Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Identitas yang mana merupakan pengakuan atas diri seseorang, disahkan dan diakui negara melalui sistem pencatatan sipil dalam administrasi kependudukan, yang diatur dalam UU Adminduk, serta dituangkan dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan. Melalui kebijakan pemanfaatan data kependudukan, Ditjen Dukcapil diposisikan sebagai penggerak atau katalisator dalam membentuk jaringan multiorganisasional untuk mendorong digunakannya NIK sebagai single identity number. Melalui konstruksi governance networks dalam pemanfaatan data kependudukan dimana berbagai sektor terhubung dengan Ditjen Dukcapil, pemanfaatan data menjadi pintu masuk bagaimana agar single identity number tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Namun dalam prosesnya, resistensi untuk melepaskan identitas sektoral dari lembaga lain masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga lain belum memiliki urgensi atas perannya dalam governance networks untuk menggunakan NIK sebagai identitas dari instansinya. Sehingga diperlukan penguatan keterlibatan dan peran lembaga tersebut selaku pengguna pemanfaatan data kependudukan dalam konstruksi governance networks untuk dapat memperkuat governance networks antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengguna pemanfaatan data kependudukan.

---

Identity, which is an acknowledgment of a person's self, is legalized and recognized by the state through the civil registration system in population administration, which is regulated in the Administrative Law, and is set forth in the form of a population identification number that called Nomor Induk Kependudukan (NIK) and population documents. Through population data utilization policy, the Directorate General of Civil Registration and Population is positioned as a catalyst in forming a multi-organizational network to encourage the use of NIK as a single identity number. Through the construction of governance networks where various sectors are connected, population data utilization policy becomes the entry point for how the single identity number can be implemented properly. However, in the process, resistance to releasing sectoral identities from other institutions is still high. This shows that other institutions do not yet have the urgency of their role in governance networks to use the NIK as the identity of their agency. So it is necessary to strengthen the involvement and role of these institutions as users of population data utilization in the construction of governance networks to be able to strengthen governance networks between the Directorate General of Population and Civil Registration with users of population data utilization."

"Alokasi luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus menjadi isu penting yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pasalnya, luas RTH publik di Kota Bogor sebesar 468,18 hektare atau 4,2% per 2021, masih jauh di bawah ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mensyaratkan alokasi minimal 20% dari total luas wilayah kota untuk ruang terbuka hijau publik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor berkolaborasi dalam merencanakan pembangunan dan revitalisasi alun-alun di Kota Bogor. Di samping itu, pembangunan alun-alun di Kota Bogor diharapkan dapat mewujudkan wajah kota (appearance) yang menjadi bagian Smart Branding Kota Bogor. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses interaksi antar aktor dalam jaringan berdasarkan perspektif governance networks pada kebijakan pembangunan Alun-alun Kota Bogor Sebagai Bagian dari Perwujudan Smart Branding Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 10 informan penelitian sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, publikasi dokumen kelembagaan, peraturan perundang-undangan, dan berita media massa sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan perspektif governance networks oleh Klijn & Koppenjan (2016) dengan menekankan pada tiga (3) dimensi yaitu kriteria substantif, proses, dan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antar aktor kebijakan pembangunan Alun-alun Kota Bogor sebagai bagian dari perwujudan Smart Branding Kota Bogor telah sesuai dengan perspektif governance networks oleh Klijn & Koppenjan (2016).

---

The allocation of green open space should be an important issue to be considered by the Bogor City Government. This is because the area of public green space in Bogor City is 468,18 hectares or 4,2% as of 2021, which is still far below the provisions outlined in Law No. 26/2007 on Spatial Planning, which requires a minimum allocation of 20% of the total city area for public green open space. The West Java Provincial Government and Bogor City Government are collaborating in planning the development and revitalization of the square in Bogor City. In addition, the development of the square in Bogor City is expected to realize the face of the city (appearance) which is part of the Smart Branding of Bogor City. Therefore, the purpose of this study is to determine the process of interaction between actors in the network based on the perspective of governance networks in the Bogor City Square development policy as Part of the Realization of Smart Branding of Bogor City. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 10 research informants as primary data sources and literature studies from previous research, publications of institutional documents, laws and regulations, and mass media news as secondary data sources. This research uses the perspective of governance networks by Klijn & Koppenjan (2016) by emphasizing three (3) dimensions, namely substantive, process, and institutional criteria. The results showed that the interaction between the actors of the Bogor City Square development as Part of the Realization of Smart Branding of Bogor City was in accordance with the perspective of governance networks by Klijn & Koppenjan (2016)."