity of the ownership status of private ownership land if owned by Foreign Citizens through grants in mixed marriages, the legal consequences of land grant deeds on behalf of Foreign Citizens, and the legal responsibility of Land Deed Official for negligence in making land grant deed for Foreign Citizens. To answer these problems using the research method used is normative juridical with descriptive analytical research typology. The results of this study are that ownership of private land by Foreign Citizens in Indonesia is invalid either through the form of transfer of grants, then the deed of grants made and on behalf of Foreign Citizens is null and void and the Land Deed Official which neglects to make the deed of grant can be sanctioned in the form of responsibility civil liability as well as administrative responsibilities. The importance of a complete inspection of the parties' identities by the Land Deed Official should be carried out in order to prevent cases of recurring problems."

"Untuk meningkatkan investasi di Indonesia maka salah satu upayanya adalah dengan membentuk Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat tentang Satuan Rumah Susun yang dapat dimiliki oleh warga negara asing diatas tanah hak pakai dan hak guna bangunan. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yaitu UUD 1945 dan UUPA. Di dalam UUPA dijelaskan bahwa hak tanah yang diberikan kepada warga negara asing adalah hak pakai dan  ketentuan pemilikan satuan rumah susun oleh WNA menurut UndangUndang Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana pemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana akibat hukum  pemilikan rumah susun oleh WNA ditinjau dari asas nasionalitas dalam UUPA. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini memfokuskan pada kajian atas bahan hukum sebagai sumber data utamanya. Penelitian terhadap bahan hukum primer dilakukan untuk menemukan relasi antara satu undang-undang dengan undang-undang lain yang terkait kepemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dikarenakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan sarusun yang dapat dimiliki orang asing adalah diatas tanah HGB dan Hak Pakai namun UUPA mengatakan bahwa HGB hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan satuan rumah susun oleh WNA berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dikaitkan dengan Asas Nasionalitas dalam Undang – Undang Pokok Agraria tidak terpenuhinya asas nasionalitas sebagai dasar dari pembentukan peraturan terkait pertanahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana asas nasionalitas memiliki tujuan memenuhi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. 

---

To increase investment in Indonesia, one of the efforts is to establish a Job Creation Act which contains Flat Units that can be owned by foreign citizens on land with usufructuary rights and building use rights. This is contrary to the constitution, namely the 1945 Law and the Basic Agrarian Law. In the Basic Agrarian Law, it is explained that land rights granted to foreign citizens are the right of use and the provision of ownership of apartment units by Foreign Citizens according to the Copyright Law is not in accordance with the constitution of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. This study raises the issue of how the ownership of apartment units by foreign nationals in Indonesia is linked to the Copyright Law and how the legal consequences of apartment ownership by Foreign Citizens are reviewed from the principle of nationality in the UUPA. This type of research is a normative research. This study focuses on the study of legal materials as the main source of data. Research on primary legal materials was conducted to find the relationship between one law and another law related to the ownership of apartment units by Foreign Citizens. The results of the study concluded that the ownership of apartment units by Foreign Citizens according to Government Regulation Number 18 of 2021 is contrary to the Basic Agrarian Law because according to Government Regulation Number 18 of 2021 as an implementing regulation of the Copyright Law says sarusun that can be owned by foreigners is on HGB land and Use Rights but UUPA says that Building Use Rights can only be owned by Indonesian Citizens. The legal consequences arising from the ownership of apartment units by Foreign Citizens under the Copyright Law are linked to the Principle of Nationality in Agrarian Law-non-fulfillment of the principle of nationality as the basis of the establishment of land-related regulations in the Copyright Law where the principle of nationality has purpose of fulfilling Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution."