Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Pemerintah Universitas XYZ, dan Kasubag Pengawasan serta Kasubag Pemilihan Penyedia. Selanjutnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP), rekap data pengadaan, dan dokumen pengadaan serta data pendukung lainnya seperti mempelajari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal terhadap mekanisme pengadadaan barang dan jasa Universitas XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ sebagian besar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal sebagai berikut: RUP yang disusun belum berfungsi sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga membuka peluang terjadinya pemecahan paket dan rencana realisasi yang tidak dapat dimonitoring.

---

ABSTRACT
This study aims to explain the procurement mechanism of goods and services at XYZ University and identify weaknesses of internal controls in procurement of goods and services at XYZ University. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained through structured interviews with 4 respondents such as Head of Procurement Section and Committing Officer (PPK) of XYZ University Government Fund, and Sub-Head of Supervision and Sub-Head of Provider Selection. Furthermore, the General Plan of Procurement (RUP), procurement data recapitulation, and procurement documents as well as other supporting data such as studying Presidential Regulation number 54 of 2010 and its amendments to know compliance with regulations and internal control over XYZ University's goods and service delivery mechanism. The results showed that the procurement mechanism of goods and services of XYZ University has been in accordance with the prevailing rules and regulations but still found some weaknesses in the internal control as follows: The RUP has not functioned as a function of planning and control so that opens the opportunity for the breaking of packages and plans realizations that can not be monitored.

Abstrak :
Direksi merupakan pihak yang bertindak mewakili perusahaan suatu perseroan terbatas, termasuk mewakili perseroan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan. Tanggung jawab direksi tentu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk juga tanggung jawab direksi dalam proyek pengadaan barang dan jasa dipemerintahan. Pada penelitian ini penulis melakukan Penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus disampaikan secara deksriptif analitis. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Direksi dapat dimintai pertanggunjawaban selaku pihak yang mewakili perseroan terbatas, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administrasi, serta adanya kepastian hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan. ......The Board of Directors is the party acting on behalf of the company of a limited liability company, including representing the company in the procurement of goods and services in the Government. The responsibilities of the board of directors are of course strictly regulated in the Limited Liability Company Law, including the responsibility of the board of directors in government procurement projects. In this study, the authors conducted normative legal research through a statutory approach and a descriptive analytical case approach. The results of this study found that the Board of Directors can be held accountable as a party representing a limited liability company, can be held accountable for civil, criminal and administrative matters, as well as legal certainty in the judge's consideration in deciding cases in the procurement of goods and services projects in the Government.

Abstrak :
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai otonomi daerah mengakibatkan daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu tugas dari pemerintah daerah yaitu melaksanakan pembangunan didaerah yang dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melakukan pembangunan dermaga Labuhan Haji, namun sejak di bangun pada tahun 2007, sampai sekarang dermaga tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal karena terdapat berbagai masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan good governance pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan daerah. Penelitian ini meninjau kasus pembangunan dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan dermaga Labuhan Haji tidak sesuai dengan prinsip good governance yaitu efisien, efektif dan akuntabel. ......The Law on Local Government governing regional autonomy resulted in the region having the right and obligation to regulate and take care of the interests of the community and is authorized to regulate and take care of its own governmental affairs. One of the tasks of the local government is to carry out development in the area where the development aims to prosper its people it is also carried out by the East Lombok Regency Regional Government which conducts the construction of Labuhan Haji Pier, but since it was built in 2007, until now the pier cannot be used optimally because there are various problems. This research was conducted to find out the implementation of good governance of procurement of goods and services in regional development. This research reviewed the case of the construction of Labuhan Haji pier in East Lombok Regency. This research was organized by the type of juridical-normative research. The results showed that the construction of Labuhan Haji pier was not in accordance with the principle of good governance, namely efficient, effective and accountable.

Abstrak :
ABSTRAK
Luasnya lingkup keuangan Negara berpotensi menyebabkan pemahaman kerugianBUMN merupakan tindak pidana korupsi. Menurut teori transformasi kekayaan Negarapenyertaan modal negara pada BUMN telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN.PT PLN Persero sebagai perseroan terbatas memberlakukan ketentuan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk prinsip Business JudgementRule dalam Pasal 97 sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban keputusanbisnis yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Suatu ukuran Business Judgment Ruleadalah kerugian yang timbul bukan karena kesalahan/kelalaian direksi, direksi beritikadbaik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, tidak memilikibenturan kepentingan dan telah mengambil tindakan mencegah timbul atau berlanjutnyakerugian. Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan danwawancara. Direksi PT PLN Persero berusaha konsisten menjalankan prinsip BusinessJudgement Rule sejak tahap perencanaan pengadaan hingga manajemen aset denganmengacu pada ketentuan Anggaran Dasar, batasan kewenangan, Board of Manual,ketentuan yang berlaku dan mengadopsi good procurements yaitu mengimplementasikanPendekatan strategis, Fokus Value for Money, Organisasi, Kultur Profesionalisme danPengendalian Risiko. Pengambilan keputusan/kebijakan korporasi dilengkapi denganjustifikasi. Apabila terdapat indikasi kerugian pada pengadaan barang dan jasa di PTPLN Persero untuk penyelesaian permasalahan hukumnya sebaiknya ditinjau terlebihdahulu berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Administrasi. PertanggungjawabanHukum Pidana seharusnya menjadi ultimum remidium atau sarana terakhir yangditerapkan.

