Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kyoto Protocol merupakan instrument utama dalam mitigasi perubahan iklim dengan periode komitmen pengurangan emisi yang akan berakhir pada tahun 2012. Hingga saat ini, belum terdapat keputusan mengenai bentuk mitigasi perubahan iklim setelah berakhirnya periode komitmen pertama tersebut. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) merupakan konsep mitigasi perubahan iklim khusus kehutanan yang telah menjadi wacana sejak tahun 2005 dan berpotensi menjadi skema pengurangan emisi untuk periode komitmen kedua. Sebagai pemilik wilayah hutan yang relatif besar, Indonesia telah aktif dalam berbagai program REDD, dan pada tahun 2011 menandatangani letter of intent dengan Norwegia yang berujung pada moratorium hutan nasional. Sebagai skema yang belum baku dalam tataran hukum lingkungan internasional, Indonesia dan Norwegia tidak wajib untuk mengurangi emisi dalam bentuk REDD. Namun kegiatan moratorium hutan tetap dilaksanakan dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat memiliki peran dalam negosiasi periode komitmen kedua.

---

Kyoto Protocol is the main instrument in the mitigation of climate change in the emissions reduction commitment period which ends in 2012. Up until today, there has not been any decision regarding the mitigation of climate change after the end of the first commitment period. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) is a concept of climate change mitigation that has the potential of becoming the emissions reduction scheme in the second commitment period. As the owner of a relatively large area of forest, Indonesia has been active in various programs of REDD, and in 2011 it has entered a letter of intent with Norway that resulted in the application of national forestry moratorium. As a scheme that has not been standardized in the scope of international environmental law, Indonesia and Norway do not have the obligation to reduce emissions through REDD. However, forestry moratorium is still conducted and such activity opens the possibility of Indonesia to have a big role in the negotiations of the second commitment period."

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah.Diantaranya adalah bahan galian tambang. Bahan galian tambang di Indonesiamerupakan bahan galian tambang yang sangat baik dan diinginkan oleh negara?negara lain sehingga mempunya nilai jual yang tinggi. Bahan galian tambangseharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, maka Pemerintah berusahamengakomodir pengusahaan tambang demi kemakmuran rakyat. Mulai dari rezimkontrak sampai dengan rezim izin usaha pertambangan memilik beberapa kendala.Juga dikaitkan dengan terbitnya moratorium kehutanan yang dianggap sebagaisolusi untuk ketertiban lingkungan di Indonesia yang ikut bersinggungan denganpengaturan mengenai pertambangan di Indonesia. Kepastian hukum yang jugaberkaitan dengan penanaman modal di Indonesia yang telah menggunakanundang?undang baru yaitu Undang?Undang No.25 Tahun 2007 tentangpenanaman modal. Pentingnya kepastian hukum yang harus diakomodir olehperaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menjamin ikliminvestasi pertambangan di Indonesia.

---

AbstrakIndonesia is a country with a very rich natural resources. Among them areminerals mines. Minerals mine in Indonesia are very good and desirable by othercountries that had high value offers. Minerals mine are supposed to be used forthe prosperity of the people, the Government sought to accommodateentrepreneurial mine for the sake of the prosperity of the people. The start ofcontract regime until the regime of mining business license has severalconstraints, also associated with the publication of the moratorium on forestry isconsidered to be the solution to order environment in Indonesia which intersect onmining in Indonesia settings. Legal certainty is also associated with Investment inIndonesia that has been using new laws i.e. law No. 25 of 2007 concerninginvestment. The importance of legal certainty to be priority by regulations issuedby government is to assure the investment climate of mining in Indonesia"