Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Development is the process of transition from one condition to another, which is better than the previous one. In the Indonesian contextm this change is directed to achieve the nation's goals, which were stipulated in our 1945 constitution...."

"Sejak tahun 1993, WHO telah mencanangkan TB sebagai global emergency karena pada saat itu diketahui bahwa Mycobacterium zuberculosis telah menginfeksi sepertiga penduduk yang ada di dunia Indonesia telah berkomitmcn untuk menanggulangi TB dengan strategi DOTS yang direkornendasikan oleh WHO sejak tahun 1993. Sehingga Indonesia juga mengikuti target dunia yaitu Mlleniwn Development Goals (MDG) dimana bertujuan umuk menurunkan prevalensi dan kematian TB 50% pada tahun 2015 (WI-i0,2006) sehingga saiah sam upaya untuk pencapaian target tersebut dengan ekspansi DOTS ke Lapas/Rutan. Banyak pengalaman dari negara lain yang mengindikasikan permasalaban TB di penjara, dan masalah ini tidak banyak berbeda denyn simasi Lapas/Rutan di Indonesia. Terbukti dari hasil penelitian terdahulu bahwa prevalensi TB di Rutan DKI adalah 7.5 kali lebih besar daripada populasi umum, hal ini menandakan bahwa beban TB dengan segala kompleksitas lingkungan Lapas/Rutan yang burnk mempermudah berkembangnya mycabacterium iuberculosis. Dari hasil asesment Gorgas TB Initiative dan surveilans mtin di Dinkes DKI dan Dinkes Kota Bogor mengindikasikan bahwa insiden TB dau jumlah kasus cukup tinggi dan cendenmg meningkat. Serta diketahui dari hasii asesmen bahwa kepadatan hunian sel mendominasi hampir seluruh penjara Indonesia. Penelitian ini mcrupakan studi yang dilakukan di Lapas/Rutan menggunakan rancangan studi kasus kontrol, dimana kasus adalah kejadian TB Pam BTA(+) pada narapidana yang sudah terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol sebagai suspek TB, dimana basil laboratorium BTA-nya adalah negatifi Adapun kelompok paparannya adalah kepadatan hunian sel sebagai variabel utama, dengan kovariatnya yaitu umur, pendidikan, lama dipenjara, indelcs masa tubuh, kontak dalam sel, merokok, pencahayaan dalam sel, ventilasi dan kelembapan. Populasi pada studi ini adalah seluruh napi yang teregister pada TB 06 (pemeriksaan tersangka/ suspek TB) pada April 2007 sd April 2008. Sampel dalam penelitian dengan perbandingan 112, terdiri dari 66 kasus, dimanal4 kasus benasal dari Lapas Paledang, dan 52 kasus asa! Rutan Salemba. Sedangkan kontrol berjumlah 132, terdiri dari 28 kontrol dari Lapas Palednng dan 104 dari Rutan Salemba. Analisis Multivariat yang digunakan adalah Regression Logiszic Binomial, rmtuk mengetahui hubungan kepadatan hunian sel penjara dengan kovariatnya terhadap kej adian TB Paru BTA(-I-). Hasil penelitian ini memperlihatkan hubungan yang bermakna antara kepadatan hunian sel penjara dengan TB Paru, p value = 0.001 dengan OR: 3.l0l, (95% CI; 1,560 - 6.l63) tanpa interaksi, dan dengan 3 (tiga) variabel perancu yaitu merokok, lama dipenjara dan kontak dalam kamar. Dapat disimpulkan bahwa napi yang tinggal di Lapas/Rutan yang padat berisiko 3.101 kali untuk sakit TB dibanding napi yang tinggal di kamar/blok yang tidak padat. Sedangkan hasil analisis bivariat mendapatkan hubungan yang bermaluna antara kontak dalam sel, lama dipenjara dan pendidikan dengan kcjadian TB Pam BTA(+). Berdasarkan hasil studi ini, peneliti memberikan saran kepada instansi terkait yaitu Lapas/Rutan tempat populasi penelitian diambil agar Lapas/Rutan mengurangi kepadatan. Bila sulit dilakukan maka memisahkan napi yang TB selama pengobatan fase intensif serta melakukan evaluasi triwulanan napi yang tersangka TB namun hasil pemeriksaan laboratorium dahaknya masih negatifi Bagi Dinkes Kota Bogor dan Sudinkes Jakarta Pusat, diharapkan dapat membuat jejaring dengan Lapas/ Rutan setempat dan memfokuskan untuk mengurangi dampak penularan Lapas/ Rutan serta membcrikan infonnasi tentang dampak merokok bagi kesehatan. Bagi Depkes dan Ditjen Pemasyarakatan agar mcngintensiikan program TB dengan program Lapas/Rutan sehat fokus perbaikan lingkungan fisik dan memperkuat strategi pcnanggulangan TB di Lapas/Rutan. Sedangkan saran bagi keilmuan dan penciiiian lanjutan agar memperkuat power penelitian dan menggunakan desain yang lebih baik (kohort retrospek1y'atau prospelctgj), serta meneliti insiden akibat kontak dalam sel dan risiko lama dipenjara.

