Ditemukan 198 dokumen yang sesuai dengan query
Buchanan, James M.
Indianapolis: Liberty Fund, Inc., 1999
R 320.01 BUC c (V)
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Bryan, Leslie Aulls
New York: The Dryden Press , 1953
658.788 BRY t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Christou, Richard
London: Sweet and Maxwell, 2010
346CHRS001
Multimedia Universitas Indonesia Library
Rosen, Harvey S.
Homewood, : Richard D. Irwin, 1991
336.73 ROS p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Aronson, J. Richard
New York, : McGraw-Hill , 1985
336.73 ARO p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Go, Jae Hee
Seoul: Munyemadang, 2009
KOR 930.151 9 GOJ u
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Siregar, Pardomuan
1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fikri Fardhian
"Kegiatan ekonomi yang ada saat ini senantiasa mengutamakankan aspek efisiensi. Jasa titipan, sebagai salah satu sektor usaha yang berkembang begitu pesat juga menerapkan prinsip efisiensi tersebut melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pengiriman barang, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. PT. Citra Van Titipan Kilat sebagai pelaku usaha jasa titipan juga mencantumkan klausula baku pada "syarat dan pedoman pengiriman barang". Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh TIKI, terdapat beberapa klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK, sehingga klausula tersebut batal demi hukum dan pihak TIKI wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan UUPK.
Today’s economical activities are always consider the aspect of efficiency as the most important thing. The delivery services as one of the most rapidly developed business sector are also apply the efficiency principle by mean of the inclusion of standard clause on the delivery agreement, it has also being done to avoid lengthy negotiation. PT. Citra Van Titipan Kilat as one of the delivery service company is also puts down the standard clause on the the "conditions and manual of delivery". The law number 8Year 1999 regarding consumer protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clause. On the TIKI’s standard clauses, there are some of them which is against the article 18 of UUPK, therefore the clauses are considered "null and void" and TIKI is obliged to accommodate its standard clause with the rule of UUPK."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24856
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Pane, Afrida Liyanti
"Skripsi ini membahas mengenai pengasuransian pengangkutan barang lewat darat, khususnya untuk pengangkutan produk food and beverages, dimana pembahasan dilakukan pada pengaturan terkait kebijaksanaan underwriting, penentuan jenis kontrak yang dipergunakan, penentuan premi dan penentuan jumlah ganti kerugian dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan, serta prosedur klaim yang dipergunakan perusahaan asuransi dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan untuk produk asuransi tersebut. Hasil temuan dari penulisan skripsi ini adalah pengunaan kontrak asuransi pengangkutan barang lewat darat yang berdasarkan kepada kontrak Sum of Money, dengan penentuan jumlah premi yang disesuaikan dengan jenis kontrak asuransi, sedangkan penentuan ganti kerugian yang tetap memperhatikan Actual Cash Value dan Actual Loss. Kemudian bahwa proses underwriting maupun prosedur klaim dalam pengasuransian barang dalam kegiatan pengangkutan barang lewat darat tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan kewajiban setiap perusahaan asuransi untuk menentukan kebijaksanaan underwriting dan prosedur klaim yang dipergunakan untuk produk asuransi yang bersangkutan, dengan tetap mematuhi batasan dan aturan umum yang diberlakukan di dalam Peraturan Perundang-undangan.
This thesis discusses the juridicial analysis of the carriage of goods by land insurance, particularly for the transport of food and beverages products, in which the discussion conducted at the discretion of the regulations related to underwriting, the determination of the type of contract used, the determination of premiums and determining the amount of compensation in the occurence of insured risks, as well as claims procedures used in the event of an insurance company that insured the risk for the insurance product. The findings of this analysis is the use of the insurance contract this kind of insurance is based on the contract Sum of Money, by determining the amount of the premium that is tailored to the type of insurance contract, while determining the compensation due regard Actual Cash Value and Actual Loss. Then the process of underwriting and claims procedures in the carriege of goods by land insurance activities are not regulated in detail in the regulation and become the obligation of every insurance company to determine the wisdom of underwriting and claims procedures used for insurance products is concerned, while still adhere to the restrictions and the general rules that apply in the regulation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54437
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Amalia Dwicitawati Hartono
"Penelitian ini menganalisis kasus antara India dan Belanda berkaitan dengan penangguhan obat generik dalam transit yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual properti. Hukum yang mengatur masalah ini adalah General Agreements on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement), Doha Public Health Declaration, EU Regulation dan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Hasil penelitian ini adalah solusi untuk permasalahan hukum dalam pemberian akses untuk obat, kami berharap dapat belajar dari kasus yang berkaitan dengan penangguhan obat generik dalam transit oleh pegawai pabean Belanda yang menghambat perdagangan yang sah. Skripsi ini menyarankan bahwa seharusnya tidak ada negara yang diperbolehkan untuk menangguhkan obat generik yang sedang transit. Melalui saran ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam mendorong masyarakat menentang ancaman kehidupan terhadap obat palsu dan memungkinkan adanya akses terhadap obat-obatan yang dapat menyelamatkan banyak orang.
This research is analyzing the case between India and Netherlands with regard to the This research is analyzing the case between India and Netherlands with regard to the suspension of in transit generic drugs that is infringing intellectual property rights. The laws governing this issues are The General Agreements on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement), Doha Public Health Declaration, EU Regulation and Law No. 17 of 2006 concerning amendments to the Laws number 10 of 1995 on Customs. The results of this research are solutions to legal issues in providing access to medicine, we hope to learn from this case that relates to the suspension of in transit generic drugs by Dutch custom authorities that impedes legitimate trade. The thesis suggests that no country should be allowed to suspend in transit goods in form of generic drugs. Through this suggestion, hopefully the author could contribute help in supporting public against life threatening dangers imposed by fake medicines and in enabling access to life-saving medicines."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53194
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library