Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem birokrasi yang dianut pada humas organisasi pemerintah Indonesia membuat keterbatasan komunikasi antara anggota kelompok. Selain itu, keterbatasan posisi membuat humas hanya terpaku pada model press agentry serta public information; realita tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial yang terjadi dalam proses pembuatan keputusan, terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi humas pemerintah. Dengan menggunakan Adaptive Structuration Theory yang digagas oleh Poole dan DeSanctis yang mengadaptasi teori strukturasi dari Anthony Giddens; penulis meneliti interaksi sosial yang terjadi dalam proses strukturasi, yaitu bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi dalam sistem formal birokrasi. Di AST, ditekankan bahwa critical edge berada pada proses pembuatan keputusan tanpa memarjinalkan anggota organisasi tertentu dengan cara berpartisipasi dalam mengemukakan gagasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan single case study untuk menganalisis mengenai strukturasi di humas dalam suatu organisasi pemerintah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para agen yang berperan secara aktif di dalam interaksi sosial. Dari titik inilah penulis akan menganalisa structural features, other sources of structure serta group rsquo;s internal system mempengaruhi proses interaksi sosial. Studi ini menemukan bahwa ketika agen humas pemerintah berinteraksi dengan struktur dalam sistem birokrasi, mereka melakukan tindakan appropriation of structure serta menghasilkan emergent source of structure yang akan digunakan sebagai struktur tambahan pada interaksi sosial. Proses pembuatan keputusan yang terjadi dalam interaksi sosial menunjukkan terbentuknya new social structures. Hal ini menunjukkan bahwa ketika appropriation moves yang dilakukan para agen adalah untuk mewujudkan faithfulness of appropriation, maka hasil akhirnya decision outcomes yang predictable.......The bureaucratic system embraced by the Indonesian Government Public Relations makes the communication limitations between group members. In addition, the limited authority makes public relations is only fixated on the press agentry and public information model this reality affects the social interaction that occur in the decision making process, especially those related to the implementation of government public relations functions. Using Adaptive Structuration Theory initiated by Poole and DeSanctis, adapting the structural theory of Anthony Giddens The author examines the social interaction that occur in process of structuration, namely how the structure is produced and reproduced in the formal system of beraucracy. In AST it is emphasized that the critical edge is in the decision making process, without marginalizing the particular organization members by participating in suggesting an idea. The study was conducted using a single case study to analyze the structuration of public relations in government organization, by conducting in depth interviews on agents who play an active role in social interaction. From this point, the author will analyze the structural features, other sources of structure and the group 39 s internal system affected the process of social interaction. This study finds that when government public relations interact with structures in the bureaucratic system, they take the action of appropriation of structure and generate an emergent of structure which will be used as an additional structure in social interaction. The process of decision making that occurs in social interaction shows the formation of new social structures. This suggests that when appropriation moves by agents are to manifest the faithfulness of appropriation, then the outcome of the decision outcomes is predictable."

"Penelitian ini beretujuan untuk mengetahui apakah  fungsi humas dapat dijalankan oleh sebuah perusahaan khususnya perusahaan konstruksi yang tidak memiliki departemen humas secara khusus, dengan melihat fungsi humas pada PT KMA yang mengalami krisis akibat tersandung kasus hukum. Fungsi Humas dalam manajemen isu menunjukkan bahwa organisasi terkadang tidak dapat mengelak dari masalah yang kemungkinan datang kapanpun dan berasal dari mana saja, terduga maupun tidak. Humas memiliki fungsi dan peran yang besar dalam memastikan bahwa citra organisasi di mata publik baik internal maupun eksternal tetap terjaga dengan baik. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan merujuk kepada studi kasus yang terjadi pada sebuah untuk kemudian dikonseptualisasikan dan dianalisis secara empiris sebagai manifestasi dari bagian yang lebih luas. Hasil penelitian disimpulkan bahwa  PT KMA sebagai perusahaan dalam bidang konstruksi belum menjalankan fungsi humas secara maksimal dan terencana, terutama dalam kaitannya dengan manajemen isu. ......The aim of this study is to find out whether the Public Relations function can be run by a company, especially a construction company that does not have a public relations department specifically, by looking at the function of public relations at PT KMA which is experiencing a crisis due to tripping over a legal case. The function of Public Relations in management issues shows that organizations sometimes can not avoid problems that might come at any time and come from anywhere, unexpected or not. Public Relations has a big function and role in ensuring that the image of the organization in the eyes of the public both internally and externally is well maintained. The research methodology used is a qualitative approach to the method that will be used is a qualitative research method by referring to case studies that occur in a later conceptualized and analyzed empirically as manifestations of a wider section. The results of the study concluded that PT KMA as a company in the field of construction has not carried out the function of public relations maximally and planned, especially in relation to management issues."