---

Since 1993, WHO has determined TB as a global emergency because for that year it has been discovered that Mycobacterium tuberculosis has infected one third of population in the world. Indonesia has committed to prevent TB with DOTS strategy recommended by WHO since 1993. Subsequently Indonesia also carried out world target of Millenium Development Goals (MDG) aimed to decrease prevalence and mortality of TB 50% on 2015 (WHO, 2006) one of way to reach it is expansion of DOTS to jail.

Many incidents hom another countries indicating problems of TB in jail, and it is not great diiTer from jail situation in Indonesia Previous result of research proved that TB prevalence in DKI is 7,5 times bigger than other population generally, this things indicates TB with kind of it’s had environment complexity of jail simplified spreading of mycobacterium tuberculosis. From the result of assessment Gorges TB Initiative and continue surveillances in Dinkes DKI and Dinlces Bogor indicating of TB incident and a high number of case and tends to increase. The density of jail’s room dwelling found in almost all of jail in Indonesia according to result of assessment.

This research is study taken in jail using control case study, while the case is about incident of Lung TB at criminal had suffered in the time of research, compared with control group as TB suspect then, laboratory result showed their smear negative. The group of subjects are density of room dwelling as major variable, with age, education, occupation time in jail, body mass index, smoking, lighting in room’s jail, ventilation and humidity as covariate. Population in this study is all of registered prisoners at TB 06 (investigation of TB suspected) on April 2007 - April 2008. Study sample 1:2 proportionally consisted of 66 cases, 14 cases from Lapas Paledang, and 52 cases from Rutan Salemba. While control amount of 132, consist of 28 controls from Lapas Paledang and 104 from Rutan Salemba. Regression Logistic Binomial is used for xnultivariat analysis, to iind correlation density of room’s jail dwelling forward covariate to case of Lung TB.

Result of this study shows signiiicant density of room’s jail dwelling with Lung TB, p value = 0.001 with OR : 3.101 (95% CI; 1.560-6.163) without intervention of interaction and 3 other variables confounding are smoking, occupation time in jail and contact with TB active in room’s jail. It is concluded that prisoners who occupied in density jail more risk 3.101 times get TB than jail with less density. While result of bivariat analysis has significant correlation between contact with TB active, occupation time in jail and education with Lung TB.

Based on this study, researcher suggest to related institution in this case jail as place of population research to diminish a number of prisoners in their jail in order to handle over capacity problem. If it is hard to do then another way is by separating TB patient in intensive treatment phase and have an evaluation quarterly for suspected prisoners of TB yet result of laboratory investigation showed smear negative. It is expected for Dinkes Bogor and Sudinkes DKI Jakarta to make a great networking with regional jail, focus on decrease infection impact in jail and give an information about smoking effect for health. improvement of logistic supplies. Depkes and Ditjen Pemasyarakatan should intensity TB program with healthy jail program focusing on recondition physical environment and reinforce preventive strategic of TB in jail. Suggestion in science section and for the next study to be more powerful in it’s research and using better design of research (cohort retrospective or prospective), and also study the effect incident of interaction and occupation time in jail."

