Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Good governance merupakan suatu konsep ideal untuk diimplementasikan karena dapat memberikan banyak manfaat. Dengan diterapkannya good governance kehidupan masyarakat dan kemajuan ekonomi dapat diwujudkan. Adanya good governance juga dapat merribantu terciptanya keseimbangan kekuatan antara negara, masyarakat dan dunia usaha. Good governance juga dapat menjamin adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu negara, masyarakat dan dunia usaha.

Kemajuan ekonomi dapat tercipta bila terdapat kepastian usaha, kerangka hukum yang jelas dan tidak adanya atau tingkat KKN yang rendah dalam kehidupan masyarakat. Disinilah perlunya good governance, yang menjadi Iandasan pokok tercapainya tujuan negara, timbulnya kepercayaan masyarakat dan kondisi perekonomian yang sehat.

Untuk dapat mengimplementasikan good governance terdapat beberapa hambatan dan persyaratan. Untuk mengatasinya perlu suatu perencanaan strategis yang menyangkut visi dan misi organisasi yaitu mewujudkan good governance dalam kehidupan bernegara. Perencanaan ini membutuhkan proses pengorganisasian, yang lebih lanjut akan membutuhkan suatu change management. Change management ini diperlukan untuk mempermudah proses internalisasi dan implementasi good governance.

Salah satu cara untuk melihat implementasi good governance adalah dengan mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah kepada stakeholder tentang segala sikap dan perbuatan pemerintah, baik yang menyangkut perumusan kebijakan, pemberantasan KKN ataupun penggunaan sumber daya yang sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Ini semua membutuhkan suatu indikator yang kongkrit, yang telah disusun dalam perencanaan strategis pemerintah.

Studi ini merupakan studi kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan berusaha memperlihatkan pentingnya strategic planning guna mencapai akuntabilitas. Strategic planning pada sektor publik merupakan deskripsi tentang strategi dan model implementasi akuntabilitas dari good governance pada sektor publik. Studi ini berusaha untuk menganalisa bagaimana membangun dan menerapkan konsep akuntabilitas dengan melakukan perencanaan strategis.

Untuk inelakukan penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran, tipe penelitian yang dilakukan di sini adalah exploratory research. Dengan tipe penelitian ini dapat diketahui permasalahan yang sebenamya, alternatif penyelesaiannya dan variabel yang relevan. Adapun proses penelitian yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan dengan in-depth interview. Hasil interview ini dianalisa dengan menggunakan berbagai teori yang terdapat dalam data sekunder dan literatur.

Berdasarkan hasil interview yang ada, terlihat bahwa perencanaan strategis yang dipergunakan untuk organisasi sektor publik bersifat khas mengingat sektor publik memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan sektor swasta. Karakteristik unik tersebut mengacu pada stakeholders sektor publik yang lebih beragam dibandingkan sektor swasta dan memegang peranan penting dalam penyusunan rencana strategisnya. Selain itu sektor public memiliki tujuan yang sangat abstrak sehingga sulit untuk dikuantifisir, meskipun dalam skala kecil, BPKP telah berusaha untuk mengkuantifisirnya dengan mengembangkan suatu sistim untuk mengimplementasikan konsep akuntabilitas dari pelaksanann strategic planning dari organisasinya. Selain sifat khas terse but, ternyata sektor publik juga perlu mempertimbangkan desired goals, external support dan kapasitas orgamsasi. BPKP telah berusaha untuk mendefinisikan desired goals, visi dan misi secara jelas, terarah dan konkrit dalam perencanaan strategis mereka. Hal ini selanjutnya patut menjadi pertimbangan bagi pemerintah apakah akan mengambil model yang dipergunakan oleh BPKP dalam perencanaan strategisnya.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pola yang dipergunakan oleh BPKP mengingat temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki kesulitan untuk mendeskripsikan tujuan organisasinya secara lebih konkrit dan dapat diukur. Selain itu pemerintah perlu pula memperhatikan kapasitas organisasi dan kemampuan sumber daya manusianya sehingga dapat melakukan strategic planning dengan baik.

