Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang ini membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu yang semula lebih bersifat sentralistis menjadi lebih bersifat desentralistis dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi luasnya kewenangan yang dimiliki daerah, sehingga harus dilakukan reaktualisasi kewenangan dan dilakukannya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah.Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembentukan kelembagaan atau perangkat daerah. Sering kita temui pembentukan lembaga oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga kelembagaan yang ada cendrung gemuk sehingga terjadi inefesiensi dan inefektifitas dan pada akhirnya akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitaf, penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah tersebut. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ada empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan dinas daerah yaitu: 1) Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, 2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, 3) Kemampuan keuangan daerah, 4) Ketersediaan sumber daya aparatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukkan dinas daerah hanya ada dua faktor yang paling berpengaruh bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah, yaitu faktor kewenangan yang dimiliki dan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah (berkaitan dengan kondisi riil daerah).Faktor kemampuan keuangan daerah sangat lemah dijadikan acuan karena tidak adanya standar pelayanan minimum (SPA). Oleh karena itu tidak mungkin dilakukannya standart spending assessment (taksiran pengeluaran atas standar yang berlaku) sehingga sulit untuk mendeteksi biaya untuk anggaran suatu dinas. Sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah adalah tercapainya perbandingan yang ideal antara pengeluaran rutin dan pembangunan (minimal 40%:60%). Ketika Pengeluaran rutin cendrung membesar maka perlu diadakan perampingan atau restrukturisasi lembaga yang ada.Sedangkan Faktor ketersediaan sumber daya aparatur pun tidak bisa dijadikan acuan untuk dijadikan pertimbangan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah. karena ketersediaan sumber daya aparatur merupakan konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan. Dengan demikian ketersediaan sumber daya aparatur merupakan respon terhadap adanya struktur baru sebagai implikasi dari pembentukan lembaga/dinas daerah, dimana setelah terbentuknya struktur baru dilakukan upaya pemenuhan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.Jadi faktor utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah adalah kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kondisi riil daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dana yang tersedia sehingga menghasilkan dinas daerah yang efesien dan efektif. Untuk meningkatkan produktifitas maka perlu diadakannya upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan."

"Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini adalah kebutuhan akan service/pelayanan masyarakat yang cepat dan prima. Keadaan ini makin dipertegas dengan meningkatnya persaingan akibat pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas. Sejalan dengan hal tersebut maka baik organisasi bisnis, organisasi publik maupun organisasi pemerintahan khususnya Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang efektif, efisien, kompetitif dan berorientasi kepada masyarakat pemohon ijin sebagai subjek pelayanan.Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitik beratkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang. Dalam menentukan kualitas pelayanan tehadap pemohon ijin dianalisis sejumlah faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, meliputi: strategi, system, struktur, keterampilan SDM, gaya kepemimpinan dan pemilikan nilai dan masing -masing dimensi dari kualitas pelayanan yang meliputi; tangibles, reability, responsiveness, assurace dan emphaty.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, melalui penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :Pertama, faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan agar dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin adalah ketepatan waktu dan kemampuan organisasi atau lembaga menyelesaikan permasalahan yang timbul., melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat pengguna ijin, pengetahuan dan kecakapan SDM, serta kebersihan dan kerapian ruangan tempat bekerja.Kedua, faktor-faktor yang yang perlu dipertahankan pelaksanaanya, karena sudah sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin. Faktor-faktor tersebut adalah cepat tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pemohon ijin, keamanan dan kenyamanan, pelayanan yang ramah serta selalu siap menolong, serta penataan eksterior dan interior ruangan tempat kerja dengan baik.Ketiga, faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, faktor tersebut adalah memberikan perhatian secara individu kepada masyarakat pengguna ijin.Keempat, faktor-faktor yang pelaksanaannya dilakukan dengan sangat baik, namun dinilai kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, sehingga terkesan berlebihan. Dalam hal ini tidak terdapat unsur yang masuk dalam kuadran tersebut."