"The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) have been agreed globally in an unprecedented ambitious and innovative agenda for prosperity and peace for people and planet. This book provides a roadmap for achieving the paradigm shift to achieve the SGDs from an Educational perspective."

"Tulisan ini mengkaji pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dalam perspektif HI melalui studi literatur. Melalui metode taksonomi, tulisan ini menganalisis 46 literatur dan memetakannya dalam tiga tema: (1) faktor pembentuk keterkaitan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan; (2) kontribusi pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan; dan (3) kritik terhadap neoliberalisme terkait konsep dan praktik pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil pemetaan literatur menunjukkan bahwa industri pariwisata memberikan dampak multidimensional yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu,  terdapat struktur dan relasi kekuatan yang mendasari suatu aksi, norma, dan kebijakan mengenai pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang berjalan. Lebih jauh, tulisan ini  menemukan bahwa struktur dan relasi kekuatan saat ini didasari oleh pandangan neoliberal yang menempatkan aktor swasta sebagai pelaku pembangunan yang dominan bidang sosial, ekonomi, dan politik sehingga menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa industri pariwisata adalah arena politik yang terdiri dari kontestasi kuasa, kekuatan, dan kepentingan antar-aktor sehingga dibutuhkan partisipasi bottom-up dan diskusi inklusif agar kebijakan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Tulisan ini juga mengidentifikasi dua ceruk penelitian. Pertama, minimnya pembahasan keterkaitan pariwisata dalam agenda pembangunan berlanjutan dari kajian keamanan internasional. Dalam hal ini, konteks keamanan  non tradisional, termasuk keamanan manusia (human security) dapat digunakan sebagai dasar analisis. Kedua, terbatasnya literatur yang menempatkan negara maju sebagai objek analisis, padahal pembahasan tersebut  dapat menambah pemahaman  dan pembelajaran bagi akademisi HI dan pengambil kebijakan. 

---

This paper examines tourism and the sustainable development agenda from an international relations perspective through a study of literature. The author uses the taxonomic method to analyze 46 peer-reviewed literature and map them into three themes: (1) constructing factors of tourism and the sustainable development agenda; (2) tourism's contribution to the sustainable development agenda; and (3) criticism of neoliberalism on tourism concept and practice in the sustainable development agenda. The mapping of the literature indicates that the tourism industry provides a multidimensional impact in line with the sustainable development agenda. Furthermore, this paper identifies structures and power relations that construct actions, norms, and policies regarding tourism in the ongoing sustainable development agenda. Moreover, this paper’s analysis shows that the structure and power relations in question are neoliberalism, which strengthens private actors in all sectors; hence becomes a development challenge in itself. This paper concludes that the tourism industry is a political arena consisting of the contestation of power, strength, and interests between actors. Thus, bottom-up participation and inclusive discussion are needed in order for tourism policies and the sustainable development agenda can run optimally. This paper also identifies two research gaps. First, the linkage of tourism and the sustainable development agenda with security issues should be explored, in this matter human security as a non-traditional security approach can be used as an analytic framework. Second, there is limited literature that frame developed countries as the object of analysis, even though this discussion may be a lesson learned for HI academics and policy makers."

"Penerapan Teknologi Informasi atau TI telah mencakup berbagai bidang. Sehingga pemanfaatannya sudah menjadi kebutuhan semua organisasi lembaga ataupun perusahaan dalam maupun luar negeri. Dalam penerapan TI tersebut perlu suatu acuan agar terjadi keselarasan penerapan visi misi perusahaan. Acuan ini sering kita sebut sebagai Tata Kelola. Berdasarkan Visi Misi dari Perusahaan tempat penelitian, terdapat tiga pertimbangan sehingga memerlukan pengukuran tata kelola TI. Yaitu: 1. Mengukur keuntungan Investasi TI, 2. Mengukur Tingkat kapabilitas level tata kelola perusahaan, dan 3. Kondisi persaingan yang semakin pesat sehingga menuntut organisasi untuk terus berinovasi. Hubungan antara tata kelola TI dapat diukur menggunakan kerangka kerja COBIT. Kerangka kerja yang digunakan ialah COBIT 5, karena memiliki kriteria penilaian yang akurat, konsisten terhadap kondisi visi misi perusahaan sekarang ini. Oleh karena itu, COBIT 5 dapat menjadi metode evaluasi TI yang tepat dan mampu membantu Organisasi untuk mengetahui capability level dari tata kelola TI, dan tentu memberikan rekomendasi untuk organisasi di masa mendatang. Dari hasil yang dilakukan, pengukuran level kapabilitas di PT. XYZ adalah 4 dari skala 5. Dimana hasil tersebut masih belum sesuai dari harapan Kepala Divisi. Tetapi dari hasil tersebut menunjukkan penerapan Tata kelola TI di PT. XYZ sudah optimal.

