Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abdul Rahman Saleh Pustakawan merupakan salah satu jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkat dan jabatannya ditentukan oleh Angka Kredit yang diperoleh oleh pejabat fungsional tersebut memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Angka kredit tersebut dibagi dua bagian yaitu yang termasuk unsur utama di mana angka kredit yang diperoleh tidak boleh kurang dari 80% dan unsur penunjang dimana jumlah angka kredit yang diperoleh tidak boleh melebihi 20%. Angka kredit dari unsur utama terdiri dari AK yang diperoleh dari kegiatan pendidikan dan pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tupoksi pustakawan seperti perencanaan, pengolahan, pelayanan, dan pengkajian, serta kegiatan pengembangan profesi pustakawan. Sedangkan AK unsur penunjang diperoleh pustakawan dari kegiatan-kegiatan Kepustakawanan yang bersifat menunjang kegiatan pokok pustakawan seperti antara lain keterlibatan pustakawan dalam organisasi profesi, memberikan pelatihan dibidang kepustakawanan, keterlibatan pustakawan dalam tim penilai AK pustakawan dan lain-lain. Jabatan fungsional pustakawan ini sudah cukup lama diberlakukan yaitu sejak diberlakukannya Kepmenpan Nomor 18 Tahun 1988 yang efektif mulai berjalan sejak 1991. Dengan demikian sudah banyak pustakawan yang naik dengan cara mengajukan DUPAK. Namun sayangnya kajian terhadap pretasi pustakawan yang naik dengan cara mengajukan DUPAK ini belum banyak. Dari kajian ini diperoleh bahwa sebagian besar pustakawan yang naik pangkat/jabatan dengan AK berasal dari kegiatan Pengembangan profesi yaitu dengan proporsi AK sebesar 54,19%. Bahkan sebanyak 14,29% pustakawan naik dengan AK seluruhnya berasal dari pengembangan profesi. Rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya pembatasan perolehan AK yang berasal dari pengembangan profesi.

Abstrak :
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Inspektorat Jenderal Depdiknas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Depdiknas. Pada tahun 1996 perjalanan karir aparat pengawasan memasuki babak Baru dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 19/1996 Tentang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Angka Kreditnya. Dengan terbitnya Kepmenpan ini maka pemeriksa yang semula merupakan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional auditor. Hal yang penting dalam regulasi ini, tingkat pendidikan formal seorang auditor menjadi sangat menentukan pencapaian pangkat dan jabatan, disamping Pelatihan Sertfikasi JFA. Perubahan ini membawa konsekuensi terjadinya kesenjangan kompetensi auditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang persepsi auditor Inspektorat III Inspektorat Jenderal Depdiknas terhadap Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi JFA kaitannya dengan peningkatan kompetensi auditor pendidikan. Kajian pustaka mengindikasikan bahwa kompetensi seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta pelatihan yang diterimanya. Pada penelitian ini indikator kompetensi mengacu pada batasan tentang kompetensi Spencer and Spencer (1993 ; 9 - 11) menggambarkan karakteristik kompetensi menjadi lima, yaitu: 1) Motives (Motif), adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. 2) Traits (Karakter) adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu, 3) Self Concept (Konsep Diri) adalah sikap atau nilai-nilai yang dimiliki seseorang. 4) Knowledge (Pengetahuan) adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang komplek. Dan 5) Skill (Keterampilan) adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dengan tiga Cara yakni melakukan studi kepustakaan, pemberian kuesioner (angket) digunakan instrumen penelitian yang disusun menurut model Skala Likert dan wawancara kepada key informan yaitu : Inspektur Jenderal Depdiknas selaku pimpinan tertinggi di Inspektorat Jenderal Depdiknas dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pimpinan lembaga yang mengadakan sertifikasi Jabatan Fungsionai Auditor. Penelitian dilakukan terhadap seluruh auditor pada Inspektorat III inspektorat Jenderal Depdiknas yang seluruhnya berjumlah 71 orang dikurangi 2 orang yaitu : I orang sakit tetap dan I peneliti sehingga rnenjadi 69 responden. Tingkat respon responden maksimal dengan pengembalian instrumen mencapai 100%. Bardasarkan analisis statistik menunjukkan : Dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat hubungan (korelasi) yang berarti antara pendidikan dengan kompetensi auditor pendidikan dengan tingkat hubungan cukup dan positif, sementara itu tingkat pengaruh pendidikan terhadap kompetensi auditor pendidikan adalah 20,43%. Terdapat hubungan (korelasi) yang berarti antara pelatihan sertifikasi JFA dengan kompetensi auditor pendidikan dengan tingkat hubungan cukup dan positif, sementara itu tingkat pengaruh pelatihan sertifikasi JFA terhadap kompetensi auditor pendidikan adalah 28,62%. Demikian pula, terdapat hubungan (korelasi) yang berarti antara pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA dengan kompetensi auditor pendidikan dengan tingkat hubungan kuat dan positif, sementara itu pengaruh tingkat pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA terhadap kompetensi auditor pendidikan adalah 40,20%. Untuk meningkatkan kompetensi auditor pendidikan perlu dilaksanakan peningkatan kualitas auditor pendidikan melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk penugasan belajar pada jenjang Sarjana maupun Pascasarjana dalam program-program studi yang relevan dengan pengawasan. Perlu pelatihan tambahan yang dapat meningkatkan kompetensi auditor pendidikan. Pimpinan Inspektorat Jenderal Depdiknas juga perlu berperan aktif dalam memotivasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi auditor pendidikan yang harus menguasai berbagai aspek pemeriksaan, baik administasi pendidikan (keuangan, perlengkapan, kepegawaian) maupun substansi pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi).