---

ABSTRACT
The widespread scope of a state rsquo s financial has the potential to cause the financial loss inrelated to BUMN state owned enterprises to be the kind of of criminal acts of corruption.Whereas according to the theory of transformation of state assets, the partial state rsquo s capital inBUMN has transformed to become the asset of BUMN. Considering that PT PLN Stateowned electricity company is a limited liabilty company, in running their routine activity,therefore,they apply the provisions of Law No. 40 Tahun 2007 on limited liability companyinclusive of Business Judgement Rule principle in article 97 that constitutes legal protectionover the accountability of the funds in each and every business rsquo decision that results in a lossof the company. A measure of Business Judgement Rule is the loss that does not occurbecause of the fault the board of directors, in fact, they have good intentions and conductcarefully according the benefit and objective of the company, does not have personal interest,and has taken actions to prevent the occurrence or continuity of the loss. Business JudgementRule must be applied in the process first started in the pre decision, the decision phase, up tothe post phase decision. This normative legal research method is used literature study andinterviews. The boards of directors of PT PLN Persero have consistenly conducted theprinciple of Business Judgement Rule started in the planning phase of procurement of goodsand services up to management assets based on The Articles Of Association, provisions ofauthority constraints Board of Manual of Director and Commissioners Indonesian law regulations, adopting good procurements by applying a Strategic Approach, Value focus forMoney, and Profesionalism Organization, Professionalism Culture and Risk Control. Everydecision or corporate policies shall be conducted with any justification. If there is any loss damage indication in many of the procurement of goods and services in reinsurance in PTPLN Persero , the settlement of the lawsuit should be reviewed beforehand based on civillaw and through the administrative law. The accountability reports on the criminal law aresupposed to be the ultimum remidium or the last facility applied.

Abstrak :
Bank Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang baik, salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja pengadaan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar efisiensi dan efektivitas proses pengadaan semakin meningkat. Berdasarkan studi literatur, salah satu metode untuk meningkatkan kinerja pengadaan adalah dengan mengukur tingkat kematangan proses pengadaan agar dapat diketahui komponen pengadaan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi berdasarkan analisis gap terhadap kondisi eksisting kematangan proses pengadaan dengan menggunakan Procurement Maturity Model (Guth, 2010) untuk meningkatkan kinerja pengadaan di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk menyusun konsep strategi peningkatan yang akan dibahas secara mendalam melalui focus group discussion untuk menghasilkan strategi peningkatan tingkat kematangan proses pengadaan di Bank Indonesia. Strategi tersebut kemudian divalidasi sehingga dihasilkan rekomendasi strategi peningkatan tingkat kematangan pengadaan. Hasil dari penelitian ini adalah 21 strategi yang disarankan untuk diimplementasikan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja proses pengadaan barang dan jasa di Bank Indonesia. ......Bank Indonesia has very important duties to achieve and maintain the stability of the Rupiah value. In carrying out its functions, Bank Indonesia needs to be supported by good institutional management, one of which is in the procurement. Procurement performance improvement needs to be done continuously hence the efficiency and effectiveness of the procurement will increase. Based on literatures, method to improve procurement performance is by measuring the procurement maturity level to identify which procurement components need to be improved. This research aims to produce improvement strategies based on a gap analysis of the existing procurement maturity level using the Procurement Maturity Model (Guth, 2010) to improve procurement performance at Bank Indonesia. This research uses literature studies and surveys by distributing questionnaires to respondents at the Strategic Procurement Department of Bank Indonesia. Subsequently, literature studies were conducted to formulate conceptual improvement strategies that would be discussed in focus group discussions to produce strategies. These strategies are then validated to produce recommendation in the form of strategies to increase the procurement maturity level. The results of this study are 21 strategies that are suggested to be implemented by Bank Indonesia to improve the performance of the procurement process at Bank Indonesia.