---

Applied Information Technology has covered various fields. So that its use itself has become a necessity for all organizations, both domestic companies. In the application of IT, a reference is needed so that there is an alignment of implementation from company’s vision and mission. This referred to as Governance. Vision and mission based on the company research that there are three considerations that require measurement of IT Governance. These are: 1. Measuring profitability of IT Investment, 2. Measuring the level of corporate governance capability level, and 3. The competitive conditions require organizations to continuously improvement. This case can be measured using the COBIT Framework. In this study, researcher using COBIT 5 because this has accurate assessment criteri and consistent. Therefore, COBIT 5 can be appropriate IT evaluation method and is able to determine the capability level of IT Governance, and this course provide the best recommendations for oganizations in the future. From the results of assessment, we assumed that IT Governance from PT. XYZ is 4 out a scale of 5. This result is still not in line with expectation from Division Head. But from these results indicate the application of IT governance at PT. XYZ is already optimized."

"Pembentukan variabel ekonomi makro dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai konsep dari ilmu-ilmu lain seperti ilmu fisika dan ilmu fikih mengenai tujuan syariah. Ilmu fisika dipakai untuk dapat menjelaskan mengenai apa hal utama yang seharusnya diukur oleh variabel ekonomi makro ini yaitu sifat transfer kekayaan yang dilakukan dalam perekonomian. Sedangkan ilmu fikih dipakai untuk membedakan sifat baik atau buruknya bentuk transfer kekayaan itu. Variabel ekonomi makro yang dihasilkan ini memiliki bentuk yang sangat mirip dengan variabel makro PDB. Perbedaannya adalah adanya berbagai indikator pembobot seperti indeks penjagaan agama, indeks distribusi kekuatan ekonomi, dan juga tingkat kualitas kerja aparatur negara. Selain itu variabel ekonomi makro ini tidak memperdulikan nilai investasi melainkan menggantinya dengan nilai kekuatan akal di negara tersebut.Hasil pengujian dari variabel ekonomi makro ini menunjukkan bahwa negara Indonesia yang memiliki PDB sekita 800 miliar dollar ternyata hanya memiliki nilai penjagaan harta sekitar 70 juta. Makna dari ini adalah hanya sekitar 70 juta jiwa manusia (sekitar 31 persen dari total penduduk) yang dapat dibuat makmur baik secara fisik, maupun rohani dan juga akal dari seluruh kegiatan ekonomi di negara ini. Nilai negara Amerika Serikat adalah mencapai angka 247 juta (sekitar 82 persen dari total penduduk) dan nilai untuk negara RRC adalah sekitar 964 juta (sekitar 73 persen dari total penduduk).

---

Creating a macroeconomics variable can be done by combining concept from another discipline like the Physical science and Fiqh knowledge. Physical science is used to explain what is the best thing an macroeconomics variable should measure, that is the transfer of wealth, and not the wealth itself. And the Fiqh knowledge is used to determine whether good or bad one kind of wealth transfer is. This macroeconomic variable that is created has form that is very similar to the GDP variable. One difference lies on some of the weighted indicator used like the accomplishment of religion, the distribution of economic strength, and the quality of work done by government officer. Another difference is this macroeconomic variable doesn?t count the value of investment a country has, but instead using the value of brain power that country has. The result from testing this macroeconomic variable shows that Indonesia, a country lies on khatulistiwa, despite having about 800 billion dollars on their GDP, only have about 70 million value of prosperity. It means only about 31 percent of its population can have prosperity from all kinds of its economic activities. The result from United States shows that it has about 247 million value of prosperity (about 82 percen of total population). And the result from People?s Republic of China shows that it has about 964 million value of prosperity (about 73 percent of total population)."

