Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1426/Pdt.G/2019/PA-JS, penerima hibah merupakan keponakan dari penghibah yang telah ia anggap sebagai anaknya sendiri dikarenakan tidak memiliki keturunan. Dalam gugatan, pihak ahli waris lainnya menyatakan bahwa hibah dianggap tidak sah dikarenakan pada saat pemberiannya penghibah sedang sakit dan tidak ada persetujuan seluruh ahli waris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai keabsahan surat pernyataan hibah yang dibuat untuk salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya serta akibat hukum terhadap ahli waris lainnya dan proses balik nama di kantor pertanahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara eksplanatoris. Hasil analisis adalah hibah yang dilakukan telah sesuai syarat dan rukun hibah yang ditentukan dalam KHI dan KHES sehingga surat pernyataan hibah dapat menjadi bukti yang sah atas perbuatan hukum hibah. Selain itu akibat hukum kepada ahli waris lainnya adalah hibah tersebut dapat dibatalkan karena melanggar Pasal 231 KHI atau berlaku pengembalian 2/3 harta yang melebihi batas sebagaimana diatur dalam Pasal 726 KHES. Serta proses balik nama tetap dapat dilakukan dengan menjadikan salinan putusan sebagai pengganti dari Akta Hibah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah

---

The letter of grant which privately drawn up is not comply with the provision of authentication’s constituent of grant. Article 37 paragraph (1) of the Indonesian Government Regulation pertaining to Land Registration regulates that conveyance rights of land through grant can only be registered if it proven by a deed made by Land Deed Official. The case as stated in the South Jakarta Religious Court Verdict Number 1426/Pdt.G/2019/PA-JS recount about the grantee acting in their capacity as the granter’s nephew and considered as her own child by reason of not having descendant. Within the pleading, the other heirs affirmed that grant made in 1993 between the granter and the grantee was invalid. It caused by the time of the granting, the granter went through some illness and there was no approval from all heirs. The issues raised in this study regarding to the validity of the letter of grant which made for several heirs unbeknownst to other heirs along with the legal consequences toward other heirs as well as the transfer of land ownership in Municipal Land Office. A normative legal research method is utilize to response those issue. While the data analysis will carry out in explanatory research. The result of this analysis is the implementation of grant according to the case has been appropriate with the provisions and pillars specified in the Islamic and Sharia Economy Law Compilation in Indonesia. Therefore, the letter of grant could be a valid authentication to prove grant legal action. Furthermore, the legal consequences to other heirs is that the grant could be voidable arising out of its contravene to Article 231 of the Indonesian Islamic Law Compilation or reversion of the exceeds limits part as specified in Article 726 of the Indonesian Sharia Economy Law Compilation. Besides, the transfer of land ownership could be settled by using the copy of the verdict as a replacement of grant deed as specified in Article 37 paragraph (2) of Indonesian Government Regulation on Land Registration

Abstrak :
This book offers clear advice backed up with excellent examples. Included are a number of specimen proposals to help shed light on the important issues surrounding the writing of proposals.

Abstrak :
Contents : Introduction: the call for grant seeking strategies -- Part 1: Laying the groundwork -- Foster internal relationships -- Develop community image -- Design stellar programs -- Unite and do good -- Part 2: Creating the request --Organize the grants function -- Know thy funder -- Craft winning proposals -- Part 3: While the jury?s out -- Produce fabulous site visits -- Part 4: After the grant award -- Steward funds with integrity -- Make friend with funders.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penerapan manajemen risiko proyek untuk mengelola risiko pada proyek hibah luar negeri dari JICA di Puslitbangkes BTDK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian merekomendasikan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan JICA dan Kementerian lain, mengambil kebijakan dalam menentukan bentuk hibah, dan meminta pendampingan para ahli.

