Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gadai adalah hak kebendaan atas benda milik orang Iain yang semata mata diperjanjikan dengan penyerahan jaminan atas benda tertentu dengan tujuan pengambilan pelunasan hutang dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari kreditu lainnya. Dalam pelaksanaan gadai Perum Pegadaian harus mengikuti segala prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Direksi. Dalam pelaksanaan gadai seringkali terjadi kasus kasus yang dapat merugikan pemberi gadai ataupun penerima gadai. Seperti kasus wanprestasi, kasus pencurian dan kasus barang palsu. Kasus wanprestasi terjadi apabila nasabah tidak melunasi pinjaman tepat waktu. Dan akibat dari wanprestasi tersebut barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian. Dari hal-hal yang diuraikan tersebut maka timbul beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah prosedur pelaksanaan jaminan gadai pada Perum Pegadaian cabang Jatinegara, apakah yang akan dilakukan oleh Perum Pegadaian apabila dalam pelaksanaan perjanjian jaminan gadai pihak debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dan bagaimanakah pertanggungjawaban perum Pegadaian apabila ada barang jaminan milik nasabah yang hilang. Untuk memperoleh kejelasan tersebut metodologi penulisan dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan dituangkan dalam penulisan tesis ini secara deskriptif analisis. Dan berdasarkan teori serta analisis kasus diperoleh kejelasan bahwa dalam pelaksanaan jaminan gadai, Perum Pegadaian harus melakukannya sesuai Prosedur Pedoman Operasional Kantor Cabang. Apabila ada nasabah yang melakukan wanprestasi maka barang jaminannya tersebut akan dilelang oleh Perum Pegadaian dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada nasabah tersebut, dan apabila barang jaminan nasabah hilang maka Perum Pegadaian sesuai dengan keputusan direksi Perum Pegadaian nomor 546/UI.1.00211/2005 harus menggantinya sebesar 100% dari harga taksiran.

---

Pawn is a right in which can be made by physical transfer of certain objects as pledge, in order to ensure the settlement of the agreement, is precedence from other crediture. Pledge in the agreement such as mortgage or pawn agreement, as a collateral, meant to give legal certainty to the partis in the agreement, that the money being lent, will be returned or repay according to the agreement. ln implementing the agreement, Perum Pegadaian, has to follow some certain procedures. ln pawn and its agreement, there are often happen cases that can harm the interest, nor the pledgor or pledge recipients.cases such as, breach, counterfeit, fake or stolen objects that uses as pledge/collateral, etc. Breach of agreement case, happen when the pledgor fail to settle the debt, according to the agreement. In which resulted to the sell or auction of the pledge/collateral, to settle the debt, by Perum Pegadaian. From all this arose some certain questions and problems, which are, how is the actual procedure of implementing the pledge/colateral as an object to settle the debt, if the pledgor breach the agreement or fail to settle the debt. And other way around, how is the responsibility of Perum Pegadaian in case the pledge/collateral in its possesion is damaged or lost? In order to obtain the explanations, this thesis focused the research at Perum Pegadaian, Jatinegara branch, which represents the procedures in Perum Pegadaian as a whole. Data gathering methods in this thesis are library research, which consist of Primary Law resources and secondary Law resources. Data gathered then analysed qualitatively and served in descriptive analysis method in the thesis. Based on theories and analysis, founded that at branch office level, Perum Pegadaian have to follow the operational procedures guidance. lf there are breach in agreement, by the pledgor, specifically, the pledgor fail to repay the debt according to the agreement, the pledge then will be subjected to be sold or auctioned by Perum Pegadaian, with early notice to the pledgor. And in which cases the pledge or collateral are damaged or lost, than according to the Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor.546/UI.1.00211/2005, Perum Pegadaian obliged to make the repayment, as much as 100% from the estimated values of the lost or damaged pledge/collateral."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh leverage terhadap beban gaji karyawan pada perusahaan publik di Indonesia. Gaji karyawan diukur dengan beban gaji karyawan dibagi dengan jumlah karyawan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah market leverage, size, tangibilitas aset, profitabilitas perusahaan, kesempatan pertumbuhan, volatilitas pendapatan, tingkat pengangguran, produktivitas karyawan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan market leverage dan tingkat pengangguran terhadap beban gaji karyawan pada perusahaan publik sektor nonkeuangan dan nonutilitas di Indonesia periode 2006-2012.