"ABSTRACTPada bulan September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi pembangunan global yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan holistik dengan tiga prinsip: universal, integrasi, dan leave no one behind yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup 17 tujuan untuk menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang sebelumnya diadopsi oleh masing-masing negara dari tahun 2000 hingga 2015. Pencapaian SDGs membutuhkan partisipasi semua pihak sehingga memerlukan mekanisme koordinasi yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Skripsi ini menggunakan pendekatan post positivis dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak permasalahan terkait dengan koordinasi antar para pemangku kepentingan yang menghambat pendayagunaan Tim Koordinasi Nasional SDGs. Oleh karena itu, sebagai koordinator dan aktor utama, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS perlu untuk membangun mekanisme koordinasi yang tepat dan partisipatif untuk memastikan setiap partisipasi pemangku kepentingan.

---

ABSTRACTIn September 2015, The United Nations (UN) adopted a global development which aims to promote a hollistic development with three principles: universal, integration, and leave no one behind. Reffered to as the 2030 Agenda for Sustainable Development, this agenda encompasses 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that built on the previously adopted Millenium Development Goals (MDGs) by individual countries from 2000 to 2015. Needless to say, achieving SDGs requires coordination mechanism that ensure participation. Following the adoption of the 2030 Agenda for Sustanable Development, Indonesian government under President Joko Widodo issued Presidential Decree and form National Coordination Team (NCT)  led by President Joko Widodo. This thesis uses post positivist approach with in-depth interview and literature review as data collection method. The result shows there are many problems related to coordination within stakeholders in the team. Therefore, as a coordinator National Ministry of Planning and Development needs to build a coordination to ensure every stakeholder participation."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan karakteristik direksi, yang berupa ukuran direksi, proporsi direksi independen, keberadaan direksi wanita, keberadaan direksi warga negara asing, dan aktivitas direksi, yang berupa jumlah rapat direksi yang diadakan dalam satu tahun dan persentase kehadiran direksi dalam rapat-rapat tersebut, terhadap kualitas laporan keberlanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) di lima negara Top 5 Negara Asia Tenggara yaitu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tahun pelaporan 2016 dan 2107. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi ordinary least square terhadap data sekunder yang dikumpulkan melalui situs perusahaan atau datastream. Pengukuran terhadap kualitas laporan keberlanjutan dilakukan dengan proses scoring manual terhadap pemetaan GRI Standard dan GRI G4 dengan tujuh belas tujuan dalam SDGs. Temuan penelitian ini adalah adanya signifikansi keterkaitan persentase kehadiran direksi dalam rapat direksi dan keberadaan komite CSR dengan kuaitas laporan keberlanjutan dalam observasi penelitian sehingga meningkatkan pentingnya peran komite CSR dalam penyusunan laporan keberlanjutan, terutama di negara Asia Tenggara dalam penelitian dan meningkatkan ugensi untuk mempromosikan adanya komite CSR dalam perusahaan, khususnya bagi perusahaan terbuka.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the characteristics of directors, in the form of board size, the proportion of independent directors, the presence of female directors, the presence of foreign directors, and directors activities, in the form of a number of board meetings held in one year and the percentage of directors in meetings, on quality of sustainability reports is in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) in the five Top 5 Southeast Asia countries, which are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines in the 2016 and 2107 reporting years. This research was conducted using ordinary least square regression of secondary data collected through the companys website or datastream. The measurement of the quality of sustainability reports is carried out with a manual scoring process on the GRI Standard and GRI G4 mapping with seventeen objectives in the SDGs. The findings of this study are the significance of the relationship between the percentage of directors` attendance at the board of directors and the existence of CSR committees with the quality of sustainability reports in research observations, thus increasing the importance of CSR committees in the preparation of sustainability reports, especially in Southeast Asian countries in research and enhancing incentives to promote CSR committees within the company, especially for public companies."