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penelitian tentang bagaimana organisasi publik mengeksplorasi kegiatan komunikasi terhadap stakeholdernya. Meski beberapa ilmuwan mengembangkan literatur komunikasi stakeholder, tetapi jarang ditemukan penelitian yang mengkhususkan pada pemetaan komunikasi stakeholder eksternal berbasis organisasi publik/pemerintah. Padahal perumusan strategi komunikasi yang tepat akan membantu organisasi publik mengetahui dan memantau harapan stakeholder, memberikan umpan balik yang aktif, memastikan setiap fungsi manajemen memiliki kompetensi komunikatif, dan beradaptasi pada segala bentuk perubahan.Penelitian ini bertujuan menghasilkan pemetaan komunikasi stakeholder organisasi publik berdasarkan temuan citra dari adanya gap/persinggungan antara identitas aktual yang ada di dalam internal Badan Pusat Statistik BPS dan identitas yang dipersepsikan oleh stakeholder eksternalnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma postpositivisme dan pendekatan metode campuran. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis isi pada 5 lima portal berita online, dan pendekatan kualitatif dianalisis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan ada anomali yang cukup signifikan terhadap pemetaan stakeholder eksternal BPS jika dianalisis dari ragam opini dan tendensi stakeholder di portal media online. Disamping itu, ditemukan pula berbagai isu yang menjadi gap dalam identifikasi identitas organisasi, dimana komunikasi yang dilakukan BPS kepada stakeholdernya masih bersifat interaktif dan kewajiban normatif. Temuan lainnya adalah berkenaan dengan belum adanya keselarasan dalam pemahaman nilai-nilai integral yang melekat di kehumasan sebagai bagian dari fungsi organisasi yang mengumpulkan dan menafsirkan informasi, serta membangun komunikasi strategis sebagai respon dari lingkungan eksternalnya.

---

ABSTRACTABSTRACTThis thesis is motivated by the existence of research gaps on how public organizations explore communication activities against their stakeholders. Although some scientists develop a stakeholder communication literature, it is rare to find research that specializes in mapping out external stakeholder communication based on public organization government. Whereas the formulation of appropriate communication strategies will help public organizations know and monitor stakeholder expectations, provide active feedback, ensure that each management function has communicative competence, and adapt to all forms of change.This study aims to generate a mapping of stakeholder communications of public organizations based on the findings of the image of the gap intersection between the actual identity within the internal BPS and the identity perceived by its external stakeholders. The study was conducted using postpositivism paradigm and mixed methods. The quantitative approach was made through content analysis on five online news portals, and a qualitative approach was analyzed through in depth interviews and literature studies.The results of the study indicate that there are significant anomalies to the BPS external stakeholder mapping if analyzed from various opinion and stakeholder tendencies in the online media portal. In addition, there are also various issues that become gaps in the identification of organizational identity, where communication made by BPS to stakeholders is still interactive and normative obligations. Other findings are related to the absence of alignment in understanding the integral values embedded in public relations as part of the organizational functions that collect and interpret information, as well as build strategic communication in response to its external environment."