Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstrak
Around 1980 the Indonesian government launched a program of oil palm plantation development led by state owned plantation enterprises with some project finance. The program was named Nucleus Estates and Smallholders (NES) Projects and was funded by the World Bank and Asian Development Bank. In the early 1980s some state-owned enterprises constructed several oil palm estates in West Kalimantan Province under the NES scheme, almost all of which were located in Sanggau Regency. These estates are currently facing replanting problems, since the oil palm trees there are 25 to 30 years old and inevitably less productive. In the estates owned by smallholders, plasma farmers who have their estates near the nucleus estates owned by plantation companies, the replanting problems are more serious than company owned plantations because of smallholders difficulty with financing. In this paper, the author aims to introduce the results of field research regarding the replanting problems on plasma estates owned by smallholders by focusing on one stateowned oil palm estate in Sanggau Regency. For some years after 2007, the Revitalization Program of Estates was implemented in those estates. The program aimed to subsidize a part of the interest imposed on plasma farmers on loans for the revitalization of their old or damaged estates. The implementation of the program, however, was not smooth. The program was not a success because of the inefficiency of the so called United Management System as a way to manage plasma smallholders estates after replanting, and because the loan program for replanting did not take account of the estate owners financial capacity. Alternatives to the Revitalization Program would be possible if those factors were improved.

Abstrak :
Tesss ini membahas penerapan prinsip-prinsp good government governcmce pada manajemen keuangan instansi pemerintah pengguna anggaran, Direktorat Profesi Pendidik (Ditprodik). Studi ini dilaksanakan berdasaraan tinjauan literatur mengenai keuangan negara. Hasil studi ini menyarankan dalam pengelolaan keuangan Ditprodik akan lebih baik hasilnya jika melakukan optimalisasi pengaturan unsur-unsur manajemen keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai asas pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengaturan yang diperlukan disini yaitu yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada publik dalam menjamin ketersediaan dan peningkatan mutu guru yang profesional. ......The study is focused on implementation of good government governance principles on government institution which has budget spending authority, Directorate Of Teaching Proffesion (DTP) fmancial managemet. The study based on review of Jiterature which related to Government Financial. The study result suggested that DTP financial management should be better by optimization the authority elements of the DTP financial management. Its hoped done by implementation the principles of good government financial management. The regulation required in this object which expected to improve performance and public service to ensure the responsiveness and quality improvement of , profesional teachers.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran serta pengaruh variabelvariabel tersebut dengan menggunakan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain riset kausal dengan studi kasus di Pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Data diambil melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu satu orang pejabat aktif di dua puluh lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai perwakilan dari masing-masing SKPD serta anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyusunan anggaran periode 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, sementara pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran dengan memasukkan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi tidak dapat disimpulkan karena tingkat signifikansi hasil uji tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peneliti. ...... The objectives of this research are to find out and analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack and its effect by using organizational culture as the moderating variable. This is a quanti tative research which uses causal research design and case study in regional government of Kabupaten Serang, Banten. Questionnaire is used as the tool for data collection. The respondents are employees in twenty five government services (one respondent from each gover nment service) and the members of the regional government budget ing team for period of 2009. The results are that participative bud geting has effect on budgetary slack and that researcher does not have sufficient confidence to make a conclusion about the role of organizational culture as a moderating variable in order to analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack since the significant levels resulted do not meet the required ones.

Abstrak :
ABSTRAK
Manajemen keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses yang mencakup berbagai sistem seperti sistem anggaran, sistem pembukuan dan sistem informasi manajemen. Ciri utama manajemen keuangan Pemda adalah pengeluaran investasi dan pengeluaran operasional secara terus menerus, dan sumber dana yang beragam dengan ketergantungan yang tinggi pada dana dari Pemerintah Pusat. Dengan makin berkurangnya sumber dana dari Pusat, Pemda dihadapkan pada tantangan untuk lebih mandiri dan dapat 'meningkatkan kemampuan untuk menggali sumber dana dari daerahnya sendiri dan mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Besarnya tantangan yang dihadapi dan terbatasnya perangkat manajemen keuangan yang ada, mengisyaratkan dikembangkan suatu sistem manajemen keuangan yang lebih baik. Pengembangan sistem manjemen keuangan harus dimulai dari sistem anggaran, sistem pembukuan dan sistem informasi manajemen.

Guna memahami permasalahan ini, penulis melakukan kajian studi literatur terhadap perkembangan sistem manajemen keuangan modern bagi pemerintah daerah. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan manajemen keuangan yang telah dilakukan selama ini di Indonesia. Untuk melihat pelaksanaan penerapan manajemen keuangan modern, penulis melakukan studi pada dua negara yang telah melakukan penyempurnaan yaitu Malaysia dan Belanda. Berdasarkan hasil studi literatur dan studi lapangan ini dapat disimpulkan masalah yang ada dan bagaimana sebaiknya bentuk penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem anggaran harus disempurnakan dari sistem anggaran yang berorientasi pada obyek pengeluaran menjadi sistem anggaran kinerja. Sistem pembukuan disempurnakan dari pembukuan tunggal berbasis kas menjadi sistem pembukuan berpasangan berbasis akrual. Pengembangan sistem informasi untuk manajemen keuangan tidak hanya pada informasi keuangan saja, tetapi juga mencakup informasi nonkeuangan. Pengembangan ini juga perlu dilengkapi dengan penyempurnaan bentuk organisasi manajemen keuangan yang terpencar pada beberapa unit sehingga menyebabkan informasi keuangan tidak terpadu, menjadi satu kesatuan dengan tanggung jawab yang jelas, dan agar tercipta arus informasi yang balk secara vertikal dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas, maupun secara horizontal antara fungsi-fungsi yang setara.