"Prevalensi pemberian ASI eksklusif di Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun. Data SDKI tahun 1986 terdapat 86%, tahun 1991 menjadi 53,8% tahun 1997 tinggal 52% dan tahun 2002 hanya 39,5%. Keadaan ini sangat memprihatinkan dan semakin kompleks karena angkatan kerja wanita yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Keadaan ini tidak dapat dihindari karena kesempatan dibidang pendidikan yang diperoleh kaum wanita semakin terbuka.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola menyusui di kalangan ibu-ibu yang bekerja di Instansi Pemerintah di DKI Jakarta tahun 2004 yang mempunyai anak umur 4 bulan s/d 2 tahun dan faktor-faktor apa yang berhubungan.Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dari data primer di 7 departemen terpilih melalui random sampling. Yaitu Departemen Agama, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Pertanian, Departemen Sosial dan Departemen Kehutanan. Dengan jumlah sampel 218 responden, dilaksanakan pada bulan Juni 2004. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner terstruktur meliputi variabel umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, dukungan atasan, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, sarana di tempat kerja, keterpaparan informasi, keterpaparan terhadap susu formula dan peraturan di tempat kerja. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat, analisis bivariat menggunakan Chi Square dan analisis multivariat menggunakan regresi logistik.Hasil penelitian ini menyimpulkan proporsi ibu yang memberikan ASI eksklusif pada ibu bekerja hanya 28 %. Presentase ini sangat jauh dari angka target nasional yaitu 80%. Hasil uji bivariat menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna dengan pola menyusui pada ibu bekerja adalah pendidikan, pengetahuan, sikap. dukungan keluarga, dan keterpaparan terhadap informasi tentang ASI.Dari hasil uji analisis multivariat terdapat tiga variabel yang berhubungan bermakna dengan pola menyusui pada ibu bekerja yaitu pengetahuan (OR = 2,478), keterpaparan terhadap informasi tentang ASI (OR = 3,737) dan dukungan keluarga (OR= 2,986). Dari ketiga variabel tersebut dapat disimpulkan variabel yang paling dominan yang berhubungan dengan pola menyusui pada ibu bekerja adalah faktor keterpaparan terhadap informasi mengenai ASI.Mengingat sangat rendahnya proporsi menyusui eksklusif di kalangan ibu bekerja disarankan agar perlu adanya dukungan dari tempat kerja agar pemberian ASI eksklusif dapat terlaksana di kalangan ibu bekerja misalnya peraturan TPA harus dirubah, yang tadinya hanya menerima bayi usia 8 bulan ke atas sekarang dipertimbangkan untuk dapat menerima bayi usia 3 bulan ke atas. Selain hal tersebut perlu dikaji ulang sistem cuti yang berlaku saat ini, peran petugas kesehatan dalam memberikan informasi mengenai ASI eksklusif agar ditingkatkan, perlu dukungan dan tindakan yang nyata dari pemerintah khusus Departemen Kesehatan mengenai kebijakan tentang promosi susu formula dan susu lanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan."

"Privatisasi BUMN banyak diartikan sebagai penyerahan kepemilikan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah kepada swasta melalui penjualan saham-sahamnya (divestasi). Hal ini menyebabkan timbulnya pro dan kontra dalam masyarakat terhadap kebijakan privatisasi ini. Alasan yang pro terhadap privatiasi BUMN bahwa dalam pengembangan BUMN khususnya dalam bidang permodalan diperlukan dana segar dan besar, hal ini tidak cukup diperoleh dari negara selaku pemodal BUMN tersebut. Bagi yang kontra privatisasi alasan yang diajukan adalah bahwa berdirinya BUMN merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari sini timbul pemikiran bahwa kalau BUMN diserahkan kepada swasta dikhawatirkan bahwa kemakmuran (bagi seluruh) rakyat tidak akan tercapai karena pemilik modal swasta hanya akan mengejar keuntungan mereka sendiri dan bahkan dapat saja dengan mengabaikan kemakmuran rakyat.Privatisasi BUMN tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tetapi karena alasan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pemerintah maka dilakukan privatisasi terhadap BUMN. Hal ini perlu diatasi dengan adanya pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang baik termasuk law enforcementnya antara lain melalui penerapan prinsip good corporate governance."