Abstrak :
Konsep perlindungan hukum bagi konsumen telah mengalami perubahan yang signifikan, baik secara nasional maupun internasional. Perubahan tersebut dapat tercermin berdasarkan doktrin yang ada dalam perlindungan konsumen. Doktrin dimaksud, diantaranya, adalah Caveat Emptor yang dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menjadi Caveat Venditor. Kedua doktrin ini berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen. Tanggung jawab dimaksud dapat dilihat apakah bertumpu kepada tanggung jawab dalam diri konsumen atau dalam diri pelaku usaha. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha juga dapat dilihat dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, salah satunya yang dilakukan melalui e-purchasing. Transaksi melalui e-purchasing ini dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian spesifikasi. Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, dan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT Btn, menyatakan bahwa telah dilakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Salah satu penyebab timbulnya kerugian negara tersebut adalah akibat adanya perbedaan spesifikasi antara barang yang dipesan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi X dengan barang yang dikirim oleh PT AAA. Dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai keberlakuan doktrin Caveat Emptor dan Caveat Venditor terhadap ketidaksesuaian spesifikasi berdasarkan ketiga putusan tersebut di atas. ......The concept of legal protection for consumers has significantly changes, either nationwide or internationally. These changes can be reflected based on existing doctrine in consumer protection. Among these doctrines are Caveat Emptor which has been shifting into Caveat Venditor. These two doctrines are closely related to the principle of responsibility in consumer protection law. The responsibility can be seen emphasize it is responsibility whether by the consumers or within the business actors. The legal relationship between consumers and business actors can also be seen in government procurement of goods and/or services, one of them are performed through e-purchasing. The transactions by e-purchasing can potentially cause the specification non-conformity. Based on District Court Decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, District Court Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, and High Court Decision Number 17/PID.SUS-TPK/2022/PT Btn, stated that the state losses are caused by the criminal act of corruption. One of the causes of state losses was due to the differences in specifications of the goods ordered by the Education and Culture Department of Province X and the goods sent by PT AAA. This research will analyze the applicability of the Caveat Emptor and Caveat Venditor doctrines to specification non-conformity based on the three decisions mentioned above.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis sinkronisasi vertikal dari peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa serta implikasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktriner/normatif dengan melakukan analisis isi dilanjutkan analisis sinkronisasi vertikal. Bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian diketahui bahwa taraf sinkronisasi asas hukum tidak selalu sejalan antara prinsip dasar dalam konstitusi dengan peraturan perundangan sebagai aturan pelaksana. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan LPDUK masih secara konvensional belum menggunakan SPSE serta terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Dalam ketentuan Peraturan Direktur LPDUK banyak mengadopsi ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implikasi dari ketidaksinkronan adalah terjadinya conflict of norm, solusinya digunakan asas hierarki untuk vertikal, sedangkan untuk horizontal digunakan asas “lex posteriori derogate lex priori” dan asas “lex specialis derogate lex generalis”. Akibat nyata dari conflict of norm tersebut menimbulkan interpretasi hukum dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing. ......This study analyzes the vertical synchronization of laws and regulations concerning the Procurement of Goods / Services management and their implications. This research was conducted with a doctrinal / normative approach by conducting content analysis followed by vertical synchronization analysis. The primary legal material is in the form of statutory regulations that regulate and relate to the procurement of goods / services. The results showed that the level of synchronization of legal principles is not always in line between the basic principles in the constitution and the statutory regulations as implementing regulations. In the implementation of procurement of goods or services, LPDUK (Sports and Business Fund Management Institution) has not conventionally used SPSE and there are several things that are not appropriate in their implementation. In the provisions of the LPDUK (Sports and Business Fund Management Institution) regulations, many have adopted the provisions of Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods / Services. The implication of the unsynchronization is the occurrence of a conflict of norm, the solution is to use the hierarchy principle for vertical, while for horizontal use the principle of "lex posteriori derogate lex priori" and the principle of "lex specialis derogate lex generalis". The real impact of the conflict of norms has led to legal interpretations in the procurement of goods / services in accordance with the interests of each sector.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi saat ini sangat meningkat pesat, yang menimbulkan adanya produk digital yang tidak memiliki bentuk fisik yang ditransaksikan secara lintas batas negara dan banyak dimanfaatkan oleh konsumen akhir dalam transaksi business-to-consumer (B2C). Penelitian ini membahas mengenai sulitnya pengadministrasian prinsip tujuan barang dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia atas transaksi pemanfaatan produk digital dari luar daerah pabean dalam transaksi B2C yang menggunakan mekanisme customer collection/reverse charge. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan regulasi Goods and Services Tax (GST) di Australia dijadikan dasar komparasi untuk dapat menentukan desain kebijakan administrasi dalam mengatasi kesulitan pengadministrasian tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dikomparasikan, regulasi PPN di Indonesia dengan GST di Australia memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam pengadministrasiannya. Perbedaan tersebut diantaranya dalam hal ketentuan pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk pihak penyedia produk digital dari luar negeri di masing-masing negara agar dapat melakukan pemungutan PPN/GST, definisi yang jelas mengenai termasuk kemana produk digital ini, dan juga tata cara pemungutan dan pelaporan PPN/GST yang terutang atas transaksi ini di Australia yang menekankan kepada supplier collection. Desain kebijakan yang dapat diberikan dari hasil komparasi tersebut adalah dengan membuat mekanisme pendaftaran baru untuk pihak penyedia produk digital dari luar Indonesia agar dapat melakukan pemungutan PPN atas transaksi dari konsumen akhir dengan cara disimplifikasikan mekanisme pendaftaran serta kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

