Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPengarusutamaan gender adalah cross-cutting issue yang tidak mudah untuk diimplementasikan pada Pemerintah Kota Depok. Berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah tetap mengharuskan strategi Pengarusutamaan Gender berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengarusutamaan Gender pada sistem terintegrasi tata kelola pemerintah Kota Depok dan menjelaskan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivist, deskriptif, cross-sectional, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini memakai teori perencanaan strategis dan pengarusutamaan gender. Penelitian ini terdiri dari 4 dimensi yang meliputi 10 indikator yang terpenuhi dan 4 indikator yang tidak terpenuhi. Indikator yang tidak terpenuhi pada Pengarusutamaan Gender di Kota Depok adalah tidak ada Peraturan Daerah mengenai PUG, tidak tersedianya Data Terpilah Gender, tidak adanya sistem reward dan punishment, dan tidak memiliki dokumen luaran seperti Lembar Anggaran Responsif Gender, RKA Responsif Gender, dan Gender Analysis Pathway.

---

ABSTRACTGender mainstreaming (GM) is a cross-cutting issue that is not easy to implement in the Government of Depok City. Various kinds of limitations possessed by all Regional Devices must still implement a Gender Mainstreaming strategy. This study aims to explain Gender Mainstreaming in Integrated System of Governance of Depok City and explain the implementation of gender responsive planning and budgeting (PPRG) in Depok City. The research method used is a post-positivist, descriptive, and cross-sectional the approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature review. This research uses the theory of strategic planning and gender mainstreaming. The results of this study indicate various efforts made by the Government of Depok City`s through four dimensions which including 10 indicators that were fulfilled and 4 indicators not fulfilled. Unmet indicators on Gender Mainstreaming in Depok City are no Regional Regulations concerning PUG, unavailability of Gender Disaggregated Data, absence of reward and punishment systems, and no external documents such as Gender Responsive Budget Sheets, Gender Responsive RKA, and Gender Analysis Pathway."

"Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditinggal suami (mengalami penelantaran), menjadi bagian masyarakat yang terpinggirkan dalam berbagai program pemberdayaan di Timor-Leste. Sekretaria Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII) berupaya membantu korban KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif gender. Subjek penelitian berjumlah 9 orang terdiri atas 3 perempuan korban KDRT (bukan penerima program SEII), 3 anggota kelompok perempuan penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi SEII, 2 subjek dari kementrian (SEII dan Kementerian Sosial Timor-Leste), serta seorang subjek dari NGO/LSM (Fokupers). Pengambilan data dilakukan di 3 desa di Timor-Leste yaitu suco Lau-hata, Maumeta, dan Vaviquinia, sebagai desa-desa yang menjadi bagian dari sasaran program SEII. Analisis pada penelitian ini didukung pemikiran atau teori Eileen McDonagh tentang Gender and State: Acomodating and Inclusion, Regina Frey tentang Paradox of Gender Budgeting, dan alat analisis gender model Sarah Longwe terkait perencanaan program pemberdayaan perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk merealisasikan kebijakan, program dan anggaran yang baik dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah perencanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang didukung penggunaan alat analisis gender. Program pemberdayaan juga tidak selalu hanya menyasar kepada kelompok, namun perlu memikirkan program untuk individu perempuan korban KDRT yang berada dalam situasi atau kondisi khusus.......Women victims of Domestic Violence (DV) who are neglected and left by their husbands have become part of society who are marginalized in various empowerment programs in Timor-Leste. Sekretaria Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII) seeks to help victims of domestic violence through women's economic empowerment programs, using a Gender Responsive Budgeting (ARG). This research uses a qualitative approach with a gender perspective. The research subjects were 9 people consisting of 3 women victims of domestic violence (not recipients of the SEII program), 3 members of the SEII economic empowerment program beneficiary women group, 2 subjects from the ministry (SEII and the Ministry of Social Timor-Leste), and a subject from an NGO (Fokupers). Data were collected in 3 villages in Timor-Leste, namely Lau-hata, Maumeta, and Vaviquinia, as these villages have been part of the SEII program targets. The analysis of data in this study is supported by Eileen McDonagh's theory on Gender and State, Regina Frey's theory on the Paradox of Gender Budgeting, and Sarah Longwe's model of gender analysis tools related to program planning. The research findings show that in order to implement sound policies, programs and budgets, knowledge and understanding of the planning steps for Gender Responsive Budgeting (ARG) are needed, which are supported by the use of gender analysis tools. Empowerment programs also do not always only target groups, but need to think about programs for individual women victims of domestic violence who are in special situations or conditions."