Abstrak :
Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur pelayanan pendidikan termasuk pembiayaannya. Salah satu tujuan umum dari diberlakukannya desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk pelayanan pendidikan. Akan tetapi yang terjadi saat ini di Indonesia terlihat sebaliknya. Banyak yang menilai bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya dapat meningkatkan pelayanan pendidikan. Dengan menggunakan metode panel yang terdiri dari data kabupaten/kota di pulau Jawa sebelum dan setelah desentralisasi, studi ini dimaksudkan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan. Untuk manganalisa masalah ini, digunakan dua model yakni model pengeluaran pendidikan pemerintah daerah yang bertujuan melihat pengaruh DAU dan DAK pendidikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota dan model akses pendidikan yang bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan.

Abstrak :
ABSTRAK
Implementation Governmet Finance Statistics in Indonesia is one of the organizations response to the mandate of Law No. 1 year of 2004. As stipulated by that, the Government Financial Statements that is prepared can produce financial statistik. One of the function of the Government Finance Statistics is to analyze and evaluate fiscal policy. DJPB as an organization that compile report as a constituent of the government's financial statements need to respond to this implementation. To realize the implementation of the Government Finance Statistics, organizations affected by the environment in which is located, so that the organization strives to be similar to the environment that is called isomorphism. Isomorphism occurred because of institutional pressures that influence organizational decision making. This study aims to determine the institutional pressures that affect decision making in impelemntasi GFS in Indonesia. The institutional pressure is divided of three to coersive pressure, mimetic pressure and normative pressure. The methodology used in this study is qualitative methods with intrepretatif techniques through institutional theory approach. The results of this study concluded that the organization experience symptoms that responded isomorphism according to the kind of pressure that appears. So that the organization mapped the pressures that affect the decision making of implementation GFS in Indonesia that have appropriate expectations for the purpose of analysis and evaluation of fiscal policy in accordance with Law No. 1 of 2004.

Abstrak :
Terdapat banyak bentuk dan ukuran saluran transmisi antara Badan Usaha Milik Negara (‘BUMN’) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (‘APBN’). Salah satunya adalah setoran dividen dari BUMN kepada Pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk meneliti kebijakan dividen BUMN dengan tidak hanya melihat pengaruh faktor internal namun juga faktor eksternalnya. Faktor internal fokus pada aspek keberlanjutan bisnis BUMN berupa profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan pembayaran dividen tahun sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal fokus pada aspek pengelolaan keuangan negara berupa asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan proyeksi defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi data panel terhadap laporan keuangan BUMN serta informasi APBN pada periode 2015-2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan pembayaran dividen tahun lalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen BUMN. Penelitian ini memberikan gambaran awal bahwa kebijakan dividen BUMN cenderung mempertimbangkan pada keberlanjutan bisnisnya. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam dan memberikan gambaran bagaimana formulasi dalam penetapan besaran dividen BUMN yang tepat sesuai dengan tujuan berdirinya BUMN yang tidak hanya mengejar keuntungan namun juga perannya dalam menyumbang penerimaan negara. Hal ini sebagai bentuk transparansi pengelolaan kebijakan dividen oleh Pemerintah sesuai dengan rekomendasi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan sekaligus masukan bagi rencana Pemerintah membentuk Badan Pengelola BUMN yang salah satu wewenangnya adalah mengelola dividen BUMN. ......There are many sizes of transmission channels between State-Owned Enterprises ('SOEs') and the State Budget. One of them is the payment of dividends from SOEs to the Government. This study tries to examine dividend policy by looking not only at the influence of internal factors but also external factors. Internal measures focus on the performance aspects of SOEs that affect the causes of its business in the form of profitability, leverage, company growth, company and dividend payments in the previous year. Meanwhile, external factors focus on aspects of state financial management that affect SOEs on state revenues in the form of assumptions about economic growth, inflation, and the State Budget's deficit to Gross Domestic Product (GDP). By using a panel data regression research model on the financial statements of SOEs and the State Budget for the 2015-2019 period, this study concludes that leverage, company size, and dividend payments last year have a significant influence on the dividend policy of SOEs. This study provides the SOEs dividend policy tends to favor the SOEs business sustainability compared to its contribution to state revenues. Subsequent research can examine more deeply and provide an overview of the formulation in determining the appropriate amount of SOEs dividends according to the purpose of the establishment of SOEs This is a form of transparency in policy management by the Government in accordance with recommendations from the Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) and also input for the Government's plan for the SOEs Management Agency, which has the authority to manage SOEs dividends.