Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu sebab perpindahan hak menurut hukum islam adalah dengan hibah. Penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya dapat dinyatakan dengan Pembatalan Hibah. Di dalam hukum islam tidak mengatur ketentuan mengenai pembatalan hibah dari orang tua terhadap anaknya, namun yang diatur adalah ketentuan mengenai penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa pembatalan hibah merupakan bentuk dari perbuatan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur ketentuannya dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai hibah berupa tanah berikut bangunan yang diberikan oleh Rusdy Bobsaid kepada anaknya yang bernama Abdul Basith. Hibah tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (empat) tahun kemudian Rusdy Bobsaid mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gresik yang dalam gugatannya ia meminta untuk dibatalkannya akta hibah tersebut karena ia mengatakan bahwa anaknya bukan penerima hibah yang sahkarena usianya masih dibawah umur kala itu dan adanya kesalahan penulisan nomor Sertipikat di dalam akta tersebut sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dari harta hibah yang dimohonkan pembatalan pada Pengadilan Agama dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan kepemilikan atas harta hibah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah dan Jika seorang PPAT melakukan pelanggaran terkait kewenangannya maka tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan surat teguran kepada PPAT yang bersangkutan.

---

ABSTRACTOne reason for the transfer of rights according to islamic law is with grants. Withdrawal of parent grants to their children can be stated with Grant Cancellation. Islamic law does not regulate the provisions regarding the cancellation of grants from parents to their children, but what is regulated is the provisions regarding withdrawal of parent grants to their children. The author believes that the cancellation of the grant is a form of withdrawal of parents' grants to their children as stipulated in the provisions of Islamic law and Compilation of Islamic Law. In this thesis the author discusses the grants in the form of land and buildings given by Rusdy Bobsaid to his son named Abdul Basith. The grant was made by Notary/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (four) yearslater Rusdy Bobsaid filed a lawsuit to the Gresik Religious Court, which in his lawsuit he asked for the cancellation of the grant deed because he said that his son was not a legitimate recipient of the grant due to his underage age and there was an error writing of the certificate number in the deed thus causes the deed to become legally flawed.This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research types and analyzed qualitatively. The results of the research show that the legal consequences arising from the grant property being requested for cancellation at the Religious Court with the decision to cancel the grant that has legal force make theownership of the said grant property return to the grantor and if the PPAT violates the authority then the action can be done is giving a warning letter to the PPAT concerned."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan pendaftaran tanah atas objek tanah yang telah dihibahkan dikaitkan dengan pembatalan akta hibah secara sepihak oleh pemberi hibah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah dan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sebagai hasil penelitian dalam tesis ini dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah yaitu tidak berakibat batal terhadap isi perjanjian yang dituangkan dalam akta hibah tersebut, karena selama dan sepanjang akta autentik tidak dibatalkan atau dimintakan pembatalan, maka akta tetap sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terkait dengan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah, maka terhadap pendaftaran tanah tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena adanya cacat hukum administratif yang dilakukan dalam proses pendaftaran tanah dan bila Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung mengetahui adanya peralihan hak melalui Akta Hibah Nomor 1417/BE/1997 tanggal 12 September 1997, maka konsekuensi terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 dapat dimohonkan pembatalannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam daerah hukumnya.

---

This thesis discusses the validity of land registration for land objects that have been granted in connection with the cancellation of the grant deed unilateral by the grantor. The problem in this study is the legal consequences of the canceled deed unilateral by the grantor and  the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of the grant deed. The writing of this thesis uses a normative juridical method with secondary data as the data source. The data which used in this analysis is descriptive analytical through a qualitative approach. As a result of the research in this thesis, it can be seen that the legal consequences of unilaterally canceled grant deeds that there is no cancellation of the contents of the agreement as outlined in the grant deed, because as long as the authentic deed is not canceled or requested for cancellation, then the deed will still be valid as a law for the parricipants made it. Related to the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of a grant deed, then the land registration can be declared invalid because of an administrative legal defect in the land registration process and if the Bandung Regency National Land Agency is aware of the transfer of rights through the Grant Deed Number 1417 / BE / 1997 on 12 September 1997, then the consequences for the issuance of Property Rights Certificate Number 326 can be requested for cancellation at the State Administrative Court in its jurisdiction."

"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak. Pemberian hibah dapat dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal hibah yaitu 1/3 harta penghibah sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Pemberian hibah yang dilakukan atas seluruh barang dan atau benda milik penghibah tidak diperbolehkan tanpa adanya persetujuan dari anak kandung pemberi hibah. Jika seorang PPAT membuat akta dengan melanggar ketentuan tersebut, maka akan mengakibatkan akta yang dibuat oleh PPAT menjadi batal demi hukum dan PPAT wajib memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang dirugikan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab PPAT atas pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah dan perlindungan hukum kepada penerima hibah atas pembatalan akta hibah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deksriptif analitis, dengan jenis data sekunder, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian berkaitan dengan adanya pembatalan akta hibah atas gugatan anak kandung penghibah yaitu maka seorang PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata dan atau secara administrasi. Tanggung jawab secara perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi sedangkan tanggung jawab secara administrasi dapat berupa pemberhentian sementara. Penerima hibah bisa mendapatkan perlindungan hukum dengan tetap meminta bagian sahnya yaitu 1/3 bagian dari objek hibah.

---

A grant is the giving of an object voluntarily and without compensation from someone to someone else who is still alive to have. The grant is carried out by making a grant deed in front of the Land Deed Making Officer (PPAT) for immovable property. The granting of grants can be done without breaking the maximum limit of grants, which are 1/3 of the donor's assets as stipulated in Article 210 of the Compilation of Islamic Law. Granting of grants made on all items and or objects belonging to donors is not permitted without the approval of the biological child giving the gift. If a PPAT makes a deed in violation of these provisions, it will result in a deed made by PPAT to be null and void by law and PPAT is obliged to provide liability to the injured party in relation to the deed he made. This study discusses the responsibility of PPAT for the making of a deed of grants without the consent of the grantor's biological children and legal protection to grantees for cancellation of the deed. To answer this problem normative juridical research methods are used, analytical descriptive research typologies, with secondary data types, and data collection tools using document studies and qualitative data analysis methods. The results of the study relate to the cancellation of the deed of grant on the claim of the biological child namely a PPAT may be liable on a civil or administrative basis. Civil liability in the form of reimbursement or compensation while administrative responsibility can be in the form of a temporary dismissal. Grant recipients can get legal protection by still asking for the legal portion, which is 1/3 of the object object."