Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Miqdad Abdul Halim, author
Analisis yuridis penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik dalam pemilihan hakim konstitusi oleh presiden (studi kasus keputusan presiden nomor 87/P tahun 2013) = Juridical analysis of application of the general principles of good governance in the selection of constitutional judge by president case study of presidential decree number 87/P in 2013
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di antaranya peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang diatur oleh...
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S56495
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqy Agusta Primananda, author
Implikasi keberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi = Implications of the application of government regulation number 24 of 2018 concerning electronically integrated business license services on the license of business activities on the business downstream of oil and natural gas
Penerapan pengaturan terhadap Izin Usaha Minyak dan Gas dalam sektor hilir oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelum dan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ialah para pelaku usaha yang membutuhkan perolehan izin migas sektor hilir selama tahun 2017 hingga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Abdurrahman Masdiana, author
Netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik = The neutrality of civil servants in the implementation of the election of regional heads to achieve the good governance principles / Abdurrahman Masdiana
ABSTRAK
Penelitian ini meneliti bagaimana urgensi netralitas PNS dalam pilkada untuk mewujudkan AUPB, dan melihat bagaimana permasalahan penerapan netralitas PNS dalam beberapa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwasanya Pilkada di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu kebelakang masih diwarnai dengan beberapa permasalahan dan sengketa pasca pilkada dilaksanakan, hal tersebut dilatarbelakangi berbagai hal dan...
2017
T49042
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Evan Dewangga Cenggana, author
Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam persetujuan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris : studi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN = Principles of good governance in Notary investigation approval by Notary Honour Assembly : case study Decision of The Administrative High Court of Medan Number 119/B/2019/PT.TUN-MDN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan kepada Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu perlindungan yang dimaksud yaitu mengenai pembinaan Notaris yang dalam Pasal 66 ayat (1)...
2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Evan Dewangga Cenggana, author
Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam persetujuan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris : studi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN = Principles of good governance in Notary investigation approval by Notary Honour Assembly : case study Decision of The Administrative High Court of Medan Number 119/B/2019/PT.TUN-MDN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan kepada Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu perlindungan yang dimaksud yaitu mengenai pembinaan Notaris yang dalam Pasal 66 ayat (1)...
2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library