Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU, sebagai unit akuntansi pengguna barang. Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagai benchmark dengan pertimbangan kedua standar tersebut menjadikan International Accounting Standards 2 sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU tidak tepat diperlakukan sebagai persediaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat dikategorikan sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria sebagai aset tetap.

---

ABSTRACTThis research is a case study that aims to analyze accounting treatment for rotable and repairable aircraft parts at Skatek 021 in the Indonesian Air Force, as government accounting entity. The analysis is done by comparing the accounting treatment of rotable and repairable parts according to the Government Accounting Standard Statement No. 05 for Inventory with Financial Accounting Standards as benchmark with consideration of both standard using International Accounting Standards 2 as guidance. Research results show that rotable and repairable Parts at Skatek 021 aircraft in the Air Force can not be categorized as inventory. The results of the study suggest that parts rotable and repairable aircraft treated as fixed assets because they fulfilled the criteria of fixed assets.Keyword accounting parts rotable and repairable the financial accounting standards the government accounting standards. "

"Laporan magang ini dibentuk untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai badan perencanaan pembantu pelaksana tugas pemerintah daerah DKI Jakarta. Adapun laporan keuangan SKPD akan berpedoman dengan peraturan terkait basis akuntansi yang digunakan. Didorong oleh Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan langkah dalam menginput laporan keuangan SKPD dilakukan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-LPJ) dan dievaluasi oleh beberapa pihak seperti Inspektorat dan BPK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sendiri telah melakukan penginputan melalui sistem ini sejak tahun 2022. Pertauran terkait lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar atau prinsip dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, dimana didalamnya juga dilampirkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Maka hasilnya, penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akuntansi akrual dan sesuai dengan kerangka CaLK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu melalui beberapa proses sehingga menghasilkan laporan keuangan yang siap terbit. Yaitu melalui pemeriksaan BPKD, BPK, serta Inspektorat.

---

This internship report was created to explain the preparation of the DKI Jakarta Provincial Bappeda financial report for 2022. The DKI Jakarta Provincial Bappeda is one of the Regional Work Units (SKPD) that functions as an auxiliary planning agency for implementing DKI Jakarta regional government tasks. The SKPD financial reports will be guided by regulations related to the accounting basis used. Driven by the Instruction of the Governor of the Province of DKI Jakarta Number 1 of 2022 concerning the Preparation of Regional Government Financial Statements of the DKI Jakarta Province for the 2022 Fiscal Year and Action Plans in the Context of Maintaining the Unqualified Predicate. Instruction of the Governor of DKI Jakarta Province Number 1 of 2022 explains the steps for inputting SKPD financial reports are carried out with the Local Government Information System (SIPD-LPJ) and evaluated by several parties such as the Inspectorate and BPK. DKI Jakarta Provincial Bappeda itself has been inputting through this system since 2022. Other related regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Standards or principles in compiling government financial reports, in which the Government Accounting Standards Regulation (PSAP) 04 concerning Notes to Financial Statements (CaLK) is also attached. As a result, the preparation of financial statements uses an accrual basis of accounting and is in accordance with the CaLK framework. Bappeda DKI Jakarta Province needs to go through several processes so as to produce financial reports that are ready to be published. Namely through BPKD, BPK, and the Inspectorate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas pendapatan perpajakan antara sebelum dengan sesudah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kementerian Keuangan. Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Kementerian Keuangan dalam usahanya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Perbedaan perlakuan akuntansi dinilai dari kombinasi antara titik pengakuan, dokumen sumber, dan teknologi sistem informasi. Permasalahan yang dihadapai dinilai dari pelatihan pegawai, kebutuhan teknologi sistem informasi, komitmen pimpinan, biaya konversi, dan nilai yang diharapkan dari laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbedaan ada pada titik pengakuan pendapatan perpajakan yang didasarkan dengan dokumen sumber dimana basis kas menuju akrual diakui melalui setoran dan basis akrual melalui setoran dan ketetapan. Teknologi sistem informasi telah menyesuaikan dengan basis akrual namun masih by adjustment. Permasalahan utama terletak kepada SDM yang belum terlatih dan terlalu sering berganti karena pola mutasi.

---

This study aims to determine differences in accounting treatment of tax revenue between before and after the enactment of Accrual Based Government Accounting Standards in the Ministry of Finance. In addition, this study is intended to find out the problems faced by the Ministry of Finance and its efforts to apply Accrual Based Government Accounting Standards.

This research method is qualitative research with case study approach. Differences in the accounting treatment are assessed by combination amongst points of recognition, source documents, and information systems technology. The problems faced are judged by employee training, the needs of information technology systems, management commitment, conversion costs, and the expected value of the financial statements.

The results showed that differences exist at the point of tax revenue recognition is based with the source document where the cash towards accrual basis recognized through the deposit and accrual basis through the deposit and statutes. Technology information system adapted to the accrual basis but still by adjustment method. The main problem lies to the untrained human resources and too often changed because of the pattern of mutations. "

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU, sebagai unit akuntansi pengguna barang. Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagai benchmark dengan pertimbangan kedua standar tersebut menjadikan International Accounting Standards 2 sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU tidak tepat diperlakukan sebagai persediaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat dikategorikan sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria sebagai aset tetap.

---

This research is a case study that aims to analyze accounting treatment for rotable and repairable aircraft parts at Skatek 021 in the Indonesian Air Force, as government accounting entity. The analysis is done by comparing the accounting treatment of rotable and repairable parts according to the Government Accounting Standard Statement No. 05 for Inventory with Financial Accounting Standards as benchmark with consideration of both standard using International Accounting Standards 2 as guidance. Research results show that rotable and repairable Parts at Skatek 021 aircraft in the Air Force can not be categorized as inventory. The results of the study suggest that parts rotable and repairable aircraft treated as fixed assets because they fulfilled the criteria of fixed assets."