"This research aims to analyze the quality of subdistrict public services in decentralization era, identifyservices dimensions or attributes that are prioritized by subdistrict for a better performance, and conduct comparative study to analyze whether a subdistrict with larger delegated authorities has a better quality of public services. The analysis was conducted using the Service Quality (ServQual) that had been developed into Importance Performance Analysis (IPA). The research was conducted through surveys in two locations i.e. Katapang Subdistrict in Bandung and Dramaga Subdistrict in Bogor, on three types of services namely 1) civil administration/registration services 2). Business license services and 3). Building construction license services.The research result showed that although the subdistricts had legally and formally shifted into local government institution, the quality of public service performance is still not optimal. This was indicated by the lower performance index as well as the importance index of the respondents for both subdistricts, in other words there were gaps between respondents perception and respondents expectation on public service quality."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah dalam mewujudkan Good Governance dengan komitmenpakta integritas sebagai landasan bekerja belum terlaksana dengan baik dikalangan instansi pemerintah. Salah satunya Kementerian Pemuda dan Olahragayang menghadapi tantangan ketahanan lembaga akibat pelanggaran paktaintegritas. Terjadinya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsiterkait Suap Dana Hibah KONI pada tahun 2018 di Kemenpora, berdampak padacitra buruk instansi sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadapintegritas Kemenpora. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis strategipemulihan citra yang diterapkan oleh Kemenpora pasca terjadinya OTT KPK,menentukan faktor-faktor yang menentukan strategi pemulihan citra, danmenganalisis efektivitas strategi-strategi yang dilakukan oleh Kemenpora dalampemulihan citra publik. Teori Pemulihan Citra oleh Benoit (1995) digunakansebagai landasan analisis strategi dengan metode campuran kualitatif-kuantitatifbertahap sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasilpenelitian, pihak Kemenpora menggunakan Strategi Pemulihan Citra berupaReducing Offensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification,Corrective Action, dan satu temuan strategi berdasarkan hasil analisis faktor yaituStrategi Pencitraan Profesional dalam usaha pemulihan citra publik. Sedangkanhasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan secara simultan keenamstrategi yang diterapkan oleh Kemenpora tersebut berpengaruh signifikanterhadap peningkatan kepercayaan publik pada citra Kemenpora. PihakKemenpora menggunakan Strategi utama Reducing Offensiveness sedangkanpenelitian kepada masyarakat, Strategi Evading of Responsibility yang palingefektif dan berpengaruh dalam pemulihan citra publik. Sementara itu, penerapanStrategi Pencitraan Profesional oleh Kemenpora justru berdampak buruk padakepercayaan publik.

---

ABSTRACTGovernment policies in realizing Good Governance with the commitment of theintegrity pact as the basis for work have not been well implemented amonggovernment institutions. One of them is the Ministry of Youth and Sports whichfaces the challenges of institutional resilience due to violations of the integritypact. The occurrence of sting operation by Komisi Pemberantasan Korupsi forKONI Grant Funding Bribery in 2018 at the Ministry of Youth and Sports, has animpact on the instituions bad image while reducing the level of public trust in theintegrity of the Ministry of Youth and Sports. This study aims to analyze theimage repair strategy adopted by the Ministry of Youth and Sport after the stingoperation by KPK, finding the factors that determine the image repair strategy,and analyze the effectiveness of the strategies carried out by the Ministry ofYouth and Sports in restoring public image. The Image Repair Theory by Benoit(1995) is used as the basis for strategy analysis with a qualitative-quantitativemixed method as an approach to achieving research objectives. The results, theMinistry of Youth and Sports uses the Image Repair Strategy such as ReducingOffensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification, CorrectiveAction, and one strategy finding based on the results of factor analysis, namelythe Professional Imaging Strategy in the effort to restore public image. While theresults of multiple linear regression testing show simultaneously the six strategiesimplemented by the Ministry of Youth and Sports have a significant effect onincreasing public trust in the Ministry of Youth and Sportss image. The Ministryof Youth and Sports uses Reducing Offensiveness as the main strategy whileresearch to the public, the most effective and influential strategy in restoringpublic image is Evading of Responsibility. Meanwhile, the application of theProfessional Imaging Strategy by the Ministry of Youth and Sports actually has anegative impact on public trust."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem informasi manajemen pada institusi pendidikan (University Management Information System/UMIS) dengan pendekatan optimalisasi faktor-faktor pendorong, yaitu Dukungan Manajemen, Misi dan Strategi Proyek, Perencanaan dan Penjadwalan, Teknologi Operasional yang Mencukupi, Personel, Kemampuan, dan Keahlian yang Mencukupi, Sistem Kontrol yang Kuat, Monitoring, dan Feedback, Penerimaan User, Manajemen Krisis, Komunikasi Proyek yang Kuat, Motivasi, Budaya Organisasi dan Iklim Kerja. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus dengan penyertaan beberapa referensi yang relevan mengenai faktor-faktor penerapan sistem informasi di perguruan tinggi. Hasil penelitian menyarankan agar faktor-faktor pendukung harus ditingkatkan; sosialisasi harus ditingkatkan agar fase adaptasi sistem dapat segera berubah menjadi implementasi penuh; sistem informasi harus senatiasa digunakan, disempurnakan, dan diperbaiki kelemahan dari segi sistem dan kontens.

---

This thesis discusses about the implementation of management information system at the education institution (University Management Information System) with following supporting factors optimization: Management Support, Project Mission and Strategy, Planning and Scheduling, Sufficient Operational Technology, Personnel, Sufficient Capability and Expertise, Strong Control System, Monitoring, and Feedback, User Acceptance, Crisis Management, Strong Project Communication, Motivations, Organization Culture and Work Climate.

This research is conducted with a case study by including somerelevant references about information system implementation factor in higher education institutions. The result of this research suggests that supporting factors should be improved; socialization should be expanded so that system adaptation phase can soon be transformed into full implementation; the information system should always be utilized, enhanced, and its weakness must be repaired in terms of system and content."