---

This thesis analyze the project risk management design to manage risks on foreign grant project from JICA in Puslitbangkes BTDK. This research is qualitative descriptive with case study. The researcher recommend Puslitbangkes BTDK to perform an effective coordination and communication with JICA and other ministries, to make policy in deciding the form of grant, and to ask for expert assistancy.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu sebab perpindahan hak menurut hukum islam adalah dengan hibah. Penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya dapat dinyatakan dengan Pembatalan Hibah. Di dalam hukum islam tidak mengatur ketentuan mengenai pembatalan hibah dari orang tua terhadap anaknya, namun yang diatur adalah ketentuan mengenai penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa pembatalan hibah merupakan bentuk dari perbuatan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur ketentuannya dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai hibah berupa tanah berikut bangunan yang diberikan oleh Rusdy Bobsaid kepada anaknya yang bernama Abdul Basith. Hibah tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (empat) tahun kemudian Rusdy Bobsaid mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gresik yang dalam gugatannya ia meminta untuk dibatalkannya akta hibah tersebut karena ia mengatakan bahwa anaknya bukan penerima hibah yang sah karena usianya masih dibawah umur kala itu dan adanya kesalahan penulisan nomor Sertipikat di dalam akta tersebut sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dari harta hibah yang dimohonkan pembatalan pada Pengadilan Agama dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan kepemilikan atas harta hibah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah dan Jika seorang PPAT melakukan pelanggaran terkait kewenangannya maka tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan surat teguran kepada PPAT yang bersangkutan.

---

ABSTRACT
One reason for the transfer of rights according to islamic law is with grants. Withdrawal of parent grants to their children can be stated with Grant Cancellation. Islamic law does not regulate the provisions regarding the cancellation of grants from parents to their children, but what is regulated is the provisions regarding withdrawal of parent grants to their children. The author believes that the cancellation of the grant is a form of withdrawal of parents' grants to their children as stipulated in the provisions of Islamic law and Compilation of Islamic Law. In this thesis the author discusses the grants in the form of land and buildings given by Rusdy Bobsaid to his son named Abdul Basith. The grant was made by Notary/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (four) years later Rusdy Bobsaid filed a lawsuit to the Gresik Religious Court, which in his lawsuit he asked for the cancellation of the grant deed because he said that his son was not a legitimate recipient of the grant due to his underage age and there was an error writing of the certificate number in the deed thus causes the deed to become legally flawed. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research types and analyzed qualitatively. The results of the research show that the legal consequences arising from the grant property being requested for cancellation at the Religious Court with the decision to cancel the grant that has legal force make the ownership of the said grant property return to the grantor and if the PPAT violates the authority then the action can be done is giving a warning letter to the PPAT concerned.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan program dana Block Grant dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan program dana Block Grant. Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian evaluasi. Tehnik pengambilan sampel untuk informan dengan menggunakan tehnik Purposive Sampling. Lokasi penelitian di Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek input terdiri dari petunjuk pelaksanaan, sumber daya manusia, manajemen/organisasi, sarana dan prasarana, serta alokasi dana. Dari aspek proses terdiri dari pengajuan proposal kegiatan, penyaluran dana bantuan, pengambilan dana bantuan, dan pengawasan. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisai dan mekanisme pencairan. ......This thesis aims to evaluate the process of implementation of the Block Grant program funds and the factors that impede the implementation of the Block Grant program funds. This type of research by using research evaluation. Sampling techniques to informants by using purposive sampling techniques. Research sites in the Village District Baula, Regency Kolaka. The results showed that the input consists of aspects of implementation guidelines, human resources, management/organization, facilities and infrastructure, as well as the allocation of funds. From the aspect of the proposal submission process consisting of activities, the distribution of grants, grant making, and oversight. While the inhibiting factor is the lack of socialization and disbursement mechanisms.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang menghambat. Dana Keistimewaan merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembiayaan pelaksanaan lima kewenangan istimewa sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Teori yang digunakan untuk menjelaskan pengelolaan dana keistimewaan adalah teori desentralisasi, desentraliasi fiskal, dan pengelolaan anggaran. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivist Dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen, peneliti memperoleh hasil bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan mencakup proses perencanaan stratejik, persiapan anggaran, eksekusi anggaran, pengawasan, pelaporan dan audit, serta review kebijakan, sesuai dengan pendapat Olander. Namun demikian, faktor sumber daya manusia dan regulasi masih menjadi penghambat dalam proses pengelolaan Dana Keistimewaan.

---

This research discusses about the management of special grant in the Special District of Yogyakarta and the factors affect it. The special grant is a transferred grant from the central government to the local government, Special District of Yogyakarta, in funding the implementation of five special authorities based on the Law Number 13 Year 2012 about Yogyakarta Special District. Researcher uses decentralization theory, fiscal decentralization theory, and budget management theory as relevant concepts. By using post-positivist paradigm and in-depth interview as well as literature study, researcher find that the management of special grant consists of some processes. They are strategic planning, budget preparation, budget execution, accounting and monitoring, reporting and audit, and policy review. Besides that, there are some factors affecting the budget management, such as human resources management and regulation.;