ABSTRACT
The rapid development of technology nowadays resulting in a product which has no physical form whatsoever called digital product that can be transacted across countries with end users can easily utilize those products via internet in business-to-consumer (B2C) transaction. This research discusses about the difficulty in administrating the collection of Value Added Tax (VAT) in Indonesia in regards with the destination principle for digital product supplies from overseas in B2C transaction that currently using the customer collection/reverse charge mechanism. The methodology used in this research is qualitative approach with qualitative data analysis technique. Regulation comparison between VAT in Indonesia and Goods and Services Tax (GST) in Australia is set to be the basis in determining the policy design to address the difficulty that is mentioned. The result from this research shows that in terms of regulation comparison, there are significant differences in how both countries administer the collection of VAT/GST. Those differences are the provision regarding the registration for foreign suppliers of digital products to collect VAT/GST, clear definition regarding which categories these digital supplies belong to, and the procedures to collect and report the VAT/GST payable in this transaction with Australia using the supplier collection mechanism to administer that. Policy design based on that comparison is that Indonesia needs to create new registration system for foreign suppliers of digital products so they could collect VAT from their end users consumers for this transaction with simplified mechanism for both registration and their fulfilment of tax obligations.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini berisi bagaimana prosedur pengadaan alat kesehatan di rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ruang lingkup permasalahan hukum dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan di rumah sakit serta analisis putusan No.06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mam. Pembahasan dilakukan melalui analisis putusan No.06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mam. Bentuk penelitian ini yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan Prosedur pengadan alat kesehatan di Rumah Sakit dibagi menjadi beberapa tahap. Tahapan tersebut dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia barang dan jasa hingga pelaksanaan kontrak. Pengadaan barang dan jasa dapat ditinjau dari 3 tiga aspek hukum yakni hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi Negara. Dalam putusan 06/Pid.Sus/2015/PN.Mam, Dr H. Suparman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menjadi terpidana kasus tindak pidana korupsi karena tidak mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dengan baik, serta menerima uang suap dari Suwardi Koeshadhi sebesar Rp 50.000.000 Lima Puluh Juta Rupiah . Saran yang dapat diberikan untuk permasalahan tersebut adalah harus menegaskan pelaksanaan E-Procurement dengan panduan teknis dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACT
This thesis discusses how the procurement procedures of medical devices in hospitals is based on legislation in force, the scope of the legal issues in the procurement of medical equipment in hospitals as well as analysis of the Verdict Number .06 Pid.Sus TPK 2015 PN.Mam. The discussion conducted through analysis of the Verdict Number Pid.Sus TPK 2015 PN.Mam . This research form is normative juridical qualitative methods. The study concluded the procurement procedures of medical equipment in the hospital is divided into several stages. The beginning stages of planning, preparation of procurement, the selection of providers of goods and services through the implementation of the contract. Procurement of goods and services can be viewed from three 3 the legal aspects of civil law, criminal law and the law of the State administration. In its Verduct number 06 Pid.Sus 2015 PN.Mam, Dr H. Supaman as a Budget Authority convicted of corruption because he did not coordinate, monitor and evaluate the activities of procurement of medical equipment in Province Hospital of West Sulawesi quiet well, and receive bribery money from Suwardi Koeshadhi up to Rp 50,000,000 Fifty Million Rupiahs . Advice can be given to these thessi are the need to the implementation of E Procurement with the technical guidance of the legislation in force.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi e-procurement di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan mengetahui apakah penggunaan e-procurement dapat menurunkan risiko terjadinya fraud di masa mendatang. Walaupun Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menggunakan e-procurement dalam kegiatan pengadaannya dan tahapan pelaksanaannya pun telah diipastikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sampai dengan perubahan yang terakhir, ada aspek lain yang berpotensi untuk menimbulkan fraud seperti aspek sumber daya manusia, revisi target produksi tanaman pangan dari Menteri Pertanian dan aspek SPI yang dimiliki instansi.

---

ABSTRACT
This study aims to find out how the implementation of e-procurement at the Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian and find out whether the use of e-procurement can reduce the risk of fraud in the future. Although the Direktorat Jenderal Tanaman Pangan has used e-procurement in its procurement activities and its implementation stages have been ensured in accordance with Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 up to the last amendment, there are other aspects that have the potential to generate fraud such as human resources aspect, revision of production target food crops from the Minister of Agriculture and SPI aspects owned by the institution.