---

This study aims to analyze the impact of leverage toward employee salary in public companies in Indonesia. Employee’s salary is employee salary expense divided by number of employees. The determinants used in this study are market leverage, size, growth oppurtinity, earnings volatility, profitability, employee productivity, unemployment. This study uses panel data regression. The results of this study indicates that there is significant negative relationship between market leverage and rate of unemployment toward employee salary expense on public companies in Indonesia for non-financial and non-utilities sector for the period of 2006-2012."

"Laporan ini membahas mengenai evaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP IAF atas akun beban gaji Sub-Unit Yayasan Komdis. Evaluasi yang dibahas mengacu kepada ISA, Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003,Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan KAP IAF sudah sesuai dengan standar audit, namun masih terdapat beberapa asersi yaitu accuracy dan valuation &allocation. Laporan ini juga membahas refleksi diri penulis selama proses kegiatan magang berlangsung."

"Penelitian ini untuk menganalisis pengembangan sistem kompensasi di Direktorat Keuangan Angkatan Darat (Ditkuad) dengan melihat kesesuaian teori Kompensasi. Teknik analisis data menggunakan analisis SWOT terdiri dari Strength, Weakness, Opportunity dan Threath. Pendekatan yang digunakan adalah post positivism dengan menggunakan metode Kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja prajurit di Ditkuad dengan melalui sistem kompensasi yang adil danberbasis Merit dengan poin yaitu gaji dan tunjangan yang kompetitif serta tunjangan kinerja yang lebih adil. Adapun dua faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem kompensasi di Ditkuad yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal sebagai berikut Keahlian personel, Kemampuan Anggaran, Sistem kenaikan gaji berkala, Penghargaan terhadap kinerja dan Motivasi prajurit. Sedangkan faktor eksternal sebagai berikut Kondisi ekonomi, Teknologi, Regulasi pemerintah dan Standar industri. Hasil penelitian menyarankan sebagai berikut melakukan kajian ulang terhadap indeks kenaikan gaji, membuat kebijakan cuti khusus, menerapkan sistem kompensasi berbasis kinerja, revisi besaran tunjangan brevet, membangun mekanisme pelaporan dan evaluasi yang terbuka dan mengintegrasikan program jaminan kesehatan. Apabila faktor kelemahan dan ancaman dapat diatasi dengan melaksanakan saran dan rekomendasi dari peneliti, maka Ditkuad dapat membangun sistem kompensasi yang berkeadilan berbasis merit.

---

This research is to analyze the development of the compensation system at the Directorate of Army Finance (Ditkuad) by looking at the suitability of the Compensation theory. The data analysis technique uses SWOT analysis consisting of Strength, Weakness, Opportunity and Threath. The approach used is post positivism using Qualitative methods and descriptive research types. The results showed that to improve the professionalism and performance of soldiers in Ditkuad through a fair and merit-based compensation system with points, namely competitive salaries and allowancesand fairer performance allowances. There are two factors that influence the development of the compensation system in Ditkuad, namely internal factors and external factors. The internal factors are as follows Personnel expertise, Budget Capability, Periodic salary increase system, Reward for performance and Motivation of soldiers. While external factors as follows Economic conditions, Technology, Government regulations and Industry standards. The results of the study suggest the following: conduct a review of the salary increase index, create a special leave policy, implement a performance based compensation system, revise the amount of brevet allowances, build an open reporting and evaluation mechanism and integrate the health insurance program. If weakness and threat factors can be overcome by implementing suggestions and recommendations from researchers, then Ditkuad can build an equitable compensation system based on merit."