Abstrak :
Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan keinginan sebagian besar masyarakat seiring dengan lahirnya era reformasl. Good governance hanya dapat dicapai melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi dan pemerintah, partisipasi dari masyarakat mulai dari pembuatan keputusan sampal dengan evaluasi, dan adanya pertanggungjawaban (akuntabllitas) penyelenggara pemerintahan atas pelaksanaan keglatan dan pogram dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan tiga pilar tersebut diharapkan akan adanya balance governance, yaitu kepemerintahan yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk mewujudkan good governance tersebut telah banyak peraturan perundangan yang diterbitkan. Peraturan tersebut antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerntah dan beberapa peraturan tentang penganggaran, yaitu PP Nomor 105 tahun 2002, KepMendagri Nomor 29 tahun 2002 dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keharusan untuk menyusun APED dengan pendekatan kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap konsep dan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam pen yusunan APBD Pemerintah Daerah dan memberikan masukan kepada pihak berwenang dalam perumusan kebijakan guna mendorong terwujudnya penerapan sistem penganggaran pendekatan kinerja dalam penyusunan APBD secara memadai . Penelitian bersifat verifikasl hipotesis dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan membandingkan konsep anggaran kinerja menurut KepMendagri Nomor 29 Tahun 2002 dengan penerapannya di Pemerintah Kota Bogor dan konsep teori anggaran berbasis kinerja.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu menganalisis peran politik dalam proses penyusunan anggaran pada saat tahapan evaluasi antara kepala daerah dengan DPRD serta memberikan rekomendasi proses penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan peran politik supaya tidak disalahgunakan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya informasi yang mengungkapkan tentang penyalahgunaan peran politik dalam proses penyusunan anggaran (mafia anggaran). Penyusunan anggaran yang tidak benar justru menjadi peluang awal terjadinya korupsi. Penelitian memberikan saran dan rekomendasi tentang proses penyusunan anggaran dengan adanya keterlibatan peran politik. Objek penelitian ini adalah kabupaten DEF di Pulau Sumatera yang memiliki kasus korupsi berkaitan dengan anggaran sebagaimana informasi yang dipublikasikan oleh KPK pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan metode konten dan tematik dengan kuesioner dan wawancara. Kuesioner dan wawancara didesain berdasarkan rumusan masalah dan disebarkan kepada pegawai yang melakukan proses penyusunan anggaran (bagian perencanaan SKPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran politik memberikan peran negatif dan positif. Peran politik tidak hanya memberikan dampak positif (berupa alat penyaluran aspirasi publik) tetapi juga terdapat risiko negatif yaitu konflik kepentingan yang disalahgunakan untuk hal tertentu. Peran politik lebih tidak bergantung pada peraturan, salah satunya politik dapat disalahgunakan untuk mengubah kegiatan atau program dalam anggaran dengan dasar kepentingan. Penelitian menemukan bahwa untuk mengakomodasi keterlibatan peran politik dalam proses penyusunan anggaran perlu adanya pengendalian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran. ......This research has two main objectives, revealing the role of politic in budget process and giving recommendation on how budget process is able to accommodate them. This research is motivated by the information that politic is misused (budget mafia). Missaproriation of budgeting process whichs not following strategic policy is an initial of fraud. This study analyzes further about budget process with the involvement of politic. The object of this research is city of DEF one of the city in sumatera island where this region is having some cases of coruption related to budget published by KPK 2018.This research uses qualitative research and case studies which explains why and how the phenomena is occured. The analysis used content and thematic method by open questionnaires and interview. Questionnaries and interview are designed based on research question and distributed to employees who ever involved in budget process (planning division). The results shows that politic gives negative and positive role. Politic is not only give positive impact as public channel but also negative risk such as conflict of interest whereas politic is abused for certain interest. Politic is more independence than rule. The forms of politic is misused due the changes the budget activity or program. It is found that Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) has important role to help the control by managing the budget change compare to goals and objectives.