---

On the basis of Ministerial Regulation of Minister of National Education Number 12 year 2005 Regarding Organization and Work Guidance of Department of National Education Inspectorate General which have its job to undertake monitoring of assignment implementation in Department of National Education. In 1996 career of audit official entered a new era with the issuance of Decree of Minister of Government Official Empowerment (Kepmenpan) Number 19/1996 Regarding Position of Functional Auditor (JFA) and its Credit Point. With the issuance of this Ministerial Decree (Kepmenpan), an auditor who formerly regarded as structural officer now shifted to functional auditor. The important part of this regulation is that an auditor's formal education is a very influential in achieving ranks and positions beside JFA Certification Training. This change creates a gap in auditors' competence. This research is aimed to deeply comprehend perception of Inspectorate Ill auditors, Department of National Education inspectorate General towards JFA Certification Education and Training with regards to improvement of Educational auditors' competence. The library research indicates that a person's competence is influenced by his/her education and training. In this research the indicator of competence refers to Spencer and Spencer's limitation of competence (1993 ; 9 - 11) reflecting characteristics of competence under 5 characteristics, namely: 1) Motives, something(s) that make(s) a person consistently thinks and performs actions. 2) Traits is certain personality which makes a person behaves or shows how a person responds to something in certain ways, 3) Self Concept is attitude or values holds by a person. 4) Knowledge is information possessed by a person in certain fields. Knowledge is a complex competence. And 5) Skill is capability to execute certain job(s) physically and mentally. The research was conducted by collecting data in three ways namely library study, questionnaire, the instrument used is questionnaires arranged based on Likert's model scale and interview to the key informant-Department of national education inspector general, and the highest official in department of National education Inspectorate General and Head of Auditing Educational and Training Center of Financial and Development Supreme Audit (BPKP) as the guidance body that holds certification of Functional auditor Post. This research is conducted to all auditors of Inspectorate III, Department of National Education Inspectorate General totaling 71 persons minus 2 persons due to permanent illness (1) and researcher (1) equal to 69 respondents. The level of respond of these respondents is maximum with 100% instrument return. The statistic analysis show as follows: with 95% level of trust, there is a significant correlation between competence of Educational Auditor with a positive correlation, while the influence of education on the competence of educational auditor is 20,43%. There is a significant correlation between JFA Certification training and competence of Educational auditor with a relatively positive relationship, while the influence of JFA Certification towards competence of Educational auditor is 28,62%. Similarly there is a significant correlation beteen JFA Certification training and competence of Educational auditor with a strong and positive level of relationship, while the influence of JFA certification education and training towards competence of educational auditors is 40,20%. To improve competence of educational auditors, a quality improvement is needed through formal education and study assignment in the undergraduate as well as post graduate programs in subjects relevant to audit and monitoring. Additional training should be carried out in order to improve competence of Educational Auditor. Chief of Department of National Education Inspectorate General need also to actively take parts in motivating and facilitating competence improvement of Educational Auditors who must master various aspects of auditing, not only educational administration (financial, Equipments, officials) but also substantial of education (basic education, intermediate education, and higher education).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baik bila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina; koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan. ......This research aimed to analyze the implementation of Health Administrator Functional Position policy at Ministry of Health office using analytical model from Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well when in accordance with the regulations. This research used qualitative method using in-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at the Ministry of Health office. The results showed that the policy implementation of Health Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to be improved in terms of communications, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement and Adminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors; internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems.

Abstrak :
Dengan diberlakukannya U.U No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah beserta beberapa peraturan pelaksanaannya pada 1 Januari 2001, salah satunya P.P No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berakibat banyak perubahan dilingkungan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama struktur organisasi dilingkungan pemerintah daerah tersebut. Hal ini berkosekuensi pada perubahan jabatan-jabatan eselonnya. Perubahan yang terjadi misalnya di Propinsi Jawa Barat dan atau Kota Bandung adalah banyak kekurangan jabatan eselon 3 dan jabatan eselon 4. Dalam rangka pengisian kekurangan jabatan eselon tersebut, pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan para pegawainya, yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengikuti diktat Adumia dan atau diktat Spama di salah satu Lembaga diktat diantaranya diktat Wilayah II Departemen Dalam Negeri - Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptip, dimana untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dimulai pada awal pelaksanaan diklat T.A 1999 std 2001 yang diikuti 4 angkatan diktat Adumla dan 8 angkatan diktat Spama, dilaksanakan suatu test yang disebut Pretest dengan hasil nilai rata-ratanya 51,52 untuk peserta diktat Adumia dan 48,76 untuk peserta diktat Spama sedangkan pada akhir pelaksanaan diktat para peserta memiliki nilai akhir dengan hasil nilai rata-ratanya 74,77 untuk diktat Adumia dan 74,90 untuk diktat Spama. Sehingga diperoleh peningkatan prestasi belajar, didapat dari selisih antara nilai akhir dengan nilai pretest dengan hasil 23,25 (45,15 %) untuk diklat Adumia dan 26,14 (53,61 %) untuk diktat Spama. Sedangkan untuk memperoleh retevansi diktat di dapat dan ketika penelitian ini dilaksanakan, sebanyak 26 orang (78,79 %) bagi alumnus diktat Adumia dan 60 orang (92,31 %) bagi alumnus diktat Spama sudah menduduki jabatan eselon baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan Relevansi diktat Adumia maupun Spama belum sesuai dengan tujuan masing-masing diktat yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan diktat Adumia dan diklat Spama. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara usia/umur responden dengan nilai akhir digunakan Korelasi Product Moment Didapatkan hubungan yang kuat atau dengan nilai koefisien korelasi 0,6238 antara usia/umur responden dengan nilai akhir responden diktat Adumia dan hubungan yang kuat dengan nilai koefisien korelasi 0,7344 bagi responden diktat Spama. Dari kuisioner yang diisi mengenai Ketahanan Nasional diperoleh nilai yang cukup, baik yang diisi oleh responden diktat Adumia maupun responden diktat Spama. Hal ini berarti diktat Adumia maupun dildat Spama tidak memberi pengaruh nyata terhadap Ketahanan Nasional.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang implementasi analisis jabatan dan kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan pada jabatan fungsional di Kementerian tersebut belum di implementasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek yang meliputi penggunaan data hasil analisis jabatan masih temporer, keterlibatan para pihak masih kurang, penentuan informan yang mewakili belum tepat, analisis pekerjaan aktual belum akurat, verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan belum tepat, dan penyusunan deskripsi dan spesifikasi jabatan belum akurat. Selain itu kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional juga masih kurang, baik dari deskripsi dan spesifikasi jabatan maupun jumlah pemangkunya. ......This research discusses the implementation of job analysis and appropriate based on bezetting and formation on functional positions in the Ministry of Environment and Forestry. The research was conducted using post-positivist approach and qualitative method. The results of the research saw that the job analysis on functional position in the Ministry has not been implemented well, this can be seen from the usage of temporarily data result of job analysis, the lack of stakeholders involvement, the unproperly representative informant determination, the unaccurately analyze the job, the unproperly verification and validation of job analysis, and the unaccurately development of job description and job specification. The other result saw that there is the unppropriate both the job description-job specification and number of employee based on bezetting and formation.